DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif DPRD

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 2 Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2.Tunjangan Alat Kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 3 Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya dalam badan musyawarah, Komisi, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, atau badan kehormatan atau Alat Kelengkapan Lain.
3.Uang Jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
4.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
6.Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Dana Operasional adalah Dana yang disediakan untuk Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
8.Sekretariat DPRD adalah perangkat Daerah yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman.
10.Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Sleman.
11.Anggota DPRD adalah Anggota DPRD kabupaten Sleman.
12.Bupati adalah Bupati Sleman.
13.Daerah adalah Kabupaten Sleman.
14.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 4

Pasal 2

(1)Penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiri dari:
1. a.uang representasi;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan beras;
4. d.uang paket;
5. e.tunjangan jabatan;
6. f.tunjangan alat kelengkapan;
7. g.tunjangan alat kelengkapan lain;
8. h.tunjangan komunikasi intensif; dan
9. i.tunjangan reses.
(2)Pajak penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dari penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dibebankan pada APBD.
(3)Pajak penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dari penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i dibebankan pada pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
(4)Pajak Penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 3

(1)Uang Representasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan.
(2)Uang representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan.
(3)Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
(4)Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD. 5
(5)Pemberian uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.
(6)Apabila tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hari libur, maka uang representasi diterima pada hari kerja berikutnya.

Pasal 4

(1)Tunjangan Keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemberian tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanggal 1(satu) bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.
(4)Apabila tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hari libur, maka tunjangan keluarga dan tunjangan beras diterima pada hari kerja berikutnya.

Pasal 5

(1)Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan setiap bulan.
(2)Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
(3)Pemberian uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti. 6
(4)Apabila tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hari libur, maka uang paket diterima pada hari kerja berikutnya.

Pasal 6

(1)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
(2)Pemberian tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.
(3)Apabila tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hari libur, maka tunjangan jabatan diterima pada hari kerja berikutnya.

Pasal 7

(1)Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Peraturan Daerah, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
(2)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
1. a.Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah persen);
2. b.Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen);
3. c.Sekretaris sebesar 4% (empat persen); dan
4. d.Anggota sebesar 3% (tiga persen); dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas. 7
(4)Pemberian tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan:
1. a.masa bakti sampai dengan 1 (satu) bulan atau 1 (satu) bulan sampai dengan ½ (setengah) bulan berikutnya diberikan tunjangan sebesar 1 (satu) bulan tunjangan alat kelengkapan.
2. b.masa bakti lebih dari 1 ½ (satu setengah) bulan sampai dengan dengan 2 (dua) bulan diberikan tunjangan sebesar 2 (dua) bulan tunjangan alat kelengkapan.

Pasal 8

(1)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dan huruf i diberikan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap melaksanakan reses.

Pasal 9

(1)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan berdasarkan pengelompokan kemampuan keuangan Daerah berupa tinggi, sedang, atau rendah.
(2)Pengelompokan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan jika Daerah dikelompokkan kedalam kelompok kemampuan keuangan Daerah:
1. a.tinggi, maka diberikan 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
2. b.sedang, maka diberikan 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD; atau 8
3. c.rendah, maka diberikan 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 10

(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiri dari:
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kerja;
3. c.jaminan kematian; dan
4. d.pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan dinas jabatan; dan
3. c.belanja rumah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; dan
2. b.tunjangan transportasi.
(4)Pemberian Tunjangan kesejahteraan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

(1)Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk suami atau istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan 9 untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di rumah sakit milik pemerintah atau Pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan tidak termasuk suami atau istri dan anak Pimpinan dan Anggota DPRD.
(5)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam Belanja Sekretariat DPRD dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…