DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai penetapan APBD TA 2024. APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah Rp 1.819.831.037.823,00 b. Belanja Daerah Rp 2.079.918.408.567,00 Defisit Rp ( 260.087.370.744,00) c. Pembiayaan Daerah 1) Penerimaan Rp 260.087.370.744,00 2) Pengeluaran Rp 0,00 Pembiayaan Netto Rp 260.087.370.744,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 27 November 2023;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan SALINAN BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8.Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 3 Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6177);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 4
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Dan BUPATI SITUBONDO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 5

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3.Bupati adalah Bupati Situbondo.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.
5.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
6.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Dana Alokasi Khusus yang disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kagiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode dalam tahun anggaran berkenaan.
10.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
12.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau mesyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
13.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan olah 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
14.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
15.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. 6
16.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
17.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengalolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp 1.819.831.037.823,00
b.Belanja Daerah Rp 2.079.918.408.567,00 Defisit Rp (260.087.370.744,00)
c.Pembiayaan Daerah 1) Penerimaan Rp 260.087.370.744,00 2) Pengeluaran Rp 0,00 Pembiayaan Netto Rp 260.087.370.744,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 1.819.831.037.823,00 ( satu triliun delapan ratus sembilan belas miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 301.036.520.000,00 (tiga ratus satu miliar tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 90.939.883.159,00 (sembilan puluh miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh sembilan rupiah). 7
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 16.194.166.233,00 (enam belas miliar seratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.040.272.639,00 (lima miliar empat puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 188.862.197.969,00 (seratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.518.794.517.823,00 (satu triliun lima ratus delapan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.396.764.543.302,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 122.029.974.521,00 (seratus dua puluh dua miliar dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan hibah;
2. b.Dana darurat;
3. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00(nol rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah). 8

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 2.079.918.408.567,00, (dua triliun tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan belas juta empat ratus delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasi;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.514.531.496.897,00 (satu triliun lima ratus empat belas miliar lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja bunga;
4. d.Belanja subsidi;
5. e.Belanja hibah; dan
6. f.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 747.974.024.170,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 627.540.939.286 8,00 (enam ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 127.332.466.580,00 (seratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 11.684.066.861,00 (sebelas miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah). 9

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 307.311.324.231,00 (tiga ratus tujuh miliar tiga ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah;
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.Belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.Belanja modal aset tidak berwujud.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 51.795.914.620,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh rupiah).
(4)Belanja modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 74.738.754.963,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 180.582.429.648,00 (seratus delapan puluh miliar lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 194.225.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
(7)Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp 8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…