DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Mei 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Peraturan daerah ini sebagai acuan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara komprehensif dan memerlukan keterlibatan banyak pihak. Diperlukan perencanaan, tata kelola, dan koordinasi agar penanggulangan kemiskinan efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, clan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;

c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras clengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
b.bahwa upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan arah kebijakan, strategi dan sasaran yang terukur dan terpadu agar berdaya guna clan berhasil guna dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial;
a.bahwa penanggulangan kemiskinan harus diupayakan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; BUPATI SLEMAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENANGGULANGAN KEMISKINAN TENTANG TAHUN 2017NO MOR BUPATI SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN Mengingat Menimbang 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKABUPATENSLEMAN dan BUPATISLEMAN Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 1 Seri E); Percepatan Penanggulangan Negara Republik Indonesia Tah un 2010 ten tang Kemiskinan (Lembaran Tahun 2015 Nomor 199);
1. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Steman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Steman Tahun 2006-2025 (Lembaran ten tang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
2. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hat Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. 7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 ten tang Republik Lembaran
5. 3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. 4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 3 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
7. 1.Kemiskinan adalah keadaan orang atau keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.
8. 2.Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan serta program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
9. 3.Pelaku penanggulangan kemiskinan adalah orang pribadi, lembaga, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, dan perangkat daerah yang menyelenggarakan program dan/ atau kegiatan penanggulangan kemiskinan.
10. 4.Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
11. 5.Penerima manfaat penanggulangan kemiskinan adalah keluarga miskin dan rentan miskin Kabupaten Sleman yang menerima pelayanan dan/atau bantuan dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan.
12. 6.Indikator kemiskinan adalah sejumlah pertanda yang terdapat pada orang atau keluarga yang dapat dijadikan dasar untuk menggolongkan orang atau keluarga tersebut dalam golongan miskin atau tidak miskin.
13. 7.Data kemiskinan adalah informasi ten tang jumlah dan gambaran keluarga atau rumah tangga yang digolongkan miskin.
14. 8.Verifikasi adalah kegiatan mencocokkan data kemiskinan dengan data lain untuk menentukan keabsahan data tersebut.
15. 9.Validasi adalah kegiatan mencocokkan data kemiskinan dengan keadaan nyata pada keluarga miskin, rumah tangga miskin dan keluarga atau rumah tangga yang diduga miskin.

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN: 4

a.pemberdayaan;
b.partisipatif;
c.sinergi;
d.terukur;
e.transparan dan akuntabel; dan
f.berkelanjutan.

BAB II

KEBIJAKAN,STRATEGI,DAN SASARANPENANGGULANGANKEMISKINAN Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.objektif;
b.transparan;
c.keadilan;dan
d.akuntabel.

Pasal 2

10.Pengaduan adalah penyampaian laporan, keluhan, keberatan, atau sanggahan mengenai data, pelayanan, dan/atau bantuan dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan.
11.Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Steman.
12.Tim penanggulangan kemiskinan adalah wadah koordinasi operasional lintas sektor dan lintas pelaku untuk penanggulangan kemiskinan pada tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan padukuhan.
13.Daerah adalah Kabupaten Steman.
14.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15.Bupati adalah Bupati Steman.
16.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5 Sasaran penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

a.mengelola data kemiskinan secara akurat;
b.membangun dan menguatkan sinergi antar pelaku penanggulangan kemiskinan;
c.memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin; dan
d.meningkatkan kemampuan keluarga miskin dalam mengembangkan potensi.

Pasal 7

Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) memuat:

a.penyelarasan program antar Perangkat Daerah;
b.pengembangan dan penguatan kerjasama dengan pelaku penanggulangan kemiskinan lainnya; dan
c.pengembangan program dan pendampingan secara keberlanjutan.

Pasal 6

Kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

a.meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan koordinasi antar pelaku penanggulangan kemiskinan;
b.meningkatkan layanan kebutuhan dasar keluarga miskin; dan
c.meningkatkan kemampuan dasar dan kemandirian keluarga miskin. PasalS

(2)Perangkat Daerah berkewajiban menyelenggarakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan kebijakan, strategi, dan sasaran penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kewenangannya.
(1)Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan sasaran penanggulangan kemiskinan.

Pasal 46

(2)Pemberdayaan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.bimbingan teknis;
(1)Pemberdayaan keluarga miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan usaha.

Pasal 11

(2)Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemenuhan kebutuhan dasar;
2. b.pelayanan kesehatan;
3. c.pelayanan pendidikan; dan/ atau
4. d.penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman.
(1)Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar keluarga miskin dan rentan miskin.

Pasal 10

(3)Upaya penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sinergis, berkesinambungan, dan berkelanjutan.
(2)Upaya penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh pelaku penanggulangan kemiskinan.
(1)Upaya penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui:
1. a.perlindungan sosial;
2. b.pemberdayaan keluarga miskin dan rentan miskin; dan/ atau
3. c.pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Pasal 9

BABIII UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan, strategi, dan sasaran penanggulangan kemiskinan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 87

(2)Indikator kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:
1. a.tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/ atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
2. b.mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar;
3. c.kelayakan rumah tinggal; dan/ atau
4. d.kepemilikan aset.
(1)Penggolongan keluarga ke dalam keluarga miskin atau rentan miskin didasarkan pada indikator kemiskinan.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…