DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 118

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Status Jalan Daerah; Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa; Jalan Perumahan; Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Daerah; Izin, Dispensasi, Dan Rekomendasi Pemanfaatan Jalan; Hak, Kewajiban, Dan Larangan; Analisis Dampak Lalu Lintas; Leger Jalan; Pelaksanaan, Pembinaan, Dan Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagiaan-bagian Jalan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2.Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sleman.
4.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 4
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang penyelenggaraan jalan.
6.Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang penyelenggaraan jalan.
7.Orang adalah orang pribadi atau badan.
8.Badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
9.Status jalan adalah pengelompokkan jalan umum berdasarkan penyelenggaraan dan pembinaannya menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupatendan jalan desa.
10.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
11.Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribu-kota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
12.Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibu-kota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.
13.Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribu-kota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.
14.Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan. 5
15.Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
16.Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan Peraturan Perundang- undangan jalan.
17.Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
18.Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaanteknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
19.Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.
20.Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hierarki.
21.Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
22.Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
23.Jalan lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan pedesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan pedesaan.
24.Jalan lingkungan dalam perumahan yang selanjutnya disebut jalan perumahan adalah jalan lingungan dalam perumahan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
25.Jalan usaha tani adalah suatu prasarana transportasi di dalam kawasan pertanian (tanaman pangan, holtikurtura, perkebunan, dan perternakan) guna memperlancar pengangkutan sarana produksi, hasil produksi, dan mobilitas alat mesin pertanian.
26.Leger jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.
27.Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan. Yang termasuk dalam 6 fasilitas umum ini antara lain jaringan listrik, jaringan tekomunikasi jaringan air bersih, jaringan distribusi gas dan bahan bakar lainnya, jaringan sanitasi dan sejenisnya.
28.Jalur hijau adalah jalur penemempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruangan pengawasan jalan.
29.Jalan Masuk adalah pemanfaatan sebagian rumija untuk akses jalan ke pekarangan, halaman, lingkungan perumahan.

Pasal 2

Penyelenggaraan jalan daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kemanfaatan;
b.keamanan dan keselamatan;
c.keserasian;
d.keselarasan dan keseimbangan;
e.keadilan;
f.subsidiaritas;
g.demokrasi;
h.musyawarah transparansi dan akuntabilitas;
i.keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; dan
j.kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Penyelenggaraan jalan daerah bertujuan untuk:

a.mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan, pengaturan, pembangunan, pengawasan dan pembinaan jalan;
b.mendukung terwujudnya keserasian antara jalan desa dengan jalan kabupaten serta antar daerah dan antar kawasan;
c.menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten dan jalan desa;
d.mendorong optimalisasi segenap sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jalan;
e.mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; dan
f.mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat. 7

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan jalan daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.jalan kabupaten; dan
b.jalan desa.

BAB II

STATUS JALAN DAERAH

Pasal 5

Status jalan daerah terdiri dari jalan kabupaten dan jalan desa.

Pasal 6

Jalan kabupaten terdiri dari:

a.Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi;
b.Jalan lokal primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat desa, antar ibu-kota kecamatan, ibu kota kecamatan dengan desa dan antar desa;
c.Jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota; dan
d.Jalan strategis kabupaten.

Pasal 7

Jalan desa terdiri dari:

a.jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan;
b.merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman ke wilayah pertanian;
c.jalan usaha tani; dan
d.jalan lingkungan.

Pasal 8

(1)Persyaratan teknis jalan daerah meliputi:
1. a.kecepatan rencana;
2. b.lebar badan jalan;
3. c.kapasitas;
4. d.jalan masuk;
5. e.persimpangan sebidang;
6. f.bangunan pelengkap;
7. g.perlengkapan jalan; dan
8. h.penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya dan tidak terputus.
(2)Jalan lingkungan dengan perkerasan yang menyerap air hujan dan ramah lingkungan.
(3)Jalan usaha tani dengan menggunakan perkerasan batu.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis jalan daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Status jalan kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
(2)Status jalan desa ditetapkan oleh Kepala Desa.
(3)Penetapan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan fungsi jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

(1)Status jalan suatu ruas jalan daerah dapat berubah setelah ditetapkannya perubahan fungsi jalan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.
(2)Perubahan fungsi jalan dapat dilakukan apabila:
1. a.berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya; 9
2. b.semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
3. c.lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara jalan yang baru; dan/atau
4. d.oleh sebab-sebab tertentu menjadi berkurang peranannya dan/atau melayani wilayah yang lebih sempit dari wilayah sebelumnya.

Isi peraturan

Teks118PDFHirarki

Memuat teks peraturan…