DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN 2 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Situbondo- Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
10.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 5);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO dan BUPATI SITUBONDO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025-2029.

BAB I

: PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya 1.4 Maksud dan Tujuan 1.5 Sistematika Penulisan BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH 2.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.3 Aspek Daya Saing Daerah 2.4 Aspek Pelayanan Umum 6 2.5 Gambaran Keuangan Daerah 2.6 Permasalahan Pembangunan 2.7 Isu-Isu Strategis BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah 3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 4.1 Program Perangkat Daerah 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah BAB V : Penutup 5.1 Pedoman Transisi 5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2.Bupati adalah Bupati Situbondo.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten 4 Situbondo.
5.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati Situbondo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut dengan BAPPERIDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo.
7.Pembangunan Daerah adalah usaha sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyrakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Situbondo untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Situbondo.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Situbondo untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Situbondo dan memperhatikan RPJM Propinsi Jawa Timur dan RPJM Nasional.
11.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo untuk Periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo untuk Periode 1 (satu) tahun.
14.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen 5 perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Pasal 3

RPJMD dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis PD, RKPD, Rencana Kerja PD, dan Perencanaan Penganggaran.

Pasal 4

RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan daerah.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 5

(1)Sistematika RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029 disusun sebagai berikut :
(2)Rincian RPJMD Kabupaten Situbondo 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Bupati melalui BAPPERIDA melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD.
(2)Kepala BAPPERIDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kepada Bupati.
(3)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
1. a.Kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
2. b.Pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
1. a.Kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. b.Pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
3. c.Hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 7

BAPPERIDA dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi mengacu pada ketentuan perundangan- undangan. 7

BAB V

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 8

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
3. c.terjadi perubahan kebijakan mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan Nasional.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menjadi pedoman perubahan RKPD dan Perubahan Renstra PD.

Pasal 9

RPJMD dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2030-2034 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. 8

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo. Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 20 Agustus 2025 BUPATI SITUBONDO, ttd. YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO Diundangkan di Situbondo pada tanggal 20 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO, ttd. WAWAN SETIAWAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR: 165-6/2025 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025-2029 I. UMUM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo tahun 2025-2045 dengan periode 20 (dua puluh) tahun. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari sasaran pokok RPJPD Kabupaten Situbondo tahun 2025-2045, khususnya pada tahapan lima tahun pertama yaitu tahun 2025-2029. RPJMD memiliki keterkaitan sistematik dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Keterkaitan antara RPJMD dengan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk menjamin ketercapaian target pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun target pembangunan tahunan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…