Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 10 Tahun 2015
- Nomor
- 10
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 8
Ringkasan
Dasar Hukum: Mengubah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.
Dasar Hukum: Mengubah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 37) diubah sebagai berikut:
4
5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Ditetapkan di Sleman pada tanggal 7 Agustus 2015 Pj.BUPATI SLEMAN, (cap/ttd) GATOT SAPTADI Diundangkan di Sleman pada tanggal 7 Agustus 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN, (cap/ttd) SUNARTONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 2 SERI C NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (8/2015 ) 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN I. UMUM Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah di bidang usaha restoran perlu didukung dengan memberikan ketentuan batasan penjualan tidak kena pajak sesuai dengan kondisi perekonomian daerah, batasan tidak kena pajak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian utamanya terkait dengan kegiatan usaha restoran, maka terhadap ketentuan tersebut perlu dilakukan peninjauan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2012 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2012, mulai tanggal 1 Januari 2013 penghasilan tidak kena pajak menjadi sebesar Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus rupiah) per tahun atau setara dengan penghasilan Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) per bulan. Menyesuaikan dengan ketentuan tersebut serta didasarkan pada kebutuhan kelayakan hidup dan keberlangsungan suatu kegiatan usaha, maka batasan tidak kena pajak dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman perlu dilakukan perubahan. Kebijakan pemerintah Daerah dalam penggunaan hasil penerimaan pajak restoran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran adalah dengan memberikan alokasi penerimaan pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen) dari pendapatan pajak restoran yang digunakan untuk wajib pajak berprestasi yang memenuhi kewajiban perpajakan sebesar 1% (persen) dan untuk kegiatan promosi wisata daerah sebesar 9% (sembilan persen). 7 Berdasarkan hasil evaluasi atas kebijakan alokasi pendapatan pajak restoran tersebut perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyesuaian tersebut didasarkan pada Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120/KEP/2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Ketentuan Pasal 29 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran yang mengatur mengenai alokasi penerimaan pajak dihapuskan. Penghapusan ketentuan tersebut dikarenakan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak ada pengaturan mengenai alokasi penerimaan pajak restoran yang perlu diatur secara khusus didalam peraturan daerah. Pengaturan alokasi hasil penerimaan pajak hanya diperuntukkan bagi pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, dan pajak penerangan jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5), Pasal 31, dan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari penerimaan pajak restoran dikelola sesuai dengan mekanisme keuangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak diperlukan pengaturan alokasi secara khusus dalam peraturan daerah. Perubahan kebijakan pengaturan alokasi penerimaan pajak restoran memberikan konsekuensi kepada Daerah untuk melakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Cukup jelas. 8 Angka 2 Cukup jelas. Angka 3
Cukup jelas. Angka 4
Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 97
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen