DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Ringkasan

Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk BPD yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3
3.Bupati adalah Bupati Sleman.
4.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8.Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.
9.Perangkat desa adalah unsur pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretariat, pelaksana teknis, dan unsur kewilayahan.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12.Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
14.Panitia Musyawarah Tingkat Desa adalah panitia musyawarah pembentukan BPD di tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
15.Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah Musyawarah adalah panitia musyawarah pembentukan BPD di tingkat wilayah musyawarah yang ditetapkan oleh Ketua Panitia Musyawarah Tingkat Desa.
16.Wilayah musyawarah adalah padukuhan atau gabungan padukuhan yang merupakan kelompok musyawarah di desa setempat. 4

BAB II

PEMBENTUKAN BPD

Pasal 2

Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk BPD yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa.

Pasal 3

(1)Anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan cara musyawarah dan mufakat.
(2)Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari ketua rukun warga, golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda, dan pemuka masyarakat lainnya dengan menjamin keterwakilan perempuan.
(3)Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk yaitu:
1. a.jumlah penduduk sampai dengan 4.500 (empat ribu lima ratus) jiwa diwakili 5 (lima) orang anggota;
2. b.jumlah penduduk 4.501 (empat ribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 9.000 (sembilan ribu) jiwa diwakili 7 (tujuh) orang anggota; dan
3. c.jumlah penduduk lebih dari 9.000 (sembilan ribu) jiwa diwakili 9 (sembilan) orang anggota.

BAB III

PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD

Pasal 4

(1)Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan dalam musyawarah tingkat padukuhan.
(2)Persyaratan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.warga negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 5
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
5. e.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
6. f.berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
7. g.tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan kepala desa sampai dengan derajat kedua menurut garis vertikal dan derajat kesatu menurut garis horisontal serta istri/suami dan menantu;
8. h.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
9. i.tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. j.mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
11. k.bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD; dan
12. l.wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBENTUKAN ANGGOTA BPD

Pasal 5

(1)Kepala Desa karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan musyawarah pembentukan anggota BPD.
(2)Kepala Desa berkewajiban memberikan laporan kepada Bupati tentang pembentukan BPD melalui Camat. 6
(3)Penanggung jawab pelaksanaan musyawarah mempunyai tugas:
1. a.membentuk panitia musyawarah tingkat desa;
2. b.memberi pengarahan kepada panitia musyawarah pembentukan BPD tingkat desa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
3. c.menetapkan hasil musyawarah pembentukan BPD untuk dimintakan pengesahan kepada Bupati berdasarkan berita acara panitia musyawarah tingkat desa.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan pembentukan anggota BPD dibentuk panitia musyawarah tingkat desa dan panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah.
(2)Panitia musyawarah tingkat desa dan panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah dibentuk secara musyawarah mufakat.
(3)Pembentukan panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota BPD sebelumnya berakhir.
(4)Pembentukan panitia musyawarah tingkat desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah ditetapkan oleh ketua panitia musyawarah tingkat desa.

Pasal 7

(1)Keanggotaan panitia musyawarah tingkat desa terdiri dari:
1. a.1 (satu) orang dari unsur perangkat desa, kecuali dukuh;
2. b.3 (tiga) orang dari unsur lembaga kemasyarakatan; dan
3. c.3 (tiga) orang dari unsur pemuka masyarakat.
(2)Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan paling sedikit 2 (dua) orang perempuan.
(3)Susunan panitia musyawarah tingkat desa terdiri dari:
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota; 7
2. b.1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
3. c.1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
4. d.4 (empat) orang anggota.
(4)Untuk membentuk panitia musyawarah tingkat desa dilaksanakan melalui musyawarah tingkat desa yang diselenggarakan oleh kepala desa, dengan mengundang lembaga kemasyarakatan desa dan pemuka masyarakat tingkat desa.

Pasal 8

Panitia musyawarah tingkat desa bertugas:

a.menentukan nilai alokasi sebuah kursi;
b.menentukan penggabungan padukuhan untuk ditetapkan menjadi wilayah musyawarah;
c.menentukan kuota alokasi perwilayah musyawarah:
d.melakukan sosialisasi pembentukan BPD;
e.menyusun jadwal kegiatan pembentukan BPD;
f.menyusun anggaran pembentukan BPD;
g.membuat blangko atau format berita acara hasil musyawarah padukuhan, musyawarah panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah dan musyawarah tingkat Desa;
h.melakukan musyawarah di tingkat wilayah musyawarah untuk membentuk panitia musyawarah tingkat wilayah;
i.mendampingi panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah dalam musyawarah padukuhan;
j.menetapkan alokasi anggota BPD untuk tiap wilayah musyawarah dengan ketentuan setiap wilayah musyawarah mengajukan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah kuota wilayah musyawarah;
k.melaksanakan musyawarah penetapan calon anggota BPD setelah menerima berita acara hasil rapat musyawarah dari panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah;
l.menerima dan meneliti syarat-syarat administratif calon anggota BPD; dan
m.melaporkan hasil musyawarah pembentukan BPD kepada Kepala Desa. 8

Pasal 9

(1)Keanggotaan panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah terdiri dari 5 (lima) orang tokoh masyarakat wilayah musyawarah bersangkutan.
(2)Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan paling sedikit 2 (dua) orang perempuan.
(3)Susunan panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah terdiri dari:
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. b.1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
3. c.1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
4. d.2 (dua) orang anggota.
(4)Untuk membentuk panitia musyawarah wilayah musyawarah dilaksanakan melalui musyawarah di tiap wilayah musyawarah yang diselenggarakan oleh panitia musyawarah tingkat Desa, dengan mengundang lembaga kemasyarakatan desa dan pemuka masyarakat.

Pasal 10

Panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah bertugas:

a.mengadakan musyawarah padukuhan untuk menjaring calon anggota BPD tingkat padukuhan;
b.mengadakan musyawarah tingkat wilayah musyawarah; dan
c.melaporkan hasil musyawarah pembentukan BPD kepada panitia musyawarah tingkat desa.

Pasal 11

Apabila anggota panitia musyawarah tingkat desa dan panitia musyawarah tingkat wilayah musyawarah bersedia dicalonkan menjadi calon anggota BPD wajib mengundurkan diri dan digantikan keanggotaanya dari unsur yang sama.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…