DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah TA 2026 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); SALINAN 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Dan BUPATI SITUBONDO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3.Bupati adalah Bupati Situbondo. 3
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.
5.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode dalam tahun anggaran berkenaan.
8.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
10.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau mesyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
11.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan olah 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
12.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.615.766.845.140,00 (satu triliun enam ratus lima belas miliar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah).
b.Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp1.682.716.152.474,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus enam belas juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).
c.Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp66.949.307.334,00 (enam puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), terdiri dari : 4
1. 1.Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp66.949.307.334,00 (enam puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
d.Defisit Anggaran sebesar Rp66.949.307.334,00 (enam puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah)
e.Pembiayaan Neto sebesar Rp66.949.307.334,00 (enam puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah)
f.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)

Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 313.955.796.287,00 (tiga ratus tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 96.977.552.941,00 (sembilan puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 168.039.966.593,00 (seratus enam puluh delapan miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.044.642.157,00 (lima miliar empat puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 43.893.634.596,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah). 5

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.301.811.048.853,00 (satu triliun tiga ratus satu miliar delapan ratus sebelas juta empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.220.876.302.453,00 (satu triliun dua ratus dua puluh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.934.746.400,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan hibah;
2. b.Dana darurat;
3. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.357.538.530.053,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi; 6
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 717.956.742.793,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp610.396.995.210,00 (enam ratus sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 26.075.567.050,00 (dua puluh enam miliar tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 109.225.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp95.958.220.210,00 (sembilan puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.942.350.198,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.513.625.380,00 (dua puluh enam miliar lima ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp42.439.483.137,00 (empat puluh dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah). 7
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp62.761.495,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp 17.117.741.151,00 (tujuh belas miliar seratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp 212.101.661.060,00 (dua ratus dua belas miliar seratus satu juta enam ratus enam puluh satu ribu enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 11.923.504.560,00 (sebelas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 200.178.156.500,00 (dua ratus miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…