DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 1 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai akibat penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015; 2 Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 3
8.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6 Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 30); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2011-2015. Pasal I Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 30) diubah sebagai berikut: 4

Pasal 4

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Ditetapkan di Sleman pada tanggal 1 Juli 2014 BUPATI SLEMAN, ttd SRI PURNOMO Diundangkan di Sleman pada tanggal 1 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN, ttd SUNARTONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 NOMOR 1 SERI E NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (1/2014) 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2011-2015 I. UMUM Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman (RPJMD) Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD Tahun 2011-2015 diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011- 2015 yang memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Berdasarkan Pasal 240 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD Tahun 2011-2015 dilakukan pengendalian dan evaluasi dalam rangka menyesuaikan dengan kebijakan nasional. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015, RPJMD Tahun 2011-2015 perlu dilakukan perubahan sebagai akibat adanya penyesuaian substansi peraturan daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan terdapat perubahan materi Peraturan Daerah terkait dengan kebijakan nasional. 6 Materi Muatan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi didasarkan pada pertimbangan:

1.menyesuaikan arah kebijakan pengembangan struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten Sleman dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten SlemanTahun 2011-2031;
2.menyesuaikan prediksi keuangan daerah dengan asumsi-asumsi keuangan terkini;
3.mencantumkan prinsip inovasi sebagaimana amanat Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam NegeriNomor 03 Tahun 2012 tentang Kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
4.mencantumkan prakiraan kebutuhan pendanaan sampai dengan tahun 2015 per tahun per program sesuai dengan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJMD Tahun 2011-2015;
5.menyesuaikan nomenklatur organisasi perangkat daerah dengan kondisi terkini;
6.memperjelas definisi setiap pernyataan indikator kinerja daerah;
7.mengintegrasikan indikator SPM dan indikator MDGs dalam indikator kinerja daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
8.menyelaraskan target-target tahunan indikator kinerja daerah dengan perkembangan hasil pembangunan. Atas dasar pertimbangan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 283 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perubahan RPJMD Tahun 2011-2015 sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 7 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 4

Cukupjelas. Pasal II Cukupjelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 85 a Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 I-1 Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 Sebagai daerah otonom, kewenangan yang diberikan berdasarkan azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab, mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik, pertahanan, peradilan, moneter dan agama. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan, yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance). Upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dimaksud dilaksanakan dengan dukungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) melalui prinsip–prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Konsekuensi penerimaan kewenangan secara luas, nyata dan bertanggung jawab, pemerintah Kabupaten Sleman memandang perlu untuk melakukan antisipasi pada setiap tahap pembangunan, termasuk dalam perencanaan pembangunan lima tahun kedepan yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 I-2 Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJMD Tahun 2011-2015 disusun atas dasar:

1.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 I-3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
15.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 I-4 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2017;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E); 1.3 LATAR BELAKANG PERUBAHAN
1.Menyesuaikan arah kebijakan pengembangan struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten Sleman dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sleman Tahun 2011- 2031;
2.Menyesuaikan prediksi keuangan daerah dengan asumsi-asumsi keuangan terkini;
3.Mencantumkan prinsip inovasi sebagaimana amanat Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 tentang Kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
4.Mencantumkan prakiraan kebutuhan pendanaan sampai dengan tahun 2015 per tahun per program sesuai dengan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJMD Tahun 2011-2015; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 I-5
5.Menyesuaikan nomenklatur organisasiperangkatdaerah dengan kondisi terkini;
6.Memperjelas definisi setiap pernyataan indikator kinerja daerah;
7.Mengintegrasikan indikator SPM dan indikator MDGs dalam indikator kinerja daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
8.Menyelaraskan target-target tahunan indikator kinerja daerah dengan perkembangan hasil pembangunan. 1.4. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 1.4.1. Hubungan RPJMD dengan RPJMN Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJP dan RPJM Nasional karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Nasional dalam kurun waktu 5 tahun (2010-2014) yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sleman dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2011-2015 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan dalam RKPD. 1.4.2. Hubungan RPJMD dengan RPJPD RPJMD Tahun 2011-2015 merupakan RPJMD Kedua dari tahapan pelaksanaan RPJPD Tahun 2006-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah periode Tahun 2011-2015, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Tahun 2006-2025. 1.4.3. Hubungan RPJMD dan RTRW Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah No 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 sebagai dasar untuk menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 I-6 lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Sleman. 1.4.4. Hubungan RPJMD dengan Renstra SKPD RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sleman. 1.4.5. Hubungan RPJMD dengan RKPD Pelaksanaan RPJMD Tahun 2011-2015 setiap tahun dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten. Selanjutnya SKPD dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) SKPD. Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 I-7 Gambar 1.1. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN Penyusunan RPJMD Tahun 2011-2015 didasarkan pada visi, misi Kepala Daerah terpilih yang diawali dengan analisis kondisi masa lalu dan saat ini, yang menyangkut hasil yang telah dicapai dan masalah serta tantangan yang dihadapi, kemudian dilakukan identifikasi lingkungan strategik internal dan eksternal. Perumusan visi dan misi, analisis kondisi yang diharapkan, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah serta program pembangunan dilakukan dengan mengacu hasil analisis lingkungan strategik dan tahapan lima tahunan dalam RPJPD. 1.5.1. Sistematika Penulisan RPJMD Tahun 2011-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut : RPJP NASIONAL RPJM NASIONAL RKP RAPBN APBN RPJP DAERAH RPJM DAERAH RKPD RAPBD APBD RENSTRA SKPD RENJA SKPD RKA – SKPD PENJABARAN APBD RENSTRA KL RENJA KL RKA - KL RINCIAN APBN Pedoman dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman dijabarkan diacu Pedoman PedomanPedoman Pedoman UU SPPN UU KN diacu diperhatikan Diserasikan melalui MUSRENBANG-NAS/DA Pedoman Pedoman KUA PPAS Pedoman Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 I-8 BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah, Berisi tentang kondisi fisik, perekonomian daerah, sosial budaya, prasarana dan sarana, dan pemerintahan umum. RPJMD digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 I-9 Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) bagi satuan kerja lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. 1.6.2. Tujuan RPJMD disusun dengan tujuan untuk:
1.Menciptakan kesamaan pandangan, arah dan gerak pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
2.Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-1 Kabupaten Sulaiman terbagi dalam 4 distrik yakni : 1 distrik Mlati yang terbagi dalam 5 onderdistrik dan 46 kalurahan, 2. Distrik Klegung terbagi dalam 6 onderdistrik dan 52 kalurahan, 3. Distrik Jumeneng terbagi dalam 6 onderdistrik dan 58 kalurahan, 4. Distrik Godean terbagi dalam 8 onderdistrik dan 55 kalurahan. Di Kasultanan Yogyakarta juga dibentuk Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kota serta Kabupaten Kulon Progo. Pada periode ini, Kabupaten Sleman mengalami berbagai perubahan status dan herarki pemerintahan, mulai dari Kabupaten, berubah menjadi distrik dan menjadi salah satu distrik di Kabupaten Yogyakarta, berubah menjadi kawedanan. Pada tahun 1945 wilayah Sleman kembali menjadi sebuah kabupaten. Pasang surut hirarki pemerintahan tersebut, tidak terlepas dari konstelasi politik nasional, yang pada saat itu terjadi pengalihan kekuasaan nasional dari Pemerintah Hindia Belanda, kepada Jepang, dan akhirnya kepada Pemerintah RI. Raja Yogyakarta pada saat itu, Sultan Hamengkubuwono IX, berupaya mereformasi birokrasi pemerintahan Yogyakarta, yang juga berimbas pada perubahan status dan hierarki pemerintah kabupaten dan kota. Periode Tahun 1945 – 1947 Dengan dijadikannya kembali Sleman sebagai kabupaten, wilayah Sleman terdiri dari 17 kapanewon (Son) yang meliputi 258 kalurahan (Ku). Untuk kedua kalinya ibukota Kabupaten Sleman adalah ibukota Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-2 lama yakni di wilayah Sleman Utara, yang sekarang Triharjo, Kecamatan Sleman. Bupati yang menjabat pada masa ini adalah Pringgodiningrat. Periode Tahun 1947 – 1964 Bupati Sleman KRT. Pringgodiningrat pada tahun 1947 memindahkan pusat pelayanan kabupaten ke Ambarukmo, di petilasan Dalem serta bekas pusat pendidikan perwira polisi yang pertama di Indonesia. Pada tahun yang sama Bupati KRT. Pringgodiningrat diganti oleh KRT. Projodiningrat. Pada tahun 1950 Bupati KRT. Projodiningrat diganti oleh KRT. Diponingrat. Jabatan tersebut dijabat hingga pada tahun 1955, selanjutnya digantikan oleh KRT. Prawiradiningrat yang menjabat hingga tahun 1959. Pada masa pemerintahan ini terdapat peraturan Departemen Dalam Negeri, bahwa tiap-tiap Kabupaten selain memiliki seorang bupati yang diangkat secara sektoral sebagai pegawai kementrian Dalam Negeri, juga harus ada kepala daerah yang dipilih legislatif (DPRD). Pada masa ini yang terpilih menjadi Kepala Daerah Swatantra adalah Buchori S. Pranotohadi. Pemerintah Kabupaten dengan 2 kepala daerah berlangsung hanya sampai tahun 1959. Sejak tahun 1959 tersebut pemerintahan Kabupaten Sleman kembali dikepalai oleh seorang bupati/kepala daerah. Bupati yang menjabat pada masa ini adalah KRT. Murdodiningrat. Periode Tahun 1964 – 1985 KRT. Murdodiningrat pada tahun 1964, memindahkan pusat pemerintahan dari Ambarukmo ke Dusun Beran, Desa Tridadi Kecamatan Sleman. Pada saat itulah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman memiliki lambang daerah. Pada tahun 1974 KRT. Murdodiningrat digantikan oleh KRT Tedjo Hadiningrat. Masa jabatan KRT. Tedjo Hadiningrat hanya berlangsung selama 3 bulan, karena KRT Tedjo Hadiningrat mengalami sakit sehinga tidak dapat menjalankan tugas selaku Bupati, kemudian digantikan oleh Drs. KRT. H. Prodjosuyoto Hadiningrat yang menjabat 2 periode dari tahun 1974 hingga tahun 1985. Pada masa kepemimpinan Drs. KRT. H. Prodjosuyoto ini, Sleman berhasil mendapatkan anugrah tanda kehormatan atas hasil karya tertinggi dalam melaksanakan pembangunan kala itu, berupa Parasamya Purna Karya Nugraha, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 045/TK/ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-3 Tahun 1979. Nama penghargaan ini kemudian diabadikan menjadi nama Jalan utama Kantor Bupati/Setda serta nama Pendopo di Sekretariat Daerah. Periode Tahun 1985 – 1990 Pada tahun 1985, Drs.KRT. H. Prodjosuyoto Hadiningrat, digantikan oleh Drs. Samirin selama satu periode dari tahun 1985-1990. Walaupun hanya satu periode, namun berbagai hasil-hasil pembangunan masa kepemimpinan Drs. Samirin yang memiliki manfaat besar hingga saat ini. Berbagai hasil-hasil pembangunan tersebut antara lain:  Pembangunan dan pengembangan Kampus IAIN (UIN Sunan Kalijaga), UII, UPN, Universitas Sanata Dharma, dan STIPER ke wilayah Kecamatan Depok Sleman;  Pembangunan jembatan yang menghubungkan Yoyakarta, Godean, dan Dekso;  Pembangunan Pasar Prambanan, Tempel, dan Gamping;  Memprakarsai pembangunan Ring Road Utara;  Mengembangkan Koperasi Pemuda sebagai Koperasi angkutan pedesaan dan perkotaan;  Pembangunan Terminal Jombor dan Condongcatur;  Pembangunan Masjid Agung ”Dr. Soediro Hoesodo”. Periode Tahun 1990 – 2000 Menggantikan Drs. Samirin, dilantik Drs. H. Arifin Ilyas sebagai Bupati KDH. Tk. II Sleman pada tanggal 11 Agustus 1990. Pada masa jabatan tersebut tepatnya pada tahun 1994 Kantor Sekretariat Daerah yang sekaligus merupakan Kantor Bupati menempati gedung baru yang berhadapan dengan gedung DPRD hingga sekarang. Pada tanggal 11 Agustus 1995, Drs. H. Arifin Ilyas dilantik kembali sebagai Bupati KDH. Tk. II Sleman untuk yang kedua kalinya. Berbagai prestasi dan hasil pembangunan yang diraih waktu itu antara lain:  Penghargaan Adipura Tahun 1993 dan Tahun 1994;  Pemerintah Kabupaten Sleman ditetapkan sebagai daerah percontohan Otonomi Daerah;  Pemberdayaan PKK Kab. Sleman;  Penetapan Slogan ’Sleman Sembada”, Mars Sleman Sembada;  Penetapan motif batik Sleman Sembada dan penggunaan seragam pegawai dengan batik Sleman Sembada; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-4  Penetapan Salak Pondoh dan Burung Punglor sebagai flora dan fauna identitas Kabupaten Sleman;  Gerakan sengonisasi untuk merehabilitasi lahan-lahan kritis;  Perintisan pengaspalan jalan padukuhan dengan pemberian bantuan aspal sebagai stimulan melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sleman; Periode Tahun 2000 – 2010 Pada tahun 2000, Drs. H. Arifin Ilyas diganti oleh Drs. Ibnu Subiyanto, Akt sebagai Bupati dan Zaelani sebagai wakil bupati untuk masa jabatan 2000-2005. Pada masa jabatan inilah untuk pertama kalinya jabatan kepala daerah tingkat II dijabat oleh bupati dan wakil bupati. Pada masa jabatan tersebut Bupati Sleman Drs. Ibnu Subiyanto, Akt melaksanakan pembangunan gedung-gedung perkantoran baru sehingga kegiatan pemerintahan dapat dilakukan dalam satu kompleks di Beran. Melalui pemilihan langsung oleh masyarakat, Drs. Ibnu Subiyanto kembali terpilih sebagai bupati periode 2005-2010 dengan wakil bupati Sri Purnomo. Periode ini ditandai dengan terjadinya musibah gempa bumi pada hari Sabtu, 27 Mei 2006, pukul 05.53 WIB, berkekuatan 5,9 SR dengan pusat gempa 38 km selatan Yogyakarta di kedalaman 33 km di bawah muka air laut. Gempa Bumi ini telah menyebabkan 21.217 unit bangunan rumah tempat tinggal maupun prasarana publik mengalami rusak parah bahkan roboh. Sedangkan korban jiwa tercatat, untuk korban meninggal sebanyak 264 jiwa, luka berat sebanyak 672 jiwa, luka sedang dan ringan sebanyak 3099 jiwa. Secara nominal kerusakan dan kerugian terjadi mencapai kurang lebih Rp 952,15 M. Selain musibah gempa bumi, pada tanggal 15 Juni 2006, juka terjadi erupsi Gunungapi Merapi. Erupsi ini telah menyebabkan 4 orang meninggal dunia, serta terkuburnya area wisata Kali Adem Cangkringan dengan material / lahar merapi. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan pada masa kepemimpinan Drs. Ibnu Subiyanto diantaranya adalah :  Mengawali penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berbasis kinerja;  Penerapan audit keuangan daerah oleh BPK pada tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-5 dengan hasil WDP (Wajar Dengan Pengecualian);  Pembangunan stadion Maguwoharjo;  Pengembangan kawasan perekonomian Seturan;  Pembangunan dan penataan kawasan Selokan Mataram serta jalan penghubung antara Jalan Nyi Condrolukito (Monjali) dengan Jalan Affandi;  Membangun Taman Pemakaman Umum (TPU) di Seyegan;  Menstandarisasi gedung-gedung Puskesmas, Kecamatan, serta gedung-gedung kantor pemerintahan yang lain;  Memberikan nama jalan-jalan utama di Sleman dengan nama- nama tokoh atau maestro seperti Jalan Affandi Jl. Condro Lukito, Jl. Pronggodiningrat;  Memfungsikan kecamatan sebagai pusat pengembangan budaya, selain sebagai pusat pelayanan pemerintahan. Periode 2010-sekarang Setelah masa jabatannya berakhir, Drs. Ibnu Subiyanto di gantikan oleh Drs. H. Sri Purnomo, MSI yang terpilih sebagai bupati dengan didampingi Hj. Yuni Satia Rahayu, SS. M.Hum sebagai wakil Bupati masa jabatan 2010-2015. Pada awal masa jabatannya dihadapkan pada pekerjaan besar yakni penanganan Bencana Alam Erupsi Merapi yang terjadi pada tanggal 25 Oktober hingga 5 November 2010. Erupsi Gunung Merapi tersebut, telah memporak porandakan 31 dusun di wilayah Cangkringan dan sempat menghentikan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat pada radius 20 km dari puncak merapi selama 15 hari yang sangat mempengaruhi dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Bencana erupsi Gunung Merapi telah mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 298 jiwa dan 2.613 KK penduduk kehilangan rumah tinggal. Secara nominal kerusakan dan kerugian terjadi mencapai kurang lebih Rp5,4 triliun yang terdiri adalah; bidang perumahan sebesar Rp477 milyar, bidang infrastruktur sebesar Rp224 milyar, bidang sosial sebesar Rp49 milyar, bidang ekonomi sebesar Rp1,26 triliun dan bidang lintas sektor sebesar Rp3,39 triliun. Selain itu, kerugian dan kerusakan yang diakibatkan bencana sekundernya yakni banjir lahar dingin mencapai kurang lebih Rp40 milyar. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-6 2.2. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 2.2.1. Karakteristik Wilayah 2.2.1.1. Luas dan Batas Wilayah administrasi Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 ha atau 574,82 km2 atau sekitar 18% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang seluas 3.185,80 km2. Jarak terjauh utara-selatan wilayah Kabupaten Sleman 32 km, sedangkan jarak terjauh timur-barat 35 km. Dalam perspektif mata burung, wilayah Kabupaten Sleman berbentuk segitiga dengan alas di sisi selatan dan puncak di sisi utara. Secara administratif, Kabupaten Sleman terdiri atas 17 wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212 Padukuhan. Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Cangkringan (4.799 ha), dan yang paling sempit adalah Berbah (2.299 ha). Kecamatan dengan padukuhan terbanyak adalah Tempel (98 padukuhan), sedangkan kecamatan dengan padukuhan paling sedikit adalah Turi (54 padukuhan). Kecamatan dengan Desa terbanyak adalah Tempel (8 desa), sedangkan Kecamatan dengan Desa paling sedikit adalah Depok (3 desa). Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel 2.1: Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman No Kecamatan Banyaknya Luas (Ha)Desa Padukuhan
1.Moyudan 4 65 2.762
2.Minggir 5 68 2.727
3.Seyegan 5 67 2.663
4.Godean 7 77 2.684
5.Gamping 5 59 2.925
6.Mlati 5 74 2.852
7.Depok 3 58 3.555
8.Berbah 4 58 2.299
9.Prambanan 6 68 4.135
10.Kalasan 4 80 3.584
11.Ngemplak 5 82 3.571
12.Ngaglik 6 87 3.852
13.Sleman 5 83 3.132
14.Tempel 8 110 3.249
15.Turi 4 42 4.309
16.Pakem 5 61 4.384
17.Cangkringan 5 73 4.799 Jumlah 86 1.212 57.482 Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sleman, 2012 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-7 2.2.1.2 Letak dan kondisi Geografis Secara geografis wilayah Kabupaten Sleman terbentang mulai 11012’57” sampai dengan 11032’48” Bujur Timur dan 732’28” sampai dengan 750’11” Lintang Selatan. Di sebelah utara, wilayah Kabupaten Sleman berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 2.2.1.3 Topografi Kadaan tanah Kabupaten Sleman di bagian selatan relatif datar kecuali daerah perbukitan di bagian tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian di Kecamatan Gamping. Semakin ke utara relatif miring dan di bagian utara sekitar lereng gunung Merapi relatif terjal. Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara 100 meter sampai dengan 2.500 meter di atas permukaan laut (m dpl). Ketinggian tanahnya dapat dibagi menjadi 4 kelas yaitu ketinggian <100 meter, 100-499 meter, 500-999 meter, dan >1.000 meter dpl. Ketinggian <100 m dpl seluas 6.203 ha, atau 10,79% dari luas wilayah, terdapat di Kecamatan Moyudan, Minggir, Godean, Gamping, Berbah, dan Prambanan. Ketinggian 100-499 m dpl seluas 43.246 ha, atau 75,32% dari luas wilayah, terdapat di 17 Kecamatan. Ketinggian 500-999 m dpl meliputi luas 6.538 ha, atau 11,38% dari luas wilayah, ditemui di Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan. Ketinggian >1.000 m dpl seluas 1.495 ha, atau 2,60% dari luas wilayah, terdapat di Kecamatan Turi, Pakem, dan Cangkringan. Ketinggian wilayah di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel 2.2: Tabel 2.2 Ketinggian Wilayah Kabupaten Sleman No Kecamatan <100 m dpl (ha) 100-499 m dpl (ha) 500-999 m dpl (ha) >1.000 m dpl (ha) Jumlah (Ha)
1.Moyudan 2.407 355 - - 2.762
2.Minggir 357 2.370 - - 2.727 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-8 No Kecamatan <100 m dpl (ha) 100-499 m dpl (ha) 500-999 m dpl (ha) >1.000 m dpl (ha) Jumlah (Ha)
3.Godean 209 2.475 - - 2.684
4.Seyegan - 2.663 - - 2.633
5.Tempel - 3.172 77 - 3.249
6.Gamping 1.348 1.577 - - 2.925
7.Mlati - 2.852 - - 2.852
8.Sleman - 3.132 - - 3.132
9.Turi - 2.076 2.155 78 4.039
10.Pakem - 1.664 1.498 1.222 4.384
11.Ngaglik - 3.852 - - 3.852
12.Depok - 3.555 - - 3.555
13.Kalasan - 3.584 - - 3.584
14.Berbah 1.447 852 - - 2.299
15.Prambanan 435 3.700 - - 4.135
16.Ngemplak - 3.571 - - 3.571
17.Cangkringan - 1.796 2.808 195 4.799 Jumlah 6.203 43.246 6.538 1.495 57.482 Prosentase 10,79 75,32 11,38 2,60 100 Sumber: Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kab. Sleman, 2012 2.2.1.4 Geologi Kondisi geologi di Kabupaten Sleman didominasi dari keberadaan gunung Merapi. Formasi geologi dibedakan menjadi endapan vulkanik, sedimen, dan batuan terobosan, dengan endapan vulkanik mewakili lebih dari 90% luas wilayah. Material vulkanik gunung Merapi yang berfungsi sebagai lapisan pembawa air tanah (akifer) yang sudah terurai menjadi material pasir vulkanik, yang sebagian besar merupakan bagian dari endapan vulkanik Merapi muda. Material vulkanik Merapi muda ini dibedakan menjadi 2 unit formasi geologi yaitu formasi Sleman (lebih di dominasi oleh endapan piroklastik halus dan tufa) di bagian bawah dan formasi Yogyakarta (lebih di dominasi oleh pasir vulkanik berbutir kasar hingga pasir berkerikil) di bagian atas. Formasi Yogyakarta dan formasi Sleman ini berfungsi sebagai lapisan pembawa air utama yang sangat potensial dan membentuk satu sistem akifer yang di sebut Sistem Akifer Merapi (SAM). Sistem akifer tersebut menerus dari utara ke selatan dan secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul. Jenis tanah di Kabupaten Sleman terbagi menjadi litosol, regusol, grumosol, dan mediteran. Sebagian besar di wilayah Sleman didominasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-9 jenis tanah regusol sebesar 49.262 ha (85,69%), mediteran 3.851 ha (6,69%), litosol 2.317 ha (4,03%), dan grumusol 1.746 ha (3,03%), jenis tanah di Kabupaten Sleman selengkapnya seperti terlihat pada tabel 2.3: Tabel 2.3 Jenis Tanah di Kabupaten Sleman No. Kecamatan Jenis Tanah (Ha) Jumlah (Ha) Litosol Regosol Grumosol Mediteran 1 2 3 4 5 6 7
1.Moyudan - 584 808 1.370 2.762
2.Minggir - 558 606 1.563 2.727
3.Seyegan - 2.187 8 468 2.663
4.Godean - 2.018 216 450 2.684
5.Gamping - 2.817 108 - 2.925
6.Mlati - 2.582 - - 2.852
7.Depok - 3.555 - - 3.555
8.Berbah - 2.299 - - 2.299
9.Prambanan 2.155 1.980 - - 4.135
10.Kalasan 162 3.422 - - 3.584
11.Ngemplak - 3.571 - - 3.571
12.Ngaglik - 3.852 - - 3.852
13.Sleman - 3.132 - - 3.132
14.Tempel - 3.249 - - 3.249
15.Turi - 4.309 - - 4.309
16.Pakem - 4.348 - - 4.348
17.Cangkringan - 4.799 - - 4.799 Jumlah 2.317 49.262 1.746 3.851 57.482 Prosentase 4,03 85,69 3,03 6,69 100 Sumber: Sistim Informasi Profil Daerah Tahun 2012 2.2.1.5 Hidrologi Air tanah Merapi yang mengalir di bawah permukaan secara rembesan bergerak menuju daerah yang lebih rendah terpotong oleh topografi, rekahan atau patahan maka akan muncul mata air. Di Kabupaten Sleman terdapat 4 jalur mata air (springbelt) yaitu: jalur mata air Bebeng, jalur mata air Sleman-Cangkringan, jalur mata air Ngaglik dan jalur mata air Yogyakarta. Mata air ini telah banyak dimanfaatkan untuk sumber air bersih maupun irigasi. Di Kabupaten Sleman terdapat 182 sumber mata air yang terukur debitnya mulai dari 1 s/d 400 lt/detik, yang airnya mengalir ke sungai- sungai utama yaitu sungai Boyong, Kuning, Gendol, dan Krasak. Di samping itu terdapat anak-anak sungai yang mengalir ke arah selatan dan bermuara di Samudera Indonesia. 2.2.1.6 Klimatologi Kondisi iklim di sebagian besar wilayah Kabupaten Sleman termasuk tropis basah, hari hujan terbanyak dalam satu bulan 25 hari. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-10 Kecepatan angin maksimum 6,00 knots dan minimum 3,00 knots, rata- rata kelembaban nisbi udara tertinggi 97,0% dan terendah 28,0%. Temperatur udara tertinggi 32° C dan terendah 24° C. Kondisi agroklimat di atas menunjukkan bahwa iklim di wilayah Kabupaten Sleman pada umumnya cocok untuk pengembangan sektor pertanian. 2.2.2 Penggunaan Lahan Tata guna lahan di Kabupaten Sleman untuk sawah, tegalan, pekarangan dan lain-lain. Perkembangan penggunaan lahan selama 3 tahun terakhir menunjukkan luas dan jenis lahan sawah turun, rata- rata per tahun sebesar 0,11%, luas pekarangan naik 0,10%, luas tegalan turun 0,11% dan untuk penggunaan lainnya naik 0,08%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.3.a Penggunaan Lahan Di Kabupaten Sleman No TAHUN PENGGUNAAN LAHAN (Ha.) SAWAH TEGAL PEKARANGAN 1 2009 22.914 6.190 11.047 2 2010 22.819 6.197 10.446 3 2011 22.786 6.154 10.470 4 2012 24.665 5.036 19.201 2.2.3 Potensi Pengembangan Wilayah Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Sleman meliputi beberapa kawasan antara lain : 2.2.3.1 Kawasan peruntukan pertanian; Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian lahan basah (21.113 hektar) dan kawasan pertanian lahan kering (9.117 hektar) yang tersebar di 17 kecamatan. 2.2.3.2 Kawasan peruntukan pertambangan; - Batu kapur di Kecamatan Gamping; - Breksi batuapung di Kecamatan Prambanan, dan Berbah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-11 - Andesit di Kecamatan Tempel, Pakem, Turi, Cangkringan, Godean, Seyegan, dan Prambanan; - Tanah liat di Kecamatan Tempel, Godean, Seyegan, Sleman, Gamping, Prambanan, dan Berbah; - Pasir dan kerikil di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman. 2.2.3.3 Kawasan peruntukan industri; Kawasan peruntukan industri meliputi lahan seluas 299 hektar di Kecamatan Gamping, Berbah, dan Kalasan 2.2.3.4 Kawasan permukiman; Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman perdesaan (10.232 hektar) dan kawasan permukiman perkotaan (12.590 hektar) yang tersebar di 17 kecamatan. 2.2.3.5 Kawasan peruntukan pariwisata; Kawasan peruntukan pariwisata meliputi tema wisata alam, tema wisata budaya, tema wisata perkotaan dan tema wisata pertanian. 2.2.3.6 Kawasan hutan; Kawasan hutan meliputi kawasan hutan rakyat (3.171 hektar) di Kecamatan Gamping, Seyegan, Prambanan, Turi, Pakem dan Cangkringan. 2.2.3.7 Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi : - Kompi C Batalyon Infanteri 403 dan Kompi Panser 2 Batalyon Kavaleri 2 di Kecamatan Gamping; - Batalyon Infanteri 403 di Kecamatan Depok; dan - Bandar Udara Adisutjipto dan Pangkalan Udara TNI AU Adisutjipto di Kecamatan Depok dan Kecamatan Berbah. 2.2.4 Kawasan Rawan Bencana Alam Wilayah kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Sleman terdiri dari :
1.kawasan rawan tanah longsor seluas kurang lebih 3.303 ha (tigaribu tiga ratus tiga hektar) meliputi:

a.Kecamatan Gamping, dan
b.Kecamatan Prambanan.
1. 2.kawasan rawan kekeringan seluas 1.969 ha (seribu sembilanratus enam puluh sembilan hektar) berada di Kecamatan Prambanan. 2.2.5 Kawasan Lindung Geologi
2. 1.Kawasan Lindung Geologi terdiri atas:
a.Kawasan rawan bencana Gunungapi; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-12
b.Kawasan rawan gempa bumi.
1. 2.Kawasan Rawan Bencana Gunungapi meliputi:
a.Area terdampak langsung letusan Merapi 2010 seluas ± 1.578 ha meliputi Kecamatan Ngemplak, Pakem, dan Cangkringan;
b.Kawasan Rawan Bencana Merapi III seluas ± 3.302 ha meliputi Kecamatan Ngemplak, Turi, Pakem, dan Cangkringan;
c.Kawasan Rawan Bencana Merapi II seluas ± 3.279 ha meliputi Kecamatan Ngemplak, Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan;
d.Kawasan Rawan Bencana Merapi I seluas 1.357 ha meliputi Kecamatan Mlati, Depok, Berbah, Prambanan, Kalasan, Ngemplak, Ngaglik, Tempel, Pakem, dan Cangkringan.
1. 3.Kawasan Rawan Gempa Bumi seluas kurang lebih 13.782 ha tersebar di seluruh kecamatan. 2.2.6 Demografi Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil penduduk pada tahun 2011, jumlah penduduk Sleman tercatat 1.126.888 jiwa, perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2011 bertambah 33.778 orang atau 2,99% yaitu dari 1.093.110 orang pada Tahun 2010 menjadi 1.126.888 orang pada akhir tahun 2011. Dan dari tahun 2011 bertambah 9.714 orang atau 0,85% yaitu dari 1.126.602 orang pada tahun 2011 menjadi 1.136.602 orang pada akhir tahun 2012. Selengkapnya seperti pada tabel 2.4: Tabel 2.4 Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman No Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah Jiwa % Jiwa % 1 2008 524.722 50,44 515.498 49,56 1.040.220 2 2009 527.339 51,00 526.192 49,00 1.053.531 3 2010 547.885 50,12 545.225 49,88 1.093.110 4 2011 560.146 49,70 566.742 50,30 1.126.888 5 2012 564.978 49,71 571.624 50,29 1.136.602 Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil, 2012 Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sleman jika dilihat dari 3 tahun terakhir rata-rata sebesar 1,53%. Pertumbuhan ini relatif tinggi, hal ini disebabkan fungsi Kabupaten Sleman sebagai penyangga Kota Jogjakarta, sebagai daerah tujuan untuk melanjutkan pendidikan, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-13 daerah pengembangan pemukiman/perumahan, sehingga pertumbuhan penduduk yang terjadi lebih banyak didorong oleh faktor migrasi penduduk bukan oleh tingkat kelahiran yang tinggi. Jumlah kepala keluarga mengalami kenaikan sebanyak 10.008 KK (1,314%) dari 303.201 KK pada tahun 2010 menjadi 315.445 KK pada tahun 2012. Rata-rata jumlah jiwa setiap rumah tangga sebanyak 3,29 jiwa per rumah tangga. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.5: Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2008-2012 di Kabupaten Sleman No Jenis Data Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
2. 1.Laju Pertumbuhan Penduduk (%/th) 1,31 1,28 1,92 1,36 1,31
3. 2.Banyaknya Kepala Keluarga (KK) 255.555 293.897 303.301 313.309 315.445
4. 3.Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga (orang) 3.37 3,8 3,15 3,29 3,60 Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil, 2012 Berdasarkan struktur umur penduduk Tahun 2010, komposisi penduduk usia 14 tahun ke bawah mencapai 21,84%, penduduk usia 15-60 tahun sebesar 67,59%, sementara penduduk usia di atas 60 tahun sebesar 10,56%. Berdasarkan struktur umur penduduk Tahun 2011, komposisi penduduk usia 14 tahun ke bawah mencapai 19,22%, penduduk usia 15-60 tahun sebesar 70,63%, sementara penduduk usia di atas 60 tahun sebesar 6,46%. Berdasarkan struktur umur penduduk Tahun 2012, komposisi penduduk usia 14 tahun ke bawah mencapai 19,75%, penduduk usia 15-60 tahun sebesar 67,18%, sementara penduduk usia di atas 60 tahun sebesar 13,85%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.6 dan 2.7: Tabel 2.6 Penduduk Laki-laki Berdasarkan Umur Tahun 2008-2012 Kelompok Umur 2008 2009 2010 2011 2012 0-4 36,368 38,050 43,026 32.845 32.323 5-9 37,743 39,581 40,796 38.820 38.153 10-14 35,369 31,990 39,023 40.234 40.741 15-19 48,023 59,182 49,077 37.500 37.838 20-24 79,692 61,155 63,847 37.158 37.271 25-29 52,840 51,822 49,907 49.773 45.912 30-34 43,110 54,858 44,877 55.976 57.220 35-39 37,365 33,722 41,678 51.451 51.762 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-14 Kelompok Umur 2008 2009 2010 2011 2012 40-44 33,734 37,810 39,906 48.387 49.619 45-49 27,153 27,767 32,319 39.479 41.009 50-54 19,892 28,530 28,810 32.827 33.830 55-59 18,938 18,361 22,280 26.942 27.655 60+ 54,497 48,595 52,339 34.053 71.644 JUMLAH 524,724 531,423 547,885 560.146 564.978 Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil, 2012 Tabel 2.7 Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur Tahun 2008-2012 Kelompok Umur 2008 2009 2010 2011 2012 0-4 34,994 30,141 40.549 30.974 32.575 5-9 35,662 32,962 38.582 36.392 35.704 10-14 34,015 25,675 36.756 37.401 37.964 15-19 47,259 52,144 48.273 35.353 35.146 20-24 68,603 55,334 55.972 36.387 36.643 25-29 47,643 48,064 46.887 50.089 46.868 30-34 43,625 61,133 44.608 54.880 56.102 35-39 39,111 37,013 41.774 51.704 51.799 40-44 34,332 33,040 41.199 48.413 49.655 45-49 26,485 35,450 34.858 40.393 41.342 50-54 21,895 31,876 30.390 34.401 35.771 55-59 19,365 21,926 22.249 26.948 28.202 60+ 62.506 57.386 63.128 37.957 85.854 JUMLAH 515,495 522,144 545.225 566.742 571.624 Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil, 2012 2.3 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. 2.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.3.1.1 Pertumbuhan PDRB PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 (Hk) tahun 2010-2012 mengalami pertumbuhan rata-rata 5,20% yaitu dari Rp 6.373,2 milyar pada tahun 2010 menjadi Rp 7.069,22 milyar pada tahun 2012. Selama tahun 2010-2012, empat sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB atas dasar harga konstan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa-jasa, sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-15 konstan dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Sleman selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.8: Tabel 2.8 PDRB dan Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha ADH Konstan 2000 Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman NO Sektor 2008 2009 2010 2011 2012*) (juta Rp) % (juta Rp) % (juta Rp) % (juta Rp) % (juta Rp) % 1 Pertanian 987.480 16,91 1.004.808 16,47 1.001.698 15,72 979.024 14,60 1.019.264 14,42 2 Pertambangan & Penggalian 30.372 0,52 28.901 0,47 33.304 0,52 38.084 0,57 38.636 0,55 3 Industri Pengolahan 904.474 15,49 921.892 15,11 950.029 14,91 1.010.358 15,07 1.005.640 14,23 4 Listrik,Gas & Air Bersih 52.789 0,90 56.066 0,92 58.768 0,92 61.282 0,91 65.150 0,92 5 Bangunan 642.538 11,01 684.367 11,22 729.456 11,45 780.153 11,64 827.196 11,70 6 Perdagangan, Hotel & Restoran 1.276.918 21,87 1.359.722 22,29 1.436.205 22,54 1.526.308 22,77 1.636.136 23,14 7 Pengangkutan & Komunikasi 339.243 5,81 361.363 5,92 384.891 6,04 410.324 6,12 433.134 6,13 8 Keuangan, Persewaan, & Js. Perusahaan 598.190 10,25 631.510 10,35 669.291 10,50 715.317 10,67 779.721 11,03 9 Jasa-jasa 1.006.243 17,24 1.050.928 17,23 1.109.558 17,41 1.183.251 17,65 1.264.352 17,89 PDRB 5.838.246 100,00 6.099.557 100,00 6.373.200 100,00 6.704.100 100,00 7.069.229 100,00 Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2012 *) angka sementara PDRB atas dasar harga berlaku (HB) tahun 2010-2012 mengalami pertumbuhan rata-rata 11,36% per tahun yaitu dari Rp13.611,72 milyar pada tahun 2010 menjadi Rp16.696,582 milyar pada tahun 2012. Selama tahun 2010-2012, sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku, diikuti oleh sektor jasa-jasa, industri pengolahan, dan pertanian. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Sleman selama 3 tahun terakhir seperti pada tabel 2.9: Tabel 2.9 PDRB dan Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha ADH Berlaku 2000 Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman No Sektor 2008 2009 2010 2011 2012*) (juta Rp) % (juta Rp) % (juta Rp) % (juta Rp) (juta Rp) (juta Rp) % 1 Pertanian 1.332.265 13,36 1.627.084 14,22 1.771.743 13,02 1.922.985 2.192.203 2.153.451 12,90 2 Pertambangan & Penggalian 62.566 0,63 62.536 0,55 73.245 0.54 86.671 96.205 90.599 0,54 3 Industri Pengolahan 1.505.155 15,09 1.639.909 14,33 1.927.170 14,16 2.171.967 2.432.603 2.274.445 13,62 4 Listrik,Gas & Air bersih 124.511 1,25 140.301 1,23 174.868 1,28 192.383 211.622 208.066 1,25 5 Bangunan 1.213.362 12,17 1.425.093 12,45 1.744.700 12,82 1.921.438 2.190.439 2.135.294 12,79 6 Perdagangan, Hotel & Restoran 2.191.823 21,98 2.531.630 22,12 3.097.398 22,76 3.453.129 3.798.442 3.872.092 23,19 7 Pengangkutan & Komunikasi 604.012 6,06 679.689 5,94 780.674 5,74 857.248 942.973 922.507 5,53 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-16 No Sektor 2008 2009 2010 2011 2012*) (juta Rp) % (juta Rp) % (juta Rp) % (juta Rp) (juta Rp) (juta Rp) % 8 Keuangan, Persewaan, & Js. Perusahaan 1.061.179 10,64 1.221.202 10,67 1.482.757 10,89 1.645.918 1.826.969 1.861.498 11,15 9 Jasa-jasa 1.877.320 18,83 2.118.626 18,51 2.559.171 18,80 2.845.861 3.187.365 3.178.630 19,04 PDRB 9.972.193 100,00 11.446.071 100,00 13.611.725 100,00 15.097.600 16.878.820 16.696.582 100,00 Sumber: BPS Kab. Sleman, 2012 *) angka sementara Selama tahun 2010-2012, rata-rata pertumbuhan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku diberikan oleh sektor pertambangan dan penggalian (2,78%), diikuti sektor industry pengolahan (0,88%), sektor bangunan (0,63%) dan sektor jasa-jasa (0,21%). Sektor yang mengalami penurunan pertumbuhan kontribusi adalah sektor pengangkutan dan komunikasi (-1,31%), sektor listrik, gas dan air bersih (-1,18%), sektor perdagangan hotel dan restoran (- 0,57%), sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan (-0,32%) serta sektor pertanian (-0,09%). Sementara itu dalam pembentukan PDRB atas dasar harga konstan, sektor pertambangan dan penggalian juga memberikan rata-rata pertumbuhan kontribusi terbesar (3,93%), diikuti sektor bangunan (1,65%), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (1,09%), sektor perdagangan, hotel dan restoran (0,88%), sektor jasa-jasa (0,63%) serta sektor industri pengolahan (0,60%). Sektor pertanian dan sektor listrik, gas, dan air bersih mengalami penurunan pertumbuhan kontribusi masing-masing sebesar -4,80% dan -1,09%. Pertumbuhan kontribusi sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 2.10: Tabel 2.10 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2012 Kabupaten Sleman NO Sektor Pertumbuhan Hb Hk % % 1 Pertanian 1,96 -2,47 2 Pertambangan & Penggalian 0,00 -1,75 3 Industri Pengolahan 0,14 0,13 4 Listrik,Gas & Air bersih -1,57 -1,10 5 Bangunan 1,96 1,63 6 Perdagangan, Hotel & Restoran -1,62 0,75 7 Pengangkutan & Komunikasi -1,58 -0,65 8 Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan -0,73 0,56 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-17 NO Sektor Pertumbuhan Hb Hk % % 9 Jasa-jasa 0,16 -0,11 PDRB 11,80 5,20 Sumber: BPS Kab. Sleman, 2012 Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman selama 3 tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 perekonomian tumbuh 4,49%, menguat menjadi 5,19% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 kinerja sektor-sektor ekonomi mengalami pertumbuhan sebesar 5,45%. Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Sleman selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.11: Tabel 2.11 Pertumbuhan Sektor dan PDRB Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Sleman Sumber : BPS Kab. Sleman, 2012 *) angka sementara PDRB perkapita menurut harga berlaku (Hb) selama 3 tahun meningkat rata-rata 9,15% per tahun yaitu dari Rp.12.452.292 pada tahun 2010 menjadi Rp.14.980.000 pada tahun 2012. Sedangkan PDRB perkapita menurut harga konstan 2000 (Hk) meningkat rata-rata 3,12% per tahun yaitu dari Rp.5.830.337 pada tahun 2010 menjadi Rp.6.340.000 pada tahun 2012. PDRB per kapita selama 3 tahun terakhir adalah sebagaimana tabel 2.12: No Sektor Pertumbuhan 2008 2009 2010 2011 2012 1 Pertanian 6,94 1,75 -0,31 -2,26 4,11 2 Pertambangan & Penggalian -7,96 -4,84 15,24 14,35 1,45 3 Industri Pengolahan 1,52 1,93 3,05 6,35 -0,47 4 Listrik,Gas & Air bersih 5,15 6,21 4,82 4,28 6,31 5 Bangunan 6,86 6,51 6,59 6,95 6,03 6 Perdagangan, Hotel & Restoran 5,99 6,48 5,62 6,27 7,20 7 Pengangkutan & Komunikasi 5,40 6,52 6,51 6,61 5,56 8 Keuangan, Persewaan, & Js. Persh 5,47 5,57 5,98 6,88 9,00 9 Jasa-jasa 4,70 4,44 5,58 6,64 6,85 PDRB 5,13 4,48 4,49 5,19 5,45 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-18 Tabel 2.12 PDRB Per Kapita Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman No. PDRB Nilai (Juta Rp.) 2008 2009 2010 2011 2012*)
5. 1.Hb 10,71 11,59 12,45 13,63 14,98
6. 2.Hk 5,46 5,65 5,83 6,05 6,34 Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2012 *) angka sementara 2.3.1.2 Laju Inflasi Tingkat inflasi di Kabupaten Sleman selama periode tahun 2010-2012 mengalami penurunan yaitu dari 7,46% pada tahun 2010 menjadi 4,06% pada tahun 2012 sebagaimana tabel 2.13: Tabel 2.13 Nilai inflasi Rata-rata Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Sleman Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 Rata-rata Inflasi (%) 10,16 4,03 7,46 3,19 4,06 4,90 Sumber: BPS Kab. Sleman, 2012 Pada tahun 2012 inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 7,07%, dan terendah pada kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,18%. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.14: Tabel 2.14 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman No Kelompok Pengeluaran Tingkat Inflasi (%) 2008 2009 2010 2011 2012 Rata- rata 1 Bahan Makanan 10,30 4,25 22,02 1,97 7,07 10,35 2 Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau 7,91 6,41 6,50 5,19 6,72 6,14 3 Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar 18,21 5,11 6,23 3,02 3,90 4,38 4 Sandang 9,18 3,26 5,84 5,63 2,63 4,70 5 Kesehatan 4,75 3,63 0,60 5,58 1,44 2,54 6 Pendidikan, Rekreasi, & Olah Raga 5,50 4,26 3,63 0,94 1,32 1,96 7 Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan 4,86 -1,62 2,26 2,12 1,18 1,85 Umum 10,16 4,03 7,46 3,19 4,06 4,90 Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2012 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-19 2.3.1.3 Indeks Gini Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah (gap) yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin meluas dan sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau Gini Ratio. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah G < 0,30 berarti ketimpangan rendah, 0,30 ≤ G ≤ 0,50 berarti ketimpangan sedang dan G > 0,50 berarti ketimpangan tinggi. Indeks Gini di Kabupaten Sleman selama tahun 2010-2012 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Sleman pada kategori sedang. Distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Sleman semakin tidak merata. Apabila dikaitkan dengan angka pendapatan per kapita yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan angka indeks Gini yang semakin menurun mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Sleman semakin meningkat dan semakin banyak penduduk yang dapat menikmatinya. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.15: Tabel 2.15 Indeks Gini Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman No. Tahun Indeks Gini 1 2008 0,31 2 2009 0,31 3 2010 0,38 4 2011 0,42 5 2012*) 0,44 Sumber : BPS Provinsi DIY, *) Angka sementara 2.3.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat dilakukan terhadap beberapa indikator pendidikan, kesehatan, pertanahan dan ketenagakerjaan. 2.3.2.1 Pendidikan Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat bidang pendidikan dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni. 1) Angka Melek Huruf (AMH) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-20 Angka Melek Huruf digunakan untuk mengetahui atau mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf terutama di daerah pedesaan, selain itu juga untuk menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media. Angka Melek Huruf juga dapat menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis, sehingga AMH dapat dipakai sebagai dasar kabupaten untuk melihat potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah. AMH Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 angka melek huruf sebesar 92,61%, artinya bahwa di Kabupaten Sleman pada tahun 2010 masih ada 7,39% penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta huruf dan pada tahun 2012 AMH sebesar 94,53% yang artinya masih ada 5,47 % penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta huruf. 2) Angka rata-rata lama sekolah Lamanya sekolah atau years of schooling merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama sekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Pada tahun 2010 rata-rata lama sekolah sebesar 10,30 atau setara dengan Sekolah Menengah kelas 1 dan meningkat menjadi 10,52 pada tahun 2012. 3) Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD/MI pada tahun 2010 sebesar 116,42, artinya bahwa untuk jenjang SD/MI jumlah siswa yang sekolah melebihi jumlah penduduk usia sekolah SD/MI dimana hal ini disebabkan pada sekolah SD/MI siswa ada yang berusia kurang dari 7 tahun tetapi ada pula yang melebihi 12 tahun. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan menjadi 116,51. Hal ini mengindikasikan bahwa animo masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak pada sekolah dasar sangat tinggi, sesuai dengan pencanangan wajib belajar 9 tahun bagi penduduk. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-21 Demikian pula bagi SMP/M.Ts, dapat dilihat bahwa APK pada tahun 2010 sebesar 115,48 menurun pada tahun 2012 menjadi 113,70%. APK SMA/MA/SMK pada tahun 2010 sebesar 77,17 dan pada tahun 2012 APK SMA/MA/SMK menjadi 77,69 atau meningkat sebesar 0,52% dari tahun 2010. APK SMA/MA/SMK di bawah 80% disebabkan karena lulusan SMP diperkirakan melanjutkan ke SMA/MA/SMK di kota dan ke daerah perbatasan sehingga ini sangat mempengaruhi pada tinggi rendahnya APK di Kabupaten Sleman 4) Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM ini merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Pada jenjang SD/MI APM pada tahun 2010 sebesar 100,73. Pada 2012 APM SD/MI sebesar 100,87. Untuk APM SMP/M.Ts pada tahun 2010 sebesar 81,71 dan pada tahun 2012 APM SMP/M.Ts APM SMP/M.Ts menjadi 81,84. APM SMA/MA/SMK pada tahun 2010 sebesar 59,03 kondisi ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan pada tahun 2012 besarnya APM SMA/MA/SMK mencapai 55,11. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.16 Tabel 2.16 Angka Melek Huruf, Lama Sekolah dan Angka Partisipasi Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman No. Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 1 Angka melek huruf 91,82 93,04 92,61 93,94 94,53 2 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 10,10 10,18 10,30 10,51 10,52 3 APK SD/MI 115,67 116,40 116,42 116,45 116,51 4 APK SMP/MTs 115,01 115,87 115,48 113,68 113,70 5 APK SMA/MA/SMK 75,45 75,73 77,17 77,66 77,69 6 APM SD/MI 98,99 99,16 100,73 101,51 100,87 7 APM SMP/MTs 80,98 81,00 81,71 79,65 81,84 8 APM SMA/MA/SMK 53,87 53,89 54,03 54,04 55,11 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga, 2012 *) angka sementara 2.3.2.2 Kesehatan Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kesehatan pada tahun 2012 telah mampu mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Capaian indikator pembangunan kesehatan adalah sebagai berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-22 1) Rata-rata usia harapan hidup 76,08 tahun (laki-laki 73,46 tahun, perempuan 77,12 tahun) di atas rata-rata provinsi 74 tahun dan nasional 70,6 tahun. 2) Di samping itu, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup sebesar 4,70. Pencapaian angka tersebut sudah lebih baik dibandingkan dengan angka provinsi sebesar 16 dan nasional 34 per 1.000 KH. 3) Angka kematian ibu melahirkan 81,88 orang per 100.000 kelahiran hidup, provinsi 124, angka nasional 226. 4) Kondisi gizi buruk (0,45%), sedangkan pencapaian provinsi sebesar 0,68 dan nasional sebesar 4,9%, Persentase gizi buruk balita masih lebih baik dibanding Propinsi dan Nasional. 5) Persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2012 sebesar 99,86% sudah lebih baik dari target nasional 95%. 6) Cakupan penggunaan air bersih tahun 2012 sebesar 95,14%, pencapaian angka tersebut sudah lebih baik dibandingkan dengan angka Nasional 80% 7) Cakupan penggunaan jamban keluarga dan cakupan penggunaan SPAL di Kabupaten Sleman sebesar 59,62% masih dibawah target Nasional, karena masyarakat di pedesaan masih terbiasa buang air besar di sungai sehingga perlu adanya sosialisasi secara gencar tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Adapun capaian indikator kesehatan dapat dilihat pada tabel 2.17: Tabel 2.17 Indikator Kesehatan Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman No Indikator Capaian Kabupaten Sleman 2008 2009 2010 2011 2012 1 Usia harapan hidup rata- rata : - Laki-laki - Perempuan 74,43 72,46 76,79 74,47 72,46 76,79 74,87 73,04 76,70 75,76 73,14 76,80 76,08 73,46 77,12 2 Angka Kematian Bayi/1.000 KH 5,81 4,56 5,78 5,25 4,70 3 Angka Kematian Ibu Melahirkan/100.000 KH 69,31 69,31 112,2 122 81,88 4 Persentase Balita Gizi Buruk 0,54 0,53 0,66 0,5 0,45 5 Universal Child Immunization/UCI (%) 100 100 100 100 100 6 Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%) 100 100 100 100 100 7 Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (%) 97,21 91,65 93,16 99,61 99,86 8 Cakupan Rumah Tangga Sehat (%) 77,35 80,7 83 82,8 83,82 9 Cakupan penggunaan Air Bersih (%) 96,9 96,1 94,9 94,9 95,14 10 Cakupan penggunaan Jamban Keluarga (%) 66,7 68,4 67,2 65,1 75,11 11 Cakupan penggunaan SPAL (%) 56,0 59,1 58,5 48,8 59,62 Sumber : Dinas Kesehatan, 2012 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-23 2.3.2.3 Ketenagakerjaan Pada tahun 2012 jumlah angkatan kerja sebanyak 560.376 orang, yang terdiri dari penduduk yang bekerja sebanyak 522.622 orang dan penduduk tidak bekerja sebanyak 37.754 orang. Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2012 adalah 0,93 Kondisi ini dapat dilihat pada tabel 2.18: Tabel 2.18 Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012* Capaian DIY 2012* 1. Angkat an Kerja 566.659 570.605 502.268 524.326 560.376 1.944.858 2. Pendu duk yang Bekerja 527.985 528.376 461.008 484.405 522.622 1.867.708 3. Pendu duk yang Tidak Bekerja 38.674 42.229 41,26 39,921 37,754 77.150 4. Rasio Pendu duk yang Bekerja 0,94 0,93 0,91 0,92 0,93 0,96 Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2012 *) angka sementara 2.3.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga Analisis atas kinerja Seni Budaya dan Olahraga dilakukan terhadap indikator kebudayaan dan pemuda dan olahraga: 2.3.3.1 Kebudayaan Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Kabupaten Sleman yang terdiri dari 17 kecamatan dan 86 desa, memiliki adat-istiadat serta berbagai kesenian yang menggambarkan dinamika yang ada dalam masyarakat, sekaligus sebagai potensi yang dimiliki masyarakat. Di bawah ini disampaikan data tentang grup kesenian serta gedung kesenian yang ada di Kabupaten Sleman, sebagaimana tabel 2.19: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-24 Tabel 2.19 Perkembangan Seni, Budaya Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman No. Capaian Pembangunan 2008 2009 2010 2011 2012 1 Jumlah grup kesenian 887 887 893 893 1.125 2 Jumlah gedung kesenian 7 7 7 7 8 Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2012 Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa di Kabupaten Sleman pada tahun 2010 memiliki kelompok kesenian sejumlah 893 kelompok kesenian yang tersebar di 17 Kecamatan dan 86 desa. Pada tahun 2012 terjadi penambahan jumlah grup kesenian atau kelompok kesenian yaitu menjadi 1.125 kelompok. Hal ini menggambarkan bahwa kelompok-kelompok kesenian mendapatkan perhatian yang cukup dari Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mendukung desa wisata yang ada di Kabupaten Sleman. Namun demikian dengan jumlah penduduk sebesar 1.120.917* jiwa Kabupaten Sleman baru memiliki fasilitas gedung kesenian sejumlah 8 gedung kesenian. Adapun nama-nama gedung kesenian di Kabupaten Sleman adalah BBM Minomartani, BBS Sinduharjo Ngaglik, P4TK Seni Budaya Klidon, Gedung Kesenian Sleman, Gedung Kesenian UNY, Panggung Trimurti dan Panggung Rorojonggrang Prambanan danGedung Kesenian Hardjo Sumantri. 2.3.3.2 Pemuda dan Olahraga Untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera serta berkualitas, maka sangat dibutuhkan generasi muda yang benar-benar tangguh, berbobot dan sehat. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut maka salah satu indikator terpenuhinya generasi muda yang berkualitas adalah tersedianya fasilitas olah raga. Di bawah ini data tentang jumlah klub olah raga serta data gedung olah raga yang ada di Kabupaten Sleman sebagaimana tabel 2.20: Tabel 2.20 Perkembangan Olahraga Tahun 2008-2012 di Kabupaten Sleman No. Capaian Pembangunan 2008 2009 2010 2011 2012 1 Jumlah klub olahraga 34 34 37 37 747 2 Jumlah gedung olahraga 4 4 11 11 52 Sumber: Dinas Pendidikan, pemuda dan Olah raga, 2012 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-25 Dari data fasilitas olah raga baik jumlah klub olah raga yang ada dan gedung olah raga yang tersedia sebagaimana terlihat dalam tabel di atas dapat dikatakan bahwa pada tahun 2010 ada sebesar 37 klub olah raga, dan di tahun 2012 tetap 747 klub. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memperhatikan keberlangsungan klub-klub olah raga yang ada di Kabupaten Sleman. Sedangkan untuk fasilitas gedung olah raga tahun 2010 ada 11 gedung dan pada tahun 2012 menjadi 52 gedung olah raga. Perubahan cukup signifikan pada tahun 2012 berkaitan dengan jumlah gedung olahraga karena data tahun 2012 termasuk data GOR yang ada di masyarakat maupun di sekolah. 2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari SKPD Kabupaten Sleman. 2.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib 2.4.1.1 Urusan Wajib Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun pembangunan ekonomi. SDM yang berkualitas akan membawa dampak pada kemajuan dibidang teknologi, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini dikarenakan penduduk yang memiliki pendidikan yang cukup akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menghasilkan barang dan jasa, melakukan inovasi teknologi, merancang dan merekayasa lingkungan hidup, menjaga keteraturan sosial, mengembangkan perekonomian dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan sebagai berikut : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-26
7. 1.Angka Partisipasi Sekolah (APS) Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah, sehingga naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Bisa jadi kenaikan tersebut karena dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah. Hasil analisis perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di lingkup kabupaten dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 2.21 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman NO Jenjang Pendidikan 2008 2009 2010 2011 2012 1 APS SD/MI 98,990 99,832 111,45 113,17 112,88 2 APS SMP/MTs 80,980 80,998 109,72 108,18 110,81 3 APS SMA/MA/SMK 53,868 53,886 58,02 57,89 58,96 Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga, 2012 Dengan melihat tabel di atas maka dapat dikatakan bahwa pada tahun 2010 APS untuk SD/MI sebesar 111,45. Kondisi ini meningkat setiap tahun hingga pada tahun 2012 APS SD/MI menjadi 112,88. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI yang melebihi jumlah penduduk usia 7-12 tahun mengindikasikan bahwa partisipasi penduduk untuk bersekolah sangat tinggi. Hal ini disebabkan jumlah murid SD ada yang usianya kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun dan juga masuknya penduduk dari daerah perbatasan, sehingga jumlah murid melebihi jumlah penduduk yang ada. Pada jenjang SMP/M.Ts APS pada tahun 2010 sebesar 109,72 dan pada tahun 2012 terjadi kenaikan menjadi 110,81. Untuk jenjang SMA/MA/SMK besarnya APS pada tahun 2010 adalah 58,02. Kondisi ini semakin meningkat hingga pada tahun 2012 mencapai 58,96. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-27
8. 2.Rasio ketersediaan gedung sekolah/penduduk usia sekolah Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Untuk melihat ketersediaan fasilitas gedung sekolah bagi penduduk untuk memenuhi pelayanan pendidikan, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.22 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman No Jenjang Pendidikan 2008 2009 2010 2011 2012 1.3. Rasio SD/MI 68 68 68 67 67 2.3. Rasio SMP/MTs 33 33 33 33 35 3.3 Rasio SMA/MA/SMK 25 25 25 25 25 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga, 2012 Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2010 rasio ketersediaan gedung sekolah SD/MI terhadap penduduk usia sekolah SD/MI adalah 68 pada tahun 2012 rasio gedung sekolah terhadap penduduk ada 67. Rasio gedung sekolah SMP/M.Ts dan penduduk usia sekolah SMP/M.Ts pada tahun 2010 adalah sebesar 33 setiap 10.000 penduduk usia SMP tersedia sekolah sebesar 33 dan pada tahun 2012 menjadi 35. Untuk rasio gedung sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK pada tahun 2010 sebesar 25 dan pada tahun 2012 tetap sebesar 25.
9. 3.Rasio guru/murid Rasio guru/murid menggambarkan perbandingan jumlah guru terhadap murid. Hal ini untuk melihat apakah guru yang tersedia cukup untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Dengan melihat rasio ini maka dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan guru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi murid-murid yang ada di Kabupaten Sleman, sekaligus juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Hasil analisis rasio jumlah guru/murid se Kabupaten Sleman dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-28 Tabel 2.23 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman No Jenjang Pendidikan 2008 2009 2010 2011 2012 1 Rasio SD/MI 15 15 14 14 15 2 Rasio SMP/MTs 12 12 13 12 12 3 Rasio SMA/MA/SMK 9 9 9 9 9 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga, 2012 Berdasarkan tabel di atas maka dapat dikatakan bahwa pada tahun 2010 rasio guru/murid jenjang SD/MI adalah sebesar 14 artinya setiap satu guru dibebani murid sejumlah 14 anak. Kondisi seperti ini setiap tahun relatif sama sesuai dengan pertambahan jumlah guru dan jumlah murid. Pada tahun 2012 rasio guru/murid menjadi yaitu 15. Pada tahun 2010 jenjang SMP/M.Ts rasio guru/murid adalah 13 dan pada tahun 2012 menjadi 12. Untuk jenjang SMA/MA/SMK rasio guru/murid sebesar 9 pada tahun
10. 2010.Sedangkan tahun 2012 tetap 9 artinya setiap satu guru mengajar 9 murid. Perkembangan dan Hasil Penyelenggaraan Pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.24: Tabel 2.24 Perkembangan dan Hasil Penyelenggaraan Pendidikan Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman No Uraian Data Tahun Anggaran 2008 2009 2010 2011 2012
11. 1.Taman Kanak-kanak
a.Jumlah sekolah 505 512 519 521 535 - Negeri 3 4 4 4 5 - Swasta 502 508 515 517 530
b.Jumlah guru 2,093 2,228 2,253 2.284 2300 - Negeri 36 39 42 47 49 - Swasta 2,057 2,189 2,211 2.237 2.251
c.Jumlah tenaga non guru 407 311 270 269 441 - Negeri 11 17 12 14 17 - Swasta 396 294 258 255 424
d.Jumlah siswa 25,140 26,120 26,356 27.141 27.740 - Negeri 375 424 429 440 515 - Swasta 24,765 25,696 25,927 26.701 27.225
1. 2.Sekolah Dasar/MI
a.Jumlah sekolah 516 515 519 521 526 - Negeri 384 383 381 381 329 - Swasta 132 132 138 140 145
b.Jumlah guru 5,972 6,186 6,370 6.328 6.250 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-29 - Negeri 4,330 4,443 4,520 4.474 4.340 - Swasta 1,642 1,743 1,850 1.854 1.910
c.Jumlah tenaga non guru 739 973 983 1.103 1.163 - Negeri 505 638 670 745 785 - Swasta 234 335 313 358 378
d.Jumlah siswa 86,900 87,893 89,335 90.622 89.886 - Negeri 65,422 65,702 65,702 66.133 64.982 - Swasta 21,478 22,191 23,633 24.489 24.904
1. 3.SMP/MTS
a.Jumlah sekolah 114 121 121 123 129 - Negeri 65 64 64 64 64 - Swasta 57 57 57 59 65
b.Jumlah guru 3,336 3,242 3,202 2.256 3.359 - Negeri 2,202 2,126 2,076 2.035 2.012 - Swasta 1,134 1,116 1,126 1.221 1.347 Jumlah tenaga non guru 1,188 981 974 1.030 1.001 - Negeri 698 712 702 713 684 - Swasta 490 269 272 317 317
c.Jumlah siswa 38,376 39,068 39,519 39.857 40.730 - Negeri 28,227 28,009 28,236 28.278 27.780 - Swasta 10,149 11,059 11,283 11.579 12.950
1. 4.SMA/MA
a.Jumlah sekolah 61 57 57 57 58 - Negeri 22 22 22 22 22 - Swasta 39 35 35 35 36
b.Jumlah guru 1,888 1,761 1,740 1.699 1.688 - Negeri 978 958 929 903 875 - Swasta 910 803 811 796 813
c.Jumlah tenaga non guru 504 561 561 549 572 - Negeri 244 333 340 333 345 - Swasta 260 228 221 216 227
d.Jumlah siswa 13,937 13,860 14,267 14.734 14.936 - Negeri 9,192 9,432 9,671 9.971 10.120 - Swasta 4,745 4,428 4,596 4.763 4.816
1. 5.SMK
a.Jumlah sekolah 50 52 53 53 54 - Negeri 8 8 8 8 8 - Swasta 42 44 45 45 46
b.Jumlah guru 1,869 1,920 1,944 1.925 1.973 - Negeri 623 624 619 602 610 - Swasta 1,246 1,296 1,325 1.323 1.363
c.Jumlah tenaga non guru 552 556 569 576 569 - Negeri 204 199 198 202 192 - Swasta 348 357 371 374 377
d.Jumlah siswa 17,876 18,674 18,990 19.461 19.592 - Negeri 6,417 6,809 6,840 6.893 6.981 - Swasta 11,459 11,865 12,150 12.568 12.611
1. 6.Kondisi Bangunan Sekolah
a.Jumlah Ruang SD 3,671 3.636 3,661 3.646 3.664 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-30 - Baik 2,302 2,499 2,609 2.686 2.711 - Rusak Ringan 812 689 761 679 659 - Rusak Berat 557 448 291 281 294
b.Jumlah Ruang SLTP 1,034 1.246 1,248 1.209 1.241 - Baik 888 1.071 1,065 1.074 1.125 - Rusak Ringan 94 105 113 84 72 - Rusak Berat 52 70 70 51 44
c.Jumlah Ruang SLTA 1,005 1,111 1,211 1.246 1.229 - Baik 962 984 1,098 1.117 1.122 - Rusak Ringan 40 102 88 102 105 - Rusak Berat 3 25 25 27 2 B Pendidikan Luar Sekolah
1. 1.Lembaga Pendidikan Kursus
a.Jumlah lembaga 89 108 110 127 116
b.Jumlah tutor 445 568 660 508 474
c.Jumlah warga belajar 2,670 1,200 2,200 2.651 2.519
1. 2.Sanggar kegiatan belajar
a.Jumlah kegiatan 6 4 4 7 4
b.Jumlah pamong belajar 11 11 6 10 10
1. 3.Kelompok Belajar
a.Kejar Paket B setara SMP - Jumlah tutor 138 672 642 108 178 - Jumlah kelompok 23 112 107 18 33 - Jumlah warga belajar 460 2,525 2,620 360 825
b.Kejar Paket C setara SMA - Jumlah tutor 451 35 245 120 91 - Jumlah kelompok 41 5 35 20 20 - Jumlah warga belajar 810 700 1040 400 400 4. Play Group (Kelompok Bermain)
a.Jumlah tutor 558 629 818 1.046 925
b.Jumlah kelompok 133 146 185 219 212
c.Jumlah warga belajar 3,482 4,090 5,168 6.755 6.474
1. 5.TPA
a.Jumlah tutor 203 279 312 516 408
b.Jumlah kelompok 44 48 87 107 78
c.Jumlah warga belajar 1,011 1,667 2,218 2.739 2.075
1. 6.Satuan PAUD Sejenis
a.Jumlah tutor 1,316 1,974 3,521 2.442 1.684
b.Jumlah kelompok 213 405 542 507 327
c.Jumlah warga belajar 11,108 16,111 20,115 20.580 10.790 C Hasil Pelayanan Publik
1. 1.Angka Partisipasi Kasar (%)
a.SD 115.67 116,40 116,42 116,45 116,51
b.SMP 115.01 115.87 115,48 113,68 113,70
c.SMU/SMK 75.45 75,73 77,17 77,66 77,69
1. 2.Angka Partisipasi Murni (%)
a.SD 98.99 99.16 100,73 101,51 100,81
b.SMP 80.98 81.00 81,71 79,65 81,84 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-31
c.SMU/SMK 53.87 53.89 54,03 54,04 55,11
1. 3.Anak Putus Sekolah
a.SD 37 34 33 40 36
b.SMP 66 48 27 32 30
c.SMU/SMK 124 61 74 74 73 4. Rasio Siswa:Sekolah
a.TK 52 51 51 52 53,30
b.SD 168 171 173 174 173,16
c.SMP 336 323 317 314 317,46
d.SMU/SMK 314 298 302 311 311,64 5. Rasio Siswa: Guru
a.TK 11 12 12 12 12,40
b.SD 15 15 14 14 14,52
c.SMP 12 12 12 12 12,19
d.SMU/SMK 9 9 9 9 9,45 6. Rasio Siswa: Kelas
a.SD 23 25 24 24,90 24,46
b.SMP 32 33 33 31,31 31,38
c.SMU/SMK 31 30 33 28,52 24,15
1. 7.Rata-rata Nilai Hasil Belajar
a.UAN SD 7,56 7.40 7,17 7,53 7,70
b.UAN SMP 6,77 7.18 7,09 6,64 6,76
c.UAN SMA 7,49 7,26 6,65 6,60 6,16
d.UAN SMK 6,91 7,71 6,59 6,78 6,99 8 Rata-rata nilai Hasil Belajar program Kesetaraan
a.UAN Paket A Setara SD 6.99 6,20 6,50 0 6,09
b.UAN Paket B Setara SMP 6.9 6,50 6,50 6,60 6,4
c.UAN Paket C Setara SMA 6.32 6,70 6,75 6,75 6,6
1. 9.Rata-rata Kelulusan (%)
a.SD 99.92 100.08 99,90 99,59 99,26
b.SMP 91.2 93.67 92,10 99,93 98,37
c.SMU/SMK 87.26 98.26 96,58 99,34 95,94 10 Prosentase guru yang layak mengajar
a.TK 29,96 40,32 46,26
b.SD 84 39.41 48,99 58,19 67,44
c.SMP 83.78 76.13 79,18 82,12 84,52
d.SMU/SMK 82.99 86.42 88,14 88,47 90,33 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga, 2012 2.4.1.2 Urusan Wajib Kesehatan Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajad kesehatan yang lebih baik. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-32 Pelayanan di RSUD Sleman juga telah memenuhi standar ISO 9001:2000/ISO 9001:2008. Pencapaian indikator pelayanan RSUD tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1) Angka tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit/Bed Occupancy Rate (BOR) mencapai 75,08%, kondisi ini baik karena BOR dikatakan baik jika realisasinya 70%-85%. 2) Frekuensi pemakaian (Bed Turn Over) tahun 2012 mencapai 66,34 kali. 3) Pada tahun 2012 rata-rata tempat tidur dalam kondisi tidak terisi ke kondisi terisi berikutnya (Turn Over Interval) mencapai 1,73 hari. Hal ini memperlihatkan kondisi pelayanan kamar pada pasien sudah mencapai ideal yaitu sesuai standard Departemen Kesehatan 6 jam sampai dengan 3 hari. 4) Rata-rata lama perawatan pasien (Length of Stay) mencapai 4,99 hari pada tahun 2012. Hal ini menunjukan bahwa pelayanan rumah sakit terhadap pasien cukup memadai, karena sesuai dengan standar nasional lama perawatan 3 - 6 hari. 5) Angka kematian bersih (Net Death Rate) yang menunjukkan angka kematian pasien ketika dirawat di rumah sakit pada tahun 2012 mencapai 12,65‰ pasien, mengalami kenaikan sebesar 1,96‰ pasien dari tahun 2011 yang menunjuk angka 10,69‰ pasien. Walaupun angka kematian pasien ketika dirawat di RS mengalami kenaikan, masih merupakan angka realisasi yang aman, selama tidak melebihi 25 ‰. 6) Angka kematian kasar (Gross Death Rate) merupakan angka kematian pasien pasca rawat inap di rumah sakit mencapai 22,48‰ pasien pada tahun 2011, mengalami kenaikan tahun 2012 menjadi 23,15‰. 7) Target nasional untuk NDR maksimal 25 orang per-1.000 pasien keluar RS; sedangkan GDR 40 orang per-1.000 pasien keluar. Apabila dikomparasikan dengan target nasional, realisasi RSUD Sleman pada parameter angka kematian, masih dibawah target nasional cukup jauh. Hal ini berarti kinerja pelayanan dilihat dari aspek angka kematian pasien masih dapat dinilai baik. Pencapaian Kinerja Pelayanan di RSUD Prambanan tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1) Angka tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit/Bed Occupancy Rate (BOR) mencapai 25,83%, kondisi ini masih jauh dari standar Nasional (30 %), jika dikaitkan standar, BOR dikatakan baik jika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-33 realisasinya 70% - 85%, Frekuensi pemakaian (Bed Turn Over) tahun 2012 mencapai 1,9 kali per tahun, kondisi pelayanan pemakaian tempat tersebut masih jauh dibawah standar nasional yaitu 75 kali per tahun. 2) Pada tahun 2012 rata-rata tempat tidur dalam kondisi tidak terisi ke kondisi terisi berikutnya (Turn Over Interval) mencapai 7,83 hari. Hal ini memperlihatkan kondisi pelayanan kamar pada pasien masih jauh dari ideal karena sesuai standard Departemen Kesehatan 6 jam sampai dengan 3 hari. 3) Rata-rata lama perawatan pasien (Length of Stay) mencapai 2,70 hari pada tahun 2012. Hal ini menunjukan bahwa pelayanan rumah sakit terhadap pasien masih jauh memadai, karena sesuai dengan standar nasional lama perawatan 3 - 6 hari. 4) Angka kematian bersih (Net Death Rate) yang menunjukkan angka kematian pasien ketika dirawat di rumah sakit pada tahun 2012 sebesar 0,29‰, masih merupakan angka realisasi yang aman, selama tidak melebihi 25‰, Angka kematian kasar (Gross Death Rate) merupakan angka kematian pasien pasca rawat inap di rumah sakit pada tahun 2012 sebesar 0,58‰. 5) Target nasional untuk NDR maksimal 25 orang per-1.000 pasien keluar RS; sedangkan GDR 40 orang per-1.000 pasien keluar. Apabila dikomparasikan dengan target nasional, realisasi RSUD Prambanan pada parameter angka kematian, sangat baik masih dibawah, jauh dari target nasional. Hal ini berarti kinerja pelayanan dilihat dari aspek angka kematian pasien masih dapat dinilai baik. Gambaran indikator capaian urusan kesehatan dapat dilihat seperti tabel berikut : Tabel 2.25 Capaian Indikator Kesehatan Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman No Indikator Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 - Rasio posyandu persatuan balita 50 50 51 50,8 35 2 - Rasio puskesmas persatuan penduduk - Rasio poliklinik per satuan penduduk - Rasio pustu per satuan penduduk 39.112 37.547 12.685 38.126 34.041 13.424 43.614 40.383 15.357 40.232 20.116 14.166 44.292 26.364 15.595 3 Rasio RS per satuan penduduk 50.668 50.166 49.561 47.895 42.588 4 Rasio dokter per satuan penduduk 1.591 908.648 895,94 878 1.401 5 Rasio tenaga medis persatuan penduduk 1.471,30 798,30 762,48 898 960 6 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%) 97,21 91,65 93,16 99,61 99,86 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-34 No Indikator Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 7 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%) 100 100 100 100 100 8 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%) 100 100 100 100 100 9 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%) 49,50 53,73 44,84 67,5 55,83 10 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%) 100 100 100 100 100 11 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) 100 100 100 100 100 12 Cakupan kunjungan bayi (%) 95,56 61,16 91,08 95,22 91,68 13 Jumlah Puskesmas (bh) 24 25 25 25 25 14 Jumlah pembantu Puskesmas (bh) 72 71 71 71 71 Sumber : Dinas Kesehatan,2012 Kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh dalam pembangunan manusia. Derajad kesehatan masyarakat yang baik akan merefleksikan kinerja yang baik pula pada masyarakatnya. Oleh karena itu keberadaan fasilitas kesehatan juga sangat memegang peran penting dalam meningkatkan derajad kesehatan masyarakat. Semakin mudah masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia, maka diharapkan semakin berkurang pula tingkat kesakitannya. 2.4.1.3 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Indikator bidang pekerjaan umum di Kabupaten Sleman dapat dilihat dari beberapa aspek. Indikator pertama adalah proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Sleman yang berubah pada tiap tahunnya sesuai dengan keadaan di lapangan. Pada tahun 2010 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah 0,3192, dan pada tahun 2013 mencapai angka 0,541. Terdapat peningkatan angka yang cukup signifikan antara tahun 2010-2012 dibandingkan pada tahun 2013. Hal ini dikarenakan factor pembagi yaitu panjang jalan eksisting yang ada sebelumnya adalah sepanjang 1.085km, sedangkan eksisting panjang jalan dari perhitungan terbaru setelah SK jalan adalah sepanjang 699,5km. Indikator kedua adalah rasio jaringan irigasi. Angka rasio jaringan irigasi pada tahun 2010 menunjukan jumlah angka 1:8.692, kondisi tersebut meningkat pada tahun 2011 menjadi 1:8.787, tetapi menurun pada tahun 2013 menjadi 1:8.703 dikarenakan berkurangnya panjang saluran irigasi. Indikator ketiga adalah rasio tempat ibadah per satuan penduduk. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kabupaten Sleman tercatat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-35 3,307 pada tahun 2010, relatif tetap sampai dengan tahun 2012 yaitu 3,2737. Indikator keempat adalah rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk yang mencapai angka 294,373 pada awal tahun 2010, sedangkan pada tahun 2013 mencapai angka 286.1415. Pada tahun 2013 telah dibangun dan difungsikan TPU baru yaitu di Prambanan yang dapat menampung ± 5.000 jiwa, sehingga factor penyebut yang awalnya hanya 5.000 menjadi 10.000 sehingga rumus tersebut adalah ketersediaan makam sebanyak 319.000 dibagi jumlah penduduk sebanyak 1.114.833 x 1.000. Indikator kelima adalah ratio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, pada tahun 2013 didapat angka sebesar 1.282,7 dari hasil penghitungan jumlah TPS (223 buah) dengan kapasitas 1.430m3 dibagi jumlah penduduk eksisting dikalikan 1.000. Indikator keenam adalah panjang jalan yang dilalui roda 4, dimana angka tersebut mencapai 0,0015 km pada tahun 2013 untuk jalan kabupaten, jalan desa, dan jalan nasional. Perhitungan didapat dari total panjang jalan dibagi jumlah penduduk. Indikator ketujuh adalah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) dimana pada tahun 2013 mencapai prosentase sebesar 54,06% didapat dari hasil panjang jalan baik dan bisa dilalui kendaraan dengan kecepatan >40km/jam dibagi seluruh panjang jalan kabupaten yang ada. Terdapat perbedaan signifikan dari angka pada tahun 2013 dibandingkan angka pada tahun 2010-2012 dikarenakan factor penyebut yang berbeda. Panjang jalan sebelumnya mencapai 1.085km, sedangkan pada tahun ini panjang jalan kabupaten eksisting hanya 699,5 Km. Indikator selanjutnya adalah drainase dalam kondisi baik, di Kabupaten Sleman pada tahun 2010 angka menunjukkan 33,05 dan 43,89 pada tahun 2012. Pada tahun 2013 mencapai 44,64% dengan asumsi perhitungan kondisi drainase baik dibagi seluruh drainase yang ada. Untuk lingkungan permukiman dianggap sebagai kawasan permukiman yang ada di Kabupaten Sleman. Luas kawasan permukiman di Kabupaten Sleman adalah sebesar 39,70%, didapat dari perhitungan luas kawasan permukiman perdesaan seluas 10.232 ha dan perkotaan seluas 12.590 ha dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Sleman sebesar 57.482ha. Terdapat perbedaan perhitungan antara tahun 2013 dengan tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan pada tahun 2012 sudah terbit Perda 12 tahun 2012 tentang RTRW dengan perhitungan luasan kawasan permukiman perdesaan adalah sebagaimana tersebut di atas, sedangkan perhitungan awal luas permukiman perdesaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-36 adalah 10.733ha. Berikut tabel yang menggambarkan indikator bidang pekerjaan umum. Tabel 2.26 Indikator Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman NO Indikator Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 0,2897 0,3130 0,3192 0,3423 0,363 2 Rasio Jaringan Irigasi 0,01186 0,01190 1:8.602 1:8.787 1:8.787 3 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 3,4300 3,30700 1:306 1:311 1:303 4 Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk 294,373 294,373 287,254 283,572 5 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 0,744 0,919 0,918 0,918 0,918 6 Panjang jalan dilalui Roda 4 (km) 0,0032 0,0031 0,0031 0,0030 0,0030 7 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) 31,9% 34,23% 36,32% 8 Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%) 29,28 33,05 33,05 33,05 43,89 9 Kawasan Pemukiman (%) 40,574 40,574 40,574 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, 2012 2.4.1.4 Urusan Wajib Perumahan Dalam bidang perumahan indikator kinerja dinilai di antaranya dari indikator rumah tangga pengguna air bersih, indikator rumah tangga pengguna listrik, indikator rumah tangga bersanitasi dan indikator rumah layak huni. Indikator-indikator tersebut diukur berdasarkan jumlah pengguna air bersih, listrik dan sanitasi pada tahun tertentu, dibagi jumlah keseluruhan rumah tangga/KK pada tahun tertentu dikali 100%. Khusus peningkatan dan penurunan yang terjadi pada indikator pengguna listrik karena dimungkinkan adanya satu atau lebih jaringan listrik yang digunakan oleh satu rumah tangga. Indikator rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Sleman pada tahun 2010 adalah sebesar 93,9%, dan pada tahun 2011 sejumlah 94,3%, kemudian meningkat menjadi 95,4% pada tahun 2012. Untuk indikator rumah tangga pengguna listrik mencapai 100,68% pengguna pada tahun 2010, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-37 kemudian turun menjadi 90,151% pada tahun 2011, pada tahun 2012 mengalami penurunan kembali sebesar 89,19% Untuk indikator rumah tangga bersanitasi pada tahun 2010 angka yang tercatat sejumlah 67,20%, selanjutnya pada tahun 2011 angka yang tercatat sejumlah 65,12%, serta pada tahun 2012 angka tercatat sejumlah 74,28%. Indikator rumah layak huni dihitung berdasarkan jumlah layak huni pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah seluruh rumah pada tahun yang bersangkutan dikali 100% sehingga didapatkan angka sebesar 90,43% pada tahun 2010 dan 90,92% pada tahun 2011 sedangkan pada tahun 2012 mencapai 91,24%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.27: Tabel 2.27 Indikator Urusan Perumahan Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman NO Indikator Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 Rumah tangga pengguna air bersih (%) 60,95 62,23 93,9 94,3 95,4 2 Rumah tangga pengguna listrik (%) 90,151 96,73 97,10 97,15 95 3 Rumah tangga ber- Sanitasi (%) 63,02 54,875 67,20 65,12 74,28 4 Rumah layak huni (%) 90,43 90,92 91,24 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, 2012 2.4.1.5 Urusan Wajib Penataan Ruang Luas RTH hanya dihitung dari RTH Perkotaan dengan pertimbangan pernah dilakukan studi tentang RTH kawasan perkotaan. Rasio perhitungannya didasarkan pada luas RTH perkotaan dibagi luas seluruh kawasan perkotaan di Kabupaten Sleman sehingga didapatkan rasio RTH 63,724%. Adapun luas RTH diambil dari laporan RTH wilayah perkotaan yang merupakan luas lahan tidak terbangun. Rasio IMB dihitung berdasarkan pelayanan IMB yang sudah diberikan baik IMB tetap, IMB sementara maupun IMB pemutihan. Pada tahun tertentu dibanding dengan 5 bangunan pada tahun tertentu yang dihitung dari bangunan-bangunan rumah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perdagangan, fasilitas transportasi, fasilitas pengairan, persampahan, fasilitas peternakan, stasiun bahan bakar, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-38 fasilitas pariwisata dan industri/pergudangan. Rasio tersebut dapat dilihat pada tabel 2.28: Tabel 2.28 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman No Indikator Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%) 63,724 63,724 63,72*) 55,36 54,96 2 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%) 9,825 9,569 7,703 13,220 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, 2012 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2012 Ket *) : Angka perhitungan dengan luasan kawasan perkotaan berdasarkan Perda 23/1994 2.4.1.6 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Dokumen perencanaan daerah yang menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana tertuang dalam Perda No.7 Tahun 2005 tentang RPJP Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025, dan perencanaan jangka menengah yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang RPJM Kabupaten Sleman tahun 2011-2015. Pelaksanaan perencanaan tahunan RPJMD dijabarkan dalam RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahunnya. RKPD dimaksud merupakan implementasi target tahunan RPJMD. Ketersediaan dokumen tersebut dapat dilihat pada tabel 2.29: Tabel 2.29 Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman No Indikator Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA ada ada ada ada ada 2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA ada ada ada ada ada 3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA ada ada ada ada ada 4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%) 100 100 100 100 100 Sumber : Bappeda, 2012 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-39 2.4.1.7 Urusan Wajib Perhubungan Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, kendaraan roda 2 maupun roda 4 serta angkutan umum menuntut ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai. Jumlah arus penumpang angkutan umum selama tiga tahun mengalami peningkatan hingga mencapai 5.480.765 orang per tahun. Namun sebagai dampak perkembangan jumlah sepeda motor dan kendaraan pribadi yang cukup pesat, untuk periode tahun selanjutnya cenderung mengalami penurunan yang pada tahun 2012 menjadi hanya sebanyak 4.463.688 orang per tahun. Selaras dengan penurunan jumlah arus penumpang, maka dalam perkembangannya rasio ijin trayek selama tiga tahun terakhir juga mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 546 kendaraan. Selaras dengan penurunan tersebut diatas tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya uji kendaraan bermotor semakin menurun sejak tahun 2008. Kondisi ini akan sangat membahayakan keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya akan rentan mengalami kecelakaan, selain itu juga akan berdampak pada kerusakan lingkungan, kondisi tersebut juga di mungkinkan para pengusaha angkutan umum malas karena takut kendaraannya memang tidak layak uji dan harus menanggung resiko kendaraan di kandangkan. Oleh karena perlu ditingkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor tentang pentingnya uji kendaraan bermotor. Akibat kondisi tersebut mengakibatkan kepemilikan Kir angkutan umum juga menurun sejak 3 tahun terakhir. Prosentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas juga berkurang dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan oleh panjang ruas jalan yang cenderung tetap sehingga pada tahun awal pembangunan memerlukan rambu relatif lebih banyak sedangkan pada tahun-tahun berikutnya hanya merupakan penambahan ataupun penggantian rambu yang rusak atau hilang. Indikator urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel 2.30: Tabel 2.30 Indikator Urusan Perhubungan Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman No Indikator Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 Jumlah arus penumpang 5.611.705 5.480.765 5.205.876 5.170.429 4.463.688 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-40 Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, 2012, 2.4.1.8 Urusan Wajib Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman memiliki keterbatasan sumber daya alam, sehingga lingkungan yang bersih dan sehat perlu dijaga. Lingkungan hidup merupakan tujuan Millenium Development Goals (MDGs) 2015 sebagai tempat kelangsungan hidup makhluk hidup yang didalamnya terdapat air, tanah dan udara yang harus bersih dan berada pada ambang batas minimal pengaruh pencemaran sehingga tidak berpengaruh buruk pada kesehatan dan aktivitas masyarakat. Salah satu upaya untuk menjaga lingkungan hidup tersebut adalah melalui pengelolaan sampah. Pelayanan sampah di Kabupaten Sleman dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pelayanan yang dilakukan oleh Dinas PUP dan pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat. Persentase/rasio pelayanan sampah diperoleh dari prakiraan volume timbunan sampah dibagi dengan kapasitas pengangkutan sampah oleh Dinas PUP. Upaya lainnya adalah melalui penanganan pengaduan kasus lingkungan. Jumlah pengaduan kasus lingkungan yang diterima Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman pada tahun 2012 sebanyak 23 angkutan umum 2 Rasio ijin trayek 578 569 546 527 290 3 Jumlah uji kir angkutan umum (bh) 15.649 15.030 14.825 15.337 18.784 4 Jumlah Terminal Bis (bh) 5 5 5 5 5 5 Angkutan darat (%) 0,0201 0,0202 0,0202 0,0206 0,0208 6 Kepemilikan KIR angkutan umum 2.087 1.908 1.715 1.825 1.873 7 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 8 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum JBB < 5.000 20.000 20.000 20.000 20.000 30.000 JBB 5.000 – 10.000 25.000 25.000 25.000 25.000 37.500 JBB > 10.000 30.000 30.000 30.000 30.000 45.000 9 Pemasangan Rambu-rambu 19,06 1,96 1,96 2,07 2,35 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-41 kasus. Jenis pengaduan meliputi pencemaran udara berupa bau yang ditimbulkan dari kegiatan peternakan sebanyak 11 kasus, debu dan asap 2 kasus, pengaduan kebisingan sebanyak 4 kasus, pencemaran air sebanyak 5 kasus. Kantor Lingkungan Hidup telah berupaya untuk menangani pengaduan kasus lingkungan tersebut melalui koordinasi dengan instansi terkait, Camat, Kepala Dukuh dan tokoh masyarakat setempat yang terkena dampak. Berbagai langkah dan pendekatan dilakukan untuk penanganan dan penyelesaian masalah lingkungan yang dilakukan. Dari 23 kasus yang diadukan sebanyak 9 kasus selesai, sedangkan yang lainnya masih dalam koordinasi dan pengawasan. Dalam pelayanan jasa pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas PUP telah menjangkau di seluruh wilayah 17 kecamatan, sedangkan persentase pelayanan sampah secara keseluruhan kecenderungannya meningkat dari 11,77% pada tahun 2011 menjadi 35,08% pada tahun 2012. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk telah mengalami peningkatan dari 5,5 pada tahun 2010 menjadi 6 pada tahun
1. 2012.Sedangkan untuk penegakan hukum lingkungan telah dilakukan pembinaan pada 27 kasus di tahun 2011, dan 22 kasus di tahun 2012. Indikator urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel 2.31: Tabel 2.31 Indikator Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman No Indikator Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 Persentase penanganan sampah 15,24 14,18 14,63 33,64 35,08 2 Pencemaran status mutu air -34 s/d -41 -38 s/d -62 -10 s/d -73 -19 s/d 43 -19 s/d 43 3 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 4,4 5,5 5,5 5,8 6 4 Penegakan hukum lingkungan 25 27 28 27 22 Sumber : Kantor Lingkungan Hidup, 2012 2.4.1.9 Urusan Wajib Pertanahan Dalam bidang pertanahan, jumlah sertifikat yang dikeluarkan di Kabupaten Sleman berubah tiap tahunnya, dimana pada tahun 2010 jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan adalah 428.572, pada tahun 2011 sejumlah 444.108, dan tahun 2012 sejumlah 455.193 bidang. Untuk penyelesaian ijin lokasi di wilayah Kabupaten Sleman tiap tahunnya mengalami perubahan, pada tahun 2010 sejumlah 25 buah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-42 tahun 2011 sejumlah 9 buah, dan tahun 2012 sejumlah 20 buah. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 2.32: Tabel 2.32 Luas Lahan dan ijin Lokasi Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman No Indikator Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 Jumlah sertifikat tanah (buah) 444.108 455.193 486.630 491.443 505.093 2 Penyelesaian izin lokasi (buah) 11 19 25 9 20 Sumber : Dinas Pengelolaan Pertanahan Daerah, 2012 2.4.1.10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Pelayanan kependudukan pada tahun 2010 mengalami peningkatan karena angka kelahiran pada tahun 2010 juga meningkat, yang berakibat pada peningkatan permohonan akte kelahiran. Pada tahun 2011 pelayanan akta kelahiran mengalami kenaikan karena akhir tahun 2011 merupakan batas akhir perpanjangan dispensasi pengurusan akta kelahiran yang berkibat pada kenaikan jumah permohonan. Rasio tersebut dapat dilihat pada tabel 2.33: Tabel 2.33 Angka Rasio Kependudukan Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman No Indikator Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk 0,78 0,78 0,93 0,93 0,97 2 Rasio bayi berakte kelahiran 66,63 91,80 99,31 100 100 3 Rasio pasangan berakte nikah 100 100 100 100 100 4 Kepemilikan KTP 93,75 93,75 93,75 93,75 97 5 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 17,08 24,35 17,25 40,86 42,06 Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil, 2012 2.4.1.11 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Sleman terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Namun demikian, kesenjangan gender masih terjadi di berbagai sector pembangunan. Hal ini disebabkan aspek psikososio-kultural yang masih mengganggap derajad laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Keadaan tersebut menghambat keterlibatan perempuan berperan aktif dalam pembangunan dan memperoleh segala bentuk pelayanan dasar. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-43 Kesetaraan gender selain berdampak pada perempuan secara tidak langsung berdampak pada anak. Hal ini mengingat sangat erat kaitannya antara perempuan sebagai ibu yang merupakan pendidik bagi anak dan besarnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan di dalam rumah tangga. Pembangunan dan pemberdayaan perempuan juga sangat berdampak pada derajad kesehatan dan tingkat kesejahteraan keluarga. Adapun capaian indikator pemberdayaan perempuan dan anak dapat dilihat tabel 2.34 : Tabel 2.34 Indikator Pemberdayaan Perempuan Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman No Indikator Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintahan 54,22 55,17 55,70 2 Partisipasi perempuan dilembaga swasta (%) 94,89 96,39 96,60 46,52 38,37 3 Rasio KDRT 0,041 0,15 0,125 0,012 0,0312 4 Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) 59,68 58,62 91,22 91,74 92,59 5 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 104 125 184 125 132 Sumber: Badan KB,PM,PP, 2012 2.4.1.12 Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Gambaran pelaksanaan urusan wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat dari capaian indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Peningkatan partisipasi PUS dalam program KB akan terus ditingkatkan sehingga diharapkan angka kelahiran dapat diturunkan. Selain itu keikutsertaan keluarga Pra Sejahtera dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan belajar berusaha memperoleh tambahan penghasilan melalui ekonomi produktif Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-44 di wilayah masing-masing. Perkembangan capaian indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera seperti terlihat pada tabel 2.35: Tabel 2.35 Indikator Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman No Indikator Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 Rata-rata jumlah jiwa per keluarga 3,37 3,32 3,6 3,34 3,60 2 Cakupan peserta KB aktif 117.882 119.189 121.245 118.424 120.561 3 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 79.469 85.907 46.067 40,67 40,67 4 Peserta KB Pria 8.087 8.338 8.504 8.586 8.952 5 Pasangan Usia Subur (PUS) 147.379 149.229 151.600 150.009 152.392 6 % Peserta KB Aktif dengan PUS (Prevalensi) 79,99 79,83 80,17 78,41 79,11 7 Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) 769 787 733 797 854 Sumber: Badan KB,PM, PP, 2012 2.4.1.13 Urusan Wajib Sosial Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut seperti pada tabel 2.36: Tabel 2.36 Indikator Urusan Sosial Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman No Indikator Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 Sarana sosial: - Panti Asuhan - Panti Jompo - Panti Sosial - Rumah Singgah (girlan & Diponegoro) - Panti cacat 30 30 32 24 1 3 2 8 44 24 1 3 2 8 24 1 3 2 8 2 PMKS yang memperoleh bantuan sosial 5.014 5.034 5.062 45.472 72.148 3 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Anak Jalanan 5.014 5.034 5.062 419 45.472 343 72.148 439 Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, 2012 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-45 Kebersamaan dari semua pihak untuk mengurangi angka PMKS, khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat akan membuahkan hasil yang maksimal. 2.4.1.14 Urusan Wajib Ketenagakerjaan Masalah pembangunan yang harus diatasi setiap daerah adalah jumlah pengangguran dan ketersediaan lapangan kerja. Hali ini sangat terkait dengan kondisi kualitas sumber daya manusia. Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan. Angka pengangguran adalah salah satu indikator penting untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat, sehingga menjadi ukuran kinerja pemerintah. Capaian pelaksanaan urusan ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2012 seperti terlihat dari capaian indikator sebagai berikut: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara banyaknya Angkatan Kerja dengan banyaknya Penduduk Usia Kerja. Pada Periode tahun 2010-2012 mengalami sedikit perubahan yaitu 66,29% di Tahun 2010, 67,02% di Tahun 2011, dan 59,64% di Tahun 2012. Pencari kerja yang ditempatkan adalah angka dari jumlah tenaga kerja yang ditempatkan baik melalui AKAL, AKAD maupun AKAN dari pencari kerja terdaftar yang menunjukan angka 15,71% di Tahun 2010, 85,93% di Tahun 2011, 62,58% di Tahun 2012. Pengangguran merupakan indikator bahwa terjadi kesenjangan antara pertambahan kesempatan kerja dengan pertambahan angkatan kerja. Untuk angka tingkat pengangguran terbuka masih menunjukan angka yang cukup tinggi yaitu 8,21% di tahun 2010, 7,61% di tahun 2011, 6,74% di tahun 2012. Persentase penerapan keselamatan dan perlindungan K3 di tahun 2012 sebesar 100% sedangkan untuk data pada tahun 2012 adalah 100%. Jumlah perusahaan bertambah yaitu 1.031 perusahaan di tahun 2011 menjadi 1.065 perusahaan di tahun 2012. Angka perselisihan pengusaha pekerja di tahun 2012 sebesar 25 kasus (terselesaikan 23 kasus). Perkembangan capaian indikator ketenagakerjaan dari tahun 2010-2012 secara jelasnya dapat diamati pada tabel berikut : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-46 Tabel 2.37 Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman No Indikator Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) 68,43 66,72 66,29 67,02 59,64 2 Pencari kerja yang ditempatkan (%) 34,52 43 15,71 85,93 62,58 3 Tingkat pengangguran terbuka (%) 6,82 7,40 8,21 7,61 6,74 4 Keselamatan dan perlindungan/ K3 (%) 93,05 96,65 100 100 100 5 Angka penyelesaian perselisihan pengusaha pekerja (%) 3,53 4,35 100 100 92,00 Sumber : Badan Pusat Statistik dan Dinas Nakersos Kab. Sleman 2012 2.4.1.15 Urusan Wajib Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Usaha pengembangan ekonomi di Kabupaten Sleman meliputi koperasi dan KUD. Hal ini mengingat posisi dan manfaat koperasi maupun KUD yang menyentuh sampai lapisan bawah, dan dapat dijadikan sebagai wahana paguyuban maupun kelompok usaha masyarakat. Perkembangan perkoperasian di Kabupaten Sleman terlihat dari jumlah koperasi yang ada menunjukkan tren yang semakin meningkat yaitu 598 koperasi pada tahun 2010 menjadi 617 koperasi pada tahun 2012. Jumlah koperasi aktif juga meningkat dari 526 koperasi pada tahun 2010 menjadi 554 pada tahun 2012. Sementara jumlah koperasi beku semakin menurun dari 72 pada tahun 2010 menjadi 54 pada tahun
2. 2012.Jumlah anggota semakin meningkat dari 233.362 orang pada tahun 2010 menjadi 240.522 orang pada tahun 2012. Demikian juga dari hasil usaha koperasi juga mengalami peningkatan. Dilihat dari jumlah modal sendiri mengalami peningkatan yaitu dari Rp.142.559.739.000 pada tahun 2010 menjadi Rp.211.178.096.000 pada tahun 2012. Jumlah volume usaha sebesar Rp.720.095.806.000 pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp.819.373.452.000 pada tahun
3. 2012.Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp.15.895.654.000 pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp.18.927.502.000 pada tahun 2012. Perkembangan perkoperasian di Kabupaten Sleman dapat diamati pada tabel berikut ini : Tabel 2.38 Perkembangan Koperasi Tahun 2008-2012 di Kabupaten Sleman KOPERASI DAN PKM Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1) Jumlah koperasi 587 601 598 604 617 2) Kondisi Koperasi - Koperasi aktif 290 481 526 550 554 - Koperasi Tidak aktif 206 29 9 9 9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-47 KOPERASI DAN PKM Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 - Koperasi Beku / Mati 91 91 72 54 54 3) Jumlah anggota koperasi 208.159 218.835 233.362 234.584 240.522 4) Jumlah Modal Sendiri (000) 118.189.567 129.099.038 142.559.739 173.695.120 211.178.096 Volume Usaha (000) 671.888.372 705.482.789 720.095.806 732.070.941 819.373.452 SHU (000) 16.064.961 16.868.208 15.895.654 16.508.855 18.927.502 Sumber : Dinas Indagkop, 2013 2.4.1.16 Urusan Wajib Penanaman Modal Faktor penting lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah penanaman modal atau investasi. Penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari sektor industri, semakin besar dan berkembang industri di suatu daerah semakin besar investasi yang ditanamkan dalam daerah tersebut. Penanaman modal di Kabupaten Sleman di tahun 2012 meliputi investasi PMA 42 unit dengan nilai investasi US$233.560.125,46 daya serap tenaga kerja 7.200 orang dan realisasi kenaikan investasinya dari tahun 2011 sebesar 26,12%. Sedangkan untuk PMDN jumlah usahanya sebanyak 32 unit, nilai investasi sebesar Rp1.083.065.390.147 daya serap tenaga kerja sebanyak 9.771 orang dan kenaikan realisasi investasinya dari tahun 2011 sebesar 30,90%, dan untuk investasi Non PMA/PMDN jumlah unitnya sebanyak 32,452 unit, nilai investasi sebesar Rp.3.489.552.500.469 dengan daya serap tenaga kerja sebanyak 259.396 orang dan kenaikan realisasi investasinya dari tahun 2011 sebesar 13,77%. Untuk perkembangan penanaman modal Kabupaten Sleman dari tahun 2010 sampai tahun 2012 lebih jelasnya terlihat pada tabel berikut : Tabel 2.39 Perkembangan Penanaman Modal Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman No Indikator Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 Jumlah Unit Usaha (orang) PMA 35 33 38 41 42 PMDN 32 31 31 32 32 Non PMA/PMDN 27,949 29,222 30,384 31,566 32,452 2 Nilai Investasi PMA (juta US$) 148,67 148,23 162,55 186 233,56 PMDN (juta Rp) 323.071 321.546 333.175 827,390 1.083.065 Non PMA/PMDN (juta Rp) 1.911.741 2.289.736 2.558.491 2.034.340 3.489.552 3 Daya serap Tenaga Kerja (orang) PMA 6113 6107 6146 6.385 7.200 PMDN 9131 9065 9065 9.269 9.771 Non PMA/PMDN 211.803 228.268 238.940 249.189 259.396 4 Rasio daya serap tenaga kerja (orang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-48 No Indikator Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 PMA 175 185 162 155 171 PMDN 285 292 292 289 305 Non PMA/PMDN 8 8 8 8 8 5 Kenaikan/penurunan realisasi PMA, PMDN dan Non PMA/PMDN (%) PMA -0,10 -0,29 9,66 13,92 26,12 PMDN -6,35 -0,47 3,61 148,33 30,90 Non PMA/PMDN 11,60 19,77 11,73 12,46 13,77 Sumber : Kantor P3M Kab. Sleman 2012 2.4.1.17 Urusan Wajib Kebudayaan Untuk melihat bagaimana kebudayaan menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia, maka hal ini dapat terlihat dari peran pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan seni budaya dan sarana prasarana yang mendukungnya. Salah satu indikator pengelolaan produk budaya sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.40 Perkembangan Seni budaya Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman No Uraian Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 Penyelenggaraan festifal seni dan budaya (kali) 5 5 5 4 9 2 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya* 129 135 141 3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 107 118 124 124 170 Sumber: Dinas Kebudayan dan Pariwisata, 2012 Pada tahun 2011 penyelenggaraan festival seni budaya ada 4 macam yaitu: festival Sendratari, Kethoprak, Prajurit dan Festival Kesenian Sleman. Sedangkan pada tahun 2012 diselenggarakan sebanyak 9 festival, yaitu Sendratari, festival ketoprak, Festival Gelar Seni Pertunjukan, Parade Tari Daerah, Festival Pedalangan, Festival Reog Jathilan, Festival Kethoprak Lesung, Festival Langen Cerita, dan Festival Seni Religi. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya khusus gamelan pada tahun 2012 ada 141 set gamelan yang tersebar di seluruh kabupaten Sleman. Maksudnya adalah milik masyarakat, termasuk gamelan untuk karawitan maupun jathilan. Adapun benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebagaimana terlihat dalam tabel bahwa pada tahun 2011 yang dilestarikan sebanyak 124, pada tahun 2012 ada 170 yang dilestarikan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-49 Data sebesar 170 terdiri dari situs 135 buah, struktur 4 ( Goa Sentonoharjo, Goa di Kompleks Ratu Boko, Goa di Kawasan Kaliurang dan Selokan Van der Wijk Banyurejo temple ) serta Kawasan 3 tempat ( Kawasan Kraton Ratu Boko, Kawasan Prambanan, dan Kawasan Ambarketawang ). 2.4.1.18 Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga Pemuda merupakan asset pembangunan terutama di bidang SDM, sebagai pemersatu langkah-langkah pendukung dalam pembangunan. Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan. Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerja sama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan untuk mencapai tujuan tertentu. Hasil penghitungan jumlah organisasi pemuda dapat dilihat dalam tabel berikut ini: Tabel 2.41 Perkembangan Pemuda dan Olah raga Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman No Uraian Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 Jumlah organisasi pemuda 10 10 17 20 95 2 Jumlah organisasi olah raga 33 34 37 37 34 3 Jumlah kegiatan kepemudaan 10 10 17 13 12 4 Jumlah kegiatan olah raga 17 17 21 14 10 5 Lapangan olah raga* 420 141 141 194 375 Sumber: Dinas Pendidikan, pemuda dan Olah raga, 2012 *) Lapangan olah raga di sekolah dan di masyarakat Berdasarkan data di atas terlihat perkembangan cukup signifikan pada jumlah organisasi pemuda. Pada tahun 2010 jumlah organisasi pemuda 17, selanjutnya meningkat menjadi 20 pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 menjadi 95. Peningkatan sangat signifikan disebabkan sebelum tahun 2012 belum ada pendataan, sedangkan tahun 2012 dilakukan pendataan. Sedangkan untuk jumlah organisasi olah raga jumlahnya sesuai dengan jumlah cabang olahraga yang ada di Kabupaten Sleman yaitu 34 cabang olahraga. Adapun kegiatan kepemudaan mengikuti jumlah organisasi pemuda yang ada di Kabupaten Sleman. Sedangkan kegiatan olah raga adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan di sekolah. Pada tahun 2010 sebanyak 21 kegiatan dan pada tahun 2012 sebanyak 10 kegiatan olahraga. Data lapangan olah raga yang tercantum dalam tabel adalah lapangan olah raga yang ada di sekolah maupun yang ada di masyarakat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-50 khususnya lapangan sepakbola dan lapangan volley. Pada tahun 2011 tersedia 194 lapangan dan pada tahun 2012 menjadi 374 lapangan. Perbedaan cukup signifikan disebabkan pada tahun 2012 telah dilakukan pendataan sarana prasarana olahraga baik di sekolah maupun di masyarakat. 2.4.1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Sleman terus melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban dengan terus meningkatkan pengetahuan, pemahaman wawasan kebangsaan dan pemantapan ideologi bagi seluruh komponen masyarakat. Untuk meningkatkan antisipasi terhadap ancaman keamanan dan ketertiban Pemkab Sleman juga meningkatkan jalinan hubungan dengan BIN, Intel Kodim, Intel Kejaksaan, dan Intel Polres serta meningkatkan koordinasi melalui forum Kominda (Komunitas Intelijen Daerah). Disamping itu untuk mengantisipasi kerawanan sosial politik maka dilakukan pembinaan dan monitoring yang terkait dengan kegiatan politik daerah. Pencapaian upaya yang telah dilakukan tersebut seperti tabel 2.42: Tabel 2.42 Kegiatan Pembinaan Organisasi dan Politik Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman No Indikator Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kali) 4 4 4 2 Kegiatan pembinaan politik daerah (kali) 6 8 5 3 4 Sumber : Badan Kesbanglinmas dan PB, 2012 2.4.1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Jumlah polisi pamong praja dan linmas mengambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, jumlah pos kamling menggambarkan ketersediaan kapasitas pemda dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan. Semakin meningkatnya rasio antara jumlah Pos Siskamling disbanding dengan jumlah penduduk menunjukkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengamanan diri meningkat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-51 Laju pertambahan penduduk yang meningkat dengan cepat dan jumlah anggota Polisi Pamong Praja yang tetap menyebabkan rasio antara jumlah penduduk dan polisi Pamong Praja semakin meningkat. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Satpol PP dibantu Anggota Linmas yang jumlahnya cukup banyak di Kabupaten Sleman (6.813 orang). Rasio jumlah penduduk dibandingkan dengan jumlah Linmas di Kabupaten Sleman sudah jauh melebihi apa yang dipersyaratkan dalam SPM yang seharusnya coverage 50% pada tahun 2015 tetapi di Sleman saat ini coveragenya sudah mencapai 66,85%. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sudah didukung adanya SIM Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintahan. Untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman setiap tahun melakukan penyebaran kuesioner kepada masyarakat pengguna jasa layanan Pemerintah Kabupaten. Cakupan pelayanan bahaya kebakaran di Kabupaten Sleman sudah cukup baik dengan gambaran sebagai berikut: sampai dengan tahun 2015 target cakupan pelayanan bencana kebakaran menurut SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah sebesar 25%, namun dengan luas wilayah 574,82 km2 dengan satu wilayah manajemen kerja (WMK) dengan radius 7,5 km. Jangkauan WKM Kabupaten Sleman adalah seluas 176,26 km sehingga cakupan pelayanan kebakaran sampai dengan tahun 2012 mencapai 30,66%. Target tingkat waktu tanggap (RTR/Response Time Rate) sampai dengan tahun 2015 menurut SPM adalah sebesar 75% dan sampai dengan tahun 2010 RTR Kabupaten Sleman kondisinya adalah 83,3% dan tahun 2012 sebesar 91,66%. Hal ini terjadi karena suksesnya sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran pada masyarakat yang berarti juga semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencegah/menghindari dari bahaya kebakaran dan semakin meningkatnya sarpras kebakaran yang ada serta semakin profesionalnya petugas pemadam kebakaran sehingga response time rate semakin tinggi dan kedepan dengan rencana penambahan 1 WMK diharapkan seluruh wilayah rawan Kebupaten Sleman dapat tercover/masuk dalam WMK. Terkait dengan penanganan bahaya kebakaran, cakupan pelayanan masih sangat kecil karena sarpras yang dimiliki sangat minim. Indikator Urusan Otonomi Daerah dan Kepemerintahan dapat dilihat pada tabel 2.43: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-52 Tabel 2.43 Indikator Urusan Otonomi Daerah dan Kepemerintahan Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Sleman No. Indikator Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
4. 1.Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 1,12 1,05 0,50 1,45 1,50
5. 2.Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk 64,70 64,54 64,11 64,56 59,94
6. 3.Rasio pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan 40,30 43,14 43,14 43,41 37,53
7. 4.Pertumbuhan Ekonomi 5,13 4,48 4,49 5,19 5,45
8. 5.Penduduk Miskin (KK) 58.857 65.157 57.979 50.603 49.471
9. 6.Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah ada ada Ada Ada Ada
10. 7.Penegakan PERDA 39,06 % 37,79 % 28,61 % 89,53 82,37%
11. 8.Cakupan patroli petugas Satpol PP 2 hari sekali 2 hari sekali 2 hari sekali 4 kali/ minggu 2 kl/ minggu
12. 9.Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten 64,34% 39,56% 37,79% 70% 71,26%
13. 10.Petugas perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten 0,65 % ),65 % 0,64 % 0,65% 0,60%
14. 11.Cakupan pelayanan bencana kebakaran 18,04% 18,04% 18,04%
15. 12.Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 100% 100% 100% 100% 100%
16. 13.Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik 97,67 % 97,67 % 93 % 93% 93%
17. 14.Sistem Informasi Manajemen Pemda 19 24 22 28 33
18. 15.Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Ada Ada 75,25 75,34 78,67 Sumber : Badan Kesbanglinmas dan PB dan Kantor Satpol PP, 2012 2.4.1.21 Urusan Wajib Ketahanan Pangan Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang Aman Beragam, Bergizi dan imbang, namun juga meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan. Beberapa regulasi ketahanan pangan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya sebagai berikut : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-53 - UU. No.7/1996 tentang pangan mengamanatkan kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari ketersediannya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. - PP. No.68/2002 tentang petunjuk pelaksaanaan Undang-undang Nomor 7/1996 tentang ketahanan pangan - PP. No.3/2007 tentang Pemerintah provinsi/Kabupaten/kota wajib mempertanggung jawabkan urusan ketahanan pangan. - PP. No.38/2007 tentang ketahanan pangan termasuk urusan wajib Ketersediaan pangan pada tahun 2010 terjadi penurunan karena anomali cuaca dan serangan hama (OPT). Kondisi tahun 2011 mengalami penurunan dikarenakan serangan OPT/Organisme Pengganggu Tumbuhan) dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan produksi walau tidak signifikan dikarenakan terjadinya penambahan luas tanam seiring dengan datangnya musim penghujan sehingga terjadi peralihan komoditas dan penggunaan/aplikasi teknologi pengelolaan tanaman terpadu/PTT. Ketersediaan pangan adalah ketersediaan pangan berupa beras. Perkembangannya dapat dilihat pada tabel 2.44 Tabel 2.44 Perkembangan Ketersediaan Pangan Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Sleman No Indikator Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 Regulasi ketahanan pangan UU No. 7 tahun 1996 UU No. 7 tahun 1996 UU No. 7 tahun 1996 UU No. 7 tahun 1996 Kep. Bupati No. 255/Kep. KDH/A/2 011 ttg Dewan Ketahan an Pangan UU No.7 Tahun 1996 2 Ketersedia an pangan utama (ton) 168.158 147.074,62 197.073 Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, 2012 2.4.1.22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat diupayakan untuk memberdayakan masyarakat menuju keluarga yang sejahtera. Upaya tersebut dijabarkan melalui kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM), Binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-54 Keluarga (PKK), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Posyandu aktif. Adapun rata-rata kelompok binaan PKK dari tahun 2010 - 2012 mengalami kenaikan, hal ini menggambarkan bahwa keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah. Sedangkan PKK aktif mengalami penurunan karena sebagian besar anggotanya sudah masuk kelompok binaan PKK di setiap RT/RW. Untuk jumlah LSM dari tahun 2010 - 2012 sama, hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas penunjang dan ketertiban masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan semakin terbuka/transparan. Swadaya masyarakat dalam menunjang program pemberdayaan masyarakat dari tahun 2010 - 2012 mengalami kenaikan cukup tinggi, besaran kenaikannya tergantung pada dana stimulant yang diberikan. Wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dititikberatkan pada pengabdian secara swadaya. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 2.45: Tabel 2.45 Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Sleman No Indikator Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 0,036 0,055 0,075 0,075 0,075 2 Jumlah kelompok binaan PKK 783 1.465 93 104 1.316 3 Jumlah LSM 61 72 124 124 124 4 PKK aktif 21.971 26.743 1.240 1.240 1.316 5 Jumlah PKK aktif 21.971 26.743 1.240 1.511 1.316 6 Posyandu aktif 1.484 1.484 1.484 1.484 1.127 7 Swadaya masyara kat terhadap program pemerin tah (000) 7.180.110 13.877.488,8 36.159.123,5 19.771.000 27.246.590.279 Sumber : Badan KB, PM dan PP, 2012 Kantor Kesbang 2012 Bagian APP Setda 2012 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-55 2.4.1.23 Urusan Wajib Statistik Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistim perencanaan pembangunan nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data yang akurat dan memadai. Oleh karena itu ketersediaan data dan informasi statistik yang handal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi tujuan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta, perguruan tinggi dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan kebutuhan lainnya. Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, rinci, mudah dipahami, dan tepat waktu. Tuntutan kebutuhan data dan informasi belum sepenuhnya terpenuhi namun secara bertahap terus diupayakan ketersediaannya. Data produk-produk statistik diantaranya; buku Sleman Dalam Angka, buku PDRB kabupaten, buku indikator kesejahteraan rakyat, buku indeks pembangunan gender, buku inflasi, buku penduduk pertengahan, buku statistik harga bangunan, buku IPM, buku statistik industri, buku kecamatan dalam angka, buku informasi pembangunan, dan buku Sistem Informasi Profil Daerah. 2.4.1.24 Urusan Wajib Kearsipan Penyelenggaraan urusan kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena menangani arsip-arsip aktif, arsip inaktif dan dokumentasi daerah. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kearsipan diantaranya melalui pemberian bimbingan teknis pada pengelola kearsipan serta penerapan Sistim Kearsipan Pola Baru (SKPB) melalui kegiatan-kegiatan antara lain monitoring, lomba dan pendampingan pengelolaan arsip. Pelaksanaan SKPB tahun 2012 yang diterapkan di 46 SKPD mencapai 60,87%. Sedangkan pada tahun 2011 mencapai 58,69%. Penanganan arsip seharusnya sudah menjadi kebutuhan yang amat penting dalam upaya penyelamatan arsip-arsip aktif maupun inaktif. Untuk itu perlu ada upaya bersama dari para pejabat struktural untuk memulai dan melaksanakan secara optimal dalam penyelamatan arsip- arsip penting. Hasil-hasil yang dicapai selama lima tahun terakhir seperti terlihat pada tabel 2.46: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-56 Tabel 2.46 Pengelolaan Kearsipan Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman No Indikator Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 Pengelolaan arsip secara baku (%) 63,91 63,59 63,31 68,02 66,67 2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan (orang) 41 44 26 26 26 3 Persentase SKPD menerapkan arsip secara baik (%) 54,35 58,69 60,87 Sumber : Kantor Arsip Daerah, 2012 Rata-rata pengelolaan arsip secara baku mengalami penurunan persentase untuk kondisi tahun 2011 yaitu dari 68,02% sedangkan tahun 2012 mencapai 66,67%. Hal ini disebabkan karena dalam penilaian kearsipan tahun 2012 kualitas kriterianya ditingkatkan, namun secara umum pelaksanaan kearsipan tetap berjalan baik. 2.4.1.25 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Kemajuan dibidang informasi dan komunikasi telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Perkembangan tersebut diikuti dengan berkembangnya sarana dan prasarana komunikasi seperti wartel, warnet, maupun informasi dalam bentuk pameran. Rasio wartel/warnet terhadap penduduk di Kabupaten Sleman untuk tahun 2012 adalah sebesar 0,00055. Angka rasio warnet/wartel tahun 2012 bertambah karena kebutuhan akan akses internet saat ini sudah sangat mudah, antara lain melalui free hotspot dan modem GSM/CDMA dengan biaya relative murah. Data perkembangan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.47: Tabel 2.47 Angka Rasio dan Jumlah Sarana Komunikasi Tahun 2008-2012 Kabupaten Sleman No Indikator Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk 0,000481 0,000475 0,00055 0,00055 0,00055 2 Jumlah Surat Kabar Nasional Jumlah Surat Kabar Lokal 15 5 16 6 17 6 17 7 17 7 3 Jumlah penyiaran : Radio Nasional (jaringan ke daerah) Radio Lokal TV lokal TV Nasional 5 21 5 11 5 21 5 11 5 21 5 11 5 21 5 11 5 21 5 11 4 Web site milik pemerintah daerah 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 5 Pameran /expo yang diikuti oleh SKPD Pemerintah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-57 No Indikator Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 Sleman sebagai partisipan berdasar tingkatan event : - Skala Event tingkat lokal/ daerah/ Kabupaten - Skala Event tingkat Regional - Skala Event tingkat Nasional - Skala Event tingkat Internasional 14 16 12 8 14 16 12 8 14 16 12 8 9 4 12 4 10 4 12 4 Sumber : Dinas Hubkominfo dan Bagian Humas Setda, Bagian Perekonomian, 2012 2.4.1.26 Urusan Wajib Perpustakaan Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis dalam peningkatan sumberdaya manusia. Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca di masyarakat. Guna menunjang peningkatan minat baca masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sleman menambah jumlah perpustakaan maupun menambah jumlah koleksi pustaka. Banyaknya unit perpustakaan ini memberi kemudahan pada masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Jumlah perpustakaan sampai dengan tahun 2012 sebanyak 850 unit dan dilengkapi dengan 4 armada perpustakaan keliling. Peningkatan pelayanan perpustakaan dilakukan dengan menambah jumlah jam/hari buka perpustakaan (hari sabtu tetap buka) dan mengikutkan petugas dalam kursus/bintek terkait dengan pustaka untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan. Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan dan koleksi buku seperti terlihat pada tabel 2.48: Tabel 2.48 Jumlah Pengunjung dan Koleksi Perpustakaan Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Sleman No Indikator Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang) 59.965 74.216 89.427 100.044 102.710 2 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 42.721 47.520 50.163 51.278 54.114 Fiksi (eksemplar) 10.949 12.085 12.812 13.138 14.402 Non Fiksi (eksemplar) 28.068 31.274 32.820 33.383 34.541 Majalah (eksemplar) 1.894 2.185 2.425 2.663 2.924 Referensi (eksemplar) 1.810 1.976 2.106 2.118 2.107 Sumber : Kantor Perpustakaan Daerah, 2012 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-58 2.4.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan 2.4.2.1 Urusan Pilihan Pertanian Produktivitas padi dan bahan pangan utama meningkat dipengaruhi faktor pola tanam, penggunaan bibit yang berkualitas dan penggunaan pupuk organik serta kesadaran pengembangan pangan non padi. Perkembangan indikator pertanian selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.49: Tabel 2.49 Produktivitas Padi dan Kontribusi Per Sektor Terhadap PDRB Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Sleman (ADHB) No Indikator Tahun 2008 2009 2010 2011 2012* 1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 61,62 60,72 59,34 56,65 67,56 2 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%) 16,91 16,47 13,02 12,74 12,90 Tanaman bahan makanan 13,30 12,89 12,37 9,11 9,45 Tanaman perkebunan 0,45 0,44 0,44 0,38 0,37 Peternakan dan hasil- hasilnya 2,10 2,06 1,99 2,12 2,17 Kehutanan 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 perikanan 1,01 1,03 1,10 1,10 0,94 2 Cakupan bina kelompok petani (kelompok) TPH 220 172 943 1.063 1.174 Ikan 315 315 387 427 507 Ternak 518 504 598 666 737 kebun 161 177 178 138 144 Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, 2012 *) Angka sementara 2.4.2.2 Urusan Pilihan Kehutanan Pembangunan urusan kehutanan di Kabupaten Sleman sesuai dengan potensinya lebih diarahkan untuk konservasi hutan produksi dan hutan rakyat. Untuk memperbaiki dan menanggulangi kerusakan hutan dan lahan dilakukan beberapa upaya yaitu dengan rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Masyarakat di Kabupaten Sleman selain membudidayakan jenis tanaman kayu juga telah mengembangkan hasil produksi kehutanan non kayu seperti madu yang dapat memberikan kontribusi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-59 sektor kehutanan terhadap PDRB. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 2.50: Tabel 2.50 Luas Lahan Kritis dan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Sleman No Indikator Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (ha) 6.237,00 6.237,00 4.248,8 3.948,5 3.723,8 2 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%) 0,06 0,06 0,06 0,01 0,06 Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, 2012 2.4.2.3 Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral Sumber daya mineral yang dapat ditambang di Kabupaten Sleman adalah bahan galian golongan C (BGGC) meliputi pasir dan batu, andesit, breksi batu apung, dan tanah liat. Bahan Galian Golongan C pasir dan batu di Kabupaten Sleman pasokannya bergantung dari aktivitas Gunung Merapi. Bahan galian gamping di Kabupaten Sleman tidak boleh ditambang karena lokasinya hanya terdapat di Kecamatan Gamping dan telah ditetapkan sebagai kawasan Cagar Alam atau Taman Wisata Alam Gunung Gamping dengan SK Menteri Pertanian Nomor: 526/KPTS/UM/7/1982 tanggal 21 Juli 1982. Namun dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya mineral dalam hal ini BGGC masih ditemui kegiatan penambangan yang tanpa izin dan sulit dikendalikan. Sektor pertambangan ini juga memberikan kontribusi terhadap PDRB. Semua padukuhan di Kabupaten Sleman sudah terdapat jaringan listrik dari PLN tetapi masih terdapat kelompok rumah yang belum terjangkau yaitu terutama pada daerah terpencil dan pemukiman baru. Penyediaan listrik untuk masyarakat yang tidak terjangkau layanan listrik PLN, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengupayakan penggunaan listrik tenaga surya. Sampai tahun 2012 telah terpasang 161 PLTS (sebagian rusak karena erupsi Merapi), selain itu juga dikembangkan pemanfaatan energi biogas sebanyak 163 unit. Sumberdaya mineral yang terdapat di Kabupaten Sleman semua masuk kategori bahan galian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-60 golongan C. Potensi yang paling besar adalah pasir dan batu terutama yang berasal dari gunung merapi. 2.4.2.4 Urusan Pilihan Pariwisata Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sleman selama tahun 2010 - 2012 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 2,93% per tahun. Setelah mengalami penurunan yang cukup besar di tahun 2012 akibat erupsi Merapi, jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 1,57 % dari tahun 2010. Pada tahun 2012 jumlah kunjungan wisatawan mengalami kenaikan sebesar 4,29% dari tahun 2011. Apabila dilihat dari kontribusi sektor terhadap PDRB, sektor pariwisata memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2010 - 2012 rata-rata sebesar 14,88% per tahun. Perkembangan jumlah wisatawan dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2010 - 2012 sebagai berikut: Tabel 2.51 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Tahun 2008 – 2012 No Indikator Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 Kunjungan wisatawan (orang) 2.276.478 3.595.924 3.226.976 3.277.728 3.418.254 2 Kontribusi sektor pari wisata ter hadap PDRB Hb (%) 14,66 15,07 14,91 15,03 15,30 Sumber: - BPS Kab. Sleman, 2012 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sleman, 2012 2.4.2.5 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Perkembangan luas lahan usaha perikanan darat khususnya yang dilakukan di kolam selama lima tahun terakhir cenderung meningkat. Kenaikan ini diikuti dengan kenaikan produksi perikanan dan konsiumsi ikan. Keberhasilan pelaksanaan urusan perikanan dicapai melalui pembinaan kelompok perikanan. Perkembangannya dapat dilihat pada tabel 2.52: Program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu mendukung peningkatan produksi ikan. Peningkatan jumlah produksi ikan konsumsi pada tahun 2012 sebesar 3,36% terjadi karena adanya peningkatan produktivitas kolam, jumlah kelompok pembudidaya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-61 meningkat 18,74% menjadi 507 kelompok, peningkatan produktivitas alat tangkap perairan umum, serta meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pembudidayaan ikan. Tingkat konsumsi ikan pada tahun 2012 meningkat 2,95% menjadi 28,60 kg/kapita/tahun dari 27,78 kg/kapita/tahun pada tahun 2011. Tingkat konsumsi tahun 2012 ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat konsumsi Provinsi DIY sebesar 23,01 kg/kapita/tahun. Produksi ikan hias rata-rata tahun 2012 naik sebesar 11% dengan tujuan pemasaran Kota Jakarta dan Kota Yogyakarta. Sementara, peningkatan produksi benih ikan sebesar 7,92% dipasarkan untuk kebutuhan Sleman, waduk di Jawa Tengah dan Waduk Jatiluhur di Jawa Barat ( seluruh data masih angka sementara ). Tabel 2.52 Indikator Urusan Perikanan Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Sleman No Indika tor Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 Produk si perikan an (ton) 10.297,78 12.405 14.574,88 18.364,10 21.899,20 2 Kon sumsi ikan 24,80% 25,95% 26,73% 27,78 78,65 3 Cakup an bina kelom pok nelayan 315 315 387 427 507*) 4 Produk si perikan an kelom pok nelayan (benih) 704.545.500 748.435.700 785.857.500 893.611.580 908.012.110 Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, 2012 *) angka sementara 2.4.2.6 Urusan Pilihan Perdagangan Selama tahun 2010-2012, sektor perdagangan memberikan kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku rata-rata sebesar 8,09% per tahun. Nilai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Sleman selama tahun 2010 - 2012 mengalami peningkatan pertumbuhan rata-rata sebesar 25,64% per tahun, yaitu dari US$ 23.614.793 pada tahun 2010 menjadi US$ 37.039.270 pada tahun 2012. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-62 Tabel 2.53 Kontribusi Terhadap PDRB dan Nilai Ekspor Sektor Perdagangan Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Sleman No Indikator Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Hb (%) 7,71 8,00 8,11 8,11 8,15 2 Ekspor Bersih Perdagangan (US$) 33.831.618 35.191.539 23.614.793 32.023.058 37.039.270 3 Cakupan bina usaha informal (PKL) 1.001 911 935 804 991 Sumber: - BPS Kab. Sleman - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; Dinas Pasar, 2013 Jumlah usaha informal (PKL) di Kabupaten Sleman selama tahun 2010- 2012 mengalami kenaikan yaitu dari 935 pada tahun 2010, naik menjadi 959 pada tahun 2011 dan naik lagi menjadi 991 pada tahun 2012. 2.4.2.7 Urusan Pilihan Perindustrian Selama tahun 2010- 2012, sektor industri memberikan kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku rata-rata sebesar 14,32% per tahun. Jumlah industri di Kabupaten Sleman mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,42%. Jumlah industri kecil dan rumah tangga mengalami kenaikan rata-rata 1,36% yaitu dari 15.289 unit pada tahun 2010 menjadi 15.707 unit pada tahun 2012. Jumlah pengrajin yang dibina selama tahun 2010 - 2012 juga meningkat yaitu sebesar 13,05% pada tahun 2010 menjadi 17,41% pada tahun 2012. Data tersebut sebagaimana pada tabel 2.54: Tabel 2.54 Indikator Urusan Perindustrian Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Sleman No Indikator Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Hb (%) 14,33 14,18 14,16 14,39 13,62 2 Pertumbuhan Industri (%) 0,39 2,80 1,88 1,09 1,74 3 Jumlah industri kecil & rumah tangga (buah) 14.610 15.012 15.289 15.449 15.707 4 Cakupan bina 6,13 8,99 13,05 14,27 17,41 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-63 No Indikator Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 pengrajin (%) Sumber: - BPS Kab. Sleman, 2012 - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Sleman, 2012 2.4.2.8 Urusan Pilihan Ketransmigrasian Untuk pelaksanaan transmigrasi merupakan kerja sama antar pemerintah daerah baik daerah pengirim maupun daerah penerima dengan Pemerintah Pusat sebagai fasilitator. Pola transmigrasi sudah mencerminkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat baik melalui trasmigrasi umum maupun melalui transmigrasi swakarsa. Untuk transmigrasi swakarsa di kabupaten mulai memberangkatkan di tahun 2007. Pada tahun 2012 ini mencapai 33,33% dari jumlah transmigran yang terkirim adalah transmigrasi swakarsa. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel 2.55: Tabel 2.55 Persentase Transmigran Swakarsa Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Sleman No Indikator Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 Transmigran swakarsa (%) 16,33 18,52 33,33 33,33 33,33 Sumber : Dinas Nakersos Kab. Sleman 2012 2.5 Aspek Daya Saing Daerah 2.5.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Analisis fokus kemampuan ekonomi daerah dilihat dari indikator kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Sleman selama tahun 2010 - 2012 mengalami kenaikan sebesar 10,17% per tahun yaitu dari Rp. 20.813.980 pada tahun 2010 menjadi Rp. 25.260.699 pada tahun 2012. Peningkatan konsumsi rumahtangga per kapita tersebut antara lain disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Sleman yang mengakibatkan meningkatnya konsumsi barang dan jasa. Selain itu, membaiknya kondisi ekonomi masyarakat serta perkembangan ilmu dan teknologi mempengaruhi perubahan selera dan perilaku konsumsi masyarakat. Meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita lebih banyak ditopang oleh pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. Besarnya kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-64 per kapita terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita selama tahun 2010 - 2012 rata-rata sebesar 52,68%. Produktivitas total Kabupaten Sleman selama tahun 2010 - 2012 menunjukkan kenaikan sebesar 8,97% per tahun, yaitu dari Rp. 23.705.217 per angkatan kerja pada tahun 2010 menjadi Rp. 29.004.746 per angkatan kerja pada tahun 2012. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.56: Tabel 2.56 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Non Pangan per Kapita Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Sleman No Indikator Tahun 2008 2009 2010 2011 2012* 1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Hb) 17.235.325 25.254.039 20.813.986 22.925.637 25.552.069 2 Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (Hb) 51,99 52,35 52,52 52,68 52,59 3 Produktivitas total daerah 20.197.939 21.913.162 23.705.217 25.457.722 29.004.746 Sumber: BPS Kab. Sleman, 2012 *Angka proyeksi 2.5.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur direncanakan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan di Kabupaten Sleman. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan. Fasilitas sarana prasaran wilyah tersebut diantaranya: 1) Perhubungan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari tahun ke tahun semakin menurun, artinya bahwa dengan panjang jalan tetap, jumlah kendaraan semakin bertambah, kepadatan kendaraan semakin bertambah. Pertumbuhan jumlah orang/barang yang melalui terminal dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Keadaan ini dikarenakan adanya pelayanan yang lebih baik. Data dapat dilihat sebagaimana tabel 2.57: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-65 Tabel 2.57 Rasio Panjang Jalan dan Jumlah Orang/Barang Pengguna Terminal Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Sleman No Indikator Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 0,140 km/kend 0,140 km/kend 0,130 km/kend 0,130 km/kend 0,130 km/kend 2 Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun 5.584.375 5.611.705 5.705.876 5.641.029 4.463.688 Sumber : Dinas Hubkominfo, 2012 , 2) Sarana Perekonomian Jumlah restoran di Kabupaten Sleman lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah rumah makan. Pada tahun 2010, persentase jumlah restoran sebesar 20,00%, sedangkan jumlah rumah makan sebesar 80,00%. Pada tahun 2012, persentase jumlah restoran mengalami kenaikan menjadi 21,30%, sedangkan prosentase jumlah rumah makan menjadi 78,70%. Persentase jumlah penginapan di Kabupaten Sleman terbesar adalah pondok wisata, yaitu sebesar 61,43% pada tahun 2010 menjadi 60,00% pada tahun 2012. Persentase hotel melati di Kabupaten Sleman sebesar 34,44% pada tahun 2010 menjadi 34,39% pada tahun 2012. Demikian juga jumlah hotel berbintang di Kabupaten Sleman pada tahun 2010 sebesar 4,13% menjadi 5,61% pada tahun 2012. Persentase tersebut dapat dilihat pada tabel 2.58: Tabel 2.58 Persentase Jumlah Restoran dan Hotel Menurut Jenis Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Sleman No Indikator Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 Jenis dan jumlah restoran - restoran (%) - rumah makan (%) 20,65 79,35 21,49 78,51 20,00 80,00 21,21 78,79 21,30 78,70 2 Jenis dan Jumlah hotel - hotel berbintang (%) - hotel melati (%) - pondok wisata (%) 3,75 29,76 66,49 3,78 32,43 63,78 4,13 34,44 61,43 5,04 34,76 60,20 5,61 34,39 60,00 Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2012 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-66 3) Jaringan Listrik Energi listrik sudah menjadi kebutuhan setiap orang dan pemenuhan kebutuhan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sleman. Data rasio elektrifikasi berdasarkan data PT PLN (Persero) APJ Yogyakarta, Desember 2012 99,07% (Dinas PUP-ESDM DIY, 2012). 2.5.3 Fokus Iklim Berinvestasi Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraaan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan Daerah dapat terselengggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat serta menanggulangi kriminalitas. Kondisi yang kondusif (aman dan tertib) suatu wilayah merupakan salah satu syarat untuk menarik investasi disamping prosedur dan proses perijinan yang tepat waktu. Menurunnya angka kriminalitas dan jumlah demo serta lebih singkatnya waktu penyelesaian perijinan diharapkan dapat mendukung iklim investasi di Kabupaten Sleman. Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah Kabupaten Sleman, karena menyangkut beberapa peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim, investasi perlu dilakukan pemerintah daerah untuk menyikapi perbaikan di bidang peraturan perundang- undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi. Kondisi iklim investasi dapat dilihat pada tabel 2.59: Tabel 2.59 Indikator Iklim Investasi Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Sleman No Indikator Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 1 Angka kriminalitas 11,36 16,30 12,08 6,63 13,76 2 Jumlah demo (kali) 100 77 56 9 15 3 Lama proses perijinan (hari) 13,8 hr 13,8 hr 11,6 11,6 11,6 4 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah 37 38 39 39 39 5 Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 2 2 5 5 7 Sumber : data diolah dari berbagai sumber, 2012. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 II-67 2.5.4 Fokus Sumber Daya Manusia Masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian besar dalam melakukan perencanaan pembangunan karena di dalam kelompok angkatan kerja terdapat kelompok penduduk yang bertindak sebagai pelaku ekonomi. Semakin besar jumlah tenaga kerja di dalam suatu daerah, semakin besar penawaran tenaga kerjanya. Apabila hal ini tidak diikuti dengan peningkatan permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja) maka akan jadi pengangguran. Disamping itu, semakin besar jumlah tenaga kerja maka semakin besar kapasitas penduduk usia kerja untuk menopang penduduk usia tidak produktif, sebagai nilai rasio ketergantungan akan cenderung menurun, namun ini memerlukan jumlah kesempatan kerja yang mencukupi. 1) Ketenagakerjaan Rasio ketergantungan atau angka beban tanggungan penduduk Kabupaten Sleman tahun 2010 mencapai angka 41,75%, ini berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 41 orang usia belum produktif (usia 0-14 tahun) dan usia tidak produktif (65 keatas) demikian juga di Tahun 2012 rasio ketergantungan mencapai angka 41,82% berarti setiap 100 orang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 41 usia belum produktif dan usia tidak produktif. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel 2.60: Tabel 2.60 Angka Beban Tanggungan Penduduk Tahun 2008 - 2012 Kabupaten Sleman Tahun Penduduk Kelompok Umur Rasio Ketergantungan (%) 0-14 tahun 15-64 tahun ≥ 65 tahun Anak Lansia Total 2008 212.191 727.910 100.118 29 14 43 2009 198.399 782.624 72.542 25 9 34 2010 238.931 771797 83.294 31 11 42 2011 242.134 744.947 90.223 31 12 43 2012 243.527 790.740 80.566 31 10 41 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, 2012 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 III- 1 Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu maka kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Otonomi daerah berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimilikinya.
19. 1.Pendapatan Daerah Perkembangan pendapatan daerah dilihat dalam 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2008 sampai tahun 2012 sebagai berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 III- 2 Tabel 3.1 Perkembangan Pendapatan Daerah Kab. Sleman Tahun Anggaran 2008-2012 Uraian Rencana Pendapatan Realisasi Pendapatan Pencapaia n % Kontribusi terhadap pendapatan Pendapatan Asli Daerah 2008 106.758.631.343,00 140.631.359.142,43 131,73 14,85 2009 128.918.153.263,99 157.231.267.811,84 121,96 15,78 2010 147.072.535.017,99 163.056.459.137,93 110,86 14,88 2011 203.390.183.768,00 226.686.250.221,47 111,45 17,28 2012 237.016.799.892,71 241.003.081.720,31 101,68 16,33 Dana Perimbangan 2008 758.169.621.359,00 785.937.430.122,00 103,66 83,04 2009 724.463.105.588,00 717.703.169.280,00 99,07 72,05 2010 737.807.079.540,00 740.198.028.398,00 100,32 67,55 2011 743.620.254.911,00 753.889.009.957,00 101,38 57,48 2012 916.800.329.387,00 916.800.268.049,00 99,99 62,15 Lain-lain Pendapatan yang sah 2008 19.407.929.690,00 19.907.238.828,00 102,57 2,11 2009 101.651.966.200,00 121.248.277.600,00 119,28 12,17 2010 100.524.544.200,00 192.374.400.024,00 191,37 17,55 2011 291.260.241.975,50 330.861.266.810,00 113,59 25,22 2012 245.272.422.360,00 317.325.128.078,00 129,37 21,51 Total Pendapatan Daerah 2008 884.336.182.392 946.476.028.092,43 107,03 100 2009 955.033.225.051,99 996.182.714.691,84 104,31 100 2010 985.404.158.757,99 1.095.628.887.559,93 111,18 100 2011 1.238.270.680.654,50 1.311.436.526.988,47 105,90 100 2012 1.462.912.184.629,71 1.475.128.477.847,31 100,83 100 Sumber : Laporan Perhitungan APBD Kab. Sleman Tahun 2008-2012 Berdasarkan data perkembangan pendapatan asli daerah dari tahun 2008-2012 terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan dari Rp140.630.000.000 pada tahun 2008 menjadi Rp241.000.000.000 pada tahun 2012. Penerimaan daerah dari Dana perimbangan pada tahun 2008 mencapai Rp785.900.000.000 menjadi Rp916.800.000.000 pada tahun 2012. Sedangkan lain-lain pendapatan jumlahnya terus meningkat dari Rp19.900.000.000 pada tahun 2008, menjadi Rp317.300.000.000 pada tahun 2012. Pendapatan daerah secara keseluruhan meningkat dari Rp946.470.000.000 pada tahun 2008 menjadi Rp1.475.000.000.000 pada tahun 2012 atau rata-rata kenaikan sebesar 11,85%. Berdasarkan pencapaian realisasi pendapatan daerah terhadap target pendapatan daerah, maka selama kurun waktu 5 tahun, realisasi pendapatan selalu melampui target, untuk PAD rata-rata sebesar 115,53%, dana perimbangan sebesar 100,88%, lain-lain pendapatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 III- 3 rata-rata sebesar 131,23% dan total pendapatan rata-rata mencapai 105,85% dari target. Dana perimbangan memberikan sumbangan terbesar terhadap pendapatan daerah, rata-rata sebesar 68,45%, yang berarti ketergantungan pendanaan terhadap pemerintah pusat masih sangat besar. Sumbangan pendapatan asli daerah rata-rata sebesar 15,82%. Tabel 3.2 Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pembiayaan Pembangunan Tahun 2008-2012 Uraian Realisasi Pendapatan Realisasi Belanja Kemampuan % Pendapatan asli Daerah 2008 140.631.359.142,43 906.618.990.410,50 15,51 2009 157.231.267.811,84 1.016.026.601.135,37 15,47 2010 163.056.459.137,93 1.131.602.398.904,14 14,40 2011 226.686.250.221,47 1.278.166.681.380,30 17,73 2012 241.003.081.720,31 1.595.739.879.570,00 15,10 Dana Perimbangan 2008 785.937.430.122,00 906.618.990.410,50 86,68 2009 717.703.169.280,00 1.016.026.601.135,37 70,63 2010 740.198.028.398,00 1.131.602.398.904,14 65,41 2011 753.889.009.957,00 1.278.166.681.380,30 58,98 2012 916.800.268.049,00 1.595.739.879.570,00 57,45 Lain-lain Pendapatan yang sah 2008 19.907.238.828,00 906.618.990.410,50 2,19 2009 121.248.277.600,00 1.016.026.601.135,37 11,93 2010 192.374.400.024,00 1.131.602.398.904,14 17,00 2011 330.861.266.810,00 1.278.166.681.380,30 25,88 2012 317.325.128.078,00 1.595.739.879.570,00 19,88 Total Pendapatan Daerah 2008 946.476.028.092,43 906.618.990.410,50 104,39 2009 996.182.714.691,84 1.016.026.601.135,37 98,04 2010 1.095.628.887.559,93 1.131.602.398.904,14 96,82 2011 1.311.436.526.988,47 1.278.166.681.380,30 102,60 2012 1.475.128.477.847,31 1.595.739.879.570,00 92,44 Sumber : Laporan Perhitungan APBD Kab. Sleman Tahun 2008-2012 Kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan, dapat dilihat dari rasio PAD terhadap realisasi belanja. PAD hanya mampu membiayai rata-rata 15,64% dari kebutuhan belanja. Proporsi terbesar untuk pembiayaan pembangunan berasal dari dana perimbangan rata-rata 67,83%. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap PAD Kabupaten Sleman yaitu : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 III- 4
a.Retribusi mengalami penurunan diantaranya yang sangat signifikan adalah hilangnya potensi penerimaan dari retribusi IPPT sebesar Rp6.000.000.000 pada tahun 2011;
b.Pajak daerah mengalami kenaikan karena ada penambahan pajak (air tanah, BPHTB, PBB) dan perluasan basis pajak (hotel, restoran dan hiburan). Adanya tambahan kewenangan pengelolaan pajak daerah berupa pajak air tanah, BPHTB dan PBB yang diatur dalam Peraturan Daerah sebagai kebijakan pengelolaan keuangn daerah, memiliki dampak yang luas dalam pengelolaan keuangan secara lebih mandiri namun di sisi lain juga dituntut peningkatan profesionalitas para pengelolanya.
1. 2.Belanja Daerah Belanja daerah digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Perkembangan belanja daerah dari tahun 2008 sampai tahun 2012 sebagai berikut: Tabel 3.3 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun anggaran 2008-2012 N o Tahun/Urai an Rencana Realisasi Penca paian % Pro porsi Terha dap total belanj a % 1 2008 Belanja Tidak Langsung 665.822.250.989,06 599.135.141.635,50 89,98 66,08 - Belanja Pegawai 552.847.881.367,47 506.121.542.451,11 91,55 55,83 - Belanja Bunga 144.000.000,00 120.031.476,89 83,35 0,01 - Belanja Subsidi 10.058.273.700,00 10.042.470.518,00 99,84 1,11 - Belanja Hibah 0 0 0 0 - Belanja Bantuan Sosial 56.901.857.739,00 45.390.060.594,50 79,76 5,01 - Belanja Bagi hasil/ Keuangan bagi Pemdes 37.719.167.145,59 37.154.739.595,00 98.50 4,09 - Belanja Tak Terduga 8.151.071.037,00 306.297.000,00 3,75 0,03 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 III- 5 N o Tahun/Urai an Rencana Realisasi Penca paian % Pro porsi Terha dap total belanj a % Belanja Langsung 385.046.179.566,00 307.483.849.775,00 82,4 5 33,92 Jumlah Belanja 2008 1.050.868.430.555,06 906.618.990.410,50 86,2 7 100 2 2009 Belanja Tidak Langsung 738.515.507.832,57 672.284.745.483,73 91,0 3 66,16 - Belanja Pegawai 599.980.207.667,00 556.313.854.100,82 92,7 2 54,75 - Belanja Bunga 144.000.000,00 102.458.156,61 71,1 5 0,01 - Belanja Subsidi 10.800.000.000,00 10.188.094.637,00 94,3 5 1,01 - Belanja Hibah 19.411.418.350,00 19.401.427.758,00 99,9 5 1,90 - Belanja Bantuan Sosial 59.779.802.439,00 46.289.206.623,30 77,4 3 3,71 - Belanja Bagi hasil/ Keuangan bagi Pemdes 41.990.404.067,40 39.989.704.208,00 95,2 4 1,50 - Belanja Tak Terduga 6.409.675.309,17 0 0 0 Belanja Langsung 400.486.975.131,01 343.740.331.808,64 85,8 3 33,84 Jumlah Belanja 2009 1.139.002.482.963,581.016.026.601.135,37 89,2 1 100 3 2010 Belanja Tidak Langsung 714.414.696.411,85 782.307.301.323,83 109,50 69,14 - Belanja Pegawai 571.211.809.040,33 688.994.947.281,52 120,61 60,88 - Belanja Bunga 144.000.000,00 77.980.369,31 54,15 0,006 - Belanja Subsidi 78.268.930.600,00 18.413.622.487,0 0 23,52 1,62 - Belanja Hibah 29.208.271.343,20 32.161.755.577,0 0 110,11 11,36 - Belanja Bantuan Sosial 16.316.145.467,40 19.528.558.295,0 0 119,68 1,72 - Belanja Bagi hasil/ bantuan Keuangan 14.939.060.733,00 18.726.347.000,0 0 125,35 1,65 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 III- 6 N o Tahun/Urai an Rencana Realisasi Penca paian % Pro porsi Terha dap total belanj a % bagi Pemdes - Belanja Tak Terduga 4.326.479.227,92 4.404.090.314,00 101,79 0,38 Belanja Langsung 314.161.660.480,00 349.295.097.580, 31 111,18 30,86 Jumlah Belanja 2010 1.028.576.356.891, 52 1.131.602.398.904,14 110,01 100 4 2011 Belanja Tidak Langsung 909.392.149.319,55 883.296.136.268, 22 97,13 69,10 - Belanja Pegawai 800.542.516.815,55 776.376.372.436, 07 96,98 60,74 - Belanja Bunga 144.000.000 61.570.548,15 42,75 0,004 - Belanja Subsidi 0 0 0 0 - Belanja Hibah 32.647.347.000,00 36.819.419.800,0 0 112,77 2,88 - Belanja Bantuan Sosial 30.760.489.225,00 30.102.115.317,0 0 97,8 5 2,35 - Belanja Bagi hasil/bant u an Keuangan bagi Pemdes 40.593.514.959,00 39.447.435.167,0 0 97,1 7 3,08 - Belanja Tak Terduga 4.704.281.320,00 489.223.000,00 10,3 9 0,03 Belanja Langsung 430.653.909.458,00 394.870.545.112,08 91,6 9 30,90 Jumlah Belanja 2011 1.340.046.058.777,55 1.278.166.681.380,30 95,3 8 100 5 2012 Belanja Tidak Langsung 1.077.461.921.321,40 1.094.707.553.577,51 101,60 67,87 - Belanja Pegawai 957.531.161.852,64 958.072.749.327,51 100,05 59,39 - Belanja Bunga 144.000.000,00 144.000.000,00 100 0.008 - Belanja Subsidi 0 0 0 0 - Belanja Hibah 58.935.910.990,00 50.562.429.581,00 85,79 3,13 - Belanja Bantuan Sosial 6.514.899.500,00 17.211.724.500,00 264,19 1,06 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 III- 7 N o Tahun/Urai an Rencana Realisasi Penca paian % Pro porsi Terha dap total belanj a % - Belanja Bagi hasil/Bantua n Keuangan bagi Pemdes 46.722.471.862,32 47.779.471.860,00 102,26 2,96 - Belanja Tak Terduga 7.613.477.116 3.725.453.809,00 48,9 3 0,23 Belanja Langsung 507.360.357.604,31 518.244.050.492,40 102,14 32,13 Jumlah Belanja 2012 1.584.822.278.925,71 1.612.951.604.069,91 101,77 100 Sumber : Laporan Perhitungan APBD Kab. Sleman Tahun 2008-2012 Dari data yang ada terlihat bahwa proporsi belanja tidak langsung terhadap total belanja rata-rata sebesar 67,67%, sedang belanja langsung rata-rata sebesar 32,33%. Proporsi terbesar dari belanja tidak langsung adalah untuk membiayai belanja pegawai. Sedangkan dana tak terduga di Kabupaten Sleman dialokasikan relatif sama besar setiap tahunnya dengan asumsi terjadi bencana rutin terkait siklus erupsi Merapi 4 tahunan hingga 6 tahunan.
2. 3.Pembiayaan Daerah Sebagaimana ketentuan yang telah diatur pada penjelasan Pasal 17 ayat (3) dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 83 ayat (2) berikut penjelasanya dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Komulatif Defisit APBN, APBD serta Jumlah Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka jumlah kumulatif defisit anggaran tidak diperkenankan melebihi 3 % dari produk domestik regional brutto tahun bersangkutan. Pinjaman daerah direncanakan untuk memenuhi belanja yang merupakan prioritas dan diakhir tahun pinjaman tersebut seringkali tidak terealisir karena kekurangan tersebut dapat ditutup dengan SILPA yang ada. Realisasi pembiayaan daerah Kabuaten Sleman Tahun 2008-2012 seperti terlihat dalam tabel berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 III- 8 Tabel 3.4 Realisasi Pembiayaan Daerah Kab. Sleman Tahun 2008-2012 No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 1 Surplus / Defisit 39.857.037.681,99 (19.843.886.443,53) (151.664.430.348) 138.545.970.947,00 10,00 2 Penerimaan Pembiaya an 196.057.953.958,06 213.907.757.911,59 164.125.626.539,66 111.413..870.267,05 138.548.094.296,00 3 Pengeluaran Pembiaya an 22.007.233.728,40 29.938.244.928,40 16.738.244.928,40 6.137.744.928,40 17.936.692.583,31 4 Pembiaya an netto 174.050.720.229,66 183.969.512.983,19 147.387.381.611,26 105.276.125.338,65 120.611.401.712,69 5 Sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran 213.907.757.911,59 164.125.626.539,66 111.592.571.433,88 111.413.870.267,05 138.548.094.296,00 Sumber : Laporan Perhitungan APBD Kab. Sleman Tahun 2008-2012 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 III- 9 3.1.2. Neraca Daerah Perkembangan neraca daerah dapat dilihat sebagaimana tabel berikut : Tabel 3. 5 Neraca Konsolidasi Tahun 2008-2012 URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012 ASET ASET LANCAR Kas 164,994,670,100.09 216,941,621,405.69 111,947,483,939.22 139,891,052,527.78 290,117,255,146.22 Piutang Pajak 7,848,218,609.20 8,850,086,581.67 1,759,611,790.16 5,077,124,558.46 2,514,659,138.37 Piutang Retribusi 1,774,449,904.00 3,326,952,145.00 4,974,217,895.67 3,315,000,440.00 4,217,416,127.80 Piutang lainnya 403,142,035.00 389,237,485.00 1,668,129,024.00 4,139,252,258.00 4,928,627,569.06 Persediaan 16,234,253,541.45 12,364,198,657.93 19,130,114,970.02 17,968,908,392.17 56,983,232,635.18 Jumlah Aset Lancar 191,254,734,189.74 241,872,096,275.29 139,479,557,619.07 170,391,338,176.41 355,171,289,883.86 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen 49,659,493,820.00 42,305,663,320.00 55,166,126,822.00 54,942,952,578.00 50,856,069,417.00 Investasi Permanen 92,433,495,216.07 69,233,995,223.07 88,047,222,471.07 97,511,074,727.57 117,351,601,825.85 Jumlah Investasi Jangka Panjang 142,092,989,036.07 111,539,658,543.07 143,213,349,293.07 152,454,027,305.57 168,207,671,242.85 ASET TETAP Tanah 147,082,172,175.00 119,214,439,510.00 146,650,422,175.00 565,033,403,925.00 595,243,658,586.00 Jalan, Irigasi dan Jaringan 1,189,966,885,662.00 1,167,247,289,291.00 1,260,888,832,882.00 912,082,540,538.77 903,722,855,942.07 Gedung dan Bangunan 638,707,543,646.00 524,205,224,391.00 536,826,809,034.81 696,437,089,546.60 734,813,161,419.60 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 III- 10 URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012 Peralatan dan Mesin 230,988,634,405.00 145,015,407,520.00 243,045,178,830.00 283,152,815,265.64 333,341,799,815.69 Aset Tetap Lainnya 23,038,553,227.00 61,615,135,783.00 37,364,532,291.00 47,467,773,292.96 52,379,231,183.30 Konstruksi dalam Pengerjaan 9,143,579,016.00 1,156,541,000.00 4,816,651,570.00 327,704,550.00 193,329,000.00 Jumlah Aset Tetap 2,238,927,368,131.00 2,018,454,037,495.00 2,229,592,426,782.81 2,504,501,327,118.97 2,619,694,035,946.66 ASET LAINNYA Sistem Informasi 2,264,444,875.00 1,376,294,000.00 2,684,219,875.00 3,149,450,875.00 3,803,738,937.00 Aktiva lainnya 3,542,802,004.00 2,380,282,663.00 3,008,691,329.00 3,744,782,029.00 19,492,646,966.00 Built Operating Transfer (BOT) 272,874,000.00 4,926,000,000.00 272,874,000.00 272,874,000.00 272,874,000.00 Jumlah Aset Lainnya 6,080,120,879.00 8,682,576,663.00 5,965,785,204.00 7,167,106,904.00 23,569,259,903.00 JUMLAH ASET 2,578,355,212,235.81 2,380,548,368,976.36 2,518,251,118,898.95 2,834,513,799,504.95 3,166,642,256,976.37 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 III- 11 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :
a.Menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi daerah;
b.Menjamin ketersediaan pendataan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat dengan memberikan fokus pembiayaan secara proporsional;
c.Menjamin ketersediaan pendanaan khususnya untuk membiayai program pembangunan yang memiliki potensi besar bagi penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan, dengan alternatif melakukan pinjaman kepada pihak-pihak lainnya dengan memperhatikan aspek kemanfaatan dan resiko fiskal lainnya;
d.Meminimalkan resiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin;
e.Kesinambungan anggaran dengan merujuk kepada ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2003 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang;
f.Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran. 3.2.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimilikinya. Arah pengelolaan pendapatan daerah lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber– sumber pendapatan daerah. Peningkatan ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 III- 12 Berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah, maka kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:
a.Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Terkait dengan pos pendapatan daerah, dalam lima tahun ke depan perlu diantisipasi beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan pendapatan daerah, antara lain menyangkut permasalahan: aparat pengelola keuangan, laju pertumbuhan penduduk, laju inflasi, laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga perbankan serta besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita agar kinerja perekonomian daerah dapat berjalan sesuai dengan target dan skenario yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Sleman, maka kebijakan pengelolaan pendapatan daerah antara lain berupa: 1) Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku; 2) Meningkatkan pendapatan daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal; 3) Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan penerimaan daerah pada umumnya; 4) Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai peraturan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.
b.Perbaikan manajemen Dengan perbaikan manajemen diharapkan mampu merealisasikan setiap potensi menjadi pendapatan daerah. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perbaikan serta penyederhanaan sistem dan prosedur. Salah satu upaya peningkatan pengelolaan keuangan daerah adalah melalui pengembangan BUMD dan BLUD. Strategi pengembangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 III- 13 BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman adalah melalui penyertaan modal yang dialokasikan setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Terdapat 2 BUMD yaitu PDAM Sleman dan PD BPR Bank Sleman. Bagi PDAM, penyertaan modal dipergunakan untuk mengoptimalkan potensi dan diversifikasi produk, sehingga cakupan luas wilayah yang terlayanani meningkat dan kualitas produk meningkat. Bagi PD BPR Bank Sleman, penyertaan modal dipergunakan untuk menambah cakupan pelayanan, sehingga masyarakat yang terlayani lebih banyak. Sedangkan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk lebih fleksibel dalam pelayanan termasuk pengelolaan keuangannya, Pemerintah Kabupaten Sleman menerapkan mekanisme PPK – BLUD. Sebagai salah satu langkah efisiensi birokrasi pemerintahan mulai tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Sleman memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD). Dengan sistem ini diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Organisasi pengelola keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman adalah sebagaimana yang tertuang dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
c.Peningkatan Investasi Peningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim usaha yang kondusif. Hal ini dapat dicapai dengan menjaga stabilitas ekonomi daerah, menyederhanakan prosedur perijinan, mempertegas peraturan- kebijakan agar tidak tumpang tindih baik antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten maupun antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan keamanan dan ketertiban, meniadakan tumpang tindih pemungutan dan menyederhanakan prosedurnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 III- 14
d.Optimalisasi Aset Daerah Peningkatan PAD juga dapat dilaksanakan dengan meningkatkan penggunaan aset daerah. Optimalisasi aset dapat dicapai melalui perbaikan administrasi aset, peningkatan turnover, bekerjasama dengan swasta, dan perlu didukung rencana untuk membentuk badan usaha baru Optimalisasi aset Pemerintah Kabupaten Sleman dilaksanakan melalui sensus aset dan dilakukan up date setiap tahun, sedangkan untuk pengelolaan rutinnya telah dilaksanakan dengan mekanisme sesuai ketentuan perundangan terkait aset. Hasil sensus aset dapat diketahui aset yang belum optimal pemanfaatannya sehingga diperlukan kebijakan untuk mendayagunakan aset secara lebih optimal.
e.Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Penghitungan DAU didasarkan pada celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal daerah yang dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan fiskal daerah dihitung berdasarkan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi (IKK), indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks PDRB. Sedangkan perhitungan kapasitas fiskal didasarkan atas penerimaan asli daerah (PAD) ditambah dana bagi hasil pajak dan SDA yang diterima daerah. Sementara alokasi dasar dihitung berdasarkan gaji PNS daerah. Analisis tentang celah fiskal ini tidak merupakan acuan utama Pemerintah Kabupaten Sleman dalam memproyeksikan DAU. Sebagai gambaran, pada tahun 2009, IKK Kabupaten Sleman sebesar 199,11 (lebih rendah 32,49 dari IKK rata-rata nasional sebesar 231,60), kenaikan jumlah penduduk rata-rata pertahun sebesar 2,40%, dan besaran dana bagi hasil yang fluktuatif dengan pertumbuhan PAD sebesar rata-rata 15,43 % per tahun, maka proyeksi celah fiskal Pemerintah Kabupaten Sleman selama lima tahun kedepan diperkirakan akan semakin kecil. Hal ini menunjukkan kebutuhan fiskal daerah dapat diimbangi dengan meningkatnya kapasitas fiskal daerah. Namun untuk alokasi dasar cenderung semakin besar mengingat semakin meningkatnya jumlah PNS daerah yang tentu saja akan memperbesar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 III- 15 jumlah anggaran yang harus dialokasikan untuk membayar gaji PNS daerah. Sumber dana dari dana alokasi khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktifitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktifitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah daerah harus mendorong meningkatnya aktifitas perekonomian. Sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah, penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Melalui kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dari pemerintah daerah, pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada. Dalam rangka melakukan optimalisasi sumber pendapatan yang berasal dari penerimaan asli daerah, dapat berdampak yang tanpa disadari akan melupakan substansi dari nilai-nilai pelayanan. Hal tersebut terjadi apabila satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, disisi lain efek pelayanan tersebut memberi dampak kepada penerimaan daerah sehingga SKPD menghadapi dualisme fungsi yang saling kontraproduktif. Kondisi ini pada akhirnya akan mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu segenap unsur pemerintah perlu menyadari dan konsisten dalam menjalankan kebijakan terutama terhadap peraturan daerah yang mengatur mengenai fungsi-fungsi kelembagaan. Pemerintah Kabupaten Sleman menyadari hal tersebut sehingga kebijakan yang diterapkan dalam menggali sumber–sumber penerimaan daerah akan tetap memperhatikan aspek pelayanan dan senantiasa menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha, serta memperhatikan kepentingan masyarakat miskin. Dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Sleman, proporsi sumber pendapatan asli daerah rata-rata dibawah 20% dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 III- 16 total pendapatan daerah, maka perlu adanya strategi-strategi dalam rangka peningkatan PAD di waktu yang akan datang. Di samping itu, sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, antara lain bagian laba badan usaha milik daerah (BUMD), lain-lain pendapatan yang sah, dana perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, proporsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah. 3.2.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan ditambah satu tahun transisi. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Arah pengelolaan belanja daerah tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:
a.Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
b.Prioritas Penggunaan anggaran tahun 2011-2015 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan.
c.Tolok ukur dan target kinerja Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
d.Optimalisasi belanja langsung Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 III- 17 dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.
e.Transparan dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya. Belanja daerah harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan degan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi). Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektivitas). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (transparansi). Sehingga pengelolaan belanja harus diadministrasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (akuntabilitas). 3.2.3.Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 III- 18 Perlakuan anggaran kinerja memungkinkan adanya surplus atau defisit pada penyusunan APBD. Untuk menutup defisit dan surplus yang diperlukan pembiayaan daerah. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. 3.3. Kerangka Pendanaan 3.3.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2011-2015, adalah sebagai berikut:
a.Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber- sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu;
b.Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan mengupayakan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat;
c.Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah yang ditujukan kepada: 1) Pemanfaatan pendapatan asli daerah secara proporsional pada program prioritas dan kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah; 2) Peningkatan upaya optimalisasi penerimaan daerah melalui pendekatan pelayanan kepada wajib pajak dan peningkatan kerjasama dengan melibatkan organisasi masyarakat atau organisasi non pemerintah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 III- 19 3) Selanjutnya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan yang didukung sumber daya aparat pengelolan pendapatan daerah serta kemampuan masyarakat dengan pendekatan kemitraan, koordinasi, pengawasan dan penegakan hukum; 4) Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah yang potensial. 3.3.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah pada periode 5 (lima) tahun kedepan (2011- 2015) akan melanjutkan efisiensi dan efektifitas pengeluaran untuk belanja aparatur, sehingga trend kedepan komposisinya untuk pelayanan publik semakin bertambah besar. Selain itu untuk belanja pelayanan publik yang bernilai ekonomis akan lebih didorong kepada pengeluaran yang bersifat cost recovery dan menjadi faktor pendorong keterlibatan sektor swasta dan masyarakat untuk melakukan investasi, sehingga nantinya belanja pelayanan publik yang bernilai ekonomis tidak lagi membebani belanja daerah, tetapi sebaliknya akan menjadikan sebagai pendapatan daerah. Perhitungan secara teoris dengan asumsi dasar yang kuat tentang kedua kebijakan diatas yang berkaitan dengan proyeksi pendapatan daerah dan proyeksi belanja daerah akan sangat strategis di dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2011-2015. Guna mewujudkan Kabupaten Sleman yang mandiri, sebagai antisipasi kemungkinan terus menurunnya dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat, perlu diusahakan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan tetap mengusahakan semaksimal mungkin berbagai kebijakan yang akan dilakukan tidak membebani masyarakat.
a.Kebijakan belanja tidak langsung Belanja tidak langsung adalah komponen belanja utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didalamnya meliputi gaji pegawai dan tunjangan pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 III- 20 1) Belanja Gaji a) Penganggaran Gaji dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan; b) Perencanaan belanja pegawai diperhitungkan kenaikan accres gaji paling tinggi 2,5% yang disesuaikan dengan kebutuhan; c) Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah; d) Bunga Penganggaran belanja bunga digunakan untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang; e) Subsidi Penganggaran subsidi digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat; f) Hibah Penganggaran pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/atau jasa kepada perusahaan daerah dan organisasi kemasyarakatan, secara spesifik dan selektif dengan mempertimbangkan kemampuan daerah; g) Bantuan Sosial Penganggaran pemberian bantuan sosial diperuntukkan kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik secara selektif, tidak terus menerus, tidak mengikat serta memiliki kejelasan penggunaannya; h) Bagi hasil Penganggaran bagi hasil digunakan untuk dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 III- 21 kepada Pemerintah Kabupaten atau pendapatan Kabupaten kepada pemerintah desa; i) Bantuan Keuangan Penganggaran bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan; j) Belanja tidak terduga Penganggaran belanja tidak terduga dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang (penanggulangan bencana alam, bencana sosial).
b.Kebijakan belanja Langsung Kebijakan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dianggarkan untuk belanja pegawai dalam bentuk honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Sementara itu, Belanja Langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Sleman, Sementara itu, khusus untuk Belanja Modal, pengeluaran belanja modal pada lima tahun mendatang diprioritaskan untuk membangun sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Sleman. Tabel 3.5a Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah No Uraian Proyeksi 1 Pendapatan 2.027.483.794.413 2 Belanja 2.160.857.840.659,43 Surplus/(defisit) (133.374.046.246,43) 3 Pembiayaan: Penerimaan pembiayaan 152.374.046.246,43 Pengeluaran Pembiayaan 19.000.000.000 Pembiayaan netto 133.374.046.246,43 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 III- 22 Penggunaan kapasitas riil keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai belanja prioritas yang terbagi menjadi 3, yaitu: Prioritas I Prioritas I berisi program pembangunan daerah yang menjadi unggulan Kepala Daerah dan amanat/kebijakan nasional yang didalamnya termasuk kewajiban untuk anggaran pendidikan sebesar 20% serta anggaran kesehatan yang secara bertahap dianggarkan sebesar 10%. Selain itu, prioritas I juga berisi belanja yang wajib dan mengikat termasuk didalamnya adalah anggaran untuk gaji pegawai di lingkungan Kabupaten Sleman. Prioritas II Program prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Dengan demikian belanja pada prioritas II berisi belanja langsung di semua SKPD dikurangi belanja yang sudah dianggarkan pada prioritas I Prioritas III Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksud untuk alokasi belanja- belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar. 3.3.3.Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 III- 23 lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu (SiLPA), sedangkan yang kedua berasal dari penerimaan piutang daerah. Adapun pengeluaran pembiayaan yang diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang beriorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tabel 3.6 Prediksi Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013-2015 (Dalam Rupiah) NO U R A I A N PAPBD RAPBD PREDIKSI APBD 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 4 PENDAPATAN DAERAH 1,768,438,488,350 1,815,743,353,957 2,027,483.794,413 4.1. Pendapatan Asli Daerah 342,895,307,198 383,497,911,987 550,537,911,987 4.1.1. Pajak Daerah 223,900,000,000 234,300,000,000 223,900,000,000 4.1.2. Retribusi Daerah 26,304,202,320 32,537,957,280 48,537,957,280 4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 14,355,000,000 18,732,733,000 25,732,733,000 4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 78,336,104,878 97,927,221,707 127,927,221,707 4.2. Dana Perimbangan 992,417,480,016 1,050,578,931,090 1,076,025,111,546 4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 50,004,238,016 49,803,219,090 49,569,399,546 4.2.2. Dana Alokasi Umum 891,589,912,000 952,102,502,000 952,102,502,000 4.2.3. Dana Alokasi Khusus 50,823,330,000 48,673,210,000 48,673,210,000 1.2.5. Dana Insentif Daerah 25,680,000,000 4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 433,125,701,136 381,666,510,880 400,920,770,880 4.3.1. Hibah 4.3.2. Dana Darurat 4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 125,109,605,256 108,917,233,000 125,000,000,000 Daerah Lainnya 4.3.4. Dana Tunjangan Pendidikan (BOSNAS) 4.3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 29,050,000,000 29,050,000,000 Daerah Lainnya 4.3.6. Dana Tunjangan Pendidikan (Sertifikasi + insentif) 246,870,770,880 246,870,770,880 246,870,770,880 1.2.5 Dana Insentif Daerah 32,095,325,000 25,878,507,000 5 BELANJA DAERAH 1,946,380,363,065 1,924,625,245,404 2,160,857,840,659,43 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 III- 24 NO U R A I A N PAPBD RAPBD PREDIKSI APBD 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 5.1. Belanja Tidak Langsung 1,215,579,447,777 1,192,675,297,400 1,260,721,840,659,43 5.1.1. Belanja Pegawai 1,025,827,941,557 1,049,047,527,338 1,099,715,698,938 5.1.2. Belanja Bunga 144,000,000 144,000,000 5.1.3. Belanja Subsidi 34,745,931,658 0 22,380,096,030 5.1.4. Belanja Hibah 45,430,797,100 14,636,645,800 25,113,485,950 5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 28,581,731,500 33,197,077,000 28,431,731,500 5.1.6. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ 33,879,052,827 34,947,552,827 36,879,052,826,99 Kota dan Pemerintah Desa 5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ 34,574,225,000 40,302,900,000 Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah 5.1.7.1 Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten 1,507,600,000 5.1.7.2 Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa 38,066,625,000 5.1.8. Belanja Tidak Terduga 12,395,768,135 20,399,594,435 8,627550414,44 5.2. Belanja Langsung 730,800,915,288 731,949,948,004 900,136,000,000 5.2.1 Belanja Pegawai 135,696,427,280 138,031,269,170 5.2.2 Belanja barang dan Jasa 334,114,081,863 312,600,011,234 5.2.3 Belanja Modal 260,990,406,145 281,318,667,600 Surplus/(Defisit) (177,941,874,715) (108,881,891,447) (133,374,046,246,43) (0.10) (0.06) (0.06) 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1. Penerimaan Pembiayaan 289,079,874,715 109,019,891,448 152,374,046,246,43 6.1.3 Perkiraan SILPA 289,079,874,715 109,019,891,448 117,374,046,246,43 Penerimaan pinjaman daerah 35,000,000,000 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 289,079,874,715 109,019,891,448 152,374,046,246,43 6.2. Pengeluaran Pembiayaan 111,138,000,000 138,000,000 19,000,000,000 6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 111,000,000,000 10,000,000,000 6.2.3. Pembayaran Pokok Utang 138,000,000 138,000,000 9,000,000,000 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 111,138,000,000 138,000,000 19,000,000,000 Pembiayaan Netto 177,941,874,715 108,881,891,448 133,374,046,246,43 (0.06) Asumsi prediksi keuangan tahun 2013-2015 sebagai berikut:
a.Accress gaji pegawai per tahun sebesar 2%;
b.Belanja gaji pegawai tahun 2015 diasumsikan naik 5% dari tahun 2014;
c.Belanja bunga tetap; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 III- 25
d.DAU 2015 diasumsikan sama dengan DAU 2014;
e.DAK diasumsikan tetap. Formulasi kegiatan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk mobilisasi pendapatan daerah dan penerimaan daerah lainnya. Pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman tahun 2013-2015 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 10,40% dan pertumbuhan tersebut lebih disebabkan oleh adanya pertumbuhan pada komponen pajak daerah. Pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan daerah akan menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan PAD. Sedangkan untuk dana perimbangan, komponen bagi hasil pajak serta komponen bagi hasil bukan pajak dan bantuan keuangan provinsi adalah 2 faktor penting dalam mendorong pertumbuhan dana perimbangan yang akan diperoleh nantinya. Secara teoritis, pendapatan daerah akan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian daerah yang akan terjadi sampai dengan tahun 2015 atau dengan kata lain, bahwa suatu pendapatan daerah termasuk pendapatan asli daerah harus benar-benar mampu merespon perkembangan ekonomi yang diperkirakan akan terjadi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IV- 1 Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Selanjutnya identifikasi permasalahan pembangunan menurut fungsi dan urusan pemerintahan daerah dirinci sebagai dasar perumusan kebijakan umum dan program-program pembangunan untuk lima tahun ke depan. 4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN 4.1.1. Pelayanan Umum 4.1.1.1. Perencanan Pembangunan Perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Sleman saat ini dilakukan dengan diawali dari musyawarah pembangunan desa, musrenbang Kecamatan, musrenbang Kabupaten dan Provinsi. Dengan dilakukannya proses tersebut diharapkan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Sleman dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara optimal. Permasalahan yang dihadapi antara lain: 1) perhatian SKPD terhadap pentingnya dokumen perencanaan masih kurang; 2) kemampuan SKPD dalam mengartikulasikan kebutuhan masyarakat masih kurang; 3) kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan program pembangunan masih terbatas; 4) data pendukung perencanaan pembangunan kurang akurat; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IV- 2 5) kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan masih kurang; 6) tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan masih rendah; 7) belum sinerginya proses perencanaan pembangunan nasional dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik; 8) dokumen perencanaan yang disusun belum menekankan pada perencanaan yang terfokus dan langsung dapat dilaksanakan, cenderung masih berupa wishing list, serta program dan kegiatan yang direncanakan masih belum disusun berdasarkan pada ketersediaan anggaran; 9) adanya ego atau kepentingan antarsektor yang seringkali dinyatakan sebagai kesulitan untuk melakukan koordinasi, sehingga persoalan yang bersifat lintas sektor seringkali ditangani secara parsial dan terfragmentasi sehingga cenderung tidak menyentuh atau menyelesaikan persoalan yang sebenarnya; 10) adanya anggapan atau asumsi bahwa dokumen perencanaan tersebut kurang mengakomodasi kebutuhan yang sebenarnya dari daerah dan antar wilayah; 11) proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telahaan, dianggap masih belum memadai sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan berikutnya masih lemah; 12) masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (program/kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggarannya; 13) belum optimalnya sistem pengendalian dan evaluasinya pembangunan. 4.1.1.2. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Pelaksanaan Otonomi Daerah sejak tahun 2001 belum seperti yang diharapkan. Otonomi Daerah mengandung makna mengatur segala Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IV- 3 sesuatunya secara mandiri, baik pengelolaan pemerintahan maupun pembiayaannya. Namum pada kenyataannya Pemerintah Kabupaten masih tergantung pada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat terutama dalam hal pembiayaan pembangunan dan pengaturan sumberdaya aparatur. Permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Potensi keuangan daerah belum tergali secara optimal; 2) Pengadaan pegawai belum sesuai antara formasi riil dengan formasi pegawai yang ditetapkan Pemerintah; 3) Kompetensi sebagian pegawai belum sesuai dengan kebutuhan riil; 4) Penegakan hukum belum efektif; 5) Produk hukum daerah masih banyak yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan; 6) SKPD belum semua memiliki Standar Pelayanan Minimal dan Prosedur Standar Operasional; 7) Pelayanan perijinan belum optimal; 8) Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan belum optimal; 9) Hasil-hasil pengawasan belum sepenuhnya menjadi input perencanaan pembangunan. 4.1.1.3. Statistik Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data yang akurat dan memadai. Kewenangan daerah dalam urusan statistik meliputi pengumpulan dan pemanfaatan data dan statistik daerah. Permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Penetapan data tunggal belum disepakati; 2) Data sektoral dari SKPD kurang konsisten; 3) Kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya data masih rendah; 4) Kualitas SDM di bidang kestatistikan belum memadai; 5) Sarana dan prasarana pengelolaan data dan statistik belum memadai. 4.1.1.4. Kearsipan Penyelengaraan urusan kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena menangani arsip aktif, arsip inaktif, dan dokumentasi daerah. Permasalahan yang dihadapi antara lain : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IV- 4 1) sarana dan prasarana kearsipan belum memadai; 2) kualitas dan kuantitas SDM belum memadai; 3) Manajemen arsip belum dilaksanakan secara menyeluruh; 4) Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan arsip belum optimal. 4.1.1.5. Perpustakaan Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Pelaksanaan urusan perpustakaan mengacu pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang antara lain mengatur kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan perpustakaan. Permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Sarana dan prasarana pengelolan perpustakaan belum memadai; 2) Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia belum memadai; 3) Minat baca masyarakat masih rendah. 4.1.1.6. Komunikasi dan Informatika Kemajuan dibidang komunikasi dan informatika telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan urusan komunikasi dan informatika adalah Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik dan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Sarana dan prasarana teknologi informasi belum memadai; 2) Sistem informasi manajemen yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal; 3) e-government belum diimplementasikan secara optimal; 4) Kualitas sumberdaya manusia belum memadai ; 5) Adanya ketentuan pada tahun 2011 semua software harus berlisensi harus diantisipasi untuk penggunaan open source. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IV- 5 4.1.2. Ketertiban dan Keamanan 4.1.2.1. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kondisi daerah yang aman dan kondusif menjadi prasyarat utama pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu penciptaaan kondisi daerah yang aman, tertib, dan tenteram menjadi isu utama pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Permasalahan yang dihadapi : 1) Gangguan keamanan dan ketertiban cenderung meningkat; 2) Penegakan Perda belum optimal; 3) Kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk mematuhi peraturan masih belum optimal; 4) Sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban belum memadai; 5) Kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi masih kurang; 6) Jiwa nasionalisme dan patriotisme cenderung menurun; 7) Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia masih kurang. 4.1.2.2. Penanggulangan Bencana Penanganan bencana alam yang dilaksanakan umumnya hanya sampai pada tanggap darurat, rekonstruksi dan rehabilitasi. Kegiatan mitigasi bencana yang bertujuan untuk mengurangi resiko bencana belum banyak dilakukan. Paradigma harus dirubah dari penanggulangan bencana menuju pengelolaan bencana. Perubahan menuju paradigma pengelolaan bencana tersebut setidaknya mencakup tiga aspek berikut ini; 1) penanganan bencana tidak lagi difokuskan pada aspek tanggap darurat saja, tetapi lebih pada keseluruhan manajemen resiko; 2) perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak asasi rakyat dan bukan semata-mata kewajiban pemerintah; 3) penanganan bencana bukan lagi menjadi semata-mata tanggungjawab pemerintah tetapi menjadi urusan bersama (antara pemerintah dengan masyarakat). Permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Kegiatan penanggulangan bencana masih pada tahapan tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi sehingga belum menjadikan kegiatan pengurangan resiko bencana sebagai prioritas; 2) Kelembagaan penanggulangan bencana masih melekat di SKPD Kesbanglinmas sehingga untuk kegiatan yang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IV- 6 dilakukan hanya sebatas pada mitigasi non fisik, sedangkan kegiatan mitigasi fisik dilakukan oleh SKPD yang lain, hal ini mangakibatkan ketidaksesuaian sarana yang seharusnya dibutuhkan; 3) Sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang masih kurang; 4) Proses identifikasi, kajian dan pemantauan resiko bencana serta penetapkan system peringatan dini masih kurang; 5) Pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana belum dimanfaatkan. 4.1.3. EKONOMI 4.1.3.1. Perhubungan Sistem dan manajemen transportasi yang baik merupakan faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan ketertiban serta sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi mantap serta mengembangkan sarana transportasi perdesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi penting. Permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Sarana dan prasarana terminal belum memenuhi syarat; 2) Fasilitas pengatur dan pengaman lalu lintas masih terbatas; 3) Banyak simpang jalan yang belum memenuhi syarat; 4) Pelayanan angkutan umum belum memadai; 5) Pengelolaan parkir belum berjalan secara optimal; 6) Pemasangan LPJU belum merata pada ruas jalan yang padat lalu lintas, masih banyak yang belum dilengkapi KwH meter, dan masih banyak LPJU tanpa ijin/illegal; 7) Ruas jalan di Kabupaten Sleman belum diklasifikasikan berdasar kelas jalan; 8) Terminal angkutan barang dan rest area kendaraan barang belum tersedia; 9) Pemilik kendaraan wajib uji belum semua melakukan pengujian kendaraannya secara berkala. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IV- 7 4.1.3.2. Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan karena meliputi dimensi ekonomi dan sosial yang luas. Urusan ketenagakerjaan berkaitan dengan kondisi penduduk usia kerja, angkatan kerja, dan ketersediaan lapangan kerja. Permasalahan yang dihadapi : 1) Perluasan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja; 2) Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar; 3) Sarana prasarana penyelenggaraan pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja; 4) Sistem informasi ketenagakerjaan belum memadai; 4.1.3.3. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peranan koperasi sebagai sokoguru perekonomian dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah terbukti lebih mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Kualitas SDM pengelola koperasi/UMKM masih rendah; 2) Inovasi dan adopsi teknologi, pengembangan disain produk, yang berdampak pada diversifikasi produk masih rendah; 3) Jaringan pasar industri kecil dan kemitraan dalam usaha pemasaran masih terbatas; 4) Akses modal bagi UMKM masih terbatas. 4.1.3.4. Penanaman Modal Keberhasilan investasi/penanaman modal akan memberikan kontribusi pada kegiatan ekonomi riil dan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi selama ini sebagian besar ditopang dari besarnya konsumsi dalam negeri atau regional bukan dari pertumbuhan investasi maupun ekspor. Permasalahan yang dihadapi : 1) Pengelolaan promosi investasi belum optimal; 2) Iklim investasi belum kondusif khususnya dalam hal pelayanan perizinan; 3) Lahan bagi usaha industri berskala menengah/besar terbatas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IV- 8 4.1.3.5. Ketahanan Pangan Ketahanan pangan merupakan upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya ketahanan pangan serta mampu mengatasi kendala dalam mewujudkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem pangan yang terdiri atas tiga sub sistem yaitu ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup di tingkat rumah tangga, distribusi pangan yang lancar dan konsumsi pangan yang bermutu dan aman untuk meningkatkan kualitas SDM. Permasalahan yang dihadapi : 1) Diversifikasi produk pangan lokal belum optimal; 2) Penggunaan bahan kimia berbahaya untuk bahan tambahan pangan masih banyak; 3) Penegakan hukum distribusi pangan masih belum optimal; 4) Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal cenderung menurun; 5) Peranan penyuluh pertanian dalam mendampingi petani belum optimal; 6) Pengelolaan lumbung pangan lokal belum optimal. 4.1.3.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Masyarakat dimaksudkan guna dapat mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Teknologi Tepat Guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal; 2) Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum optimal; 3) Peran serta masyarakat dalam pembangunan di kawasan perkotaan cenderung menurun; 4) Pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat belum optimal; 5) Peran perempuan dalam pembangunan belum optimal; 6) Kemampuan keuangan desa dalam pembangunan masih terbatas; 7) Pengelolaan administrasi pemerintahan desa kurang tertib. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IV- 9 4.1.3.7. Pertanian Penduduk Kabupaten Sleman mayoritas masih tinggal di perdesaan dengan mata pencaharian di sektor pertanian. Sektor pertanian dalam menyumbang PDRB di Kabupaten Sleman mengalami penurunan, tetapi dalam penyerapan tenaga kerja masih cukup tinggi. Pengembangan urusan pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan dan perkebunan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam rangka memberdayakan potensi sumberdaya yang dimiliki. Permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian masih cukup tinggi; 2) Sarana dan prasarana produksi pertanian sering tidak terjangkau oleh petani; 3) Serangan hama dan penyakit pertanian masih cukup tinggi; 4) Harga hasil produksi pertanian tidak stabil; 5) Pengelolaan lahan tegalan belum optimal; 6) Kemampuan dalam pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil produk pertanian masih rendah; 7) Pengelolaan manajemen agribisnis belum optimal; 8) Jaringan informasi pasar produk pertanian belum optimal; 9) Kapasitas kelembagaan pertanian belum optimal; 10) Tata guna dan tata kelola air belum optimal; 11) Akses permodalan bagi petani belum merata. 4.1.3.8. Kehutanan Pembangunan urusan kehutanan di Kabupaten Sleman sesuai dengan potensinya lebih diarahkan untuk konservasi, bukan produksi. Pada lereng Gunung Merapi bagian selatan, terdapat kawasan hutan lindung yang pengelolaannya dilakukan oleh Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Disamping kawasan hutan lindung, sebagian masyarakat di kabupaten Sleman juga membudidayakan beberapa jenis tanaman kayu sebagai kawasan konservasi dan hutan tanaman industri yang banyak terdapat di Prambanan, Cangkringan, Pakem, dan Gamping bagian selatan. Permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Ancaman kerusakan hutan oleh bencana letusan gunung merapi; 2) Fungsi kelembagaan kelompok tani kehutanan belum optimal; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IV- 10 3) Akses petani kehutanan terhadap sumber permodalan masih kurang; 4) Luas hutan rakyat semakin berkurang akibat dari kegiatan penambangan; 5) Luas lahan kritis masih cukup banyak. 4.1.3.9. Perikanan Secara Geografis Sleman tidak mempunyai wilayah perairan laut, tetapi Perkembangan komoditas perikanan budidaya produksinya meningkat. Hal ini tidak terlepas dari melimpahnya potensi air yang berasal dari sumber mata air lereng Gunung Merapi maupun Selokan Mataram. Dibandingkan dengan komoditas pertanian tanaman pangan khususnya komoditas padi, pelaku usaha di bidang perikanan lebih menarik. Pasar komoditas perikanan khususnya ikan konsumsi untuk wilayah dalam dan luar propinsi DIY masih terbuka lebar. Permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Tata guna dan tata kelola air belum optimal; 2) Fungsi kelembagaan petani pembudidaya perikanan belum optimal; 3) Produksi ikan konsumsi belum mampu mencukupi kebutuhan konsumen; 4) Akses permodalan petani perikanan masih kurang; 5) Kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan ekosistem perairan umum masih kurang. 4.1.3.10. Perdagangan Dalam rangka usaha pengembangan urusan perdagangan, maka harus ada kesesuaian antara produk, kelancaran distribusi, sarana prasarana, informasi pasar dan pengembangan perdagangan daerah. Disamping menangani perdagangan antar wilayah regional maupun internasional, juga dituntut mampu menyediakan pasar tradisional yang mempunyai daya saing dan berkualitas. Permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Daya saing produk Sleman di pasar nasional maupun global masih rendah; 2) Kelancaran distribusi bahan pokok / barang strategis belum optimal; 3) Pelaku usaha dalam membaca peluang pasar kurang optimal; 4) Perlindungan konsumen belum optimal; 5) Kondisi sarana prasarana pasar tradisional kurang memadai. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IV- 11 4.1.3.11. Industri Sebagai daerah penyangga bagi daerah lain yang secara geografis berada di bawahnya, Sleman tidak mungkin mempunyai kawasan industri besar yang sebenarnya secara ekonomis mampu meningkatkan pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu industri di Sleman diutamakan bagi industri yang ramah lingkungan dan padat karya. Permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Penguasaan dan penerapan teknologi bagi UMKM masih kurang; 2) Kualitas manajemen pengelolaan usaha bagi UMKM masih rendah; 3) Inovasi produk belum mampu mengimbangi kebutuhan pasar; 4) Akses permodalan bagi UMKM masih rendah; 5) Ketersediaan bahan baku industri masih terbatas; 6) Kemitraan antar pelaku usaha belum optimal. 4.1.3.12. Energi dan Sumberdaya Mineral Semua padukuhan di Kabupaten Sleman sudah terdapat jaringan listrik dari PLN, tetapi masih terdapat beberapa kelompok rumah yang belum terjangkau. Kelompok rumah yang belum terjangkau aliran listrik terutama pada daerah terpencil dan permukiman baru. Sumberdaya mineral yang terdapat di Kabupaten Sleman semua masuk kategori bahan galian golongan C (BGGC). Potensi yang paling besar adalah pasir dan batu terutama yang berasal dari gunung merapi. Permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Masih terdapat rumah tangga yang belum teraliri listrik PLN; 2) Potensi energi terbarukan seperti energi matahari dan mikrohidro belum dimanfaatkan secara optimal; 3) Perubahan pola penggunaan energi fosil dan kayu bakar ke gas LPG belum semua dilakukan oleh masyarakat; 4) Kelangkaan gas LPG kadang masih terjadi; 5) Kegiatan penambangan rakyat tidak berijin masih cukup banyak; 6) Kegiatan penambangan rakyat pada lahan produktif masih cukup banyak; 7) Kegiatan penambangan banyak tidak menggunakan kaidah teknis yang benar; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IV- 12 8) Kerusakan lahan akibat penambangan yang tidak diikuti dengan reklamasi masih cukup banyak. 4.1.3.13. Ketransmigrasian Pelaksanaan transmigrasi di Kabupaten Sleman selama ini mendasarkan pada kerjasama antara pemerintah daerah (baik pengirim maupun penerima) dan pemerintah pusat sebagai fasilitatornya sedangkan pola transmigrasi yang dilaksanakan adalah melalui Transmigrasi Umum dan Transmigrasi Swakarya Mandiri (TSM). Permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Program transmigrasi masih sepenuhnya tergantung dari kebijakan pemerintah pusat; 2) Relatif tingginya animo masyarakat untuk bertransmigrasi yang tidak sebanding dengan jumlah kuota dari pemerintah pusat; 3) Lokasi tujuan transmigrasi seringkali belum siap, baik sarana dan prasarana dan administrasi pertanahan. 4.1.4. LINGKUNGAN HIDUP 4.1.4.1. Penataan Ruang Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan visi penataan ruang: yaitu ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupannya, nyaman untuk menjalankan aktivitas dalam suasana yang tenang dan damai, produktif sehingga proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien, dan berkelanjutan dalam mempertahankan kualitas lingkungan fisik untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Rencana rinci tata ruang belum mencakup seluruh Kabupaten Sleman; 2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman dan Rencana Rinci Tata Ruang yang telah disusun sampai saat ini ada yang belum ditetapkan menjadi produk hukum; 3) Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang masih kurang; 4) Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang belum optimal; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IV- 13 5) Pembangunan perumahan dan tempat usaha yang tidak memenuhi syarat teknis tata bangunan dan lingkungan masih banyak; 6) Kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan sebelum melakukan kegiatan masih kurang. 4.1.4.2. Lingkungan Hidup Kondisi lingkungan di Kabupaten Sleman secara umum masih cukup baik. Ini terbukti dari hasil pengujian kualitas air dan kualitas udara yang dilakukan oleh KPDL hampir semua parameter masih dibawah baku mutu, walaupun ada kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Sarana prasarana pengendalian dan pengelolaan lingkungan semakin terbatas; 2) Regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup di daerah belum mencukupi; 3) Kualitas lingkungan cenderung mengalami degradasi; 4) Keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna semakin berkurang; 5) Pelayanan persampahan belum menjangkau pada semua masyarakat perkotaan; 6) Penanganan air limbah rumah tangga /domestik belum dilakukan secara terpadu; 7) Kesadaran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup masih kurang; 8) Dampak pemanasan global semakin meningkat. 4.1.4.3. Pertanahan Penatagunaan tanah meliputi pengaturan penggunaan tanah, pemanfaatan tanah, dan penguasaan tanah. Kebijakan pemanfaatan tanah di Kabupaten Sleman dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui proses perizinan peruntukan penggunaan tanah, sedangkan pengadministrasian penggunaan tanah dilakukan oleh Kantor Pertanahan. Dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan pensertifikatan tanah pada masyarakat, telah dilaksanakan program LARASITA (Pelayanan Rakyat untuk Pensertifikatan Tanah). Yaitu pelayanan pensertifikatan tanah dengan menggunakan mobil keliling ke wilayah-wilayah yang jauh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IV- 14 dari kantor pertanahan untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat. Permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Sertifikasi tanah kas desa, tanah pemda maupun tanah hak milik masih rendah; 2) Pengelolaan tanah pemerintah (Negara, Pemkab, Kas Desa) belum baik; 3) Pengelolaan sistem informasi pertanahan belum optimal; 4) Pelayanan perijinan dan sertifikasi pertanahan belum optimal; 4.1.5. PERUMAHAN 4.1.5.1. Pekerjaan Umum Pelaksanaan urusan pekerjaan umum meliputi pengelolaan jalan, jembatan, dan irigasi. Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan terus diupayakan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas dan perkembangan perekonomian daerah. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana irigasi terus diupayakan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian. Sebagai daerah penyangga air bagi daerah di bawahnya Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya untuk menjadikan wilayahnya menjadi daerah konservasi dengan memperbanyak tampungan air melalui pembangunan embung. Permasalahan yang dihadapi : 1) Tingkat kerusakan jalan dan jembatan kabupaten lebih cepat dibanding laju pembangunan jalan; 2) Kelebihan tonase angkutan barang mempercepat kerusakan jalan dan jembatan; 3) Pelanggaran pemanfaatan ruang milik jalan masih banyak terjadi; 4) Tingkat kerusakan sarana dan prasarana irigasi masih cukup tinggi; 5) Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pekerjaan umum masih kurang; 6) Peralatan penunjang pelaksanaan urusan pekerjaan umum masih kurang; 7) Konflik kepentingan pemanfaatan air irigasi masih sering terjadi; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IV- 15 4.1.5.2. Perumahan Permukiman akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Pelaksanaan urusan perumahan meliputi penataan perumahan dan prasarana dan sarana lingkungan perumahan seperti air bersih, drainase, jalan lingkungan, sanitasi, persampahan, permakaman. Permasalahan yang dihadapi : 1) Fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan masih banyak yang belum diserahkan pada Pemerintah Daerah; 2) Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana permukiman masih kurang; 3) Pelayanan air bersih belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sleman; 4) Pelayanan sanitasi belum menjangkau seluruh masyarakat; 5) Rumah tidak layak huni masih cukup banyak; 6) Penyediaan tempat pemakaman umum bagi perumahan masih kurang; 7) Pengelolaan sistem drainase belum memadai; 8) Rumah yang belum ber IMB masih cukup banyak. 4.1.6. Kesehatan 4.1.6.1. Kesehatan Dalam rangka memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan telah dicapai kemajuan penting berupa peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai beberapa indikator yaitu meningkatnya angka harapan hidup waktu lahir, menurunnya angka kematian bayi, dan angka kematian ibu dan berkurangnya persentase balita dengan gizi buruk. Permasalahan yang dihadapi : 1) Ketersediaan sumberdaya kesehatan yang belum memadai; 2) Pelayanan kesehatan belum optimal; 3) Kasus balita gizi buruk masih ada; 4) Ancaman penyakit menular maupun penyakit yang tidak menular masih terjadi; 5) Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih kurang; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IV- 16 6) Fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan bagi penyandang cacat dan lansia belum memadai; 7) Penduduk miskin belum seluruhnya mendapat jaminan kesehatan. 4.1.6.2. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Perkembangan program keluarga berencana di Kabupaten Sleman cukup baik. Salah satu keberhasilan program KB ditandai dengan meningkatnya prevalensi peserta KB (peserta aktif/pasangan usia subur). Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas penduduk. Permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi belum merata; 2) Tingkat partisipasi KB pria masih rendah; 3) Petugas Keluarga Berencana (KB) masih kurang; 4) Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) belum optimal; 5) Kepesertaan pasangan usia subur tidak ber KB cukup tinggi; 6) Pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal; 7) Pengembangan ketahanan dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga (BKB, BKL, BKR dan PKLK) belum optimal. 4.1.7. Pariwisata dan Budaya 4.1.7.1. Kebudayaan Dalam rangka mengembangkan dan membina kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan budaya leluhur yang mengandung nilai-nilai universal, diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai moral yang mendukung pembangunan daerah. Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Sleman bertujuan untuk mengembangkan penanganan kawasan cagar budaya dan desa budaya, meningkatkan kualitas karya seni, meningkatkan kesadaran budaya dan sejarah bangsa, melestarikan warisan budaya daerah/nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IV- 17 inovasi dan kreativitas dalam mengelola museum, serta penempatan bahasa dan sastra jawa sebagai asset daerah yang bernilai tinggi. Permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari- hari masih rendah; 2) Pengelolaan kekayaan budaya yang belum optimal; 3) Partisipasi generasi muda dalam seni dan budaya masih kurang; 4) Masuknya nilai dan budaya asing yang berpengaruh negatif cukup banyak; 5) Kualitas sumberdaya manusia pelaku budaya masih terbatas; 6) Menurunnya kepedulian masyarakat terhadap kepedulian sosial.. 4.1.7.2. Pariwisata Pariwisata merupakan bagian dari gaya hidup memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kunjungan wisatawan. Data statistik angka kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata di Sleman menunjukkan peningkatan. Dengan segala potensi yang ada, baik potensi alam, budaya, maupun potensi pendidikan tinggi yang menjadi obyek dan daya tarik wisata (ODTW), sehingga berpengaruh pada angka kunjungan dan lama tinggal wisatawan. Permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Partisipasi mayarakat dalam pengembangan pariwisata masih kurang; 2) Kreativitas, inovasi dan kompetensi daya saing ODTW masih kurang; 3) Kualitas SDM petugas dan pelaku usaha pariwisata belum optimal; 4) Pengembangan manajemen pariwisata yang mendukung keberlajutan pengembangan ekonomi lokal belum optimal; 5) Keterpaduan dan sinergi antar pelaku wisata dalam pengembangan pariwisata masih rendah. 4.1.8. Pendidikan 4.1.8.1. Pendidikan Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Tanggung jawab Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IV- 18 penyelenggaraan pendidikan berada pada pemerintah, masyarakat dan orang tua. Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata dan relevan berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka diperlukan berbagai program yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Warga masyarakat yang buta huruf masih sebanyak 7,01%; 2) Anak usia 3-6 tahun yang belum terlayani lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-kanak sebanyak 33,60%; 3) Anak putus sekolah SD/MI sebesar 0,04%, SMP/MTs sebesar 0,12% dan SMA/SMK/MA sebesar 0,19%; 4) Pendidik yang baru memenuhi standar kualifikasi DIV/S1 jenjang TK 14%, SD 20%, SMP 66%, SMA/SMK 88%; 5) Sarana prasarana minimal pada jenjang TK dan SD terutama perpustakaan dan laboratorium serta mebelair masih kurang; 6) Etika dan penguasaan bahasa Jawa di lingkungan peserta didik masih rendah; 7) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan masih kurang; 8) Kompetensi lulusan siswa SMA belum sesuai dengan pasar kerja. 4.1.8.2. Kepemudaan dan Olah Raga Potensi, peran pemuda serta prestasi olahraga yang telah dicapai dalam pembangunan sumberdaya manusia selama ini sangatlah besar bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Sleman. Permasalahan yang dihadapi : 1) Akses dan kesempatan bagi pemuda yang tergolong tidak mampu untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan masih rendah; 2) Masalah sosial di kalangan pemuda seperti kriminalitas, premanisme, narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA) dan HIV masih cukup tinggi; 3) Sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olah raga belum mencukupi; 4) Jiwa kewirausahaan di kalangan pemuda masih rendah; 5) Pemuda belum sebagai “agent of change”; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IV- 19 6) Pembinaan olah raga belum optimal; 7) Pembentukan karakter kepribadian pemuda belum optimal. 4.1.9. Perlindungan Sosial 4.1.9.1. Kependudukan dan Catatan Sipil Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sleman lebih dipengaruhi oleh migrasi dari pada kelahiran/kematian. Hal ini mengakibatkan pengelolaan administrasi kependudukan menjadi lebih rumit. Permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Validitas data penduduk masih rendah; 2) Migrasi penduduk antar wilayah cukup tinggi; 3) Sistem administrasi kependudukan sering mengalami perubahan; 4) Sarana dan prasarana pendukung sistem informasi administrasi kependudukan masih sangat terbatas; 5) Petugas khusus yang menangani administrasi kependudukan di tingkat desa belum tersedia; 6) Kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan masih kurang; 4.1.9.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pembangunan manusia ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia tanpa membedakan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Sebagai sumberdaya insani, sebenarnya potensi yang dimiliki perempuan dan laki-laki seimbang. Namun demikian masih terdapat kesenjangan gender meskipun gap nya tidak terlalu besar. Perlindungan anak ditujukan untuk menjaga keberlanjutan generasi yang berkualitas. Permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Partisipasi perempuan dalam pembangunan masih kurang; 2) Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi; 3) Kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak masih lemah; 4) Anak jalanan, anak korban narkoba, anak terlantar dan anak putus sekolah masih ada; 5) Perlindungan anak terhadap pengaruh negatif media masih kurang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IV- 20 4.1.9.3. Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunasosialan, keterbelakangan/ keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan yang kurang mendukung. Permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Prosentase KK miskin masih cukup tinggi; 2) Gelandangan, pengemis, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi masih ada; 3) Kemandirian dan produktivitas penyandang cacat masih rendah; 4) Aksesibilitas fasilitas umum bagi difabel belum memadai; 5) Peran kelembagaan kesejahteraan sosial belum optimal; 6) Kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial belum optimal; 7) Jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial masih terbatas. 4.2. ISU STRATEGIS Isu strategis berdasarkan permasalahan yang dihadapi pada 34 urusan wajib dan pilihan adalah sebagai berikut :
1. 1.Isu strategis pada urusan perencanaan pembangunan adalah belum efektifnya perencanaan dari bawah (bottom up planning) yang disebabkan oleh kurang akuratnya data pendukung perencanaan pembangunan, kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan dan masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan.
2. 2.Isu strategis pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian adalah belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat disebabkan terbatasnya kemampuan keuangan daerah, kompetensi sebagian pegawai belum sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IV- 21 kebutuhan riil dan produk hukum daerah yang tidak sesuai dengan perkembangan
3. 3.Isu strategis pada urusan statistik adalah belum optimalnya kualitas SDM dan komitmen dalam pengelolaan data dan statistik.
4. 4.Isu-isu strategis pada urusan kearsipan adalah belum memadainya sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana kearsipan. Hal ini ditunjukkan oleh masih sedikitnya SDM pengelola kearsipan dimana pada tahun 2013 hanya berjumlah 28 orang dan masih rendahnya persentase SKPD yang menerapkan arsip secara baik, yang pada tahun 2013 hanya mencapai 60,42%.
5. 5.Isu Strategis pada urusan perpustakaan adalah belum memadainya sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana perpustakaan.
6. 6.isu strategis pada urusan komunikasi dan informatika adalah belum optimalnya implementasi e-government dan pelayanan perijinan telekomunikasi.
7. 7.Isu strategis pada urusan penanggulangan bencana adalah perlunya integrasi kegiatan mulai dari pra bencana, saat terjadi bencana, dan paska bencana secara seimbang dan sinergis. Seperti diketahui bersama bahwa Kabupaten Sleman memiliki indeks kebencanaan yang tinggi, namun prasarana dan sarana penanggulangan bencana belum memadai. Idealnya semua padukuhan di radius km 4-6 dari puncak Gunung Merapi terdapat Early Warning System (EWS) awan panas. Berdasarkan peta Kawasan Rawan Bencana yang ada, jumlah EWS awan panas yang diperlukan sebanyak 26 buah untuk 26 titik lokasi. Namun yang ada baru sebanyak 8 lokasi dan hanya 4 buah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sleman atau 30,77%. Selanjutnya untuk EWS banjir lahar diperlukan sebanyak 16 EWS sedangkan yang dimiliki baru 9 buah (56,25%). Untuk EWS tanah longsor diperlukan 9 titik yakni Desa Gayamharjo 2 lokasi, Sambirejo 4 lokasi dan Desa Wukirharjo 3 lokasi. Namun Kabupaten Sleman belum memiliki EWS tanah longsor (0%). Jalur evakuasi yang rusak saat ini masih sekitar 30% dan hal ini sangat berkaitan dengan kebijakan penggalian bahan mineral bukan logam (pasir). Untuk penanggulangan bahaya kebakaran saat ini Pemerintah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IV- 22 Kabupaten Sleman baru memiliki 3 unit mobil dengan kapasitas 3.000-5.000 liter, idealnya memiliki 6 unit mobil pemadam kebakaran. Untuk meningkatkan tingkat waktu tanggap (respon time rate) perlu dibentuk 2 Wilayah Manajemen Kebakaran yakni Depok untuk wilayah tengah dan timur dan Godean untuk wilayah barat.
8. 8.Isu strategis pada urusan perhubungan adalah perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana lalu lintas, terminal dan angkutan jalan, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan uji kendaraan bermotor berkala. Peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi menyebabkan penurunan jumlah arus penumpang angkutan umum dari 5.611.705 orang per tahun di tahun 2008 menjadi 4.463.688 orang per tahun di tahun 2012. Penurunan jumlah arus penumpang berdampak pada penurunan ijin trayek dan jumlah uji kendaraan bermotor. Kondisi tersebut akan merugikan dan membahayakan keselamatan penumpang dan lingkungan. Selain itu, peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi yang cukup signifikan menyebabkan lalu lintas menjadi semakin ramai, sehingga resiko kecelakaan lalu lintas semakin besar dan muncul titik – titik kemacetan di beberapa ruas jalan yang tingkatan dan kualitasnya sudah tidak sesuai dengan jumlah pengguna jalan.
9. 9.Isu strategis pada urusan ketenagakerjaan adalah masih tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Sleman. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2013 di Kabupaten Sleman masih tinggi yaitu sebesar 6,47%, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 6,25%. Jika melihat rata – rata pertumbuhan lapangan kerja di Sleman per tahun yang mencapai lebih dari 24.000 lapangan kerja, dan rata-rata pertumbuhan angkatan kerja di Sleman per tahun hanya sekitar 8.200 orang, seharusnya tingkat pengangguran bisa ditekan. Masih tingginya tingkat pengangguran ini disebabkan oleh beberapa hal seperti; pertama, adanya ketidaksesuaian antara kualitas yang dimiliki oleh calon tenaga kerja, baik dari sisi pendidikan maupun keterampilan, dengan kebutuhan pasar kerja yang ada. Kedua, rendahnya motivasi calon tenaga kerja, dari hasil observasi yang dilakukan oleh Dewan Riset Daerah Sleman diketahui bahwa calon tenaga kerja di Sleman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IV- 23 sangat selektif dalam memilih pekerjaan dan kurang memiliki motivasi yang kuat dalam bekerja. Ketiga, tingginya persaingan dan minat pencari kerja dari Sleman untuk bekerja di Sleman sehingga banyak lapangan kerja yang ada justru diisi oleh tenaga kerja dari luar Sleman.
10. 10.Isu strategis pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah adalah perlunya peningkatan kualitas SDM koperasi dan UKM, perluasan pasar dan penggunaan teknologi dalam pengembangan produk dan layanan dalam mengantisipasi dampak negatif dari pemberlakuan perjanjian pasar bebas. Sejak tahun 2010 banyak industri besar dan UKM yang gulung tikar dikarenakan pemberlakuan “Asean – China Free Trade Area Agreement” (ACFTA) yang menyebabkan banjirnya produk Cina di pasar domestik. Tahun 2015 akan menjadi tahun yang sulit bagi UKM karena selain pemberlakuan ACFTA secara penuh, juga akan diberlakukan Asean Economic Community (AEC) yang memungkinkan produk dan berbagai sumber daya dari negara- negara yang tergabung di dalam Asean bisa secara bebas masuk dan keluar dari dan ke setiap negara anggotanya. Hal ini akan meningkatkan persaingan tidak hanya di skala ekspor tetapi juga di skala pasar domestik. Jumlah UKM produk ekspor di Kabupaten Sleman tahun 2012 turun sebesar 39% jika dibandingkan dengan tahun 2008, penurunan jumlah UKM ini akan menambah jumlah pengangguran di Sleman.
11. 11.Isu strategis pada urusan penanaman modal adalah belum optimalnya pengelolaan investasi mulai dari perencanaan dan pengembangan investasi yang kurang inklusif sampai dengan birokrasi dan pelayanan perizinan yang belum optimal. Penanaman modal di Kabupaten Sleman belum memberikan multiplier effect yang diharapkan, sehingga belum berkontribusi maksimal dalam memacu pertumbuhan ekonomi Sleman secara inklusif. Berdasarkan data, pertumbuhan ekonomi Sleman sebesar 5,45% masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan nasional yaitu sebesar 6,23%. Dari sisi perizinan, rata-rata lama pengurusan perizinan di Kabupaten Sleman untuk tahun 2012 mencapai 11,6 hari, hal ini menjadikan iklim investasi di Sleman kurang kondusif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IV- 24
12. 12.Isu strategis pada urusan ketahanan pangan adalah belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal, masih banyaknya penggunaan bahan aditif yang berpengaruh pada keamanan pangan, dan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal cenderung menurun. Kabupaten Sleman merupakan lumbung padi di Derah Istimewa Yogyakarta dengan nilai produktivitas sebesar 67,94 kw/ha di tahun 2012. Produktivitas ini masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata DIY dan Kabupaten lain di DIY ( Kulonprogo sebesar 69,57 kw/ha, Bantul sebesar 68,17 kw/ha). Rendahnya produktivitas padi disebabkan antara lain karena sudah berkurangnya daya dukung lahan (kandungan unsur hara tanah di lahan sawah rendah akibat penggunaan pupuk anorganik tidak disertai pupuk organik yang seimbang) dan gangguan OPT terutama di daerah Sleman barat sebagai penyangga utama produksi padi.
13. 13.Isu strategis pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah perlunya peningkatan kualitas tata kelola pemerintah desa dan optimalisasi fungsi dan peran kelembagaan masyarakat desa seiring dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembangunan daerah yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi secara swadaya. Total dana dari swadaya masyarakat yang dialokasikan untuk menunjang program pembangunan daerah di tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 19.947.195.695,- atau naik sebesar 177,8% dari tahun 2008 yang jumlahnya baru mencapai Rp. 7.180.110.000,-.
14. 14.Isu strategis pada urusan pertanian adalah perlunya penegakkan aturan mengenai alih fungsi lahan, fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian bagi petani, fasilitasi akses permodalan dan optimalisasi manajemen agribisnis. Sleman memiliki kawasan peruntukkan pertanian yang terdiri dari kawasan peruntukkan pertanian lahan basah seluas 21.113 hektar dan lahan kering seluas 9.117 hektar yang tersebar di 17 kecamatan. Konversi penggunaan lahan sawah di Sleman mencapai 0,11% per tahun, penurunan lahan ini akan berdampak pada penurunan produksi hasil pertanian. Sektor pertanian mengalami penurunan kontribusi terhadap PDRB, dari 15,95% di tahun 2010 menjadi 12,96% di tahun 2012. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IV- 25
15. 15.Isu strategis pada urusan kehutanan adalah semakin berkurangnya luas hutan rakyat dan masih cukup luasnya lahan kritis. Sleman memiliki hutan seluas 5.934,54 hektar atau 10,32% dari luas Kabupaten Sleman, erupsi merapi dan kegiatan penambangan menjadi ancaman serius bagi kelestarian hutan di Sleman. Selain itu kontribusi sub sektor kehutanan baru sebesar 0,06% di tahun 2012, perlu dikaji potensi pemanfaatan hutan disamping untuk tujuan konservasi, agar bisa dikelola dan diperoleh manfaat lebih berupa hasil hutan tanpa mengurangi tujuan konservasi.
16. 16.Isu strategis pada urusan perikanan adalah terjadinya peningkatan aktivitas dan produksi komoditas perikanan budidaya oleh masyarakat Sleman, untuk itu diperlukan optimalisasi tataguna dan tata kelola air agar permasalahan kelangkaan air di musim kemarau tidak menjadi kendala baik bagi aktivitas produksi perikanan budidaya maupun aktivitas pertanian. Selain itu diperlukan upaya untuk memperkuat fungsi kelembagaan petani pembudidaya perikanan agar bisa meningkatkan produksi dan menjaga kelestarian ekosistem perairan. Produksi perikanan untuk konsumsi di tahun 2012 mencapai 18.980,40 ton, meningkat rata-rata sebesar 21,08% per tahun dari tahun 2008 yang jumlahnya baru mencapai 10.297,78 ton. Sedangkan produksi perikanan untuk benih di tahun 2012 mencapai 906.701.500 ekor, mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7,17% per tahun dari tahun 2008 yang jumlahnya baru mencapai 704.545.500 ekor.
17. 17.Isu strategis pada urusan perdagangan adalah perlunya perluasan jaringan pemasaran dan peningkatan daya saing produk di pasar domestik dan internasional, peningkatan pengawasan bagi kelancaran distribusi bahan pokok / barang strategis, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional. Perluasan jaringan pemasaran dan peningkatan daya saing produk sangat diperlukan, khususnya untuk pasar internasional. Realisasi ekspor tahun 2012 di Kabupaten Sleman menurun sebanyak 17,34% dibandingkan dengan tahun 2008, dengan penurunan jumlah komoditi sebesar 40,48%. Untuk pasar tradisional, di Kabupaten Sleman terdapat 41 unit pasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IV- 26 tradisional, dari total jumlah tersebut hanya 12 unit pasar atau 29,27% pasar yang kondisinya baik, selebihnya, 70,73% atau sebanyak 29 unit pasar masih perlu perbaikan / rehabilitasi.
18. 18.Isu strategis pada urusan industri adalah perlunya bimbingan teknis bagi manajemen IKM dan tenaga teknis industri, perlunya fasilitasi adopsi dan transfer teknologi bagi IKM agar IKM bisa melakukan inovasi dan diversifikasi produk serta meningkatkan kapasitas usaha dan eksistensi industrinya secara berkelanjutan. Sektor industri memberikan kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku rata-rata sebesar 14,32% per tahun, pertumbuhan jumlah industri rata-rata mencapai 1,42% per tahun dengan jumlah industri kecil dan rumah tangga di tahun 2012 mencapai 15.707 unit. Berbeda dengan industri besar yang bisa mengakses teknologi dengan mudah, industri kecil dan rumah tangga memerlukan pembinaan dan fasilitasi agar bisa dan terbiasa menggunakan teknologi sebagai prasarana untuk melakukan inovasi dan diversifikasi produk
19. 19.Isu strategis pada urusan energi dan sumberdaya mineral adalah perlunya peningkatan cakupan layanan listrik terutama di wilayah terpencil yang masih terdapat rumah tanpa listrik, perlunya eksplorasi potensi energi terbarukan yang ramah lingkungan serta maraknya aktivitas penambangan yang tidak berizin dan tidak ramah lingkungan. Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Sleman mencapai 290.505 pelanggan, sebagian rumah di daerah terpencil memperoleh listrik dari 161 pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dimana sebagian PLTS tersebut rusak terkena erupsi merapi. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sleman juga mengembangkan 163 unit instalasi untuk pemanfaatan biogas sebagai energi alternatif bagi masyarakat. Untuk aktivitas penambangan, bahan galian utama di Kabupaten Sleman adalah pasir, yang berasal dari Gunung Merapi dengan jumlah produksi mencapai lebih dari 1,8 juta meter kubik per tahun. Besarnya permintaan untuk pasir dari Merapi menyebabkan banyak penambang yang berasal dari masyarakat sekitar maupun dari luar yang melakukan aktivitas penambangan di lereng Merapi baik secara legal maupun ilegal. Proses penambangan di Merapi sudah beralih dari cara penambangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IV- 27 tradisional ke modern dengan menggunakan alat – alat berat. Banyak dan padatnya lalu lintas truk dan bego menyebabkan kerusakan lingkungan, jalan dan jalur evakuasi, penggunaan back hoe untuk mengeruk pasir bisa mengubah bentang alam di lereng Merapi dengan cepat dan bisa membahayakan keselamatan penduduk.
20. 20.Isu strategis pada urusan transmigrasi adalah perlunya peningkatan kesiapan sistem dan perangkat daerah dalam mengawal keberhasilan program transmigrasi, baik transmigrasi umum maupun transmigrasi swakarsa. Animo masyarakat untuk bertransmigrasi relatif tinggi, sementara itu kuota transmigrasi dari pemerintah pusat selaku fasilitator terbatas dan lokasi untuk transmigrasi seringkali tidak siap. Penempatan transmigrasi dibedakan menjadi dua kawasan yaitu Kawasan Barat yang meliputi provinsi DI. Aceh, Riau, Sumut, Jambi, Bengkulu dan Sumsel. Kawasan Timur meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Dari tahun 2008 sampai 2012 kuota yang ditetapkan untuk Sleman kurang lebih mencapai 260 jiwa untuk transmigran umum. Kuota tersebut belum sebanding dengan besarnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi, oleh karena itu sebagian masyarakat berpartisipasi dalam program transmigrasi melalui transmigrasi swakarsa. Di tahun 2012, 33,3% dari jumlah transmigran yang dikirim dari Kabupaten Sleman adalah transmigran swakarsa.
21. 21.Isu strategis pada urusan penataan ruang adalah pesatnya permohonan alih fungsi lahan oleh masyarakat. Menjadi hal yang tidak mudah bagi pemerintah daerah untuk mengijinkan setiap permohonan alih fungsi lahan karena perlu mempertimbangkan kebijakan tata ruang Kabupaten Sleman karena diamanatkan bahwa Sleman merupakan kawasan resapan air untuk wilayah Kota Yogyakarta dan Bantul, pun pula penataan ruang Kabupaten Sleman mempunyai kebijakan untuk tetap memelihara kelestarian lingkungan dan pengembangan kawasan pertanian dalam rangka keamanan dan ketahanan pangan.
22. 22.Isu strategis pada urusan lingkungan hidup adalah terjadinya degradasi lingkungan, rendahnya kesadaran masyarakat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IV- 28 pengelolaan lingkungan hidup, dan dampak pemanasan global. Selain itu masalah penanganan persampahan juga perlu dioptimalkan. Timbunan sampah di Kabupaten Sleman ± 1.119.014 m3 per tahun. Dari total jumlah tersebut, sampah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten sebanyak 139.047 m3 per tahun atau 12,42%, sampah yang dikelola secara mandiri sejumlah ± 238.072 m3 per tahun atau 21,27%, sedangkan sisa sampah yang masih belum tertangani ± 741.895 m3 per tahun atau 66,30%.
23. 23.Isu Strategis pada urusan pertanahan adalah belum optimalnya pengelolaan tanah pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam perizinan dan pensertifikatan tanah. Dalam bidang pertanahan, jumlah sertifikat yang dikeluarkan di Kabupaten Sleman berubah tiap tahunnya, dimana pada tahun 2010 jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan adalah 428.572, pada tahun 2011 sejumlah 444.108, dan tahun 2012 sejumlah 455.193 bidang. Untuk penyelesaian ijin lokasi di wilayah Kabupaten Sleman tiap tahunnya mengalami perubahan, pada tahun 2010 sejumlah 10 buah, tahun 2011 sejumlah 11 buah, dan tahun 2012 sejumlah 19 buah.
24. 24.Isu strategis pada urusan pekerjaan umum adalah tingkat kerusakan jalan, jembatan, dan irigasi tidak sebanding dengan pembangunannya serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana. Data tahun 2013 menunjukkan bahwa persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik hanya sebesar 54,06% dari panjang jalan kabupaten yang mencapai 699,5 km.
25. 25.Isu Strategis pada urusan perumahan adalah belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman dan masih banyaknya rumah yang tidak layak huni. Persentase rumah tangga bersanitasi pada tahun 2010 baru mencapai 67,20%, pada tahun 2011 sebesar 65,12%, serta pada tahun 2012 tercatat sebesar 74,28%. Jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Sleman pada tahun 2012 masih sebanyak 22.839 rumah atau 8,76% dari keseluruhan jumlah rumah yang ada di Kabupaten Sleman. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IV- 29
26. 26.Isu Strategis pada urusan kesehatan adalah terbatasnya sumberdaya kesehatan, belum optimal pelayanan kesehatan, masih adanya ancaman penyakit menular maupun penyakit yang tidak menular, dan masih banyaknya penduduk yang belum menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan. Selain itu Prosentase cakupan jaminan kesehatan masih sebesar 61.66%, yaitu sebanyak 653.228 jiwa (melalui Askes PNS, TNI, POLRI, Jamkesmas, Jamsostek dan Jamkesda) dari total jumlah penduduk 1.059.383 jiwa. Khusus kepesertaan Jamkesda penduduk miskin sebanyak 168.872 jiwa. Diperlukan upaya perluasan coverage untuk menjamin seluruh penduduk Sleman telah masuk dalam jaminan kesehatan masyarakat.
27. 27.Isu Strategis pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah belum meratanya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi, belum optimalnya pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), cukup tingginya kepesertaan pasangan usia subur tidak ber KB. Kondisi tersebut tergambar dalam data kepesertaan KB oleh PUS. Jumlah PUS pada tahun 2010, 2011 dan 2012 berturut-turut adalah 151.572, 150.009 dan 152.392. Sedangkan proporsi peserta KB aktif dari PUS adalah 79,99% pada tahun 2010, 78,95% pada tahun 2011 dan 79,11% pada tahun 2012.
28. 28.Isu strategis pada urusan kebudayaan adalah masih rendahnya penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari, belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya, dan masih terbatasnya kualitas sumberdaya manusia pelaku budaya.
29. 29.Isu strategis pada urusan pariwisata adalah belum optimalnya sinergi dan keterlibatan antara masyarakat dengan pelaku usaha pariwisata sebagai unsur pelaku dan pendukung pengembangan pariwisata, minimnya kreatifitas dan inovasi dalam mengembangkan kompetensi dan daya saing ODTW serta perlunya peningkatan kualitas SDM petugas dan pelaku usaha pariwisata agar bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada wisatawan, dengan demikian diharapkan aktivitas pariwisata yang ada bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IV- 30
30. 30.Isu Strategis pada urusan pendidikan adalah belum optimalnya aksesibilitas, sarana dan prasarana dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal tersebut didukung oleh data tahun 2012 yang menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs cukup bagus ialah sebesar 112,88 dan 110,81 sedangkan APS untuk jenjang SMA/MA/SMK masih rendah yakni sebesar 58,96%. Rendahnya APS jenjang SMA/MA/SMK dimungkinkan karena (1) tidak semua penduduk usia SMA bersekolah, (2) penduduk usia SMA yang bersekolah tidak semuanya bersekolah di wilayah Kabupaten Sleman.
31. 31.Isu Strategis pada urusan kepemudaan dan olah raga adalah banyaknya masalah sosial di kalangan pemuda, terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olah raga, dan kurangnya pembinaan pemuda dan olah raga.
32. 32.Isu Strategis pada urusan kependudukan dan catatan sipil banyaknya pendatang yang masuk ke wilayah Kabupaten Sleman yang tidak tercatat di register kependudukan. Sebagai kota tujuan pendidikan dan pariwisata, Sleman mempunyai daya tarik yang kuat untuk penduduk luar Sleman menetap di Sleman dalam rangka belajar maupun bekerja. Namun status kependudukan para pendatang itu tidak tercatat sebagai penduduk Sleman.
33. 33.Isu Strategis pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, terdapatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, tingginya pengaruh negatif media terhadap pembentukan kepribadian anak, dan lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak. Data tahun 2012 menunjukkan partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan baru mencapai 55,70%, partisipasi perempuan di lembaga swasta 38,37%. Tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sleman mempunyai kecenderungan yang meningkat di mana rasio KDRT pada tahun 2011 adalah 0,012 bertambah menjadi 0,0312 pada tahun 2012.
34. 34.Isu Strategis pada urusan sosial adalah masih cukup tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Persentase penduduk miskin tahun 2013 sebesar 13,89%. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IV- 31 Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 15,85 %. Oleh karena masih diperlukan upaya-upaya yang serius untuk menurunkan angka tersebut Selain itu jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Sleman masih tinggi. Data dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Tahun 2013 menyebutkan masih ada 32.336 orang di Sleman sebagai PMKS yang terbagi dalam 12 jenis, mulai dari balita terlantar sampai dengan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis. Diperlukan penanganan yang lebih optimal dengan pelibatan berbagai pihak termasuk pemerintah DIY untuk menyelesaikan masalah PMKS ini. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 V- 1 Filosofi pembangunan daerah Sleman digali dari filosofi luhur nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu ”Gemah ripah loh jinawi tata titi tentrem karta raharja” dengan pengertian sebagai berikut: Gemah ripah : perwujudan keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan lahir dan batin; Loh jinawi : perwujudan keadaan lahan (tanah) berserta tanam-tanaman yang ada di atasnya sangat subur; Tata tentrem : suatu kondisi masyarakat yang taat pada aturan, disiplin, demokratis, bijak dalam bertindak, aman, tentram, dan damai; Karta raharja : tercapainya tingkat kemakmuran/kesejahteraan di masyarakat yang berpedoman pada keselamatan lahir dan batin; Filosofi pembangunan Kabupaten Sleman ini selaras dengan filosofi pembangunan daerah DIY yaitu “Hamemayu Hayuning Bawana”, bahwa ada kewajiban untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang memiliki kemakmuran, kesejahteraan dengan penuh rasa kedamaian, keamanan, dan keteraturan. Implementasi filosofis juga diwujudkan dalam slogan pembangunan desa terpadu di Kabupaten Sleman, yakni “SLEMAN SEMBADA”. Secara harfiah SEMBADA dapat dipahami sebagai suatu sikap dan perilaku yang berwatak kesatria, bertanggungjawab, taat azas, setia menepati janji, pantang menyerah, tabu berkeluh kesah, bulat tekad, kukuh mempertahankan kebenaran menghindari dari perbuatan tercela, mampu menangkal dan mengatasi segala masalah, tantangan dan ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri, rela berkorban, dan mengabdi bagi kepentingan dan kesejahteraan bersama. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 V- 2 Sebagai slogan untuk upaya pembangunan, SEMBADA merupakan singkatan yang dapat diuraikan atas arti masing-masing hurufnya sebagai berikut: S : Sehat Yaitu kondisi masyarakat yang sehat jasmani, rohani, sosial, dan lingkungan. E : Elok dan Edi Elok adalah aspek keindahan yang alami yang hanya diciptakan oleh Pencipta Alam, misalnya pemandangan alam; sedang Edi adalah aspek keindahan sebagai hasil rekayasa manusia, misalnya pertamanan. M: Makmur dan Merata Yaitu kondisi masyarakat yang terpenuhi segala kebutuhan lahir dan batin merata di seluruh wilayah, lapisan dan golongan masyarakat. B: Bersih dan Berbudaya Yaitu kondisi lingkungan yang terbebas dari segala bentuk pencemaran, kondisi masyarakat yang bersih lahir batin, bebas dari cerca cela, tak berprasangka buruk, menjauhi berbagai bentuk kecemburuan. Di samping itu juga berbudi luhur dan memiliki sikap budaya bangsa sesuai dengan nilai- nilai Pancasila. A: Aman dan Adil Yaitu kondisi masyarakat yang bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, bebas dari gangguan dan rongrongan yang mengancam keselamatan lahir dan batin karenja terjaminnya rasa keadilan dalam tata kehidupan. D: Damai dan Dinamis Yaitu kondisi masyarakat yang jauh dari pertikaian dan silang sengketa, mantap dalam menciptakan berbagai bentuk kerukunan, semua permasalahan diselesaikan dengan musyawarah, namun tetap menggalakkan dinamika masyarakat secara individu maupun kelompok merangsang aktivitas yang kreatif dan inovatif dalam memperlancar laju pembangunan. A: Agamis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 V- 3 Yaitu kondisi masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai agama sebagai landasan semua akal pikiran dan pertimbangan rasa dalam melaksanakan kehendak demi terciptanya kondisi masyarakat yang sehat, makmur yang merata, berbudaya, aman dan adil, damai dan dinamis, serta kondisi alam yang bersih, elok dan edi. SEMBADA, berfungsi sebagai wahana untuk mencapai kondisi SLeMan yang Sejahtera, Lestari, dan Mandiri. Sejahtera dimaksudkan sebagai suatu kondisi wilayah dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahiriah, batiniah, dunia dan akherat. Lestari dimaksudkan tumbuh berkembang terus menerus, berkelanjutan dan berkesinambungan, mampu mengikuti perubahan keadaan sesuai dengan perkembangan. Mandiri dimaksudkan berdiri di atas kemampuan sendiri, bebas dari sifat ketergantungan, tetapi tetap memiliki keterikatan dengan lingkungan. Dengan demikian, secara keseluruhan SEMBADA berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kondisi wilayah dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahiriah, batiniah, dunia dan akherat, tumbuh berkembang terus menerus, berkelanjutan dan berkesinambungan, mampu mengikuti perubahan keadaan sesuai dengan perkembangan, berdiri di atas kemampuan sendiri, bebas dari sifat ketergantungan, tetapi tetap memiliki keterikatan dengan lingkungan. Berdasarkan filosofi pembangunan daerah Kabupaten Sleman tersebut dapat diambil kesepakatan bersama selama 5 tahun berupa visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sleman. 5.2. VISI Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman 2011-2015 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, berdaya saing, dan berkeadilan gender pada tahun 2015”. Penjelasan Visi: Masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir dan batin adalah masyarakat yang lebih sehat, cerdas dan berkemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 V- 4 spiritualnya dengan baik. Secara kuantitatif keadaan „lebih‟ ini terwujud dalam angka pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun sebelumnya adalah 78 diharapkan menjadi 80 pada akhir tahun 2015. Masyarakat Sleman yang lebih berdaya saing adalah masyarakat yang mampu memanfaatkan keunggulan komparatif secara efektif dan mampu menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat bersaing secara sehat dengan lingkungan lokal, regional dan internasional. Secara kuantitatif pencapaian dari daya saing ini terwujud dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,98%. Masyarakat yang lebih berkeadilan gender adalah masyarakat yang mampu menyeimbangkan partisipasi dan akses terhadap hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan, sehingga dapat mengeliminasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di segala bidang. Upaya untuk mencapai keseimbangan tersebut dilakukan melalui peningkatan pelayanan terhadap perempuan dan anak dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Visi ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sleman yang terdiri dari aparatur pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan cita- cita masa depan. 5.3. MISI
35. 1.Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatkan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.
36. 2.Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
37. 3.Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan.
38. 4.Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
39. 5.Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 V- 5 Penjelasan masing-masing misi:
40. 1.Misi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatkan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam terus menjaga cita-cita mulia yang memerlukan dukungan dari seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi, transparansi, responsibilitas, berorientasi pada konsensus bersama, adil, efektif, efisien, akuntabel, dan penegakan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kehidupan bermasyarakat yang demokratis. Penegakan supremasi hukum dilakukan untuk menjaga norma/kaidah hukum dalam masyarakat serta mempertahankan nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat. Dengan tekad untuk menjaga tata pemerintahan yang baik memiliki konsekuensi melibatkan segenap elemen masyarakat dan kalangan swasta untuk menyediakan peluang dan akses bagi masyarakat untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Langkah utama yang diambil dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah membangun birokrasi yang kokoh, birokrasi yang memiliki kapasitas dan kredibilitas tinggi. Birokrasi sebagai salah satu aktor dalam pembangunan harus mampu dan dapat dipercaya, sehingga pada gilirannya dapat menjalankan kewajibannya dalam melayani masyarakat secara prima. Tiga pilar kepemerintahan yang baik yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta memiliki peran yang sama pentingnya dalam aktivitas pembangunan. Misi ini menjiwai dan menjadi dasar implementasi misi-misi yang lain.
41. 2.Misi meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam membangun sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas yang pada gilirannya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 V- 6 dan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya.
42. 3.Misi meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan. Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Sleman dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta meningkatkan kemandirian yang berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan. Fokus utama pada peningkatan ekonomi rakyat yang dicapai melalui pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan.
43. 4.Misi memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Misi ini merupakan upaya Kabupaten Sleman dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang mantap guna mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam memelihara dan membangun kualitas sarana dan prasarana publik.
44. 5.Misi meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang. Misi ini merupakan peningkatan intensitas perhatian terhadap permasalahan kesenjangan peran perempuan dalam pembangunan. Langkah untuk memberdayakan dan meningkatkan perlindungan serta meningkatkan peran perempuan dilakukan melalui peningkatan akses di segala bidang : ekonomi, politik, sosial, budaya sehingga diharapkan perempuan dapat berkiprah di sektor domestik dan di sektor publik. 5.4. PRINSIP-PRINSIP DAN NILAI-NILAI (CORE VALUES) Prinsip-prinsip dan nilai-nilai organisasi yang perlu dikembangkan untuk mencapai visi dan misi daerah Kabupaten Sleman sebagai berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 V- 7 5.4.1. Prinsip-prinsip Demokrasi : Menjunjung tinggi kebebasan mengeluarkan pendapat dalam kehidupan masyarakat. Partisipasi : Setiap warga memiliki hak yang sama dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Transparansi : Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. Akuntabilitas : Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (civil society) bertanggungjawab kepada publik dan para pemangku kepentingan (stakeholders). Desentralisasi : Penyerahan sebagian wewenang kabupaten kepada pemerintah di bawahnya. Inovasi : proses atau hasil pengembangan atau pemanfaatan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses atau sistem yang baru, yang memberikan nilai tambah. 5.4.2. Nilai-nilai Keadilan : Sikap dan tindakan seseorang yang memperlakukan orang lain sesuai dengan fungsi, peran dan tanggungjawabnya dan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat. Profesional : Terampil, handal, dan bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya. Integritas : Kepribadian yang dilandasi unsur kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, dan pertanggungjawaban sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat. Tanggung jawab : Kesediaan menanggung sesuatu, yaitu bila salah wajib memperbaikinya atau berani dituntut atau diperkarakan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 V- 8 Kemandirian : Sifat, watak, dan tindakan yang jelas dan tidak bergantung pada pihak lain. Disiplin : Sikap yang selalu taat kepada aturan, norma dan prinsip-prinsip tertentu. Kerjasama : Komitmen di antara anggota masyarakat/ organisasi untuk saling mendukung satu sama lain, menghindari ego sektoral yang mementingkan bagian organisasinya sendiri. Kesetaraan : Semua bagian organisasi akan bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing dengan tetap memperhatikan pencapaian hasil akhir bagi organisasi secara keseluruhan. Kebersamaan dalam keragaman : Sikap dan perilaku yang secara bersama-sama pada suatu ruang atau waktu yang sama menunjukkan tingkah laku secara spontan demi kepentingan dan tujuan bersama. 5.5. ANALISA LINGKUNGAN Untuk menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, perlu dilakukan analisa lingkungan yang mempertimbangkan seluruh faktor lingkungan internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan, serta faktor lingkungan eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Lingkungan internal dan eksternal mempunyai dampak pada kehidupan dan kinerja seluruh komponen yang terlibat pada pembangunan, mencakup kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal. Analisa ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui penetapan tujuan (goal) dan sasaran (objective) pembangunan daerah yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu lima tahun mendatang. 5.5.1. Analisis Lingkungan Internal Analisis lingkungan internal Pemerintah Kabupaten Sleman dilakukan untuk mengidentifikasi potensi positif dan negatif yang tersedia seperti posisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta organisasi pemerintah. Identifikasi ini dimaksudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 V- 9 agar Pemerintah Kabupaten dapat memaksimalkan potensi dirinya dalam upaya mencapai visi dan misi. Identifikasi tersebut terdiri dari unsur kekuatan dan kelemahan daerah. Adapun hasil identifikasi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :
a.Kekuatan Kekuatan yang teridentifikasi sebagai berikut : 1) Terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kepentingan masyarakat; 2) Posisi strategis sebagai jalur transportasi yang menghubungkan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur; 3) Potensi wisata cukup beragam yang didukung sarana dan prasarana yag memadai; 4) Luas lahan pertanian yang subur didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai; 5) Penduduk usia produktif cukup tinggi; 6) Derajat kesehatan masyarakat cukup tinggi; 7) Budaya gotong royong dan solidaritas sosial masyarakat cukup tinggi; 8) Akses media komunikasi dan informasi cukup mudah dan merata; 9) Usaha mikro, kecil dan menengah cukup banyak dan beragam; 10) Kondisi lingkungan yang sehat dan nyaman.
b.Kelemahan Kelemahan yang teridentifikasi sebagai berikut : 1) Prosentase KK miskin yang cukup tinggi; 2) Partisipasi perempuan dalam pembangunan masih kurang; 3) Angka penggangguran yang cukup banyak; 4) Kualitas sumberdaya manusia masih kurang; 5) Kualitas pelayanan pemerintah belum optimal; 6) Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup masih kurang; 7) Manajemen UMKM masih rendah; 8) Sarana dan prasarana publik belum memadai; 9) Kualitas dan akurasi data masih kurang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 V- 10 5.5.2. Analisis Lingkungan Eksternal Analisis terhadap lingkungan eksternal Pemerintah Kabupaten Sleman dilakukan untuk mengidentifikasi faktor yang ada diluar organisasi yang dapat berpotensi mengganggu atau sebaliknya mempercepat upaya untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Identifikasi tersebut terdiri dari identifikasi atas unsur peluang dan ancaman yang sedang atau kemungkinan dihadapi. Hasil identifikasi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :
a.Peluang Peluang yang teridentifikasi sebagai berikut : 1) Pengembangan kerjasama antar daerah dan swasta; 2) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendorong perbaikan manajemen pembangunan daerah; 3) Minat investor untuk menanamkan investasi cukup tinggi; 4) Program-program pemerintah pusat dan provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat cukup banyak; 5) Kesempatan kerja di luar daerah yang cukup tinggi; 6) Penerapan prinsip-prinsip good governance; 7) Lembaga pendidikan dan penelitian cukup banyak.
b.Ancaman Ancaman yang teridentifikasi sebagai berikut : 1) Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat cenderung meningkat; 2) Kemungkinan terjadinya bencana alam; 3) Dampak Kebijakan Asean China Free Trade Agreement (ACFTA); 4) Masuknya nilai dan budaya asing yang berpengaruh negatif terhadap perilaku masyarakat; 5) Beberapa peraturan perundang-undangan di tingkat Pemerintah pusat yang tidak harmonis antara satu dengan yang lain; 6) Alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk sektor publik cenderung menurun; 7) Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang- undangan masih kurang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 V- 11 8) Persaingan antar daerah cukup tinggi. 5.6. ANALISIS STRATEGI PILIHAN Strategi adalah kegiatan, mekanisme, atau sistem untuk mengantisipasi secara menyeluruh dan meramalkan pencapaian tujuan ke depan melalui pendekatan rasional. Strategi ini disusun dengan memadukan antara kekuatan (strength, S) dengan peluang (opportunity, O) yang dikenal sebagai strategi S-O, memadukan kelemahan (weakness, W) dengan peluang (opportunity, O) yang dikenal sebagai strategi W-O, dan memadukan kekuatan (strength, S) dengan ancaman (threath, T) yang dikenal sebagai strategi S-T. Strategi S-O dimaksudkan sebagai upaya memaksimalkan setiap unsur kekuatan yang dimiliki untuk merebut setiap unsur peluang yang ada seoptimal mungkin, strategi W-O dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki masing-masing unsur kelemahan agar dapat memanfaatkan seoptimal mungkin setiap unsur peluang yang ada, sedangkan strategi S-T dimaksudkan sebagai upaya untuk memaksimalkan setiap unsur kekuatan untuk menangkal dan menundukkan setiap unsur tantangan seoptimal mungkin. Dengan demikian diperoleh berbagai strategi pilihan yang merupakan hasil perpaduan antar unsur kekuatan, kelemahan, dan peluang. Masing-masing strategi pilihan tersebut harus diuji kembali relevansi dan kekuatan relasinya dengan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi Pemerintah Kabupaten Sleman. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 V- 12
1. 1.Strategi Antara Kekuatan dan Peluang (S-O) Kekuatan (S) Peluang (O) Strategi S-O
2. 1.Terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kepentingan masyarakat;
3. 2.Posisi strategis sebagai jalur transportasi yang menghubungkan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur;
4. 3.Potensi wisata cukup beragam yang didukung sarana dan prasarana yag memadai;
5. 4.Luas lahan pertanian yang subur didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai;
6. 5.Penduduk usia produktif cukup tinggi;
7. 6.Derajat kesehatan masyarakat cukup tinggi;
8. 7.Budaya gotong royong dan solidaritas sosial masyarakat cukup tinggi;
9. 8.Akses media komunikasi dan informasi cukup mudah dan merata;
10. 9.Usaha mikro, kecil dan menengah cukup banyak dan beragam;
11. 1.Pengembangan kerjasama antar daerah dan swasta;
12. 2.Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendorong perbaikan manajemen pembangunan daerah;
13. 3.Minat investor untuk menanamkan investasi cukup tinggi;
14. 4.Program-program pemerintah pusat dan provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat cukup banyak;
15. 5.Kesempatan kerja di luar daerah yang masih cukup tinggi.
16. 6.Penerapan prinsip-prinsip good governance
17. 7.Lembaga pendidikan dan penelitian cukup banyak;
18. 1.Mengoptimalkan peran dan fungsi OPD untuk meningkatkan pelayanan masyarakat melalui kerjasama antar daerah, lembaga pendidikan dan swasta dan pemanfaatan iptek berlandaskan prinsip-prinsip good governance
19. 2.Memanfaatkan posisi strategis, dan potensi sumberdaya wilayah yang tersedia untuk menarik investasi
20. 3.Mengefektifkan potensi sumberdaya manusia untuk memperoleh kesempatan kerja
21. 4.Memanfaatkan modal sosial masyarakat untuk menarik investasi dan mendukung program-program pembangunan dengan penerapan prinsip-prinsip good governance
22. 5.Memanfaatkan media komunikasi dan informasi untuk menarik investasi dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 V- 13 Kekuatan (S) Peluang (O) Strategi S-O
23. 10.Kondisi lingkungan yang sehat dan nyaman. program-program pembangunan
24. 6.Meningkatkan pemberdayaan UKM untuk penyediaan lapangan kerja melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan kerjasama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 V- 14
25. 2.Strategi Antara Kelemahan dan Peluang (W-O) Kelemahan (W) Peluang (O) Strategi W-O
26. 1.Prosentase KK miskin masih cukup tinggi;
27. 2.Partisipasi perempuan dalam pembangunan masih kurang;
28. 3.Angka penggangguran masih cukup banyak;
29. 4.Kualitas sumberdaya manusia masih kurang;
30. 5.Kualitas pelayanan pemerintah belum optimal;
31. 6.Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup masih kurang;
32. 7.Manajemen UMKM masih rendah;
33. 8.Sarana dan prasarana publik belum memadai;
34. 9.Kualitas dan akurasi data masih kurang.
35. 1.Pengembangan kerjasama antar daerah dan swasta;
36. 2.Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendorong perbaikan manajemen pembangunan daerah;
37. 3.Minat investor untuk menanamkan investasi cukup tinggi;
38. 4.Program-program pemerintah pusat dan provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat cukup banyak;
39. 5.Kesempatan kerja di luar daerah yang masih cukup tinggi;
40. 6.Penerapan prinsip-prinsip good governance;
41. 7.Lembaga pendidikan dan penelitian cukup banyak.
42. 1.Meningkatkan pemberdayaan keluarga miskin melalui keterpaduan program pemerintah, swasta dan masyarakat
43. 2.Meningkatkan partispasi perempuan dalam program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
44. 3.Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui keterpaduan program dan kerjasama dengan lembaga- lembaga pendidikan
45. 4.Memperluas kesempatan kerja melalui peningkatan investasi dan kerjasama antar daerah
46. 5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas dan penerapan good governance
47. 6.Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan teknologi
48. 7.Meningkatkan kepedulian masyarakat terhaddap lingkungan hidup melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 V- 15 Kelemahan (W) Peluang (O) Strategi W-O teknologi
49. 8.Meningkatkan kapasitas UMKM melalui keterpaduan program, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kerjasama daerah dan swasta
50. 3.Strategi Antara Kekuatan dan Ancaman (S-T) Kekuatan (S) Ancaman (T) Strategi S-T
51. 1.Terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kepentingan masyarakat;
52. 2.Posisi strategis sebagai jalur transportasi yang menghubungkan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur;
53. 3.Potensi wisata cukup beragam yang didukung sarana dan prasarana yag memadai;
54. 4.Luas lahan pertanian yang subur didukung oleh prasarana dan
55. 1.Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat cenderung meningkat;
56. 2.Kemungkinan terjadinya bencana alam yang masih cukup tinggi;
57. 3.Dampak Kebijakan Asean China Free Trade Agreement (ACFTA);
58. 4.Masuknya nilai dan budaya asing yang berpengaruh negatif terhadap perilaku masyarakat;
59. 5.Peraturan perundang-undangan dari Pemerintah pusat seringkali tidak sinkron;
60. 6.Alokasi dana perimbangan dari
61. 1.Mengoptimalkan peran dan fungsi OPD untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas, bencana, dampak kebijakan Asean China Free Trade Agreement (ACFTA), dan masuknya nilai-nilai dan budaya asing serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap perundang-undangan
62. 2.Memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah, sumberdaya manusia dan modal sosial yang tersedia untuk meningkatkan daya saing serta mengantisipasi gangguan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 V- 16 Kekuatan (S) Ancaman (T) Strategi S-T sarana yang memadai;
63. 5.Penduduk usia produktif cukup tinggi;
64. 6.Derajat kesehatan masyarakat cukup tinggi;
65. 7.Budaya gotong royong dan solidaritas sosial masyarakat cukup tinggi;
66. 8.Akses media komunikasi dan informasi cukup mudah dan merata;
67. 9.Usaha mikro, kecil dan menengah cukup banyak dan beragam;
68. 10.Kondisi lingkungan yang sehat dan nyaman. pemerintah pusat untuk sektor publik cenderung menurun;
69. 7.Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan masih kurang;
70. 8.Persaingan antar daerah cukup tinggi. kamtibmas, bencana, dampak kebijakan Asean China Free Trade Agreement (ACFTA), dan masuknya nilai-nilai dan budaya asing
71. 3.Meningkatkan kapasitas UMKM dengan pemanfaatan media komunikasi dan informasi untuk meningkatkan daya saing dan antisipasi dampak ACFTA
72. 4.Mengoptimalkan potensi sumberdaya dan OPD untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dalam rangka antisipasi menurunnya dana perimbangan Pemerintah
73. 4.Strategi Antara Kelemahan dan Ancaman (W-T) Kelemahan (W) Ancaman (T) Strategi W-T
74. 1.Prosentase KK miskin masih cukup tinggi;
75. 2.Angka penggangguran masih cukup banyak;
76. 1.Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat cenderung meningkat;
77. 2.Kemungkinan terjadinya bencana
78. 1.Memberdayakan keluarga miskin dan menciptakan kesempatan kerja untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 V- 17 Kelemahan (W) Ancaman (T) Strategi W-T
79. 3.Kualitas sumberdaya manusia masih kurang;
80. 4.Kualitas pelayanan pemerintah belum optimal;
81. 5.Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup masih kurang;
82. 6.Manajemen UMKM masih rendah;
83. 7.Sarana dan prasarana publik belum memadai;
84. 8.Kualitas dan akurasi data masih kurang. alam yang masih cukup tinggi;
85. 3.Dampak Kebijakan Asean China Free Trade Agreement (ACFTA);
86. 4.Masuknya nilai dan budaya asing yang berpengaruh negatif terhadap perilaku masyarakat;
87. 5.Beberapa peraturan perundang- undangan di tingkat Pemerintah pusat yang tidak harmionis antara satu dengan yang lain;
88. 6.Alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk sektor publik cenderung menurun;
89. 7.Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan masih kurang;
90. 8.Persaingan antar daerah cukup tinggi.
91. 2.Mengoptimalkan sumberdaya manusia untuk mengantisipasi bencana, dampak kebijakan Asean China Free Trade Agreement (ACFTA), nilai dan budaya asing yang berpengaruh negatif terhadap perilaku masyarakat, dan kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang- undangan
92. 3.Mengoptimalkan pelayanan, sarana dan prasarana publik untuk mengantisipasi bencana, dampak kebijakan Asean China Free Trade Agreement (ACFTA), dan daya saing daerah
93. 4.Memberdayakan masyarakat dalam lingkungan hidup untuk mengantisipasi bencana
94. 5.Mengoptimalkan manajemen UMKM untuk mendorong kemandirian dan daya saing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 V- 18 5.7. FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan- pilihan strategi yang telah diuji dengan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi pemerintah Kabupaten Sleman. Melalui kajian yang cermat dan teliti telah dihasilkan faktor penentu keberhasilan yang melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat. Faktor-faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan arah organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi. Dengan demikian faktor penentu keberhasilan dapat diartikan sebagai faktor yang mempunyai daya ungkit besar untuk mewujudkan visi, misi pemerintah Kabupaten Sleman. Berdasarkan hasil pilihan strategi yang diharapkan dapat mendukung tercapainya visi dan misi organisasi pemerintah Kabupaten Sleman, maka prioritas urutan faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut meliputi:
95. 1.Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas daerah dengan penerapan prinsip-prinsip good governance.
96. 2.Meningkatkan pemberdayaan masyarakat terutama keluarga miskin melalui keterpaduan program pemerintah, swasta dan masyarakat
97. 3.Meningkatkan partisipasi perempuan dalam program –program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
98. 4.Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui keterpaduan program dan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan .dan penelitian
99. 5.Meningkatkan kapasitas UMKM melalui keterpaduan program, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kerjasama untuk meningkatkan daya saing.
100. 6.Memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah, sumberdaya manusia dan modal sosial yang tersedia untuk meningkatkan daya saing serta mengantisipasi gangguan kamtibmas, bencana, dampak kebijakan Asean China Free Trade Agreement (ACFTA), dan masuknya nilai-nilai dan budaya asing
101. 7.Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 V- 19 5.8. TUJUAN DAN SASARAN Penetapan tujuan dan sasaran organisasi di dasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai visi dan misi suatu organisasi. 5.8.1. TUJUAN Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Misi Satu : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatkan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Tujuan: a) Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah b) Meningkatkan pengelolaan pembangunan daerah c) Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat d) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis Misi Dua : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Tujuan: a) Meningkatkan kualitas hidup penduduk b) Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial c) Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olah raga d) Meningkatkan pelestarian budaya Misi Tiga : Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan. Tujuan: a) Meningkatkan perekonomian daerah. b) Meningkatkan daya beli masyarakat. Misi Empat : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Tujuan: a) Mewujudkan ketersediaan prasarana dan sarana publik. b) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 V- 20 Misi Lima : Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang. Tujuan a) Meningkatkan Kualitas hidup perempuan dan anak. 5.8.2. SASARAN Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Misi satu : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatkan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Tujuan: a) Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah Sasaran: 1) Meningkatnya kualitas SDM aparat 2) Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi 3) Meningkatnya transparansi 4) Meningkatnya pelayanan masyarakat 5) Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah 6) Meningkatnya kerjasama daerah 7) Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan Tujuan: b) Meningkatkan pengelolaan pembangunan daerah Sasaran: 1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan kebijakan daerah Tujuan: c) Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat Sasaran: 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 V- 21 2) Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat 3) Meningkatnya kerukunan masyarakat 4) Meningkatnya penanggulangan bencana Tujuan: d) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis Sasaran: 1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik. 2) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan nilai-nilai HAM Misi dua : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Tujuan: a) Meningkatkan kualitas hidup penduduk Sasaran: 1) Meningkatnya kualitas pendidikan 2) Meningkatnya derajad kesehatan 3) Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk Tujuan: b) Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial Sasaran: 1) Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap PMKS Tujuan: c) Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olah raga Sasaran: 1) Meningkatnya pemberdayaan generasi muda dan olah raga Tujuan: d) Meningkatkan pelestarian budaya Sasaran: 1) Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya Misi tiga : Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan. Tujuan: a) Meningkatkan perekonomian daerah. Sasaran: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 V- 22 1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 2) Meningkatnya penanaman modal Tujuan: b) Meningkatkan daya beli masyarakat. Sasaran: 1) Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan c) Meningkatkan Ketahanan Pangan 1) Meningkatnya ketersediaan pangan Misi empat : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Tujuan: a) Mewujudkan ketersediaan prasarana dan sarana publik Sasaran: 1) Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi jalan 2) Meningkatnya prasarana dan sarana irigasi 3) Meningkatnya kualitas transportasi, komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi 4) Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman 5) Meningkatnya prasarana dan sarana dalam rangka peningkatan kemampuan penanggulangan bencana 6) Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian 7) Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan olahraga 8) Meningkatnya prasarana dan sarana kesehatan 9) Meningkatnya prasarana dan sarana pemerintahan Tujuan: b) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari Sasaran: 1) Menjaga kualitas sumberdaya alam 2) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup 3) Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya energi Misi lima : Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang. Tujuan: a) Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 V- 23 Sasaran: 1) Meningkatnya pelayanan terhadap perempuan dan anak 2) Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 V- 24 Tabel 5.1 HUBUNGAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SLEMAN VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Terwujudnya Masy. Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, berdaya saing dan berkeadilan gender pada tahun 2015 Misi satu : Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat a) Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah 1) Meningkatnya kualitas SDM aparat 1. Persentase peningkatan jumlah pegawai Berpendidikan S2
102. 2.Kasus pelanggaran disiplin PNS
103. 3.Persentase penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi 2) Meningkatnya efektifitas dan Efisiensi birokrasi
104. 1.Tingkat capaian Indikator kinerja daerah
105. 2.Persentase OPD yang memiliki SOP
106. 3.SKPD yang telah menerapkan SKPB kategori baik 3) Meningkatnya transparansi 1. Penyediaan prasarana dan sarana informasi publik
107. 2.Jenis informasi yang disajikan
108. 3.Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti 4) Meningkatnya pelayanan Masyarakat
109. 1.Indeks Kepuasan Masyarakat 5) Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan
110. 1.Opini BPK
111. 2.Persentase kontribusi PAD terhadap APBD kekayaan daerah 6) Meningkatnya kerjasama daerah 1. Banyaknya kerjasama aktif 7) Meningkatnya pelayanan 1. Cakupan penerbitan KTP administrasi kependudukan b) Meningkatkan pengelolaan pembangunan daerah Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan
112. 1.Keterlibatan publik dalam perencanaan dan kebijakan
113. 2.Keterwakilan komponen masyarakat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 V- 25 VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN pengawasan pembangunan dan kebijakan daerah forum Musrenbang
114. 3.Rasio swadaya masyarakat
115. 4.Kasus tertangani c) Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat 1) Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat
116. 1.Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)
117. 2.Penyelesaian kasus permasalahan hukum 2) Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
118. 1.Persentase menurunnya jumlah konflik di masyarakat 3) Meningkatnya kerukunan masyarakat Konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) 4) Meningkatnya penanggulangan bencana
119. 1.Masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana
120. 2.Regulasi penanggulangan bencana
121. 3.Perempuan terlatih pada daerah rawan bencana
122. 4.Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran d) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis 1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik.
123. 1.Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilpres, Pileg,Pilgub, Pilkada, Pilkades,Pilduk
124. 2.Persentase Ormas aktif 2) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan nilai-nilai HAM
125. 1.Angka kejadian pelanggaran HAM
126. 2.Produk hukum yang terselesaikan oleh DPRD Misi dua : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat a) Meningkatkan kualitas hidup penduduk 1) Meningkatnya kualitas pendidikan 1. Angka Melek Huruf
127. 2.Rata-rata lama sekolah
128. 3.Rata-rata APK SD, SMP, SMA/K
129. 4.Rata-rata APM SD, SMP, SMA/K
130. 5.Kelayakan guru mengajar SD, SMP, SMA/K Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 V- 26 VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
131. 6.Meningkatnya minat baca masyarakat
132. 7.Prestasi Siswa (Akademik/non akademik) 2) Meningkatnya derajad kesehatan 1. Angka Harapan Hidup
133. 2.Angka kematian bayi
134. 3.Angka kematian Balita
135. 4.Angka kematian ibu 3) Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
136. 1.Laju pertumbuhan penduduk
137. 2.Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif
138. 3.Pasangan Usia Subur sasaran KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)
139. 4.KB Pria
140. 5.KB Mandiri b) Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap PMKS
141. 1.Peran dan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi PMKS
142. 2.Sumber potensi kesejahteraan sosial (Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat)
143. 3.Jumlah PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial
144. 4.Cakupan Sistem jaminan dan bantuan sosial c) Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olah raga Meningkatnya pemberdayaan generasi muda dan olah raga
145. 1.Persentase Ormas kepemudaan yang aktif
146. 2.Prestasi olah raga tingkat provinsi d) Meningkatkan pelestarian budaya Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya
147. 1.Prestasi olah raga tingkat provinsi
148. 2.Pelestarian nilai-nilai tradisi
149. 3.Pelestarian warisan dan cagar budaya
150. 4.Kelompok kesenian perempuan Misi tiga : Meningkatkan a) Meningkatkan perekonomian 1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
151. 1.Pertumbuhan ekonomi sektor : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 V- 27 VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN kemandirian ekonomi pemberdayaan ekonomi rakyat dan daerah a. Primer
b.Sekunder
c.Tersier Penanggulangan kemiskinan 2) Meningkatnya penanaman modal 1. Pertumbuhan nilai penanaman modal b) Meningkatkan daya beli masyarakat 3) Meningkatnya pendapatan masyarakat dan nenurunnya disparitas pendapatan
1. 1.Penduduk bekerja dari angkatan kerja
2. 2.Tingkat pengangguran terbuka
3. 3.Persentase KK miskin
4. 4.Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan
5. 5.PDRB perkapita (ADHB, ribu rupiah)
6. 6.Angka Gini Ratio . c) Meningkatkan ketahanan pangan 4) Meningkatnya ketersediaan pangan 1. Ketersediaan energi perkapita
7. 2.Ketersediaan protein perkapita Misi empat : Pengelolaan prasarana a) Mewujudkan ketersediaan 1) Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi jalan
8. 1.Proporsi panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sarana sumberdaya alam dan lingkungan hidup 2) Meningkatnya prasarana dan sarana irigasi
9. 1.Luas lahan pertanian mendapatkan irigasi teknis 3) Meningkatnya kualitas transportasi Komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi
10. 1.Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrill) dan penerangan jalan umum pada jalan kabupaten
11. 2.SKPD melaksanakan E-Gov 4) Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman
12. 1.Persentase kondisi prasarana dan sarana Dasar permukiman baik
13. 2.Cakupan ketersediaan rumah layak huni 5) Meningkatnya prasarana dan sarana dalam rangka peningkatan
14. 1.Kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik kemampuan penanggulangan bencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 V- 28 VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 6) 7) 8) Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan olahraga Meningkatnya prasarana dan sarana kesehatan
15. 1.Kondisi prasarana dan sarana perekonomian baik
16. 1.Ketersediaan prasarana dan sarana sekolah
17. 2.Kelayakan prasarana dan sarana sekolah
18. 3.Kondisi prasarana dan sarana olah raga baik
19. 1.Kondisi prasarana dan sarana kesehatan baik 9) Meningkatnya prasarana dan sarana pemerintahan
20. 1.Kondisi prasarana dan sarana pemerintahan baik b) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari 1) Menjaga kualitas sumberdaya alam
21. 1.Luas lahan kritis
22. 2.Luas lahan rusak akibat penambangan
23. 3.Luas hutan
24. 4.Alih fungsi lahan pertanian
25. 5.Tertib pemanfaatan tanah
26. 6.Tertib administrasi pertanahan
27. 7.RTH perkotaan
28. 8.Tersedianya Informasi RTRW serta rencana rincinya melalui peta analog 2) Menjaga kelestarian fungsi Lingkungan hidup
29. 1.Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air
30. 2.Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara
31. 3.Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
32. 4.Usaha yang memiliki IPAL
33. 5.Usaha yang memiliki dokumen lingkungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 V- 29 VISI MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 3) Meningkatnya pemanfaatan Sumberdaya energi
34. 1.Rasio Elektrifikasi
35. 2.Energi terbarukan Misi lima : meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang Meningkatkan kualitas hidup Perempuan dan anak 1) Meningkatnya pelayanan terhadap perempuan dan anak
36. 1.dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan (100%)
37. 2.Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (50%)
38. 3.Lembaga PUG yang aktif
39. 4.Pemenuhan hak-hak Anak 2) Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
40. 1.dasar, yang diukur melalui angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki
41. 2.Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun, yang diukur melalui angka melek huruf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 V- 30 Tabel 5.2 HUBUNGAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DIY DAN KABUPATEN SLEMAN VISI MISI TUJUAN SASARAN DIY SLEMAN DIY SLEMAN DIY SLEMAN DIY SLEMAN “Daerah Istimewa Terwujudnya Masy. Membangun peradaban Misi satu : Terselenggaranya pemerintahan a) Meningkatkan kapasitas 1) Meningkatnya tertib 1) Meningkatnya kualitas SDM aparat Yogyakarta Yang Lebih Sleman yang lebih berbasis nilai-nilai Meningkatkan tata kelola yang bertanggung jawab, efektif, pemerintah daerah administrasi pertanahan 2) Meningkatnya efektifitas dan Berkarakter, Berbudaya, sejahtera lahir batin, kemanusiaan dengan pemerintahan yang baik dan efisien, dengan: 2) Meningkatnya tertib efisiensi birokrasi Maju, Mandiri dan berdaya saing dan meningkatkan derajat melalui peningkatkan a) Menjaga sinergitas interaksi administrasi kependudukan 3) Meningkatnya transparansi Sejahtera Menyongsong berkeadilan gender pada kesehatan masyarakat, kualitas birokrasi dalam yang konstruktif di antara 3) Meningkatnya wawasan 4) Meningkatnya pelayanan Peradaban Baru” tahun 2015 mengembangkan memberikan pelayanan domain negara, sektor kebangsaan dan kondisi sosial masyarakat pendidikan yang prima bagi masyarakat. swasta, dan masyarakat. 4) Meningkatnya kualitas 5) Meningkatnya kemampuan berkarakter yang b) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik pengelolaan keuangan dan didukung dengan layanan birokrasi yang 5) Meningkatnya kualitas produk kekayaan daerah pengetahuan budaya, responsif, transparan, dan hukum daerah 6) Meningkatnya kerjasama daerah pelestarian dan akuntabel. 6) Meningkatnya kecepatan dan 7) Meningkatnya pelayanan pengembangan hasil c) Meningkatkan tata kelola ketepatan penanganan administrasi kependudukan budaya, serta nilainilai pemerintahan yang baik. bencana budaya b) Meningkatkan pengelolaan 7) Meningkatnya efektifitas, Meningkatnya partisipasi masyarakat pembangunan daerah efisiensi, dan akuntabilitas dan swasta dalam penyusunan pengelolaan keuangan daerah perencanaan, pelaksanaan, 8) Meningkatnya kualitas pengawasan pembangunan dan perangkat daerah kebijakan daerah 9) Meningkatnya kualitas c) Menciptakan keamanan dan sumberdaya aparatur 1) Meningkatnya kesadaran hukum ketertiban masyarakat pemerintah daerah masyarakat 10) Meningkatnya kualitas 2) Terkendalinya stabilitas keamanan pengelolaan persandian dan ketertiban masyarakat 11) Meningkatnya pengelolaan 3) Meningkatnya kerukunan kearsipan secara optimal masyarakat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 V- 31 VISI MISI TUJUAN SASARAN DIY SLEMAN DIY SLEMAN DIY SLEMAN DIY SLEMAN 12) Meningkatnya konsistensi 4) Meningkatnya penanggulangan antara program/kegiatan yang bencana telah dilaksanakan dengan d) Mewujudkan kehidupan rencana yang telah disusun 1) Meningkatnya partisipasi masyarakat yang demokratis sebelumnya masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik. 2) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan nilai-nilai HAM Misi dua : Meningkatnya kualitas hidup a) Meningkatkan kualitas hidup 1) Kualitas sumberdaya manusia 1) Meningkatnya kualitas pendidikan Meningkatkan kualitas masyarakat dengan: penduduk meningkat. 2) Meningkatnya derajad kesehatan pelayanan pendidikan a) Menjadikan pendidikan 2) Peran serta dan apresiasi 3) Mengendalikan laju pertumbuhan dan kesehatan yang sebagai proses tranformasi masyarakat dalam penduduk terjangkau bagi semua budaya yang merupakan pengembangan dan lapisan masyarakat bagian dari character b) Meningkatkan perlindungan pelestarian Meningkatnya kualitas pelayanan building. dan kesejahteraan sosial 3) Kesejahteraan masyarakat terhadap PMKS b) Meningkatkan kemudahan meningkat. dan kemampuan mengakses c) Meningkatkan peran generasi Meningkatnya pemberdayaan generasi kesehatan yang bermutu muda dan prestasi olah raga muda dan olah raga secara adil dan merata bagi masyarakat agar hidup dalam d) Meningkatkan pelestarian Meningkatnya kepedulian masyarakat lingkungan sehat serta budaya terhadap budaya berperilaku hidup bersih dan sehat. c) Menciptakan iklim yang memungkinkan perlindungan, rehabilitasi, jaminan sosial dan pemberdayaan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal sesuai dengan karakter lokal. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 V- 32 VISI MISI TUJUAN SASARAN DIY SLEMAN DIY SLEMAN DIY SLEMAN DIY SLEMAN d) Menjadikan Yogyakarta sebagai laboratorium pengembangan budaya etnik nusantara. Misi tiga : Meningkatnya produktivitas rakyat a) Meningkatkan perekonomian Pertumbuhan ekonomi yang 1) Meningkatnya pertumbuhan Meningkatkan sehingga rakyat lebih secara daerah. berkualitas ekonomi kemandirian ekonomi, konkret menjadi subyek dan aset 2) Meningkatnya penanaman modal pemberdayaan ekonomi aktif pembangunan dan mampu: 3) Meningkatnya pendapatan rakyat dan a) Menciptakan pertumbuhan b) Meningkatkan daya beli masyarakat dan menurunnya penanggulangan ekonomi yang tinggi dan masyarakat disparitas pendapatan kemiskinan merata. c) Meningkatkan ketahanan 4) Meningkatnya ketersediaan pangan b) Membangkitkan daya saing pangan agar makin kompetitif. Misi empat : Ketersediaan layanan publik yang a) Mewujudkan ketersediaan 1) Terwujudnya ketersediaan 1) Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi jalan pengelolaan prasarana tata ruang, serta daya dukung dan baik kuantitas maupun kualitas 2) Meningkatnya prasarana dan dan sarana, sumberdaya daya tampung lingkungan. yang mengacu kesesuaian tata sarana irigasi alam dan lingkungan ruang. 3) Meningkatnya kualitas transportasi hidup 2) Terwujudnya ketersediaan komunikasi dan pemanfaatan teknologi dan pemerataan penyediaan informasi sarana dan prasarana publik. 4) Meningkatnya kualitas lingkungan 3) Terwujudnya pembangunan permukiman daerah yang berkelanjutan. 5) Meningkatnya prasarana dan sarana dalam rangka peningkatan kemampuan penanggulangan bencana 6) Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian 7) Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan olahraga 8) Meningkatnya prasarana dan sarana kesehatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 V- 33 VISI MISI TUJUAN SASARAN DIY SLEMAN DIY SLEMAN DIY SLEMAN DIY SLEMAN 9) Meningkatnya prasarana dan sarana pemerintahan b) Meningkatkan pengelolaan 1) Menjaga kualitas sumberdaya sumberdaya alam dan alam lingkungan hidup yang lestari 2) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup 3) Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya energi Misi lima : Meningkatkan kualitas hidup 1) Meningkatnya pelayanan terhadap Meningkatkan perempuan dan anak perempuan dan anak pemberdayaan dan peran 2) Meningkatnya partisipasi perempuan di segala perempuan dalam pembangunan bidang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-1 6.1. REORIENTASI, REPOSISI DAN REVITALISASI 6.1.1. Reorientasi Reorientasi dimaksudkan untuk mengubah haluan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Sleman menjadi lebih cepat, mudah, bermutu dan adil. Reorientasi juga menyangkut perubahan cara pandang, cara mengelola sumberdaya dan cara bertindak aparat Pemerintah Kabupaten Sleman yang lebih efisien dan efektif dengan tetap mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat. Reorientasi dilakukan melalui berbagai upaya pengembangan sumberdaya manusia aparat pemerintah yang profesional, bersih, berwibawa, tunduk pada hukum, serta taat pada norma umum yang berlaku. Reorientasi juga menyangkut pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang harus dirasakan adil dan merata oleh seluruh masyarakat. Pembangunan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan, tetapi juga meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan ke seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai adalah pertumbuhan yang lebih berkualitas yang disertai dengan pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Oleh sebab itu, manajemen pembangunan harus diarahkan untuk memacu pemerataan melalui pertumbuhan. Reorientasi dilakukan pula dengan mengutamakan pembangunan kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, strategi, kebijakan dan program pembangunan diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-2 secara penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan. 6.1.2. Reposisi Reposisi dimaksudkan untuk menegaskan dan menguatkan peran Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi berbagai kebijakan dan program pembangunan. Reposisi berarti juga pelaksanaan peran dan fungsi Pemerintah Pusat dan Provinsi di daerah secara bijak dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Sleman memegang peran sentral dalam percepatan, fasilitasi, integrasi dan distribusi pembangunan yang maju dengan tetap dalam konteks nasional. Dengan demikian, pelaksanaan otonomi daerah akan mendorong kemandirian daerah dengan pengelolaan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan produktif. Reposisi juga berkaitan dengan perubahan paradigma dari penerima yang pasif menjadi penyumbang yang aktif pada pencapaian tujuan pembangunan, dan perubahan pardigma dari mengatur ke dalam (inward looking) menjadi mencari ke luar (outward looking). Reposisi ini berarti kemajuan hanya dapat dicapai melalui upaya sinergis yang memadukan semua unsur kekuatan dan berbasis pada kemampuan daerah. Oleh karena itu, kerjasama nasional dan internasional yang saling menguntungkan harus dibangun secara intensif sebagai sarana percepatan pembangunan. Reposisi tersebut mengharuskan perbedaan pola kerja dari para pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman agar tidak sepenuhnya menggantungkan pada kekuatan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan yang tersedia, tetapi harus mampu membangun jejaring yang luas dalam pembiayaan, pengembangan pasar, dan investasi. Konsekuensi dari paradigma baru tersebut adalah perbaikan pelayanan ke dalam dan kemudahan akses dan kepercayaan yang tinggi dari luar. Pimpinan daerah harus mampu menjadi pembangun birokrasi yang bersih dengan pelayanan efektif dan efisien. Pemikiran ini juga sejalan dengan arah baru pembangunan daerah yang menuju kemadirian ekonomi yang berarti menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-3 6.1.3 Revitalisasi Bertolak dari pemikiran Reorientasi dan Reposisi, Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai perencana, pelaksana, dan penyedia dana pembangunan harus melakukan revitalisasi dalam merumuskan satu acuan pembangunan sebagai peta jalan (road map) menuju kesejahteraan. Perencanaan merupakan kewajiban pimpinan tertinggi di daerah yang didelegasikan kepada SKPD terkait. Kelemahan di masa lalu adalah perencanaan pembangunan dilakukan secara parsial menurut masing-masing sektor dan daerah sehingga mengesankan bahwa rencana pembangunan merupakan mosaik yang terlepas satu dengan lainnya. Revitalisasi dimaksudkan untuk menguatkan kembali perencanaan pembangunan dan lembaga perencana. Dalam satu daerah hanya ada satu rencana pembangunan induk yang menjadi acuan semua pihak terkait dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pembiayaan. Hal ini memungkinkan terjadinya keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga lebih efektif, efisien dan profesional. Selain itu, revitalisasi dimaksudkan untuk mengangkat nilai budaya dalam menyusun perencanaan pembangunan sehingga ciri khas daerah menjadi yang utama dan nyata. Kedudukan pimpinan atau perencana tradisional perlu dilibatkan untuk mewarnai pembangunan dengan potensi dan kearifan lokal. Dalam perspektif ini, peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi sesuai dengan nilai-nilai budaya, norma, dan kearifan daerah. 6.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIAKAN Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-4 TABEL 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sleman VISI : Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, Berdaya Saing, dan Berkeadilan Gender pada Tahun 2015 MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
42. 1.Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah
43. 1.Meningkatnya kualitas SDM aparat
44. 1.Persentase peningkatan jumlah pegawai berpendidikan S2
45. 1.Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja
46. 1.Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan SDM aparat, efisiensi dan efektivitas birokrasi dan pemanfaatan IT.
47. 2.Kasus pelanggaran disiplin 1. Meningkatkan kualitas 1. Penguatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-5 VISI : Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, Berdaya Saing, dan Berkeadilan Gender pada Tahun 2015 MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PNS sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja. kelembagaan/ OPD sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah
48. 3.Persentase penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi
49. 1.Melakukan evaluasi dan penataan ulang organisasi perangkat daerah sesuai dengan tuntutan kebutuhan daerah dan peraturan perundangan yang ada.
50. 1.Penguatan kelembagaan/ OPD sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah
51. 2.Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi
52. 1.Tingkat capaian kinerja daerah
53. 1.Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas daerah dengan penerapan prinsip-prinsip good governance.
54. 1.Penguatan kelembagaan/ OPD sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-6 VISI : Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, Berdaya Saing, dan Berkeadilan Gender pada Tahun 2015 MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
55. 2.Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja.
56. 2.Penguatan kelembagaan/ OPD sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah
57. 2.Persentase SKPD yang memiliki SOP
58. 1.Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas daerah dengan penerapan prinsip-prinsip good governance
59. 1.Penguatan kelembagaan/ OPD sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah.
60. 3.SKPD yang telah menerapkan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB) kategori baik
61. 1.Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas daerah dengan penerapan prinsip-prinsip good governance
62. 1.Penguatan kelembagaan/ OPD sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-7 VISI : Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, Berdaya Saing, dan Berkeadilan Gender pada Tahun 2015 MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
63. 3.Meningkatnya transparansi
64. 1.Penyediaan informasi publik 1. Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi
65. 1.Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan SDM aparat, efisiensi dan efektivitas birokrasi dan pemanfaatan IT
66. 2.Jenis Informasi yang disajikan
67. 1.Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi
68. 1.Mendorong tersedianya data dan informasi yang memadai untuk perencanaan pembangunan.
69. 3.Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti
70. 1.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
71. 1.Optimalisasi pelayanan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-8 VISI : Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, Berdaya Saing, dan Berkeadilan Gender pada Tahun 2015 MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN masyarakat melalui peningkatan SDM aparat, efisiensi dan efektivitas birokrasi dan pemanfaatan IT.
72. 4.Meningkatnya pelayanan masyarakat
73. 1.Indeks Kepuasan Masyarakat
74. 1.Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas daerah dengan penerapan prinsip-prinsip good governance.
75. 1.Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan SDM aparat, efisiensi dan efektivitas birokrasi dan pemanfaatan IT.
76. 5.Meningkatnya 1. Opini BPK 1. Meningkatkan kualitas 1. Penguatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-9 VISI : Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, Berdaya Saing, dan Berkeadilan Gender pada Tahun 2015 MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas daerah dengan penerapan prinsip-prinsip good governance kelembagaan/ OPD sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah
77. 2.Persentase kontribusi PAD terhadap APBD
78. 1.Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja
79. 1.Penguatan kelembagaan/ OPD sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah.
80. 6.Meningkatnya kerjasama daerah
81. 1.Banyaknya kerjasama aktif 1. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan berbagai pihak
82. 1.Peningkatan intensitas dan efektifitas kerjasama lintas wilayah, perguruan tinggi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-10 VISI : Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, Berdaya Saing, dan Berkeadilan Gender pada Tahun 2015 MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN organisasi profesi dan swasta.
83. 7.Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan
84. 1.Cakupan penerbitan KTP 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas daerah dengan penerapan prinsip-prinsip good governance.
85. 1.Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan SDM aparat, efisiensi dan efektivitas birokrasi dan pemanfaatan IT.
86. 2.Meningkatkan pengelolaan pembangunan daerah Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan,
87. 1.Keterlibatan publik dalam perencanaan dan kebijakan
88. 1.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
89. 1.Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-11 VISI : Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, Berdaya Saing, dan Berkeadilan Gender pada Tahun 2015 MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN pengawasan pembangunan dan kebijakan daerah
90. 2.Keterwakilan komponen masyarakat dalam forum Musrenbang
91. 1.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
92. 1.Peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan melalui partisipasi masyarakat.
93. 3.Rasio swadaya masyarakat 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
94. 1.Peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan melalui partisipasi masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-12 VISI : Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, Berdaya Saing, dan Berkeadilan Gender pada Tahun 2015 MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
95. 4.Kasus tertangani 1. Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
96. 1.Peningkatan stabilitas daerah yang didukung dengan swakarsa masyarakat.
97. 3.Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat
98. 1.Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
99. 1.Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)
100. 1.Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
101. 1.Peningkatan stabilitas daerah yang didukung dengan swakarsa masyarakat.
102. 2.Penyelesaian kasus permasalahan hukum
103. 1.Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
104. 1.Peningkatan stabilitas daerah yang didukung dengan swakarsa masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-13 VISI : Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, Berdaya Saing, dan Berkeadilan Gender pada Tahun 2015 MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
105. 2.Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
106. 1.Persentase menurunnya jumlah konflik di masyarakat
107. 1.Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
108. 1.Peningkatan stabilitas daerah yang didukung dengan swakarsa masyarakat.
109. 3.Meningkatnya kerukunan masyarakat
110. 1.Konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)
111. 1.Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
112. 1.Peningkatan etika dan moral politik serta kedewasaan berdemokrasi melalui peningkatan wawasan kebangsaan.
113. 4.Meningkatnya penanggulangan bencana
114. 1.Masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana
115. 1.Menjadikan penanggulangan bencana sebagai bagian dari rencana dan sistem perencanaan pembangunan
116. 1.Peningkatan kapasitas penanggulang an bencana melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-14 VISI : Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, Berdaya Saing, dan Berkeadilan Gender pada Tahun 2015 MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN daerah peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, kelembagaan, dan prasarana dan sarana.
117. 2.Regulasi penanggulangan bencana
118. 1.Menjadikan penanggulangan bencana sebagai bagian dari rencana dan sistem perencanaan pembangunan daerah
119. 1.Peningkatan kapasitas penanggulang an bencana melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, kelembagaan, dan prasarana dan sarana. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-15 VISI : Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, Berdaya Saing, dan Berkeadilan Gender pada Tahun 2015 MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
120. 3.Perempuan terlatih pada daerah rawan bencana
121. 1.Menjadikan penanggulangan bencana sebagai bagian dari rencana dan sistem perencanaan pembangunan daerah
122. 1.Peningkatan kapasitas penanggulang an bencana melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, kelembagaan, dan prasarana dan sarana.
123. 4.Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran
124. 1.Menjadikan penanggulangan bencana sebagai bagian dari rencana dan sistem perencanaan pembangunan daerah
125. 1.Peningkatan kapasitas penanggulang an bencana melalui peningkatan kapasitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-16 VISI : Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, Berdaya Saing, dan Berkeadilan Gender pada Tahun 2015 MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN pemerintah daerah, masyarakat, kelembagaan, dan prasarana dan sarana.
126. 4.Mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis
127. 1.Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik
128. 1.Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilpres, Pileg,Pilgub, Pilkada, Pilkades,Pilduk
129. 1.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
130. 1.Peningkatan etika dan moral politik serta kedewasaan berdemokrasi melalui peningkatan wawasan kebangsaan.
131. 2.Persentase Ormas aktif 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
132. 1.Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-17 VISI : Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, Berdaya Saing, dan Berkeadilan Gender pada Tahun 2015 MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
133. 2.Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan nilai-nilai HAM
134. 1.Angka kejadian pelanggaran HAM
135. 1.Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
136. 1.Peningkatan etika dan moral politik serta kedewasaan berdemokrasi melalui peningkatan wawasan kebangsaan.
137. 2.Produk hukum yang terselesaikan oleh DPRD
138. 1.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
139. 1.Peningkatan etika dan moral politik serta kedewasaan berdemokrasi melalui peningkatan wawasan kebangsaan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-18 MISI II : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
140. 1.Meningkatkan kualitas hidup penduduk
141. 1.Meningkatnya kualitas pendidikan
142. 1.Angka Melek Huruf 1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang berkualitas
143. 1.Meningkat kan pelayanan pendidikan bagi masyarakat.
144. 2.Rata-rata lama sekolah 1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang berkualitas
145. 1.Meningkat kan pelayanan pendidikan bagi masyarakat
146. 3.Rata-rata APK SD, SMP, SMA/K
147. 1.Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang berkualitas
148. 1.Meningkat kan pelayanan pendidikan bagi masyarakat
149. 4.Rata-rata APM SD, SMP, SMA/K
150. 1.Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar,
151. 1.Meningkat kan pelayanan pendidikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-19 MISI II : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang berkualitas bagi masyarakat
152. 5.Kelayakan guru mengajar SD, SMP, SMA/K
153. 1.Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang berkualitas
154. 1.Meningkat kan pelayanan pendidikan bagi masyarakat
155. 6.Meningkatnya minat baca masyarakat
156. 1.Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang berkualitas
157. 1.Meningkat kan pelayanan pendidikan bagi masyarakat
158. 7.Prestasi Siswa (Akademik/non akademik)
159. 1.Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang berkualitas
160. 1.Meningkat kan pelayanan pendidikan bagi masyarakat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-20 MISI II : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
161. 2.Meningkatnya derajat kesehatan
162. 1.Angka Harapan Hidup 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat serta sistem jaminan kesehatan masyarakat
163. 1.Meningkat kan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
164. 2.Angka kematian bayi 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat serta sistem jaminan kesehatan masyarakat
165. 1.Meningkat kan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
166. 3.Angka kematian Balita 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat serta sistem jaminan kesehatan masyarakat
167. 1.Meningkat kan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
168. 4.Angka kematian ibu 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat serta sistem jaminan kesehatan masyarakat
169. 1.Meningkat kan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
170. 5.Angka kesembuhan 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan,
171. 1.Meningkat kan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-21 MISI II : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN penderita TB Paru BTA+ perilaku hidup bersih dan sehat serta sistem jaminan kesehatan masyarakat pelayanan kesehatan bagi masyarakat
172. 6.Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk
173. 1.Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat serta sistem jaminan kesehatan masyarakat
174. 1.Meningkat kan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
175. 7.Prevalensi HIV 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat serta sistem jaminan kesehatan masyarakat
176. 2.Meningkat kan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
177. 8.Persentase Balita dengan gizi buruk
178. 1.Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat serta sistem jaminan kesehatan masyarakat
179. 2.Meningkat kan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
180. 9.Persentase Balita gizi kurang 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat serta sistem jaminan kesehatan masyarakat
181. 2.Meningkat kan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
182. 10.Presentase penduduk 1. Meningkatkan kualitas 2. Meningkat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-22 MISI II : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan pelayanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat serta sistem jaminan kesehatan masyarakat kan kualitas kesejahtera an keluarga dan masyarakat
183. 11.Cakupan Pelayanan Kesehatan dasar Masyarakat Miskin
184. 1.Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat serta sistem jaminan kesehatan masyarakat
185. 2.Meningkat kan kualitas kesejahtera an keluarga dan masyarakat
186. 3.Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
187. 1.Laju pertumbuhan penduduk
188. 1.Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan peran serta masyarakat dalam kepesertaan KB mandiri
189. 1.Meningkat kan kualitas kesejahtera an keluarga dan masyarakat
190. 2.Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif
191. 1.Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan peran serta masyarakat dalam kepesertaan KB mandiri
192. 1.Meningkat kan kualitas kesejahtera an keluarga dan masyarakat
193. 3.Pasangan Usia Subur sasaran KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)
194. 1.Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan peran serta masyarakat dalam
195. 1.Meningkat kan kualitas kesejahtera an keluarga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-23 MISI II : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN kepesertaan KB mandiri dan masyarakat
196. 4.KB Pria 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan peran serta masyarakat dalam kepesertaan KB mandiri
197. 1.Meningkat kan kualitas kesejahtera an keluarga dan masyarakat
198. 5.KB Mandiri 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan peran serta masyarakat dalam kepesertaan KB mandiri
199. 1.Meningkat kan kualitas kesejahtera an keluarga dan masyarakat
200. 2.Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap PMKS
201. 1.Peran dan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi PMKS
202. 1.Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan dan pemberdayaan serta keterpaduan program pemerintah, swasta dan masyarakat
203. 1.Meningkat kan kesejahtera an dan kemandiri an PMKS.
204. 2.Sumber potensi kesejahteraan sosial (Karang Taruna dan Pekerja Sosial
205. 1.Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan dan pemberdayaan serta
206. 1.Meningkat kan kesejahtera an dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-24 MISI II : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Masyarakat) keterpaduan program pemerintah, swasta dan masyarakat kemandiri an PMKS.
207. 3.Jumlah PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial
208. 1.Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan dan pemberdayaan serta keterpaduan program pemerintah, swasta dan masyarakat
209. 1.Meningkat kan kesejahtera an dan kemandiri an PMKS.
210. 4.Cakupan Sistem jaminan dan bantuan sosial
211. 1.Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan dan pemberdayaan serta keterpaduan program pemerintah, swasta dan masyarakat
212. 1.Meningkat kan kualitas kesejahtera an keluarga dan masyarakat
213. 3.Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olah raga Meningkatnya pemberdayaan generasi muda dan olah raga
214. 1.Persentase Ormas kepemudaan yang aktif
215. 1.Meningkatkan kualitas dan kuantitas generasi muda melalui pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga
216. 1.Meningkat kan kualitas generasi muda dan olah raga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-25 MISI II : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
217. 2.Prestasi olah raga tingkat provinsi
218. 1.Meningkatkan kualitas dan kuantitas generasi muda melalui pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga
219. 1.Meningkat kan kualitas generasi muda dan olah raga
220. 4.Meningkatkan pelestarian budaya Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya
221. 1.Prestasi olah raga tingkat provinsi
222. 1.Meningkatkan kualitas dan kuantitas generasi muda melalui pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga
223. 1.Meningkat kan kualitas generasi muda dan olah raga
224. 2.Pelestarian nilai-nilai tradisi 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam melestarikan seni dan budaya.
225. 1.Meningkat kan dan melestari kan kebudaya an dalam kehidupan masyarakat.
226. 3.Pelestarian warisan dan cagar budaya
227. 1.Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam melestarikan seni dan budaya.
228. 1.Meningkat kan dan melestari kan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-26 MISI II : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
229. 4.Kelompok kesenian perempuan
230. 1.Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam melestarikan seni dan budaya.
231. 1.Meningkat kan dan melestarikan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. MISI III : Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
232. 1.Meningkatkan perekonomian daerah
233. 1.Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
234. 1.Pertumbuhan ekonomi sektor :
a.Primer 1. Meningkatkan revitalisasi pertanian yang bertitik berat agribisnis dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
1. 1.Meningkat kan produksi dan produktivi tas pertanian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
b.Sekunder 1. Meningkatkan kualitas 1. Meningkat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-27 sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah, dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja kan keamanan dan kelancaran distribusi perdagang an.
c.Tersier 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah, dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja
1. 1.Pengembang an dan pemasaran produk pariwisata
2. 2.Meningkatkan kapasitas UMKM melalui keterpaduan program, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kerjasama untuk meningkatkan daya saing
3. 2.Meningkatkan produk dan produktivitas industri UMKM berorientasi pasar
4. 2.Meningkatnya penanaman modal Pertumbuhan nilai penanaman modal
5. 1.Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah, dan modal sosial untuk
6. 1.Meningkat kan Penanaman Modal yang berwawasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-28 meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja lingkungan.
7. 2.Meningkatkan daya beli masyarakat
8. 1.Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan
9. 1.Tingkat pengangguran terbuka
10. 1.Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah, dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja
11. 1.Meningkat kan peluang dan kesempatan kerja.
12. 2.Persentase KK miskin 1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat terutama keluarga miskin dan berwawasan gender melalui keterpaduan program pemerintah, swasta dan masyarakat.
13. 1.Meningkat kan peluang dan kesempatan kerja
14. 3.Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan
15. 1.Meningkatkan pemberdayaan masyarakat terutama keluarga miskin dan berwawasan gender melalui keterpaduan program pemerintah, swasta dan masyarakat.
16. 1.Meningkat kan peluang dan kesempatan kerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-29
17. 4.PDRB perkapita (ADHB, ribu rupiah)
18. 1.Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah, dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja
19. 1.Meningkat kan peluang dan kesempatan kerja
20. 2.Meningkat kan Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan.
21. 2.Meningkatkan kapasitas UMKM melalui keterpaduan program, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kerjasama untuk meningkatkan daya saing
22. 3.Meningkatka n produk dan produktivitas industri UMKM berorientasi pasar
23. 5.Angka Gini Ratio 1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat terutama keluarga miskin dan berwawasan gender melalui keterpaduan
24. 1.Meningkat kan peluang dan kesempatan kerja. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-30 program pemerintah, swasta dan masyarakat.
25. 2.Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah, dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja
26. 2.Meningkat kan Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan
27. 3.Meningkatkan Ketahanan Pangan
28. 2.Meningkatnya ketersediaan pangan
29. 1.Ketersediaan energi perkapita
30. 1.Meningkatkan revitalisasi pertanian yang bertitik berat agribisnis dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
31. 1.Meningkat kan produksi dan produktivitas pertanian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
32. 2.Ketersediaan protein perkapita
33. 1.Meningkatkan revitalisasi pertanian yang bertitik berat agribisnis dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
34. 1.Meningkat kan produksi dan produktivitas pertanian berkelanjutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-31 MISI 4 : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
35. 1.Mewujudkan ketersediaan prasarana dan sarana publik
36. 1.Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi jalan
37. 1.Proporsi panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik
38. 1.Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber- sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat Mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana umum
39. 2.Meningkatnya prasarana dan sarana irigasi
40. 1.Luas lahan pertanian mendapatkan irigasi teknis
41. 1.Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber- sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat Mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana umum
42. 3.Meningkatnya kualitas transportasi,
43. 1.Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrill) dan
44. 1.Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui Mendorong partisipasi masyarakat dan dan berwawasan lingkungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-32 MISI 4 : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi penerangan jalan umum pada jalan kabupaten optimalisasi sumber- sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat swasta dalam peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana umum
45. 2.SKPD melaksanakan E-Gov
46. 4.Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
47. 1.Persentase kondisi prasarana dan sarana dasar permukiman baik
48. 1.Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana dasar permukiman
49. 2.Cakupan ketersediaan rumah layak huni
50. 1.Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana dasar permukiman
51. 5.Meningkatnya prasarana dan
52. 1.Kondisi prasarana dan sarana penanggulangan
53. 1.Pemeliharaan dan pembangunan prasarana Meningkatkan pengelolaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-33 MISI 4 : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN sarana dalam ranga peningkatan kemampuan penanggulangan bencana bencana baik dan sarana umum melalui optimalisasi sumber- sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat. sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan
54. 6.Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian
55. 1.Kondisi prasarana dan sarana perekonomian baik
56. 1.Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber- sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan
57. 7.Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan olah raga
58. 1.Ketersediaan prasarana dan sarana sekolah
59. 1.Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber- sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-34 MISI 4 : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
60. 2.Kelayakan prasarana dan sarana sekolah
61. 1.Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber- sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan
62. 3.Kondisi prasarana dan sarana olah raga baik
63. 1.Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber- sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan
64. 8.Meningkatnya prasarana dan sarana kesehatan
65. 1.Kondisi prasarana dan sarana kesehatan baik
66. 1.Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber- sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-35 MISI 4 : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN pembangunan
67. 9.Meningkatnya prasarana dan sarana pemerintahan
68. 1.Kondisi prasarana dan sarana pemerintahan baik
69. 1.Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber- sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan
70. 2.Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari
71. 1.Menjaga kualitas sumber daya alam
72. 1.Luas lahan kritis 1. Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-36 MISI 4 : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan
73. 2.Luas lahan rusak akibat penambangan
74. 1.Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-37 MISI 4 : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN pelaksanaan pembangunan
75. 3.Luas hutan 1. Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan
76. 4.Alih fungsi lahan pertanian 1. Peningkatan kinerja Mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-38 MISI 4 : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN penataan ruang daerah melalui penyusunan rencana detail tata ruang dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya tata ruang penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan
77. 5.Tertib pemanfaatan tanah 1. Peningkatan kinerja penataan ruang daerah melalui penyusunan rencana detail tata ruang dan meningkatkan Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-39 MISI 4 : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN pengetahuan masyarakat akan pentingnya tata ruang dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan
78. 6.Tertib administrasi pertanahan
79. 1.Peningkatan kinerja penataan ruang daerah melalui penyusunan rencana detail tata ruang dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya tata ruang Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-40 MISI 4 : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan
80. 7.RTH perkotaan 1. Peningkatan kinerja penataan ruang daerah melalui penyusunan rencana detail tata ruang dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya tata ruang Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-41 MISI 4 : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan
81. 8.Tersedianya Informasi RTRW serta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital
82. 1.Peningkatan kinerja penataan ruang daerah melalui penyusunan rencana detail tata ruang dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya tata ruang Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-42 MISI 4 : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN rencana tata ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan
83. 2.Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
84. 1.Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air
85. 1.Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan
86. 2.Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara
87. 1.Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan
88. 3.Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya
89. 1.Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui Meningkatkan pengelolaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-43 MISI 4 : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup. sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan
90. 4.Usaha yang memiliki IPAL 1. Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan
91. 5.Usaha yang memiliki dokumen lingkungan
92. 1.Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-44 MISI 4 : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN pembangunan
93. 3.Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya energi
94. 1.Energi terbarukan terbangun
95. 1.Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup Mendorong tersedianya energi listrik bagi seluruh masyarakat melalui pengembangan energi alternatif dan jaringan listrik negara
96. 2.Elektifikasi 1. Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup Mendorong tersedianya energi listrik bagi seluruh masyarakat melalui pengembangan energi alternatif dan jaringan MISI 5 : Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-45 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak
97. 1.Meningkatnya pelayanan terhadap perempuan dan anak
98. 1.Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan (100%)
99. 1.Meningkatkan peran perempuan dalam segala aspek pembangunan melalui peningkatan akses ekonomi, sosial budaya dan politik Meningkatkan kualitas perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak.
100. 2.Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (50%)
101. 1.Meningkatkan peran perempuan dalam segala aspek pembangunan melalui peningkatan akses ekonomi, sosial budaya dan politik Meningkatkan kualitas perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak.
102. 3.Lembaga PUG yang aktif 1. Meningkatkan peran perempuan dalam segala aspek pembangunan melalui peningkatan akses ekonomi, sosial budaya dan politik Meningkatkan kualitas sumberdaya perempuan dalam pembangunan.
103. 4.Pemenuhan hak-hak Anak 1. Meningkatkan peran perempuan dalam segala aspek pembangunan Meningkatkan kualitas perlindungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-46 MISI 5 : Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN melalui peningkatan akses ekonomi, sosial budaya dan politik dan pelayanan terhadap perempuan dan anak.
104. 5.Rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat pendidikan dasar, yang diukur melalui angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki
105. 1.Meningkatkan kualitas sumber daya perempuan dalam pembangunan Meningkatkan kualitas sumberdaya perempuan dalam pembangunan.
106. 6.Rasio melek huruf perempuan terhadap laki- laki usia 15-24 tahun, yang diukur melalui angka melek huruf
107. 1.Meningkatkan kualitas sumber daya perempuan dalam pembangunan Meningkatkan kualitas sumberdaya perempuan dalam pembangunan.
108. 2.Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
109. 1.Partisipasi perempuan di eksekutif Pemerintah
110. 1.Meningkatkan peran perempuan dalam segala aspek pembangunan melalui peningkatan akses ekonomi, sosial budaya dan politik Meningkatkan kualitas sumberdaya perempuan dalam pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-47 MISI 5 : Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
111. 2.Keterwakilan perempuan dalam DPRD
112. 1.Meningkatkan peran perempuan dalam segala aspek pembangunan melalui peningkatan akses ekonomi, sosial budaya dan politik Meningkatkan kualitas sumberdaya perempuan dalam pembangunan.
113. 3.Penduduk perempuan bekerja dari angkatan kerja
114. 1.Meningkatkan peran perempuan dalam segala aspek pembangunan melalui peningkatan akses ekonomi, sosial budaya dan politik Meningkatkan kualitas sumberdaya perempuan dalam pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-48 6.2.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH Arah kebijakan pembangunan wilayah mengacu pada kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031, yaitu :
a.pengintegrasian dan pengembangan pusat kegiatan di luar kawasan bencana;
b.pengelolaan kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi;
c.pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
d.pengembangan kawasan pertanian dalam rangka keamanan dan ketahanan pangan;
e.pengembangan kawasan pariwisata terintegrasi;
f.pengembangan kawasan pendidikan;
g.pengembangan industri menengah, kecil dan mikro yang ramah lingkungan;
h.pengembangan kawasan permukiman yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan;
i.pemantapan prasarana wilayah;
j.peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Sebagai tindak lanjut penetapan arah kebijakan pembangunan wilayah, maka ditetapkan kawasan strategis kabupaten, yaitu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis tersebut terdiri dari : 1) Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi, meliputi:
a.Kawasan strategis provinsi yang terdiri atas :
i.Kawasan perkotaan Kabupaten seluas kurang lebih 9.835 hektar yang berada di dalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY), yaitu Kecamatan : Godean, Gamping, Mlati, Depok, Ngemplak dan Ngaglik. ii. Kawasan koridor Yogyakarta-Piyungan-Wonosari- Rongkop-Sadeng Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-49 iii. Kawasan koridor Temon-Wates-Yogyakarta- Prambanan iv. Kawasan koridor Tempel-Parangtritis
b.Kawasan strategis kabupaten, seluas kurang lebih 4.886 (empat ribu delapan ratus delapan puluh enam) hektar berupa kawasan fungsi keamanan dan ketahanan pangan wilayah berupa kawasan pertanian tanaman pangan beririgasi di Selatan Selokan Mataram meliputi :
i.Kecamatan Moyudan; ii. Kecamatan Minggir; iii. Kecamatan Seyegan; iv. Kecamatan Godean;
v.Kecamatan Mlati;dan vi. Kecamatan Tempel 2) Kawasan strategis sosial budaya, meliputi :
a.Kawasan strategis nasional, yaitu kawasan peninggalan arkeologis berupa situs peninggalan purbakala komplek Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko yang berada di Kecamatan Prambanan;
b.Kawasan strategis provinsi berupa situs peninggalan purbakala candi meliputi
i.Kecamatan Berbah, ii. Kecamatan Kalasan iii. Kecamatan Prambanan 3) Kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu kawasan strategis provinsi berupa kawasan teknologi tinggi di wilayah Gunungapi Merapi 4) Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yang meliputi :
a.Kawasan strategis nasional berupa kawasan Taman Nasional Gunung Merapi seluas 1.728,38 hektar meliputi :
i.Kecamatan Turi; ii. Kecamatan Pakem; iii. Kecamatan Cangkringan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-50
b.Kawasan strategis kabupaten seluas kurang lebih 23.683 (dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tiga) hektar berupa kawasan resapan air meliputi:
i.Kecamatan Seyegan; ii. Kecamatan Mlati; iii. Kecamatan Ngemplak. iv. Kecamatan Ngaglik;
v.Kecamatan Sleman; vi. Kecamatan Tempel; vii. Kecamatan Turi; viii. Kecamatan Pakem; dan ix. Kecamatan Cangkringan. Rencana pengembangan kawasan dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut ini: Tabel 6.2 Rencana Pengembangan Kawasan Rencana Pengembangan Kawasan Zona Pengembangan Ketentuan Pemanfaatan Pembagian Rencana Pengembangan Kawasan Pengembangan Merupakan kawasan hutan lindung yang ditetapkan dalam TNGM, resapan air serta potensi rawan bencana Gunung Merapi. Kawasan hutan lindung, Kawasan pertanian lahan kering, Kawasan pertambangan pasir secara terbatas Kawasan permukiman pedesaan. Kepadatan penduduk diarahkan untuk rendah di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Kepadatan sedang untuk kawasan yang ditetapkan sebagai sub pusat pengembangan.  Rencana Pengembangan Kawasan Agropolitan  Merupakan kawasan lindung bagian dari TN Gunung Merapi dengan wilayah sekitarnya menjadi wilayah penyangga yang dapat menjadi kawasan budidaya terbatas.  Kawasan pengembangan produksi pertanian serta desa wisata.  Pusat Pelayanan di Desa Margorejo (Kec. Tempel) dan Pakem binangun (Kec. Pakem).  Meliputi Kec. Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan.  Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan I  Merupakan kawasan pengembangan produksi pertanian serta desa wisata.  Pusat pelayanan di Desa Triharjo (Kec. Sleman) dan kawasan perdagangan serta jasa di sepanjang jalan arteri primer.  Meliputi Desa Caturharjo, Triharjo, Trimulyo, Donoharjo dan Pandowoharjo (Kec. Sleman). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-51 Rencana Pengembangan Kawasan Zona Pengembangan Ketentuan Pemanfaatan Pembagian Rencana Pengembangan  Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan II  Kawasan pengembangan produksi pertanian serta desa wisata.  Pusat pelayanan di Desa Sardonoharjo dan kawasan perdagangan di sepanjang jalan kolektor primer.  Meliputi Desa Sardonoharjo, Sukoharjo (Kec. Ngaglik), Umbulmartani, Widodomartani, Bimomartani dan Sindumartani (Kec. Ngemplak). Kawasan Pengembangan Kec. Prambanan, Kalasan, Berbah Bagian barat berbatasan dengan Kawasan APY Karakteristik Khusus: Banyak ditemukan situs peninggalan arkeologis terutama candi-candi. Kawasan lindung cagar budaya serta wisata budaya minat khusus. Kawasan permukiman pedesaan. Kepadatan penduduk diarahkan untuk rendah di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung serta kawasan perdesaan. Kepadatan sedang untuk kawasan yang ditetapkan sebagai sub pusat pengembangan.  Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Sosial Budaya (candi):  Kegiatan dominan perlindungan untuk Kompleks Candi Prambanan yang merupakan Kawasan Strategis Sosio Kultural sebagai kebanggaan nasional.  Kawasan pengembangan pertanian.  Pusat pelayanan di Desa Bokoharjo (Kec. Prambanan) dan kawasan perdagangan di sepanjang jalan arteri primer.  Meliputi Desa Tamanmartani (Kec. Kalasan), Bokoharjo, Sambirejo, Madurejo, Sumberharjo, Wukirharjo, Gayamharjo (Kec. Prambanan). Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan III Pusat pelayanan di Desa Purwomartani (Kec. Kalasan) dan kawasan perdagangan di sepanjang jalan arteri primer. Meliputi Desa Selomartani, Purwomartani, Tirtomartani (Kec. Kalasan), Kalitirto, Sendangtirto, Tegaltirto dan Jogotirto (Kec. Berbah) Kawasan Pengembangan Kec. Depok, beberapa bagian Kec. Gamping, Godean, Mlati,Ngalik dan Ngemplak. Karakteristik Khusus: Merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang berkembang sebagai kawasan budidaya dan pusat berbagai kegiatan. Kawasan permukiman perkotaan. Kepadatan penduduk diarahkan untuk tinggi.  Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Yogyakarta:  Pusat pelayanan perdagangan  Fasilitas pendidikan tinggi  Bandara sebagai bandara PP dan kawasan strategis hankam  Terminal tipe A  Meliputi Desa Caturtunggal, Maguwoharjo dan Condongcatur (Kec. Depok), Desa Banyuraden, Ambarketawang, Trihanggo dan Nogotirto (Kec. Gamping), Desa Sidoarum (Kec. Godean), Desa Sinduadi dan Sendangadi (Kec. Mlati), Desa Minomartani, Sinduharjo dan Sariharjo (Kec. Ngaglik), Desa Wedomartani (Kec. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-52 Rencana Pengembangan Kawasan Zona Pengembangan Ketentuan Pemanfaatan Pembagian Rencana Pengembangan Ngemplak). Kawasan Pengembangan Kec. Moyudan, Minggir, Seyegan, beberapa bagian Kec. Mlati dan Godean Bagian timur berbatasan dengan Kawasan APY Karakteristik Khusus Kawasan pertanian dan industri terutama IKRT. Kawasan pertanian dengan desa wisata untuk mendukung budidaya pertanian yang lebih berdayaguna. Kawasan peruntukan industri terutama IKRT. Kawasan permukiman pedesaan. Kepadatan penduduk diarahkan untuk rendah di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Kepadatan sedang untuk kawasan yang ditetapkan sebagai sub pusat pengembangan.  Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan IV:  Pusat pelayanan di Desa Sidoagung dan kawasan perdagangan di sepanjang jalan arteri primer.  Kawasan pengembangan produksi pertanian serta desa wisata.  Meliputi Desa Balecatur, Margoluwih (Kec. Seyegan), Sumberadi, Tlogoadi, Tirtoadi (Kec. Mlati), Desa Sidolahur, Sidoagung, Sidokarto, Sumbersari, Sidomulyo, Sidomoyo dan Balecatur (Kec. Gamping).  Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Pertanian (Sawah Abadi):  Pusat pelayanan di Desa Sumberagung dan kawasan perdagangan di sepanjang jalan arteri primer.  Kawasan pengembangan produksi pertanian serta desa wisata.  Meliputi Desa Margoagung, Margomulyo, Margokaton, Margoadi (Kec. Seyegan), Desa Sendangsari, Sendangagung, Sendangrejo, Sidorejo, Sendangmulyo (Kec. Minggir), Desa Sumberarum, Sumberagung, Sumber Rahayu (Kec. Moyudan). Desa Sidorejo (Kec. Godean). Sumber: Diolah dari Kabupaten Sleman dalam Angka 2009, RTRW DIY 2009-2028 dan sumber lainnya 6.2.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SLEMAN DALAM PARADIGMA “AMONG TANI DAGANG LAYAR” Dalam paradigma Among Tani Dagang Layar, Kabupaten Sleman memiliki posisi sebagai bagian belakang DIY yang berperan menjaga keberlanjutan sistem budaya dan kelestarian lingkungan. Sebagai kawasan di belakang, Kabupaten Sleman memiliki potensi untuk dikembangkan terutama potensi wisata, perdagangan dan jasa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-53 Konsep pengembangan untuk mendukung paradigma ini adalah Kebijakan Pengembangan wilayah dan Kebijakan Pengembangan perekonomian. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-54 Kedudukan Kabupaten Sleman Sebagai Halaman Belakang Wilayah DIY Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-55 A. Kebijakan Pengembangan Wilayah Pengembangan wilayah Kabupaten Sleman secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) strategi, yaitu :
1. 1.Wilayah untuk konservasi/dijaga Kabupaten Sleman berperan sebagai wilayah bagian belakang, untuk menjaga fungsi wilayah DIY secara keseluruhan, antara lain sebagai :
a.Kawasan lindung daerah bawahan
b.Kawasan lindung Merapi
c.Kawasan lumbung pangan
d.Kawasan peninggalan budaya
1. 2.Wilayah untuk dikembangkan Pengembangan wilayah difokuskan pada area desa wisata, kawasan perkotaan Yogyakarta, dan koridor-koridor tertentu Kabupaten Sleman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-56 Kawasan Pertanian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-57 B. Kebijakan Pengembangan Perekonomian Konsep pengembangan perekonomian Kabupaten Sleman difokuskan pada kegiatan sebagai berikut :
2. 1.Perluasan Lahan Pertanian, dengan strategi :
a.Optimalisasi Lahan Pertanian Perkotaan
b.Plotting Minapolitan
c.Penerapan Insentif dan disinsentif
d.Jaminan keberlanjutan aktivitas pertanian melalui Agricultural land banking
1. 2.Optimalisasi Wisata Potensi wisata amat beragam, mulai dari desa wisata, wisata pendidikan, wisata pendidikan kebencanaan, wisata cagar budaya, dan masih banyak potensi wisata lainnya. Strategi optimalisasi wisata ditempuh dengan kegiatan sebagai berikut :
a.Pengembangan fasilitas desa wisata - Perluasan pemasaran desa wisata
b.Wisata pendidikan bencana - Laboratorium Gunungapi Merapi - Laboratorium Gempa
c.Wisata cagar budaya
1. 3.Pengembangan feeder pada koridor tertentu Pengembangan feeder ini ditujukan sebagai salah satu persiapan pengalihan bandar udara ke wilayah kabupaten Kulon Progo. Strategi yang ditempuh melalui kegiatan : - Pengembangan pusat oleh-oleh - Pengembangan informasi wisata - Pengembangan sistem transportasi terpadu
2. 4.Pengembangan kawasan terpadu Kawasan terpadu di Kabupaten Sleman direncanakan terletak di 2 lokasi, yaitu :
a.Kawasan Terpadu Babarsari/Seturan, Caturtunggal, Depok; Kegiatan dalam kawasan ini merupakan kombinasi antara kegiatan pendidikan, perdagangan dan jasa, serta pemukiman dengan strategi 1) Pengembangan pusat-pusat kegiatan 2) Rekayasa lalu lintas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-58 3) Pedestrian walk 4) Pengembangan transportasi massal dalam kawasan
b.Kawasan Terpadu Maguwoharjo Kegiatan dalam kawasan merupakan kombinasi antara kegiatan wisata, budaya, olahraga, dan Ruang Terbuka Hijau dengan strategi : 1) Penatan kawasan embung 2) Pengembangan wisata terpadu 3) Pengembangan sarana olahraga 4) Penataan Permukiman 5) Pengembangan kawasan budaya 6) Pengembangan RTH Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-59 Rencana Sistem Perkotaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-60 Kawasan Budidaya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VI-61 Sistem Jaringan Transportasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VII-1 Pada tahun 2011 pembangunan diarahkan pada pemulihan paska bencana alam gunung Merapi pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan memantapkan pencapaian aspek pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 2012 pembangunan masih tetap diarahkan pada pemulihan paska bencana alam gunung Merapi dan bencana lainnya pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan dengan menjaga dan memantapkan pencapaian pada aspek pendidikan, kesehatan dan ketersediaan infrastruktur. Pada tahun 2013 pembangunan diarahkan pada penanggulangan kemiskinan yang didukung oleh penguatan ekonomi masyarakat melalui fasilitasi dan pelayanan yang lebih optimal dari birokrasi pemerintahan serta mempertahankan pencapaian di bidang pendidikan dan kesehatan dan ketersediaan infrastruktur. Pada tahun 2014 pembangunan diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat yang didukung oleh peningkatan infrastruktur wilayah yang lebih memadai dan keadaan sosial dan keamanan yang kondusif. Pada tahun 2015 pembangunan diarahkan pada pemantapan ekonomi yang didukung oleh pemantapan bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VII-2 7.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Pendidikan 7.1.1. Kebijakan Umum
a.Mempertahankan Wajar 9 tahun dan melaksanakan Wajar 12 tahun;
b.Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan;
c.Mengembangkan kurikulum yang berwawasan mutu;
d.Meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan;
e.Mewujudkan iklim belajar yang lebih kompetitif berdasar pada potensi akademis dan budi pekerti;
f.Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
g.Meningkatkan aksesibilitas layanan PAUD. 7.1.2. Program Pembangunan
a.Program Pendidikan Anak Usia Dini;
b.Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
c.Program Pendidikan Menengah;
d.Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal;
e.Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
f.Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; dan
g.Program Pengembangan Kreativitas Siswa dan Guru. 7.2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kesehatan 7.2.1. Kebijakan Umum
a.Meningkatkan manajemen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau;
b.Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
c.Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat;
d.Optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit; dan
e.Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kesehatan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VII-3
f.Memantapkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kesehatan 7.2.2. Kebijakan Umum
a.Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
b.Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
c.Program Pengawasan Obat dan Makanan;
d.Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat;
e.Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
f.Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
g.Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
h.Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
i.Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
j.Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan prasarana dan sarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya;
k.Program pengadaan, peningkatan prasarana dan sarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- paru/rumah sakit mata;
l.Program pemeliharaan prasarana dan sarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;
m.Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan;
n.Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita;
o.Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia;
p.Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan; dan
q.Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. 7.3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Pekerjaan Umum 7.3.1. Kebijakan Umum
a.Menjaga dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, sesuai perkembangan wilayah dan tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat;
b.Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana irigasi dengan melibatkan peran serta masyarakat; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VII-4
c.Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penanggulangan bencana alam melalui peran serta masyarakat untuk mengurangi resiko bencana; dan
d.Meningkatkan prasarana dan sarana pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. 7.3.2. Program Pembangunan
a.Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
b.Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;
c.Program pembangunan turap/talud/bronjong;
d.Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
e.Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong;
f.Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan;
g.Program peningkatan prasarana dan sarana kebinamargaan;
h.Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
i.Program penyediaan dan pengolahan air baku;
j.Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya;
k.Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;
l.Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
m.Program pembangunan infrastruktur perdesaaan; dan
n.Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah. 7.4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Perumahan 7.4.1. Kebijakan Umum
a.Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman melalui peran serta masyarakat;
b.Meningkatkan upaya rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin; dan
c.Menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 7.4.2. Program Pembangunan
a.Program Pengembangan Perumahan;
b.Program Lingkungan Sehat Perumahan; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VII-5
c.Program Pemberdayaan komunitas Perumahan;
d.Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial;
e.Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran; dan
f.Program pengelolaan areal pemakaman. 7.5. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Penataan Ruang 7.5.1. Kebijakan Umum
a.Meningkatkan cakupan dan kualitas perencanaan tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat;
b.Meningkatkan pengendalian tata ruang dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan; 7.5.2. Program Pembangunan
a.Program Perencanaan Tata Ruang;
b.Program Pemanfaatan Ruang; dan
c.Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 7.6. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 7.6.1. Kebijakan Umum
a.Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui peningkatan partisipasi masyarakat;
b.Meningkatkan fungsi dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan; dan
c.Mengoptimalkan pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk perencanaan pembangunan. 7.6.2. Program Pembangunan
a.Program Pengembangan data/informasi;
b.Program Kerjasama Pembangunan;
c.Program Pengembangan Wilayah Perbatasan;
d.Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
e.Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;
f.Program perencanaan pembangunan daerah;
g.Program perencanaan pembangunan ekonomi; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VII-6
h.Program perencanaan sosial budaya;
i.Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam; dan
j.Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana. 7.7. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Perhubungan 7.7.1. Kebijakan Umum
a.Menjaga dan meningkatkan prasarana dan sarana perhubungan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta
b.Meningkatkan tertib berlalu lintas untuk mengurangi tingkat kecelakaan. 7.7.2. Program Pembangunan
a.Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
b.Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
c.Program peningkatan pelayanan angkutan;
d.Program Pembangunan Prasarana dan sarana Perhubungan;
e.Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas; dan
f.Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. 7.8. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Lingkungan Hidup 7.8.1. Kebijakan Umum
a.Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan melalui peran serta masyarakat;
b.Menjaga kuantitas dan kualitas sumberdaya alam secara berkelanjutan melalui rehabilitasi, konservasi dan peran serta masyarakat; dan
c.Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan. 7.8.2. Program Pembangunan
a.Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VII-7
b.Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
c.Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
d.Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam;
e.Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
f.Program Peningkatan Pengendalian Polusi; dan
g.Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). 7.9. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Pertanahan 7.9.1. Kebijakan Umum
a.Meningkatkan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang;
b.Meningkatkan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian; dan
c.Meningkatkan tertib administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum. 7.9.2. Program Pembangunan
a.Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
b.Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan; dan
c.Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan. 7.10. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil 7.10.1. Kebijakan Umum
a.Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan; dan
b.Meningkatkan kualitas pengelolaan dokumen, data dan informasi kependudukan. 7.10.2. Program Pembangunan Program Penataan Administrasi Kependudukan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VII-8 7.11. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7.11.1. Kebijakan Umum
a.Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan gender; dan
b.Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak. 7.11.2. Program Pembangunan
a.Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan;
b.Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
c.Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; dan
d.Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan. 7.12. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 7.12.1. Kebijakan Umum
a.Mengendalikan pertumbuhan penduduk untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas;
b.Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera; dan
c.Meningkatkan jaringan pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana. 7.12.2. Program Pembangunan
a.Program Keluarga Berencana;
b.Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
c.Program pelayanan kontrasepsi;
d.Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri;
e.Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat;
f.Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VII-9
g.Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS;
h.Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga; dan
i.Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu- PADU. 7.13. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Sosial 7.13.1. Kebijakan Umum
a.Meningkatkan kemandirian keluarga miskin melalui pemberdayaan;
b.Meningkatkan pembinaan kerukunan kehidupan beragama;
c.Meningkatkan pembinaan PMKS melalui pemberdayaan dan peran aktif masyarakat; dan
d.Meningkatkan pencegahan penyalahgunaan napza melalui kesadaran dan partisipasi masyarakat. 7.13.2. Program Pembangunan
a.Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
b.Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
c.Program pembinaan anak terlantar;
d.Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma;
e.Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo;
f.Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya);
g.Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; dan
h.Program Penanggulangan Kemiskinan. 7.14. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Tenaga Kerja 7.14.1. Kebijakan Umum
a.Meningkatkan kesempatan kerja dengan menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui peran serta masyarakat dan swasta; dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VII-10
b.Meningkatkan daya saing, perlindungan tenaga kerja dan keserasian hubungan industrial. 7.14.2. Program Pembangunan
a.Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
b.Program Peningkatan Kesempatan Kerja; dan
c.Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. 7.15. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 7.15.1. Kebijakan Umum
a.Meningkatkan akses modal, kualitas SDM, kelembagaan koperasi dan kesejahteraan anggota; dan
b.Mengembangkan UMKM melalui peningkatan manajemen usaha, akses modal, inovasi produk, kualitas hasil produk, dan pemasaran hasil produk UMKM. 7.15.2. Program Pembangunan
a.Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif;
b.Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
c.Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; dan
d.Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. 7.16. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Penanaman Modal Daerah 7.16.1. Kebijakan Umum
a.Meningkatkan minat investasi melalui promosi;
b.Optimalisasi sistem dan prosedur pelayanan perizinan investasi; dan
c.Meningkatkan jejaring investasi di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional. 7.16.2. Program Pembangunan
a.Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VII-11
b.Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; dan
c.Program Penyiapan potensi sumberdaya, prasarana dan sarana daerah. 7.17. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kebudayaan 7.17.1. Kebijakan Umum
a.Mengembangkan dan melestarikan nilai–nilai budaya dan nilai-nilai tradisional;
b.Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya; dan
c.Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian budaya dan nilai-nilai tradisional. 7.17.2. Program Pembangunan
a.Program Pengembangan Nilai Budaya;
b.Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; dan
c.Program Pengelolaan Keragaman Budaya. 7.18. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga 7.18.1. Kebijakan Umum
a.Mengembangkan potensi generasi muda melalui peningkatan kesempatan pendidikan, ketrampilan, dan kewirausahaan;
b.Meningkatkan wawasan kebangsaan dan budi pekerti bagi generasi muda; dan
c.Meningkatkan prestasi dan prasarana dan sarana olah raga melalui peran serta masyarakat dan swasta. 7.18.2. Program Pembangunan
a.Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;
b.Program peningkatan peran serta kepemudaan;
c.Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;
d.Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba;
e.Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga;
f.Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VII-12
g.Program Peningkatan Prasarana dan sarana Olahraga. 7.19. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 7.19.1. Kebijakan Umum
a.Mendukung stabilitas daerah melalui peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban;
b.Meningkatkan etika dalam kehidupan berbangsa sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila;
c.Meningkatkan semangat nasionalisme bagi aparat dan masyarakat; dan
d.Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. 7.19.2. Program Pembangunan
a.Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
b.Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
c.Program pengembangan wawasan kebangsaan;
d.Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
e.Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
f.Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT);
g.Program pendidikan politik masyarakat; dan
h.Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam. 7.20. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 7.20.1. Kebijakan Umum
a.Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah;
b.Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VII-13
c.Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan;
d.Meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah;
e.Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
f.Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum bagi aparat dan masyarakat; dan
g.Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah desa. 7.20.2. Program Pembangunan
a.Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;
b.Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah;
c.Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
d.Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota;
e.Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
f.Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
g.Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
h.Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan;
i.Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
j.Program peningkatan kerjasama natar pemerintah daerah;
k.Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
l.Program Pendidikan Kedinasan;
m.Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
n.Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
o.Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
p.Program Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik;
q.Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
r.Program Peningkatan Administrasi pemerintahan; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VII-14
s.Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Iptek;
t.Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum;
u.Program Penegakan Hukum; dan
v.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. 7.21. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Ketahanan Pangan 7.21.1. Kebijakan Umum Meningkatkan ketersediaan pangan, kelancaran distribusi pangan dan mengoptimalkan sistem pengamanan pangan. 7.21.2. Program Pembangunan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan. 7.22. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa 7.22.1. Kebijakan Umum
a.Meningkatkan penguatan kelembagaan masyarakat desa;
b.Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan; dan
c.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 7.22.2. Program Pembangunan
a.Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
b.Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;
c.Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
d.Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; dan
e.Program peningkatan peran perempuan di perdesaan. 7.23. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Statistik 7.23.1. Kebijakan Umum Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi untuk mendukung pembangunan. 7.23.2. Program Pembangunan Program pengembangan data/informasi/statistik daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VII-15 7.24. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Kearsipan 7.24.1. Kebijakan Umum
a.Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip; dan
b.Meningkatkan kesadaran birokrasi dalam pengelolaan arsip. 7.24.2. Program Pembangunan
a.Program perbaikan sistem administrasi kearsipan;
b.Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;
c.Program pemeliharaan rutin/berkala prasarana dan sarana kerasipan; dan
d.Program peningkatan kualitas pelayanan informasi. 7.25. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika 7.25.1. Kebijakan Umum
a.Meningkatkan aksesibilitas data dan informasi bagi seluruh instansi dan masyarakat; dan
b.Mengembangkan e-Gov untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan dan pembangunan. 7.25.2. Program Pembangunan
a.Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
b.Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi;
c.Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi; dan
d.Program kerjasama informsi dan media massa. 7.26. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Perpustakaan 7.26.1. Kebijakan Umum Meningkatkan prasarana dan sarana perpustakaan dan minat baca masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VII-16 7.26.2. Program Pembangunan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. 7.27. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Pertanian 7.27.1. Kebijakan Umum
a.Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan, ternak, dan perkebunan;
b.Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan inovasi petani tanaman pangan, ternak, dan perkebunan; dan
c.Meningkatkan kualitas budi daya, pengelolaan pasca panen dan pengembangan jaringan pemasaran hasil pertanian. 7.27.2. Program Pembangunan
a.Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
b.Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan;
c.Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan;
d.Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
e.Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan;
f.Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
g.Program peningkatan produksi hasil peternakan;
h.Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan; dan
i.Program peningkatan penerapan teknologi petemakan. 7.28. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Kehutanan 7.28.1. Kebijakan Umum
a.Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kelompok tani hutan; dan
b.Meningkatkan fungsi hutan sebagai wilayah penyangga air (catchment area). 7.28.2. Program Pembangunan
a.Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;
b.Program rehabilitasi hutan dan lahan; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VII-17
c.Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan; dan
d.Program perencanaan dan pengembangan hutan. 7.29. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral 7.29.1. Kebijakan Umum
a.Meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumberdaya mineral dengan peran serta masyarakat;
b.Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Mineral dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan;
c.Meningkatkan cakupan pelayanan energi; dan
d.Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan 7.29.2. Program Pembangunan
a.Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan;
b.Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan;
c.Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan; dan
d.Program Pengembangan Energi Terbarukan. 7.30. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Pariwisata 7.30.1. Kebijakan Umum
a.Meningkatkan daya tarik dan daya saing pariwisata; dan
b.Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui promosi pariwisata.
c.Meningkatkan prasarana dan sarana obyek wisata dengan memperhatikan kearifan lokal 7.30.2. Program Pembangunan
a.Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
b.Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
c.Program Pengembangan Kemitraan. 7.31. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 7.31.1. Kebijakan Umum
a.Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani ikan; dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VII-18
b.Meningkatkan produksi dan pemasaran hasil-hasil perikanan. 7.31.2. Program Pembangunan
a.Program pengembangan budidaya perikanan;
b.Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan;
c.Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan; dan
d.Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar. 7.32. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Perdagangan 7.32.1. Kebijakan Umum
a.Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pasar tradisional;
b.Meningkatkan perlindungan konsumen;
c.Meningkatkan perlindungan terhadap pedagang tradisional; dan
d.Mengembangkan manajemen usaha perdagangan dan pengendalian distribusi. 7.32.2. Program Pembangunan
a.Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan;
b.Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
c.Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri;
d.Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;
e.Program Pembangunan Prasarana dan sarana Ekonomi; dan
f.Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar. 7.33. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Perindustrian 7.33.1. Kebijakan Umum 1) Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam usaha industri; dan 2) Meningkatkan akses permodalan bagi usaha industri mikro dan kecil serta perluasan jaringan pemasaran. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VII-19 7.33.2. Program Pembangunan
a.Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;
b.Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
c.Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; dan
d.Program pengembangan sentra-sentra industri potensial. 7.34. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Pilihan Transmigrasi 7.34.1. Kebijakan Umum Meningkatkan ketrampilan, kerjasama dan fasilitasi calon transmigran. 7.34.2. Program Pembangunan Program Transmigrasi Regional. Kondisi Awal Kondisi Akhir 2011 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Meningkatnya kualitas SDM aparat
1. 1.Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja
2. 1.Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan SDM aparat, efisiensi dan efektivitas birokrasi dan pemanfaatan IT.
3. 1.Persentase peningkatan jumlah pegawai berpendidikan S2 0,25% 0,33% Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan INSPEKTORAT KABUPATEN
4. 2.Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas daerah dengan penerapan prinsip-prinsip good governance . Program Pendidikan Kedinasan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5. 1.Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas daerah dengan penerapan prinsip-prinsip good governance .
6. 1.Penguatan kelembagaan/OPD sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah
7. 2.Kasus pelanggaran disiplin PNS 0,26% 0,26% Program Pendidikan Kedinasan DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
8. 1.Melakukan evaluasi dan penataan ulang organisasi perangkat daerah sesuai dengan tuntutan kebutuhan daerah dan peraturan perundangan yang ada.
9. 1.Penguatan kelembagaan/OPD sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah
10. 3.Persentase penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi 70% 90% Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur SEKRETARIAT DAERAH Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur DINAS PASAR Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur KANTOR PELAYANAN PERIZINAN NO Tabel 7.1 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN VISI : Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, Berdaya Saing, dan Berkeadilan Gender pada Tahun 2015 MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat Urusan/ Program SKPD Penanggung Jawab*) SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR SASARAN Capaian Kinerja VII - 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur KANTOR ARSIP DAERAH Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur DINAS KESEHATAN Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL VII - 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur KANTOR LINGKUNGAN HIDUP Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur DINAS KEPENDUDUKA N DAN CATATAN SIPIL Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAA N MASYARAKAT Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN DAN PENYERTAAN MODAL Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur KANTOR KESATUAN BANGSA VII - 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur INSPEKTORAT KABUPATEN Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur KANTOR PELAYANAN PERIZINAN Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur DINAS PASAR Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur KECAMATAN MOYUDAN VII - 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur KECAMATAN MINGGIR Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur KECAMATAN GODEAN Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur KECAMATAN GAMPING Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur KECAMATAN MLATI Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur KECAMATAN DEPOK Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur KECAMATAN BERBAH Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur KECAMATAN KALASAN Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur KECAMATAN NGAGLIK Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur KECAMATAN SLEMAN Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur DINAS PENDAPATAN DAERAH VII - 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur KECAMATAN PAKEM Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur KECAMATAN SEYEGAN Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur KECAMATAN PRAMBANAN Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur KECAMATAN NGEMPLAK Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur KECAMATAN TURI Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur KECAMATAN CANGKRINGAN Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur KECAMATAN TEMPEL Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur DINAS PENDAPATAN DAERAH Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur DINAS KESEHATAN
11. 2.Meningkatnya efektifitas dan efisiensi birokrasi
12. 1.Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas daerah dengan penerapan prinsip-prinsip good governance .
13. 1.Penguatan kelembagaan/OPD sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah.
14. 1.Tingkat capaian kinerja daerah 90% 90% Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan DINAS KESEHATAN VII - 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9
15. 2.Meningkatkan kualitas kerjasama dengan berbagai pihak Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
16. 1.Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas daerah dengan penerapan prinsip-prinsip good governance
17. 1.Penguatan kelembagaan/OPD sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah.
18. 2.Persentase SKPD yang memiliki SOP 45% 100% Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan SEKRETARIAT DAERAH
19. 1.Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas daerah dengan penerapan prinsip-prinsip good governance
20. 1.Penguatan kelembagaan/OPD sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah.
21. 3.SKPD yang telah menerapkan SKPB kategori baik 55% 62,5% Program pengembangan kualitas kebijakan publik KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN DAN PENYERTAAN MODAL Program pengembangan kualitas kebijakan publik SEKRETARIAT DAERAH Program pengembangan kualitas kebijakan publik SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Program peningkatan administrasi pemerintahan KECAMATAN MLATI Program peningkatan administrasi pemerintahan KECAMATAN MINGGIR Program peningkatan administrasi pemerintahan SEKRETARIAT DAERAH Program peningkatan administrasi pemerintahan KECAMATAN CANGKRINGAN Program peningkatan administrasi pemerintahan KECAMATAN SEYEGAN VII - 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan administrasi pemerintahan KECAMATAN MOYUDAN Program peningkatan administrasi pemerintahan KECAMATAN GODEAN Program peningkatan administrasi pemerintahan KECAMATAN GAMPING Program peningkatan administrasi pemerintahan KECAMATAN PRAMBANAN Program peningkatan administrasi pemerintahan KECAMATAN SLEMAN Program peningkatan administrasi pemerintahan KECAMATAN TEMPEL Program peningkatan administrasi pemerintahan KECAMATAN TURI Program peningkatan administrasi pemerintahan KECAMATAN PAKEM Program peningkatan administrasi pemerintahan KECAMATAN DEPOK Program peningkatan administrasi pemerintahan KECAMATAN KALASAN Program peningkatan administrasi pemerintahan KECAMATAN NGEMPLAK VII - 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan administrasi pemerintahan KECAMATAN BERBAH Program peningkatan administrasi pemerintahan KECAMATAN NGAGLIK Program perbaikan sistem administrasi kearsipan KECAMATAN TURI Program perbaikan sistem administrasi kearsipan KANTOR ARSIP DAERAH Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah SEKRETARIAT DAERAH Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah KANTOR ARSIP DAERAH Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan SEKRETARIAT DAERAH Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan KANTOR ARSIP DAERAH VII - 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9
22. 3.Meningkatnya transparansi
23. 1.Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi
24. 1.Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan SDM aparat, efisiensi dan efektivitas birokrasi dan pemanfaatan IT
25. 1.Penyediaan informasi publik 9 10 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi SEKRETARIAT DAERAH
26. 1.Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi
27. 1.Mendorong tersedianya data dan informasi yang memadai untuk perencanaan pembangunan.
28. 2.Jenis Informasi yang disajikan 3 3 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi KANTOR ARSIP DAERAH
29. 1.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
30. 1.Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan SDM aparat, efisiensi dan efektivitas birokrasi dan pemanfaatan IT.
31. 3.Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti 60 100 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa DINAS KESEHATAN Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa SEKRETARIAT DAERAH Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa DINAS PASAR VII - 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAA N MASYARAKAT Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa KANTOR PELAYANAN PERIZINAN Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA VII - 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program kerjasama informasi dan media massa SEKRETARIAT DAERAH Program kerjasama informasi dan media massa SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Program kerjasama informasi dan media massa KANTOR PELAYANAN PERIZINAN Program pengembangan data/informasi/sta tistik daerah BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program pengembangan data/informasi/sta tistik daerah BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAA N MASYARAKAT Program pengembangan data/informasi/sta tistik daerah DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI Program pengembangan data/informasi/sta tistik daerah DINAS PASAR Program pengembangan data/informasi/sta tistik daerah KECAMATAN MOYUDAN Program pengembangan data/informasi/sta tistik daerah KECAMATAN SEYEGAN Program pengembangan data/informasi/sta tistik daerah KECAMATAN GODEAN VII - 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program pengembangan data/informasi/sta tistik daerah KECAMATAN GAMPING Program pengembangan data/informasi/sta tistik daerah KECAMATAN MLATI Program pengembangan data/informasi/sta tistik daerah KECAMATAN DEPOK Program pengembangan data/informasi/sta tistik daerah KECAMATAN BERBAH Program pengembangan data/informasi/sta tistik daerah KECAMATAN PRAMBANAN Program pengembangan data/informasi/sta tistik daerah KECAMATAN NGEMPLAK Program pengembangan data/informasi/sta tistik daerah KECAMATAN NGAGLIK Program pengembangan data/informasi/sta tistik daerah KECAMATAN SLEMAN Program pengembangan data/informasi/sta tistik daerah KECAMATAN TEMPEL Program pengembangan data/informasi/sta tistik daerah KECAMATAN TURI Program pengembangan data/informasi/sta tistik daerah KECAMATAN PAKEM VII - 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program pengembangan data/informasi/sta tistik daerah KECAMATAN KALASAN Program pengembangan data/informasi/sta tistik daerah DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Program pengembangan data/informasi/sta tistik daerah KECAMATAN MINGGIR Program pengembangan data/informasi/sta tistik daerah BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH Program pengembangan data/informasi/sta tistik daerah DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL Program pengembangan data/informasi/sta tistik daerah SEKRETARIAT DAERAH Program pengembangan data/informasi/sta tistik daerah KECAMATAN CANGKRINGAN Program pengembangan data/informasi/sta tistik daerah BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi SEKRETARIAT DAERAH
32. 4.Meningkatnya pelayanan masyarakat
33. 1.Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas daerah dengan penerapan prinsip-prinsip good governance .
34. 1.Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan SDM aparat, efisiensi dan efektivitas birokrasi dan pemanfaatan IT.
35. 1.Indeks Kepuasan Masyarakat 75 79 Program peningkatan kualitas pelayanan publik KECAMATAN MINGGIR VII - 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan kualitas pelayanan publik RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN Program peningkatan kualitas pelayanan publik DINAS KEPENDUDUKA N DAN CATATAN SIPIL Program peningkatan kualitas pelayanan publik BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAA N MASYARAKAT Program peningkatan kualitas pelayanan publik KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN DAN PENYERTAAN MODAL Program peningkatan kualitas pelayanan publik SEKRETARIAT DAERAH Program peningkatan kualitas pelayanan publik SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Program peningkatan kualitas pelayanan publik BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Program peningkatan kualitas pelayanan publik DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN VII - 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan kualitas pelayanan publik KECAMATAN DEPOK Program peningkatan kualitas pelayanan publik DINAS KESEHATAN Program peningkatan kualitas pelayanan publik BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program peningkatan kualitas pelayanan publik DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI Program peningkatan kualitas pelayanan publik SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program peningkatan kualitas pelayanan publik DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program peningkatan kualitas pelayanan publik DINAS PASAR Program peningkatan kualitas pelayanan publik KANTOR PELAYANAN PERIZINAN Program peningkatan kualitas pelayanan publik KECAMATAN MOYUDAN VII - 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan kualitas pelayanan publik KECAMATAN SEYEGAN Program peningkatan kualitas pelayanan publik KECAMATAN GODEAN Program peningkatan kualitas pelayanan publik KECAMATAN GAMPING Program peningkatan kualitas pelayanan publik KECAMATAN MLATI Program peningkatan kualitas pelayanan publik KECAMATAN BERBAH Program peningkatan kualitas pelayanan publik KECAMATAN PRAMBANAN Program peningkatan kualitas pelayanan publik KECAMATAN KALASAN Program peningkatan kualitas pelayanan publik KECAMATAN NGEMPLAK Program peningkatan kualitas pelayanan publik KECAMATAN NGAGLIK VII - 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan kualitas pelayanan publik KECAMATAN SLEMAN Program peningkatan kualitas pelayanan publik KECAMATAN TEMPEL Program peningkatan kualitas pelayanan publik KECAMATAN TURI Program peningkatan kualitas pelayanan publik KECAMATAN PAKEM Program peningkatan kualitas pelayanan publik KECAMATAN CANGKRINGAN Program peningkatan kualitas pelayanan publik SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DINAS KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN VII - 37 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KANTOR LINGKUNGAN HIDUP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DINAS KEPENDUDUKA N DAN CATATAN SIPIL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAA N MASYARAKAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI VII - 38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN DAN PENYERTAAN MODAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KANTOR KESATUAN BANGSA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran INSPEKTORAT KABUPATEN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DINAS PASAR VII - 39 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KANTOR PELAYANAN PERIZINAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KECAMATAN MOYUDAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KECAMATAN MINGGIR Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KECAMATAN SEYEGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KECAMATAN GODEAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KECAMATAN GAMPING Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KECAMATAN MLATI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KECAMATAN DEPOK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KECAMATAN BERBAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KECAMATAN PRAMBANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KECAMATAN KALASAN VII - 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KECAMATAN NGEMPLAK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KECAMATAN NGAGLIK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KECAMATAN SLEMAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KECAMATAN TEMPEL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KECAMATAN TURI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KECAMATAN PAKEM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KECAMATAN CANGKRINGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DINAS PENDAPATAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN VII - 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KANTOR ARSIP DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran SEKRETARIAT DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KECAMATAN PAKEM Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DINAS KEPENDUDUKA N DAN CATATAN SIPIL Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur SEKRETARIAT DAERAH Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN VII - 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KECAMATAN MLATI Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DINAS KESEHATAN Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN VII - 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAA N MASYARAKAT Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH VII - 44 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DINAS PASAR Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KANTOR PELAYANAN PERIZINAN Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KECAMATAN SEYEGAN Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KECAMATAN GODEAN Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KECAMATAN NGAGLIK Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KECAMATAN SLEMAN Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KECAMATAN TEMPEL Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KECAMATAN MOYUDAN VII - 45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KECAMATAN GAMPING Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KECAMATAN KALASAN Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KECAMATAN BERBAH Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KANTOR LINGKUNGAN HIDUP Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN DAN PENYERTAAN MODAL Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KANTOR KESATUAN BANGSA Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur INSPEKTORAT KABUPATEN Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KECAMATAN DEPOK VII - 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KECAMATAN PRAMBANAN Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KECAMATAN NGEMPLAK Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KECAMATAN TURI Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KECAMATAN CANGKRINGAN Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DINAS PENDAPATAN DAERAH Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KANTOR ARSIP DAERAH Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KECAMATAN MINGGIR VII - 47 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KECAMATAN MINGGIR Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KANTOR LINGKUNGAN HIDUP Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI VII - 48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN DAN PENYERTAAN MODAL Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KANTOR KESATUAN BANGSA Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan INSPEKTORAT KABUPATEN Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KECAMATAN DEPOK Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KECAMATAN BERBAH Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KECAMATAN PRAMBANAN VII - 49 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KECAMATAN NGEMPLAK Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KECAMATAN CANGKRINGAN Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan DINAS PENDAPATAN DAERAH Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KANTOR ARSIP DAERAH Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan DINAS KEPENDUDUKA N DAN CATATAN SIPIL VII - 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan DINAS KESEHATAN Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAA N MASYARAKAT Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA VII - 51 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan DINAS PASAR Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KANTOR PELAYANAN PERIZINAN Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KECAMATAN MOYUDAN Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KECAMATAN SEYEGAN Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KECAMATAN GODEAN VII - 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KECAMATAN GAMPING Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KECAMATAN MLATI Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KECAMATAN KALASAN Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KECAMATAN NGAGLIK Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KECAMATAN SLEMAN Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KECAMATAN TEMPEL Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KECAMATAN TURI VII - 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KECAMATAN PAKEM Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SEKRETARIAT DAERAH Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH Program pengkajian dan penelitian bidang Iptek BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH VII - 54 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah SEKRETARIAT DAERAH
36. 5.Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
37. 1.Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas daerah dengan penerapan prinsip-prinsip good governance
38. 1.Penguatan kelembagaan/OPD sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah
39. 1.Opini BPK WDP WTP Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
40. 1.Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja
41. 1.Penguatan kelembagaan/OPD sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah.
42. 2.Persentase kontribusi PAD terhadap APBD 14,77 21 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah DINAS KESEHATAN Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN DAN PENYERTAAN MODAL Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah SEKRETARIAT DAERAH Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah KANTOR PELAYANAN PERIZINAN VII - 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah DINAS PENDAPATAN DAERAH Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah DINAS PASAR Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Program Pengelolaan Pendapatan Daerah DINAS PASAR Program Pengelolaan Pendapatan Daerah DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH VII - 56 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah DINAS PENDAPATAN DAERAH
43. 6.Meningkatnya kerjasama daerah
44. 1.Meningkatkan kualitas kerjasama dengan berbagai pihak
45. 1.Peningkatan intensitas dan efektifitas kerjasama lintas wilayah, perguruan tinggi, organisasi profesi dan swasta.
46. 1.Banyaknya kerjasama aktif 50 95 Program Kerjasama Pembangunan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program Kerjasama Pembangunan SEKRETARIAT DAERAH Program Pengembangan Wilayah Perbatasan SEKRETARIAT DAERAH
47. 7.Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan
48. 1.Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
49. 1.Mendorong tersedianya data dan informasi yang memadai untuk perencanaan pembangunan.
50. 1.Cakupan penerbitan KTP 94% 99% Program Penataan Administrasi Kependudukan KECAMATAN CANGKRINGAN Program Penataan Administrasi Kependudukan KECAMATAN SEYEGAN Program Penataan Administrasi Kependudukan KECAMATAN BERBAH Program Penataan Administrasi Kependudukan DINAS KEPENDUDUKA N DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan KECAMATAN MOYUDAN Program Penataan Administrasi Kependudukan KECAMATAN MINGGIR VII - 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Penataan Administrasi Kependudukan KECAMATAN GODEAN Program Penataan Administrasi Kependudukan KECAMATAN GAMPING Program Penataan Administrasi Kependudukan KECAMATAN MLATI Program Penataan Administrasi Kependudukan KECAMATAN DEPOK Program Penataan Administrasi Kependudukan KECAMATAN PRAMBANAN Program Penataan Administrasi Kependudukan KECAMATAN KALASAN Program Penataan Administrasi Kependudukan KECAMATAN NGEMPLAK Program Penataan Administrasi Kependudukan KECAMATAN NGAGLIK Program Penataan Administrasi Kependudukan KECAMATAN SLEMAN Program Penataan Administrasi Kependudukan KECAMATAN TEMPEL Program Penataan Administrasi Kependudukan KECAMATAN TURI VII - 58 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Penataan Administrasi Kependudukan KECAMATAN PAKEM
51. 8.Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan kebijakan daerah
52. 1.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
53. 1.Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
54. 1.Keterlibatan publik dalam perencanaan dan kebijakan 92% 96% Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh KECAMATAN PAKEM
55. 1.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
56. 1.Peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan melalui partisipasi masyarakat.
57. 2.Keterwakilan komponen masyarakat dalam forum Musrenbang 8 8 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh KECAMATAN DEPOK
58. 1.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
59. 1.Peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan melalui partisipasi masyarakat.
60. 3.Rasio swadaya masyarakat 1 : 7.5 1 : 5 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh KECAMATAN SEYEGAN
61. 1.Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
62. 1.Peningkatan stabilitas daerah yang didukung dengan swakarsa masyarakat.
63. 4.Kasus tertangani Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh KECAMATAN BERBAH Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh KECAMATAN PRAMBANAN Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh KECAMATAN SLEMAN VII - 59 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh KECAMATAN TEMPEL Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh KECAMATAN TURI Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh KECAMATAN MOYUDAN Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh KECAMATAN CANGKRINGAN Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh KECAMATAN NGEMPLAK Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program perencanaan pembangunan daerah KECAMATAN SEYEGAN Program perencanaan pembangunan daerah KECAMATAN MLATI Program perencanaan pembangunan daerah BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH VII - 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program perencanaan pembangunan daerah INSPEKTORAT KABUPATEN Program perencanaan pembangunan daerah KECAMATAN MOYUDAN Program perencanaan pembangunan daerah KECAMATAN GODEAN Program perencanaan pembangunan daerah KECAMATAN GAMPING Program perencanaan pembangunan daerah KECAMATAN DEPOK Program perencanaan pembangunan daerah KECAMATAN PRAMBANAN Program perencanaan pembangunan daerah KECAMATAN KALASAN Program perencanaan pembangunan daerah KECAMATAN NGEMPLAK Program perencanaan pembangunan daerah KECAMATAN NGAGLIK VII - 61 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program perencanaan pembangunan daerah KECAMATAN SLEMAN Program perencanaan pembangunan daerah KECAMATAN TEMPEL Program perencanaan pembangunan daerah KECAMATAN TURI Program perencanaan pembangunan daerah KECAMATAN PAKEM Program perencanaan pembangunan daerah KECAMATAN BERBAH Program perencanaan pembangunan daerah BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH Program perencanaan pembangunan daerah KECAMATAN MINGGIR Program perencanaan pembangunan daerah SEKRETARIAT DAERAH Program perencanaan pembangunan daerah KECAMATAN CANGKRINGAN VII - 62 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program perencanaan pembangunan daerah DINAS PENDAPATAN DAERAH Program perencanaan sosial budaya BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program perencanaan pembangunan ekonomi BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program perencanaan pembangunan ekonomi DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL Program perencanaan pembangunan ekonomi DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Program perencanaan pembangunan ekonomi SEKRETARIAT DAERAH Program perencanaan pembangunan ekonomi DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program perencanaan pembangunan ekonomi DINAS PASAR Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa KECAMATAN MINGGIR Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa KECAMATAN BERBAH VII - 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAA N MASYARAKAT Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa KECAMATAN MOYUDAN Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa KECAMATAN SEYEGAN Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa KECAMATAN GODEAN Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa KECAMATAN GAMPING Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa KECAMATAN MLATI Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa KECAMATAN DEPOK VII - 64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa KECAMATAN PRAMBANAN Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa KECAMATAN KALASAN Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa KECAMATAN NGEMPLAK Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa KECAMATAN NGAGLIK Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa KECAMATAN SLEMAN Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa KECAMATAN TEMPEL Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa KECAMATAN TURI VII - 65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa KECAMATAN PAKEM Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa KECAMATAN CANGKRINGAN Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa SEKRETARIAT DAERAH Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAA N MASYARAKAT Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan KECAMATAN MOYUDAN Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan KECAMATAN SEYEGAN Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan KECAMATAN GODEAN VII - 66 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan KECAMATAN DEPOK Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan KECAMATAN BERBAH Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan KECAMATAN PRAMBANAN Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan KECAMATAN KALASAN Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan KECAMATAN NGAGLIK Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan KECAMATAN SLEMAN Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan KECAMATAN TEMPEL Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan KECAMATAN TURI Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan KECAMATAN PAKEM VII - 67 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan KECAMATAN NGEMPLAK Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan KECAMATAN MLATI Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan KECAMATAN CANGKRINGAN Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan SEKRETARIAT DAERAH Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan KECAMATAN GAMPING Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa SEKRETARIAT DAERAH Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa KECAMATAN MOYUDAN Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa KECAMATAN CANGKRINGAN Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa KECAMATAN GODEAN VII - 68 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa KECAMATAN GAMPING Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa KECAMATAN DEPOK Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa KECAMATAN PRAMBANAN Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa KECAMATAN KALASAN Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa KECAMATAN NGAGLIK Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa KECAMATAN SLEMAN Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa KECAMATAN TEMPEL Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa KECAMATAN TURI Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa KECAMATAN PAKEM VII - 69 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa KECAMATAN SEYEGAN Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa KECAMATAN BERBAH Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa KECAMATAN MLATI Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa KECAMATAN NGEMPLAK Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa KECAMATAN MINGGIR Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN SEYEGAN VII - 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH VII - 71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH SEKRETARIAT DAERAH Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PRAMBANAN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN CANGKRINGAN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH DINAS PENDAPATAN DAERAH VII - 72 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH INSPEKTORAT KABUPATEN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN BERBAH Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA VII - 73 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH KANTOR LINGKUNGAN HIDUP Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH DINAS KEPENDUDUKA N DAN CATATAN SIPIL Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAA N MASYARAKAT Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN DAN PENYERTAAN MODAL VII - 74 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH DINAS PASAR VII - 75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH KANTOR PELAYANAN PERIZINAN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN MOYUDAN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN GODEAN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN GAMPING Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN DEPOK VII - 76 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN KALASAN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN NGAGLIK Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN SLEMAN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN TEMPEL Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN TURI VII - 77 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN PAKEM Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH KANTOR ARSIP DAERAH Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH VII - 78 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH KANTOR KESATUAN BANGSA Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN NGEMPLAK Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN MINGGIR Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH KECAMATAN MLATI Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan INSPEKTORAT KABUPATEN
64. 9.Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
65. 1.Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
66. 1.Peningkatan stabilitas daerah yang didukung dengan swakarsa masyarakat.
67. 1.Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan) 70% 90% Program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum SEKRETARIAT DAERAH VII - 79 1 2 3 4 5 6 7 8 9
68. 1.Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
69. 1.Peningkatan stabilitas daerah yang didukung dengan swakarsa masyarakat.
70. 2.Penyelesaian kasus permasalahan hukum 100 100 Program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA Program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program penegakan hukum DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program penegakan hukum DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI Program penegakan hukum SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program penegakan hukum KECAMATAN SEYEGAN Program penegakan hukum KECAMATAN GODEAN Program penegakan hukum KECAMATAN GAMPING Program penegakan hukum KECAMATAN MLATI Program penegakan hukum KECAMATAN PRAMBANAN Program penegakan hukum KECAMATAN KALASAN Program penegakan hukum KECAMATAN NGEMPLAK VII - 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program penegakan hukum KECAMATAN NGAGLIK Program penegakan hukum KECAMATAN SLEMAN Program penegakan hukum KECAMATAN PAKEM Program penegakan hukum KECAMATAN MINGGIR Program penegakan hukum BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH Program penegakan hukum KECAMATAN MOYUDAN Program penegakan hukum KECAMATAN TEMPEL Program penegakan hukum KECAMATAN TURI Program penegakan hukum KECAMATAN CANGKRINGAN Program penegakan hukum KECAMATAN DEPOK Program Penataan Peraturan Perundang- undangan KECAMATAN MINGGIR Program Penataan Peraturan Perundang- undangan SEKRETARIAT DAERAH Program Penataan Peraturan Perundang- undangan KECAMATAN TURI VII - 81 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Penataan Peraturan Perundang- undangan KECAMATAN PAKEM Program Penataan Peraturan Perundang- undangan SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Program Penataan Peraturan Perundang- undangan KANTOR LINGKUNGAN HIDUP Program Penataan Peraturan Perundang- undangan DINAS KESEHATAN Program Penataan Peraturan Perundang- undangan DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Penataan Peraturan Perundang- undangan DINAS PASAR Program Penataan Peraturan Perundang- undangan KANTOR PELAYANAN PERIZINAN Program Penataan Peraturan Perundang- undangan KECAMATAN MOYUDAN Program Penataan Peraturan Perundang- undangan KECAMATAN SEYEGAN VII - 82 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Penataan Peraturan Perundang- undangan KECAMATAN GODEAN Program Penataan Peraturan Perundang- undangan KECAMATAN GAMPING Program Penataan Peraturan Perundang- undangan KECAMATAN MLATI Program Penataan Peraturan Perundang- undangan KECAMATAN DEPOK Program Penataan Peraturan Perundang- undangan KECAMATAN PRAMBANAN Program Penataan Peraturan Perundang- undangan KECAMATAN KALASAN Program Penataan Peraturan Perundang- undangan KECAMATAN NGAGLIK Program Penataan Peraturan Perundang- undangan KECAMATAN SLEMAN Program Penataan Peraturan Perundang- undangan KECAMATAN TEMPEL VII - 83 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Penataan Peraturan Perundang- undangan KECAMATAN NGEMPLAK
71. 10.Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
72. 1.Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
73. 1.Peningkatan stabilitas daerah yang didukung dengan swakarsa masyarakat.
74. 1.Persentase menurunnya jumlah konflik di masyarakat 3,70% 7,14% Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan KECAMATAN MINGGIR Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan KECAMATAN PRAMBANAN Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan KECAMATAN TURI Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan KECAMATAN CANGKRINGAN Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan KANTOR KESATUAN BANGSA Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan KECAMATAN TEMPEL Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan KECAMATAN NGEMPLAK Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA VII - 84 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan KECAMATAN SEYEGAN Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan KECAMATAN GODEAN Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan KECAMATAN GAMPING Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan KECAMATAN MLATI Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan KECAMATAN DEPOK Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan KECAMATAN KALASAN Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan KECAMATAN NGAGLIK Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan KECAMATAN SLEMAN Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan KECAMATAN PAKEM VII - 85 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan KECAMATAN MOYUDAN Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan KECAMATAN BERBAH Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal DINAS PASAR Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal KECAMATAN MOYUDAN Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal KECAMATAN SEYEGAN Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal KECAMATAN GODEAN Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal KECAMATAN GAMPING Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal KECAMATAN DEPOK VII - 86 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal KECAMATAN BERBAH Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal KECAMATAN KALASAN Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal KECAMATAN NGEMPLAK Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal KECAMATAN NGAGLIK Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal KECAMATAN SLEMAN Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal KECAMATAN TEMPEL Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal KECAMATAN PAKEM Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal KECAMATAN CANGKRINGAN Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal KANTOR KESATUAN BANGSA VII - 87 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal KECAMATAN MLATI Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal KECAMATAN MINGGIR Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal SEKRETARIAT DAERAH Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal KECAMATAN PRAMBANAN Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal KECAMATAN TURI Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan KECAMATAN MOYUDAN Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan KECAMATAN GODEAN Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan KECAMATAN GAMPING VII - 88 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan KECAMATAN MLATI Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan KECAMATAN DEPOK Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan KECAMATAN BERBAH Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan KECAMATAN PRAMBANAN Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan KECAMATAN KALASAN Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan KECAMATAN NGAGLIK Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan KECAMATAN SLEMAN VII - 89 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan KECAMATAN TEMPEL Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan KECAMATAN TURI Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan KECAMATAN PAKEM Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan KECAMATAN CANGKRINGAN Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
75. 11.Meningkatnya kerukunan masyarakat
76. 1.Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
77. 1.Peningkatan etika dan moral politik serta kedewasaan berdemokrasi melalui peningkatan wawasan kebangsaan.
78. 1.Konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) ≤6 ≤6 Program pengembangan wawasan kebangsaan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program pengembangan wawasan kebangsaan KECAMATAN MOYUDAN Program pengembangan wawasan kebangsaan KECAMATAN GODEAN Program pengembangan wawasan kebangsaan KECAMATAN GAMPING VII - 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program pengembangan wawasan kebangsaan KECAMATAN MLATI Program pengembangan wawasan kebangsaan KECAMATAN KALASAN Program pengembangan wawasan kebangsaan KECAMATAN NGAGLIK Program pengembangan wawasan kebangsaan KECAMATAN SLEMAN Program pengembangan wawasan kebangsaan KECAMATAN TEMPEL Program pengembangan wawasan kebangsaan KECAMATAN PAKEM Program pengembangan wawasan kebangsaan KANTOR KESATUAN BANGSA Program pengembangan wawasan kebangsaan KECAMATAN DEPOK Program pengembangan wawasan kebangsaan KECAMATAN BERBAH Program pengembangan wawasan kebangsaan KECAMATAN SEYEGAN Program pengembangan wawasan kebangsaan SEKRETARIAT DAERAH VII - 91 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program pengembangan wawasan kebangsaan KECAMATAN PRAMBANAN Program pengembangan wawasan kebangsaan KECAMATAN TURI Program pengembangan wawasan kebangsaan KECAMATAN CANGKRINGAN Program pengembangan wawasan kebangsaan KECAMATAN MINGGIR Program pengembangan wawasan kebangsaan KECAMATAN NGEMPLAK Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan KECAMATAN MOYUDAN Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan KECAMATAN MINGGIR Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan KECAMATAN SEYEGAN Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan KECAMATAN GODEAN Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan KECAMATAN GAMPING VII - 92 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan KECAMATAN MLATI Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan KECAMATAN DEPOK Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan KECAMATAN BERBAH Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan KECAMATAN PRAMBANAN Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan KECAMATAN KALASAN Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan KECAMATAN NGEMPLAK Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan KECAMATAN NGAGLIK Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan KECAMATAN SLEMAN Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan KECAMATAN TEMPEL VII - 93 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan KECAMATAN TURI Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan KECAMATAN PAKEM Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan KECAMATAN CANGKRINGAN Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan KANTOR KESATUAN BANGSA
79. 12.Meningkatnya penanggulangan bencana
80. 1.Menjadikan penanggulangan bencana sebagai bagian dari rencana dan sistem perencanaan pembangunan daerah
81. 1.Peningkatan kapasitas penanggulang an bencana melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, kelembagaan, dan prasarana dan sarana.
82. 1.Masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana 1990 3823 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
83. 1.Menjadikan penanggulangan bencana sebagai bagian dari rencana dan sistem perencanaan pembangunan daerah
84. 1.Peningkatan kapasitas penanggulang an bencana melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, kelembagaan, dan prasarana dan sarana.
85. 2.Regulasi penanggulangan bencana 3 6 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana KECAMATAN CANGKRINGAN
86. 1.Menjadikan penanggulangan bencana sebagai bagian dari rencana dan sistem perencanaan pembangunan daerah
87. 1.Peningkatan kapasitas penanggulang an bencana melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, kelembagaan, dan prasarana dan sarana.
88. 3.Perempuan terlatih pada daerah rawan bencana 10,06% 34,75% Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH VII - 94 1 2 3 4 5 6 7 8 9
89. 1.Menjadikan penanggulangan bencana sebagai bagian dari rencana dan sistem perencanaan pembangunan daerah
90. 1.Peningkatan kapasitas penanggulang an bencana melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, kelembagaan, dan prasarana dan sarana.
91. 4.Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran 85,71% 75% Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam KECAMATAN MINGGIR Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam KECAMATAN PRAMBANAN Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam KECAMATAN TURI Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam KECAMATAN NGEMPLAK Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam KECAMATAN BERBAH Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam KECAMATAN SEYEGAN VII - 95 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam KECAMATAN GAMPING Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam KECAMATAN DEPOK Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam KECAMATAN KALASAN Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam KECAMATAN MOYUDAN Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam KECAMATAN GODEAN Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam KECAMATAN MLATI Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam KECAMATAN NGAGLIK VII - 96 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam KECAMATAN TEMPEL Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam KECAMATAN PAKEM Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam KECAMATAN CANGKRINGAN Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN
92. 13.Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik
93. 1.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
94. 1.Peningkatan etika dan moral politik serta kedewasaan berdemokrasi melalui peningkatan wawasan kebangsaan.
95. 1.Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilpres, Pileg,Pilgub, Pilkada, Pilkades,Pilduk 70% 79% Program pendidikan politik masyarakat KECAMATAN SEYEGAN
96. 1.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
97. 1.Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
98. 2.Persentase Ormas aktif 66 67 Program pendidikan politik masyarakat KECAMATAN GODEAN VII - 97 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program pendidikan politik masyarakat KECAMATAN GAMPING Program pendidikan politik masyarakat KECAMATAN DEPOK Program pendidikan politik masyarakat KECAMATAN BERBAH Program pendidikan politik masyarakat KECAMATAN KALASAN Program pendidikan politik masyarakat KECAMATAN NGAGLIK Program pendidikan politik masyarakat KECAMATAN SLEMAN Program pendidikan politik masyarakat KECAMATAN TEMPEL Program pendidikan politik masyarakat KECAMATAN PAKEM Program pendidikan politik masyarakat KANTOR KESATUAN BANGSA VII - 98 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program pendidikan politik masyarakat KECAMATAN NGEMPLAK Program pendidikan politik masyarakat KECAMATAN MOYUDAN Program pendidikan politik masyarakat KECAMATAN TURI Program pendidikan politik masyarakat KECAMATAN CANGKRINGAN Program pendidikan politik masyarakat KECAMATAN MLATI Program pendidikan politik masyarakat KECAMATAN MINGGIR Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah SEKRETARIAT DAERAH Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah KECAMATAN MOYUDAN VII - 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah KECAMATAN MINGGIR Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah KECAMATAN SEYEGAN Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah KECAMATAN GODEAN Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah KECAMATAN GAMPING Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah KECAMATAN MLATI Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah KECAMATAN DEPOK Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah KECAMATAN BERBAH VII - 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah KECAMATAN PRAMBANAN Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah KECAMATAN KALASAN Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah KECAMATAN NGEMPLAK Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah KECAMATAN NGAGLIK Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah KECAMATAN SLEMAN Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah KECAMATAN TEMPEL Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah KECAMATAN TURI VII - 101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah KECAMATAN PAKEM Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah KECAMATAN CANGKRINGAN Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah KANTOR KESATUAN BANGSA Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
99. 14.Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan nilai- nilai HAM
100. 1.Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
101. 1.Peningkatan etika dan moral politik serta kedewasaan berdemokrasi melalui peningkatan wawasan kebangsaan.
102. 1.Angka kejadian pelanggaran HAM 5 1
103. 1.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
104. 1.Peningkatan etika dan moral politik serta kedewasaan berdemokrasi melalui peningkatan wawasan kebangsaan.
105. 2.Produk hukum yang terselesaikan oleh DPRD 80 90
106. 1.Meningkatnya kualitas pendidikan
107. 1.Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang berkualitas
108. 1.Meningkat kan pelayanan pendidikan bagi masyarakat.
109. 1.Angka Melek Huruf 92,36% 96,48% Program Pendidikan Anak Usia Dini KECAMATAN MOYUDAN
110. 1.Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang berkualitas
111. 1.Meningkat kan pelayanan pendidikan bagi masyarakat
112. 2.Rata-rata lama sekolah 10,12 10,71% Program Pendidikan Anak Usia Dini KECAMATAN MINGGIR MISI II : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat VII - 102 1 2 3 4 5 6 7 8 9
113. 1.Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang berkualitas
114. 1.Meningkat kan pelayanan pendidikan bagi masyarakat
115. 3.Rata-rata APK SD, SMP, SMA/K 115.84, 115.88, 75.76 116.64, 113.76, 77.78 Program Pendidikan Anak Usia Dini KECAMATAN SEYEGAN
116. 1.Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang berkualitas
117. 1.Meningkat kan pelayanan pendidikan bagi masyarakat
118. 4.Rata-rata APM SD, SMP, SMA/K 99.16, 81.02, 53.91 101.52, 82.02, 55.17 Program Pendidikan Anak Usia Dini KECAMATAN GODEAN
119. 1.Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang berkualitas
120. 1.Meningkat kan pelayanan pendidikan bagi masyarakat
121. 5.Kelayakan guru mengajar SD, SMP, SMA/K 45, 79, 88 77, 91, 94 Program Pendidikan Anak Usia Dini KECAMATAN GAMPING
122. 1.Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang berkualitas
123. 1.Meningkat kan pelayanan pendidikan bagi masyarakat
124. 6.Meningkatnya minat baca masyarakat 27% 37% Program Pendidikan Anak Usia Dini KECAMATAN MLATI
125. 1.Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal yang berkualitas
126. 1.Meningkat kan pelayanan pendidikan bagi masyarakat
127. 7.Prestasi Siswa (Akademik/non akademik) 5, 25 25, 49 Program Pendidikan Anak Usia Dini KECAMATAN DEPOK Program Pendidikan Anak Usia Dini KECAMATAN BERBAH Program Pendidikan Anak Usia Dini KECAMATAN PRAMBANAN Program Pendidikan Anak Usia Dini KECAMATAN KALASAN Program Pendidikan Anak Usia Dini KECAMATAN NGEMPLAK Program Pendidikan Anak Usia Dini KECAMATAN NGAGLIK VII - 103 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Pendidikan Anak Usia Dini KECAMATAN SLEMAN Program Pendidikan Anak Usia Dini KECAMATAN TEMPEL Program Pendidikan Anak Usia Dini KECAMATAN PAKEM Program Pendidikan Anak Usia Dini KECAMATAN CANGKRINGAN Program Pendidikan Anak Usia Dini DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 115,84 %, 115,88 %, 99,16% , 81,02% 116,64 %, 113,76 %, 101,52 %, 82,02% Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun SEKRETARIAT DAERAH 115,84 %, 115,88 %, 99,16% , 81,02% , 116,64 %, 113,76 %, 101,52 %, 82,02% , Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pendidikan Menengah DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA VII - 104 1 2 3 4 5 6 7 8 9 92,36% 96,48% Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Program Manajemen Pelayanan Pendidikan DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pengembangan Kreativitas Siswa dan Guru DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH
128. 2.Meningkatnya derajat kesehatan
129. 1.Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
130. 1.Meningkat kan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
131. 1.Angka Harapan Hidup 74,76 76,14 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan DINAS KESEHATAN
132. 1.Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
133. 1.Meningkat kan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
134. 2.Angka kematian bayi 4,08 5,22 Program Pengawasan Obat dan Makanan DINAS KESEHATAN
135. 1.Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
136. 1.Meningkat kan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
137. 3.Angka kematian Balita <2 2 Program Pengawasan Obat dan Makanan DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI VII - 105 1 2 3 4 5 6 7 8 9
138. 1.Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
139. 1.Meningkat kan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
140. 4.Angka kematian ibu ≤69.31 ≤69.31 Program Upaya Kesehatan Masyarakat DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA VII - 106 1 2 3 4 5 6 7 8 9
141. 1.Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
142. 1.Meningkat kan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
143. 5.Angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+ 82,95% 87% Program Upaya Kesehatan Masyarakat RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN VII - 107 1 2 3 4 5 6 7 8 9
144. 1.Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
145. 1.Meningkat kan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
146. 6.Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk 55% 50% Program Upaya Kesehatan Masyarakat DINAS KESEHATAN
147. 1.Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
148. 1.Meningkat kan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
149. 7.Prevalensi HIV < 0.50 0,5 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat DINAS KESEHATAN
150. 1.Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
151. 1.Meningkat kan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
152. 8.Persentase Balita dengan gizi buruk 0,53% 0,50% Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN
153. 1.Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
154. 1.Meningkat kan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
155. 9.Persentase Balita gizi kurang 9% 9% Program Perbaikan Gizi Masyarakat DINAS KESEHATAN
156. 1.Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
157. 1.Meningkat kan kualitas kesejahtera an keluarga dan masyarakat
158. 10.Presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan 49% 75% Program Pengembangan Lingkungan Sehat DINAS KESEHATAN
159. 1.Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
160. 1.Meningkat kan kualitas kesejahtera an keluarga dan masyarakat
161. 11.Cakupan Pelayanan Kesehatan dasar Masyarakat Miskin 100% 100% Program Pengembangan Lingkungan Sehat SEKRETARIAT DAERAH VII - 108 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular DINAS KESEHATAN Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan DINAS KESEHATAN Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin DINAS KESEHATAN Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita DINAS KESEHATAN Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia DINAS KESEHATAN Program peningkatan pelayanan kesehatan DINAS KESEHATAN Program peningkatan pelayanan kesehatan RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN Program peningkatan pelayanan kesehatan RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN VII - 109 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN
162. 3.Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
163. 1.Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan peran serta masyarakat dalam kepesertaan KB mandiri
164. 1.Meningkat kan kualitas kesejahtera an keluarga dan masyarakat
165. 1.Laju pertumbuhan penduduk 1,69% 1,32% Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAA N MASYARAKAT
166. 1.Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan peran serta masyarakat dalam kepesertaan KB mandiri
167. 1.Meningkat kan kualitas kesejahtera an keluarga dan masyarakat
168. 2.Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif 79,10% 79,14% Program Keluarga Berencana BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAA N MASYARAKAT
169. 1.Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan peran serta masyarakat dalam kepesertaan KB mandiri
170. 1.Meningkat kan kualitas kesejahtera an keluarga dan masyarakat
171. 3.Pasangan Usia Subur sasaran KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) 9% 7% Program Kesehatan Reproduksi Remaja BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAA N MASYARAKAT VII - 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9
172. 1.Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan peran serta masyarakat dalam kepesertaan KB mandiri
173. 1.Meningkat kan kualitas kesejahtera an keluarga dan masyarakat
174. 4.KB Pria 5,36% 7,6% Program pelayanan kontrasepsi BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAA N MASYARAKAT
175. 1.Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan peran serta masyarakat dalam kepesertaan KB mandiri
176. 1.Meningkat kan kualitas kesejahtera an keluarga dan masyarakat
177. 5.KB Mandiri 58,21% 72% Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAA N MASYARAKAT Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAA N MASYARAKAT Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAA N MASYARAKAT Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAA N MASYARAKAT VII - 111 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu- PADU BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAA N MASYARAKAT
178. 4.Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap PMKS
179. 1.Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan dan pemberdayaan serta keterpaduan program pemerintah, swasta dan masyarakat
180. 1.Meningkat kan kesejahtera an dan kemandiri an PMKS.
181. 1.Peran dan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi PMKS 71 75 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah kesejahteraan Kesejahteraan sosoial (PMKS) Lainnya DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
182. 1.Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan dan pemberdayaan serta keterpaduan program pemerintah, swasta dan masyarakat
183. 1.Meningkat kan kesejahtera an dan kemandiri an PMKS.
184. 2.Sumber potensi kesejahteraan sosial (Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat) 86 KTD 450 Orang 86 KTD 470 Orang Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
185. 1.Meningkatkan kualitas pelayanan keakurasian data dan informasi kependudukan
186. 1.Meningkat kan kesejahtera an dan kemandiri an PMKS.
187. 3.Jumlah PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial 45 65 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
188. 1.Meningkatkan kualitas pelayanan keakurasian data dan informasi kependudukan
189. 1.Meningkat kan kualitas kesejahtera an keluarga dan masyarakat
190. 4.Cakupan Sistem jaminan dan bantuan sosial 70% 74% Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial SEKRETARIAT DAERAH Program pembinaan anak terlantar DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL VII - 112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba SEKRETARIAT DAERAH
191. 5.Meningkatnya pemberdayaan generasi muda dan olah raga
192. 1.Meningkatkan kualitas pelayanan keakurasian data dan informasi kependudukan
193. 1.Meningkat kan kualitas generasi muda dan olah raga
194. 1.Persentase Ormas kepemudaan yang aktif 77 76 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
195. 1.Meningkatkan kualitas dan kuantitas generasi muda melalui pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga
196. 1.Meningkat kan kualitas generasi muda dan olah raga
197. 2.Prestasi olah raga tingkat provinsi 2 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA VII - 113 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga SEKRETARIAT DAERAH
198. 6.Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya
199. 1.Meningkatkan kualitas dan kuantitas generasi muda melalui pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga
200. 1.Meningkat kan kualitas generasi muda dan olah raga
201. 1.Prestasi olah raga tingkat provinsi 2 2 Program Pengembangan Nilai Budaya KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH
202. 1.Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam melestarikan seni dan budaya.
203. 1.Meningkat kan dan melestari kan kebudaya an dalam kehidupan masyarakat.
204. 2.Pelestarian nilai-nilai tradisi 30% 57,50% Program Pengembangan Nilai Budaya DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
205. 1.Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam melestarikan seni dan budaya.
206. 1.Meningkat kan dan melestari kan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat.
207. 3.Pelestarian warisan dan cagar budaya 15%, 15% 12%, 12.7% Program Pengelolaan Keragaman Budaya DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
208. 1.Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam melestarikan seni dan budaya.
209. 1.Meningkat kan dan melestarikan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat.
210. 4.Kelompok kesenian perempuan 4 4 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA VII - 114 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Pengelolaan Keragaman Budaya DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
211. 1.Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
212. 1.Pertumbuhan ekonomi sektor : 5,19% 5,93% Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
213. 1.Meningkatkan revitalisasi pertanian yang bertitik berat agribisnis dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
214. 1.Meningkat kan produksi dan produktivitas pertanian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
a.Primer 3,32% 2,26% Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
1. 1.Meningkatkan kapasitas UMKM melalui keterpaduan program, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kerjasama untuk meningkatkan daya saing
2. 1.Meningkatkan produk dan produktivitas industri UMKM berorientasi pasar.
b.Sekunder 4,75% 5,27% Program Peningkatan Kesejahteraan Petani DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
1. 2.Pengembang an dan pemasaran produk pariwisata. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani KECAMATAN TURI
2. 1.Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah, dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja
3. 1.Meningkat kan keamanan dan kelancaran distribusi perdagangan.
c.Tersier 6,16% 7,09% Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
1. 2.Pengembang an dan pemasaran produk pariwisata. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2. 2.Meningkatkan kapasitas UMKM melalui keterpaduan program, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kerjasama untuk meningkatkan daya saing
3. 1.Meningkat kan produk dan produktivitas industri UMKM berorientasi pasar. Program peningkatan produksi hasil peternakan DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN MISI 3 : Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan VII - 115 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Program peningkatan penerapan teknologi petemakan DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Program peningkatan penerapan teknologi peternakan DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Program pengembangan budidaya perikanan DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Program rehabilitasi hutan dan lahan DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Program perencanaan dan pengembangan hutan DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN VII - 116 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI VII - 117 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN DAN PENYERTAAN MODAL Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan DINAS PASAR Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan KECAMATAN NGAGLIK VII - 118 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan SEKRETARIAT DAERAH Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor SEKRETARIAT DAERAH Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri DINAS PASAR Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan KECAMATAN CANGKRINGAN Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan DINAS PASAR Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan KECAMATAN MOYUDAN Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan KECAMATAN SEYEGAN Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan KECAMATAN GODEAN VII - 119 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan KECAMATAN GAMPING Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan KECAMATAN MLATI Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan KECAMATAN DEPOK Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan KECAMATAN BERBAH Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan KECAMATAN PRAMBANAN Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan KECAMATAN KALASAN Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan KECAMATAN NGEMPLAK Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan KECAMATAN NGAGLIK Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan KECAMATAN SLEMAN Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan KECAMATAN TEMPEL Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan KECAMATAN PAKEM VII - 120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar DINAS PASAR Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata SEKRETARIAT DAERAH Program Pengembangan Kemitraan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program Pengembangan Kemitraan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4. 2.Meningkatnya penanaman modal
5. 1.Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah, dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja
6. 1.Meningkat kan Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan. Pertumbuhan nilai penanaman modal 4,18% 30,50% Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN DAN PENYERTAAN MODAL
7. 2.Meningkat kan keamanan dan kelancaran distribusi perdagangan. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN DAN PENYERTAAN MODAL Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL VII - 121 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah DINAS PASAR Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN DAN PENYERTAAN MODAL Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI
8. 3.Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan
9. 1.Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah, dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan
10. 1.Meningkat kan peluang dan kesempatan kerja.
11. 1.Penduduk bekerja dari angkatan kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
12. 1.Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah, dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja
13. 1.Meningkat kan peluang dan kesempatan kerja.
14. 2.Tingkat pengangguran terbuka 7,19% 5,10% Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
15. 1.Meningkatkan pemberdayaan masyarakat terutama keluarga miskin dan berwawasan gender melalui keterpaduan program pemerintah, swasta dan masyarakat.
16. 1.Meningkat kan peluang dan kesempatan kerja
17. 3.Persentase KK miskin 19% 13,40% Program Peningkatan Kesempatan Kerja DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL VII - 122 1 2 3 4 5 6 7 8 9
18. 1.Meningkatkan pemberdayaan masyarakat terutama keluarga miskin dan berwawasan gender melalui keterpaduan program pemerintah, swasta dan masyarakat.
19. 1.Meningkat kan peluang dan kesempatan kerja
20. 4.Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan 10,80% 10,30% Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
21. 1.Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah, dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja
22. 1.Meningkat kan peluang dan kesempatan kerja
23. 5.PDRB perkapita (ADHB, ribu rupiah) 13635 19688 Program Transmigrasi Regional DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL
24. 2.Meningkat kan Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan. Program Penanggulangan Kemiskinan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
25. 1.Meningkatkan pemberdayaan masyarakat terutama keluarga miskin dan berwawasan gender melalui keterpaduan program pemerintah, swasta dan masyarakat.
26. 1.Meningkat kan peluang dan kesempatan kerja.
27. 6.Angka Gini Ratio 0,30 0.3-0.5 Program Penanggulangan Kemiskinan BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAA N MASYARAKAT Program Penanggulangan Kemiskinan DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI Program Penanggulangan Kemiskinan DINAS PASAR Program Penanggulangan Kemiskinan DINAS KEPENDUDUKA N DAN CATATAN SIPIL Program Penanggulangan Kemiskinan DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Program Penanggulangan Kemiskinan DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL VII - 123 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Penanggulangan Kemiskinan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Program Penanggulangan Kemiskinan SEKRETARIAT DAERAH
28. 4.Meningkatnya ketersediaan pangan
29. 1.Meningkatkan revitalisasi pertanian yang bertitik berat agribisnis dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
30. 1.Meningkat kan produksi dan produktivitas pertanian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
31. 1.Ketersediaan energi perkapita 130 140
32. 1.Meningkatkan revitalisasi pertanian yang bertitik berat agribisnis dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
33. 1.Meningkat kan produksi dan produktivitas pertanian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
34. 2.Ketersediaan protein perkapita 131 141
35. 1.Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi jalan
36. 1.Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat Mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana umum
37. 1.Proporsi panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik 32,5% 50% Program Pembangunan Jalan dan Jembatan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Program Pembangunan Jalan dan Jembatan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Program Pembangunan saluran drainase/gorong- gorong DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Program Pembangunan saluran drainase/gorong- gorong DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Program Pembangunan saluran drainase/gorong- gorong RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN MISI 4 : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup VII - 124 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Pembangunan saluran drainase/gorong- gorong RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN Program Pembangunan turap/talud/brojon g DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Program rehabilitasi/pemeli haraan talud/bronjong RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN Program Pembangunan turap/talud/brojon g DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Program rehabilitasi/pemeli haraan talud/bronjong RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN VII - 125 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
38. 2.Meningkatnya prasarana dan sarana irigasi
39. 1.Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat Mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana umum
40. 1.Luas lahan pertanian mendapatkan irigasi teknis 73,5% 73% Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program penyediaan dan pengolahan air baku DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL Program penyediaan dan pengolahan air baku DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL VII - 126 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program penyediaan dan pengolahan air baku BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH Program penyediaan dan pengolahan air baku BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH Program penyediaan dan pengolahan air baku RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN Program penyediaan dan pengolahan air baku RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL VII - 127 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
41. 3.Meningkatnya kualitas transportasi, komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi
42. 1.Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat Mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana umum
43. 1.Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrill) dan penerangan jalan umum pada jalan kabupaten 74% 79% Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
44. 2.SKPD melaksanakan E-Gov 23 48 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi DINAS PASAR VII - 128 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program peningkatan pelayanan angkutan DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
45. 4.Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
46. 1.Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana dasar permukiman
47. 1.Persentase kondisi prasarana dan sarana dasar permukiman baik 40% 55% Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
48. 1.Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana dasar permukiman
49. 2.Cakupan ketersediaan rumah layak huni 90,01% 96,30% Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN Program Pengembangan Perumahan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN VII - 129 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Pengembangan Perumahan KECAMATAN CANGKRINGAN Program Pengembangan Perumahan DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program Lingkungan Sehat Perumahan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program pengelolaan areal pemakaman DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Program pembangunan infrastruktur perdesaaan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Program pembangunan infrastruktur perdesaaan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
50. 5.Meningkatnya prasarana dan sarana dalam ranga peningkatan kemampuan penanggulangan bencana
51. 1.Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan
52. 1.Kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
53. 6.Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian
54. 1.Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan
55. 1.Kondisi prasarana dan sarana perekonomian baik 10,80% 35% Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN VII - 130 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi DINAS PASAR Program Pengembangan Destinasi Pariwisata DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Program Pengembangan Destinasi Pariwisata DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
56. 7.Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan olah raga
57. 1.Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan
58. 1.Ketersediaan prasarana dan sarana sekolah 76,50% 82,40% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
59. 1.Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan
60. 2.Kelayakan prasarana dan sarana sekolah 73,50% 81% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
61. 1.Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan
62. 3.Kondisi prasarana dan sarana olah raga baik 80 85
63. 8.Meningkatnya prasarana dan sarana kesehatan
64. 1.Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan
65. 1.Kondisi prasarana dan sarana kesehatan baik 64% 77% Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskes mas pembantu dan jaringannya DINAS KESEHATAN VII - 131 1 2 3 4 5 6 7 8 9
66. 9.Meningkatnya prasarana dan sarana pemerintahan
67. 1.Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan
68. 1.Kondisi prasarana dan sarana pemerintahan baik 50% 69% Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah DINAS KESEHATAN Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah DINAS KESEHATAN Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN VII - 132 1 2 3 4 5 6 7 8 9
69. 10.Menjaga kualitas sumber daya alam
70. 1.Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan
71. 1.Luas lahan kritis 610 450 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
72. 1.Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan
73. 2.Luas lahan rusak akibat penambangan 190 150 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
74. 1.Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan
75. 3.Luas hutan 5950 6150 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL VII - 133 1 2 3 4 5 6 7 8 9
76. 1.Peningkatan kinerja penataan ruang daerah melalui penyusunan rencana detail tata ruang dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya tata ruang Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan
77. 4.Alih fungsi lahan pertanian 0,30 0,18 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
78. 1.Peningkatan kinerja penataan ruang daerah melalui penyusunan rencana detail tata ruang dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya tata ruang Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan
79. 5.Tertib pemanfaatan tanah 82% 78,5% Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
80. 1.Peningkatan kinerja penataan ruang daerah melalui penyusunan rencana detail tata ruang dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya tata ruang Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan pelaksanaan
81. 6.Tertib administrasi pertanahan 58% 82% Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL
82. 1.Peningkatan kinerja penataan ruang daerah melalui penyusunan rencana detail tata ruang dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya tata ruang Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan
83. 7.RTH perkotaan >30% 54% Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL VII - 134 1 2 3 4 5 6 7 8 9
84. 1.Peningkatan kinerja penataan ruang daerah melalui penyusunan rencana detail tata ruang dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya tata ruang Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan
85. 8.Tersedianya Informasi RTRW serta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital 42,80% 89,29% Program Pengembangan Energi Terbarukan DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL Program Perencanaan Tata Ruang DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Program Perencanaan Tata Ruang BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH Program Perencanaan Tata Ruang BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program Pemanfaatan Ruang DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH Program Pemanfaatan Ruang DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN VII - 135 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Pemanfaatan Ruang DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN DAN KOPERASI Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah KECAMATAN PRAMBANAN Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan KECAMATAN PRAMBANAN VII - 136 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan KANTOR PELAYANAN PERIZINAN Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
86. 11.Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
87. 1.Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan pelaksanaan
88. 1.Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air 20% 100% Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan DINAS PASAR
89. 1.Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan cakupan rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan dan meningkatkan pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan pelaksanaan
90. 2.Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara 20% 100% Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
91. 1.Pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan sarana umum melalui optimalisasi sumber- sumber pembiayaan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan
92. 3.Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti 60% 100% Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN VII - 137 1 2 3 4 5 6 7 8 9
93. 1.Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan
94. 4.Usaha yang memiliki IPAL 83% 89% Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
95. 1.Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pengendalian kegiatan pembangunan
96. 5.Usaha yang memiliki dokumen lingkungan 98,90% 99,30% Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup KECAMATAN NGEMPLAK Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup KECAMATAN SEYEGAN Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup KECAMATAN GODEAN Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup KECAMATAN GAMPING Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup KECAMATAN DEPOK Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup KECAMATAN BERBAH VII - 138 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup KECAMATAN PRAMBANAN Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup KECAMATAN KALASAN Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup KECAMATAN NGAGLIK Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup KECAMATAN SLEMAN Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup KECAMATAN TEMPEL Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup KECAMATAN TURI Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup KECAMATAN PAKEM VII - 139 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup KECAMATAN CANGKRINGAN Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup KECAMATAN MINGGIR Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup KECAMATAN MLATI Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup KANTOR LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN VII - 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup SEKRETARIAT DAERAH Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup KECAMATAN MOYUDAN Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KANTOR LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Pengendalian Polusi KANTOR LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Pengendalian Polusi RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN MISI 5 : Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang VII - 141 1 2 3 4 5 6 7 8 9
97. 1.Meningkatnya pelayanan terhadap perempuan dan anak
98. 1.Meningkatkan peran perempuan dalam segala aspek pembangunan melalui peningkatan akses ekonomi, sosial budaya dan politik Meningkatkan kualitas perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak.
99. 1.Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan (100%) 85% 100% Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAA N MASYARAKAT
100. 1.Meningkatkan peran perempuan dalam segala aspek pembangunan melalui peningkatan akses ekonomi, sosial budaya dan politik Meningkatkan kualitas perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak.
101. 2.Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (50%) 50% 75% Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak KECAMATAN TEMPEL
102. 1.Meningkatkan peran perempuan dalam segala aspek pembangunan melalui peningkatan akses ekonomi, sosial budaya dan politik Meningkatkan kualitas sumberdaya perempuan dalam pembangunan.
103. 3.Lembaga PUG yang aktif 50% 77% Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak KECAMATAN NGEMPLAK
104. 1.Meningkatkan peran perempuan dalam segala aspek pembangunan melalui peningkatan akses ekonomi, sosial budaya dan politik Meningkatkan kualitas perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak.
105. 4.Pemenuhan hak-hak Anak 74% 78% Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak KECAMATAN DEPOK Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAA N MASYARAKAT Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak KECAMATAN MOYUDAN VII - 142 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak KECAMATAN SEYEGAN Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak KECAMATAN GODEAN Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak KECAMATAN GAMPING Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak KECAMATAN MLATI Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak KECAMATAN BERBAH Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak KECAMATAN PRAMBANAN Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak KECAMATAN KALASAN VII - 143 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak KECAMATAN NGAGLIK Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak KECAMATAN SLEMAN Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak KECAMATAN TURI Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak KECAMATAN PAKEM Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak KECAMATAN CANGKRINGAN Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak KECAMATAN MINGGIR Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAA N MASYARAKAT VII - 144 1 2 3 4 5 6 7 8 9
106. 2.Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
107. 1.Meningkatkan kualitas sumber daya perempuan dalam pembangunan Meningkatkan kualitas sumberdaya perempuan dalam pembangunan.
108. 1.Rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat pendidikan dasar, yang diukur melalui angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki 96,90 97,83 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAA N MASYARAKAT
109. 1.Meningkatkan kualitas sumber daya perempuan dalam pembangunan Meningkatkan kualitas sumberdaya perempuan dalam pembangunan.
110. 2.Rasio melek huruf perempuan terhadap laki- laki usia 15-24 tahun, yang diukur melalui angka melek huruf 84,76 99,60 VII - 145 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 VIII -1 Rencana program prioritas ditetapkan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yaitu 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Sumber pendanaan yang disajikan pada tabel 8.1 berikut ini adalah yang bersumber dari APBD Kabupaten Sleman. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 1 URUSAN WAJIB 339.839.168.856,04 372.204.137.318,52 404.569.105.781,00 436.935.074.243,48 469.301.042.705,96 1 1 Pendidikan 64.703.338.560,00 70.865.561.280,00 77.027.784.000,00 83.190.006.720,00 89.352.229.440,00 1 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 25% 25% 5.718.405.840,00 25% 6.263.015.920,00 25% 6.807.626.000,00 25% 7.352.236.080,00 25% 7.896.846.160,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 1 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur 25% 25% 1.275.025.920,00 25% 1.396.456.960,00 25% 1.517.888.000,00 25% 1.639.319.040,00 25% 1.760.750.080,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 1 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kemampuan pegawai 10% 10% 151.200.000,00 10% 165.600.000,00 10% 180.000.000,00 10% 194.400.000,00 10% 208.800.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 1 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan 25% 25% 529.200.000,00 25% 579.600.000,00 25% 630.000.000,00 25% 680.400.000,00 25% 730.800.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 1 15 Program Angka 72,00% 72% 1.925.938.560,00 73% 2.109.361.280,00 73% 2.292.784.000,00 74,94% 2.476.206.720,00 74,95% 2.659.629.440,00 DINAS Pendidikan Partisipasi PENDIDIKAN, Usia Dini PAUD PEMUDA DAN OLAHRAGA; KECAMATAN MOYUDAN; KECAMATAN MINGGIR; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; Tabel 8.1 Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*) Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sleman Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) VIII - 2 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN CANGKRING AN 1 1 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Angka Partisipasi Kasar SD; Angka Partisipasi Kasar SMP; Prosentase Kelulusan SD/MI; Prosentase Kelulusan SMP/MTs 116,45%; 113,68%; 99,90%; 99,10% 115,84%; 115,88%; 99,90%; 92,17% 22.323.786.240,00 115,86%; 115,89%; 99,59%; 99,93% 24.449.861.120,00 115,88%; 115,90%; 99,26%; 98,37% 26.575.936.000,00 114,79%, 108,95%; 98,94%; 93,74% 28.702.010.880,00 114,81%, 108,97%; 99,00%; 93,80% 30.828.085.760,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 1 17 Program Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK; Prosentase Kelulusan SMA/SMK 77,66%; 99,34% 75,76%; 99,34% 13.470.702.000,00 75,78%; 95,94% 14.753.626.000,00 75,80%; 95,46% 16.036.550.000,00 79,02%; 95,50% 17.319.474.000,00 79,04%; 95,55% 18.602.398.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 1 18 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal Angka melek huruf 93,94% 92,36% 739.200.000,00 92,46% 809.600.000,00 92,56% 880.000.000,00 98,40% 950.400.000,00 98,50% 1.020.800.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 1 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah pendidik bersertifikat; Kualifikasi pendidik 91,00%; 70,26% 91,4%; 70,66% 15.781.920.000,00 91,4%; 74,00% 17.284.960.000,00 91,4%; 77,33% 18.788.000.000,00 91,4%; 84,82% 20.291.040.000,00 91,4%; 85,75% 21.794.080.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA; BADAN KEPEGAWAI AN DAERAH VIII - 3 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) 1 1 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Sekolah yang sudah menerapkan manajemen mutu berbasis sekolah 79% 80% 1.263.360.000,00 82% 1.383.680.000,00 84% 1.504.000.000,00 86% 1.624.320.000,00 88% 1.744.640.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 1 23 Program Pengembangan Kreativitas Siswa dan Guru Partisipasi guru dan siswa dalam pengembangan kreativitas 90% 90% 1.524.600.000,00 100% 1.669.800.000,00 100% 1.815.000.000,00 100% 1.960.200.000,00 100% 2.105.400.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 2 Kesehatan 41.993.252.463,12 45.992.609.840,56 49.991.967.218,00 53.991.324.595,44 57.990.681.972,88 1 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 25% 25% 1.430.349.144,00 25% 1.566.572.872,00 25% 1.702.796.600,00 25% 1.839.020.328,00 25% 1.975.244.056,00 DINAS KESEHATAN; RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN 1 2 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur 25% 25% 753.644.220,00 25% 825.419.860,00 25% 897.195.500,00 25% 968.971.140,00 25% 1.040.746.780,00 DINAS KESEHATAN; RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN 1 2 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur 25% 25% 1.326.484.572,00 25% 1.452.816.436,00 80% 1.579.148.300,00 10% 1.705.480.164,00 10% 1.831.812.028,00 DINAS KESEHATAN 1 2 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan 25% 25% 278.564.160,00 25% 305.094.080,00 25% 331.624.000,00 25% 358.153.920,00 25% 384.683.840,00 DINAS KESEHATAN; RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN 1 2 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan baik 90% 91% 2.402.895.600,00 92% 2.631.742.800,00 93% 2.860.590.000,00 94% 3.089.437.200,00 95% 3.318.284.400,00 DINAS KESEHATAN VIII - 4 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) 1 2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat kualitas kesehatn masyarakat baik 85%, Imunisasi hepatitis B 97% 85% 86% 15.923.737.404,12 87% 17.440.283.823,56 88% 18.956.830.243,00 89% 20.473.376.662,44 90% 21.989.923.081,88 DINAS KESEHATAN 1 2 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan Pengawasan dan Pengendalian Obat dan Makanan 90% 91% 239.165.799,60 92% 261.943.494,80 93% 284.721.190,00 94% 307.498.885,20 95% 330.276.580,40 DINAS KESEHATAN; DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI 1 2 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Perilaku hidup bersi dan sehat bagi masyarakat 90% 90,5% 503.811.000,00 91% 551.793.000,00 91,5% 599.775.000,00 92% 647.757.000,00 92,5% 695.739.000,00 DINAS KESEHATAN 1 2 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Status gizi masyarakat baik 90% 91% 120.120.000,00 92% 131.560.000,00 93% 143.000.000,00 94% 154.440.000,00 95% 165.880.000,00 DINAS KESEHATAN 1 2 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Kualitas Kesehatan Lingkungan baik 85% 85% 105.000.000,00 85% 115.000.000,00 85% 125.000.000,00 85% 135.000.000,00 85% 145.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 2 22 Program Pencegahan dan Penanggulanga n Penyakit Menular Angka kesakitan : DBD : Malaria : Kesembuhan TB dan Penemuan penderita 55% 55% 907.200.000,00 53% 993.600.000,00 52% 1.080.000.000,00 51% 1.166.400.000,00 50% 1.252.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1 2 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Kuaitas pelayanan kesehatan baik 90% 91% 386.836.170,00 92% 423.677.710,00 93% 460.519.250,00 94% 497.360.790,00 95% 534.202.330,00 DINAS KESEHATAN; RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN VIII - 5 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) 1 2 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Kualitas kesehatan penduduk miskin baik 90% 91% 468.186.600,00 92% 512.775.800,00 93% 557.365.000,00 94% 601.954.200,00 95% 646.543.400,00 DINAS KESEHATAN 1 2 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pu skesmas pembantu dan jaringannya Sarana prasarana pelayanan kesehatan baik 64% 65% 174.599.880,00 67,5% 191.228.440,00 71% 207.857.000,00 75,5% 224.485.560,00 81,5% 241.114.120,00 DINAS KESEHATAN 1 2 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- paru/ rumah sakit mata Sarana prasarana pelayanan kesehatan baik 63% 64% 7.862.400.000,00 66% 8.611.200.000,00 68% 9.360.000.000,00 70% 10.108.800.000,00 75 % 10.857.600.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN; RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN 1 2 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Cakupan pelayanan balita gizi buruk 90% 91% 63.000.000,00 95% 69.000.000,00 100% 75.000.000,00 100% 81.000.000,00 100% 87.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 2 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan kesehatan lansia 90% 91% 21.000.000,00 92% 23.000.000,00 93% 25.000.000,00 94% 27.000.000,00 95% 29.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 2 33 Program peningkatan pelayanan kesehatan Pelayanan kesehatan masyarakat 80% 80% 9.026.257.913,40 80% 9.885.901.524,20 80% 10.745.545.135,00 80% 11.605.188.745,80 80% 12.464.832.356,60 DINAS KESEHATAN VIII - 6 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) 1 3 Pekerjaan Umum 58.399.265.316,00 63.961.100.108,00 69.522.934.900,00 75.084.769.692,00 80.646.604.484,00 1 3 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 25% 25% 680.620.500,00 25% 745.441.500,00 25% 810.262.500,00 25% 875.083.500,00 25% 939.904.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN; DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL 1 3 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya Kualitas Sarpras Aparatur 25% 25% 1.465.007.040,00 25% 1.604.531.520,00 25% 1.744.056.000,00 25% 1.883.580.480,00 25% 2.023.104.960,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN; DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL 1 3 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kemampuan pegawai 10% 10% 105.840.000,00 10% 115.920.000,00 10% 126.000.000,00 10% 136.080.000,00 10% 146.160.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN; DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL 1 3 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya tertib administrasi keuangan dan pelaporan 25% 25% 437.749.200,00 25% 479.439.600,00 25% 521.130.000,00 25% 562.820.400,00 25% 604.510.800,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN; DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL 1 3 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kondisi jalan dan jembatan baik 33,0% 32,5% 9.219.420.000,00 33,0% 10.097.460.000,00 33,5% 10.975.500.000,00 67,91% 11.853.540.000,00 70,05% 12.731.580.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN 1 3 16 Program Pembangunan saluran drainase/goron g-gorong Kondisi Drainase Baik 36,5% 37% 4.063.175.760,00 38% 4.450.144.880,00 39% 4.837.114.000,00 40% 5.224.083.120,00 41% 5.611.052.240,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN 1 3 17 Program Pembangunan turap/talud/ brojong Kondisi badan jalan baik 33,0% 33,0% 883.394.400,00 34% 967.527.200,00 35% 1.051.660.000,00 36% 1.135.792.800,00 37% 1.219.925.600,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN 1 3 18 Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan Jalan dan Jembatan kondisi baik 33% 32,5% 10.661.186.760,00 33% 11.676.537.880,00 33,5 % 12.691.889.000,00 67,91% 13.707.240.120,00 70,05% 14.722.591.240,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN VIII - 7 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) 1 3 22 Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Informasi kondisi jalan dan jembatan tersedia 75% 76% 63.000.000,00 77% 69.000.000,00 78% 75.000.000,00 79% 81.000.000,00 80% 87.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN 1 3 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Kondisi sarana dan prasarana kebinamargaan baik 75% 76% 389.841.480,00 77% 426.969.240,00 78% 464.097.000,00 79% 501.224.760,00 80% 538.352.520,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN 1 3 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Kondisi irigasi baik 73% 73,5% 3.270.318.576,00 75% 3.581.777.488,00 76,5% 3.893.236.400,00 78% 4.204.695.312,00 79,5% 4.516.154.224,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL; BADAN PERENCANA AN PEMBANGUNAN DAERAH 1 3 25 Program penyediaan dan pengolahan air baku Kondisi sarana dan prasarana jaringan air baku baik 60% 61% 441.000.000,00 62% 483.000.000,00 63% 525.000.000,00 64% 567.000.000,00 65% 609.000.000,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL; BADAN PERENCANA AN PEMBANGUNAN DAERAH 1 3 26 Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Embung, sungai, danau dan sumber daya air lainnya terkelola dengan baik 75% 76% 1.922.760.000,00 77% 2.105.880.000,00 78% 2.289.000.000,00 79% 2.472.120.000,00 80% 2.655.240.000,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL; BADAN PERENCANA AN PEMBANGUNAN DAERAH VIII - 8 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) 1 3 27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Cakupan sarana pelayanan kesehatan yang mengelola limbah sesuai standar 80% 80% 2.948.064.000,00 85% 3.228.832.000,00 90% 3.509.600.000,00 95% 3.790.368.000,00 100% 4.071.136.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN; DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN 1 3 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Infrastruktur perdesaan kondisi baik 55% 55% 19.538.895.600,00 56% 21.399.742.800,00 57% 23.260.590.000,00 58% 25.121.437.200,00 59% 26.982.284.400,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN 1 3 31 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Kondisi gedung dinas/kantor baik 50% 50% 2.308.992.000,00 52% 2.528.896.000,00 54% 2.748.800.000,00 59,8% 2.968.704.000,00 65,2% 3.188.608.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA; DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN 1 4 Perumahan 4.857.446.160,00 5.320.060.080,00 5.782.674.000,00 6.245.287.920,00 6.707.901.840,00 1 4 15 Program Pengembangan Perumahan Meningkatnya ketersediaan perumahan 44% 45% 3.697.260.000,00 46% 4.049.380.000,00 47% 4.401.500.000,00 48% 4.753.620.000,00 49% 5.105.740.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN; KECAMATAN CANGKRING AN 1 4 18 Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial Persentase cakupan pebaikan perumahan akibat bencana 70% 70% 240.660.000,00 72% 263.580.000,00 74% 286.500.000,00 76% 309.420.000,00 78% 332.340.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN 1 4 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Menurunnya kejadian kebakaran 10% 20% 466.766.160,00 30% 511.220.080,00 40% 555.674.000,00 50% 600.127.920,00 50% 644.581.840,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN; BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 4 20 Program pengelolaan areal pemakaman TPU terkelola baik 70% 72% 452.760.000,00 74% 495.880.000,00 76% 539.000.000,00 78% 582.120.000,00 80% 625.240.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN 1 5 Penataan Ruang 1.806.840.000,00 1.978.920.000,00 2.151.000.000,00 2.323.080.000,00 2.495.160.000,00 VIII - 9 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) 1 5 15 Program Perencanaan Tata Ruang Cakupan wilayah yang punya rencana rinci 79,60% 82% 686.280.000,00 84% 751.640.000,00 88% 817.000.000,00 94% 882.360.000,00 100% 947.720.000,00 BADAN PERENCANA AN PEMBANGUNAN DAERAH 1 5 16 Program Pemanfaatan Ruang Persentase tertib pemanfaatan tanah 80% 82% 144.900.000,00 84% 158.700.000,00 86% 172.500.000,00 78% 186.300.000,00 78,5% 200.100.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN; DINAS PENGENDALI AN PERTANAHAN DAERAH 1 5 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kesesuaian pemanfaatan ruang 70% 70% 975.660.000,00 70% 1.068.580.000,00 70% 1.161.500.000,00 70% 1.254.420.000,00 70% 1.347.340.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN; DINAS PENGENDALI AN PERTANAHAN DAERAH 1 6 Perencanaan Pembangun an 3.891.667.920,00 4.262.302.960,00 4.632.938.000,00 5.003.573.040,00 5.374.208.080,00 1 6 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 25% 25% 426.300.000,00 25% 466.900.000,00 25% 507.500.000,00 25% 548.100.000,00 25% 588.700.000,00 BADAN PERENCANA AN PEMBANGUNAN DAERAH 1 6 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya kualitas sarpras aparatur 25% 25% 260.400.000,00 25% 285.200.000,00 25% 310.000.000,00 25% 334.800.000,00 25% 359.600.000,00 BADAN PERENCANA AN PEMBANGUNAN DAERAH 1 6 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kemampuan pegawai 10% 10% 50.400.000,00 10% 55.200.000,00 10% 60.000.000,00 10% 64.800.000,00 10% 69.600.000,00 BADAN PERENCANA AN PEMBANGUNAN DAERAH 1 6 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan 25% 25% 198.408.000,00 25% 217.304.000,00 25% 236.200.000,00 25% 255.096.000,00 25% 273.992.000,00 BADAN PERENCANA AN PEMBANGUNAN DAERAH 1 6 16 Program Kerjasama Pembangunan Persentase kerjasama yang aktif 50% 50% 42.000.000,00 60% 46.000.000,00 70% 50.000.000,00 95% 54.000.000,00 95% 58.000.000,00 BADAN PERENCANA AN PEMBANGUNAN DAERAH 1 6 18 Program 30% 31% 229.698.000,00 32% 251.574.000,00 33% 273.450.000,00 34% 295.326.000,00 35% 317.202.000,00 BADAN Perencanaan PERENCANA Pengembangan AN Persentase ketersediaan dokumen perencanaan wilayah strategis cepat tumbuh VIII - 10 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) Wilayah PEMBANGUN Strategis dan AN DAERAH; cepat tumbuh strategis KECAMATAN cepat tumbuh SEYEGAN; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRING AN 1 6 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya kemampuan perencanaan 10% 10% 105.000.000,00 10% 115.000.000,00 10% 125.000.000,00 10% 135.000.000,00 10% 145.000.000,00 BADAN PERENCANA AN PEMBANGUNAN DAERAH 1 6 21 Program perencanaan 85% 86% 1.886.881.920,00 87% 2.066.584.960,00 88% 2.246.288.000,00 89% 2.425.991.040,00 90% 2.605.694.080,00 BADAN perencanaan pembangunan PERENCANA pembangunan sesuai AN daerah kebutuhan PEMBANGUN masyarakat AN DAERAH; BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH; INSPEKTORAT KABUPATEN; KECAMATAN MOYUDAN; KECAMATAN MINGGIR; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; Persentase ketersediaan dokumen perencanaan wilayah strategis cepat tumbuh VIII - 11 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRING AN 1 6 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi Meningkatnya capaian indikator makro ekonomi 5% 5% 511.980.000,00 5% 560.740.000,00 5% 609.500.000,00 5% 658.260.000,00 5% 707.020.000,00 BADAN PERENCANA AN PEMBANGUNAN DAERAH 1 6 23 Program perencanaan sosial budaya meningkatnya capaian indikator sosial budaya 5% 5% 84.000.000,00 5% 92.000.000,00 5% 100.000.000,00 5% 108.000.000,00 5% 116.000.000,00 BADAN PERENCANA AN PEMBANGUNAN DAERAH 1 6 25 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana tersedianya kebijakan perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana 2 bidang 3 bidang 96.600.000,00 4 bidang 105.800.000,00 5 bidang 115.000.000,00 6 bidang 124.200.000,00 7 bidang 133.400.000,00 BADAN PERENCANA AN PEMBANGUNAN DAERAH; KECAMATAN CANGKRING AN 1 7 Perhubungan 12.824.234.640,00 14.045.590.320,00 15.266.946.000,00 16.488.301.680,00 17.709.657.360,00 1 7 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 25% 25% 6.413.013.600,00 25% 7.023.776.800,00 25% 7.634.540.000,00 25% 8.245.303.200,00 25% 8.856.066.400,00 DINAS PERHUBUNG AN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA VIII - 12 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) 1 7 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur 25% 25% 336.000.000,00 25% 368.000.000,00 25% 400.000.000,00 25% 432.000.000,00 25% 464.000.000,00 DINAS PERHUBUNG AN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 7 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kemampuan pegawai 10% 10% 50.400.000,00 10% 55.200.000,00 10% 60.000.000,00 10 % 64.800.000,00 10 % 69.600.000,00 DINAS PERHUBUNG AN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 7 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan 25% 25% 151.200.000,00 25% 165.600.000,00 25% 180.000.000,00 25% 194.400.000,00 25% 208.800.000,00 DINAS PERHUBUNG AN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 7 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Kondisi prasarana & fasilitas perhubungan baik 73,5% 74% 463.680.000,00 75% 507.840.000,00 76% 552.000.000,00 78% 596.160.000,00 79% 640.320.000,00 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 7 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Fasilitas lalu lintas terjaga baik 72% 73% 2.340.240.000,00 74% 2.563.120.000,00 75% 2.786.000.000,00 76% 3.008.880.000,00 77% 3.231.760.000,00 DINAS PERHUBUNG AN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 7 17 Program peningkatan pelayanan angkutan Pelayanan angkutan berjalan baik 80% 81% 399.000.000,00 82% 437.000.000,00 83% 475.000.000,00 84% 513.000.000,00 85% 551.000.000,00 DINAS PERHUBUNG AN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 7 19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Kondisi fasilitas pengamanan lalu lintas baik 72% 73% 2.019.701.040,00 74% 2.212.053.520,00 75% 2.404.406.000,00 76% 2.596.758.480,00 77% 2.789.110.960,00 DINAS PERHUBUNG AN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA VIII - 13 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) 1 7 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Kendaraan umum diujikan 87% 88% 651.000.000,00 89% 713.000.000,00 90% 775.000.000,00 91% 837.000.000,00 92% 899.000.000,00 DINAS PERHUBUNG AN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 8 Lingkungan Hidup 8.679.826.932,00 9.506.477.116,00 10.333.127.300,00 11.159.777.484,00 11.986.427.668,00 1 8 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 25% 25% 134.122.800,00 25% 146.896.400,00 25% 159.670.000,00 25% 172.443.600,00 25% 185.217.200,00 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 1 8 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 25% 25% 60.513.600,00 25% 66.276.800,00 25% 72.040.000,00 25% 77.803.200,00 25% 83.566.400,00 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 1 8 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kompetensi aparatur dalam pelayanan masyarakat 10% 10% 12.600.000,00 10% 13.800.000,00 10% 15.000.000,00 10% 16.200.000,00 10% 17.400.000,00 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 1 8 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya tertib administrasi keuangan dan pelaporan 25% 25% 67.200.000,00 25% 73.600.000,00 25% 80.000.000,00 25% 86.400.000,00 25% 92.800.000,00 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 1 8 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Sampah terlayani 58% 59% 3.740.520.000,00 60% 4.096.760.000,00 61% 4.453.000.000,00 62% 4.809.240.000,00 63% 5.165.480.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN; BADAN PERENCANA AN PEMBANGUNAN DAERAH; KANTOR LINGKUNGAN HIDUP; DINAS PASAR 1 8 16 Program Pencemaran <ambang batas <ambang batas 1.431.455.340,00 <ambang batas 1.567.784.420,00 <ambang batas 1.704.113.500,00 <ambang batas 1.840.442.580,00 <ambang batas 1.976.771.660,00 DINAS Pengendalian lingkungan SUMBER Pencemaran hidup lebih kecil DAYA AIR, dan Perusakan dari ambang ENERGI DAN VIII - 14 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) Lingkungan batas yang ada MINERAL; Hidup BADAN PERENCANA AN PEMBANGUNAN DAERAH; KANTOR LINGKUNGAN HIDUP; KECAMATAN MOYUDAN; KECAMATAN MINGGIR; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRING AN; DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN VIII - 15 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) 1 8 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam 3% 3% 1.246.669.032,00 3% 1.365.399.416,00 3% 1.484.129.800,00 3% 1.602.860.184,00 3% 1.721.590.568,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL; KANTOR LINGKUNGAN HIDUP; DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 1 8 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Persentase ketersediaan Informasi SDA dan LH 80% 81% 164.176.320,00 82% 179.812.160,00 83% 195.448.000,00 84% 211.083.840,00 85% 226.719.680,00 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 1 8 20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Tingkat polusi dengan ambang batas < ambang batas < ambang batas 6.720.000,00 < ambang batas 7.360.000,00 < ambang batas 8.000.000,00 < ambang batas 8.640.000,00 < ambang batas 9.280.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN 1 8 20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Persentase tersedianya informasi SDA dan LH. 80 % 81% 34.713.840,00 82% 38.019.920,00 83% 41.326.000,00 84% 44.632.080,00 85% 47.938.160,00 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 1 8 24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Luar ruang trebuka hijau > 30% > 30% 1.781.136.000,00 > 30% 1.950.768.000,00 > 30% 2.120.400.000,00 > 30% 2.290.032.000,00 > 30% 2.459.664.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN 1 9 Pertanahan 2.889.185.040,00 3.164.345.520,00 3.439.506.000,00 3.714.666.480,00 3.989.826.960,00 1 9 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 25% 25% 253.529.640,00 25% 277.675.320,00 25% 301.821.000,00 25% 325.966.680,00 25% 350.112.360,00 DINAS PENGENDALI AN PERTANAHAN DAERAH 1 9 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Aparatur 25% 25% 218.982.120,00 25% 239.837.560,00 25% 260.693.000,00 25% 281.548.440,00 25% 302.403.880,00 DINAS PENGENDALI AN PERTANAHAN DAERAH 1 9 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kompetensi aparatur dalam pelayanan masyarakat 10% 10% 97.776.000,00 10% 107.088.000,00 10% 116.400.000,00 10% 125.712.000,00 10% 135.024.000,00 DINAS PENGENDALI AN PERTANAHAN DAERAH VIII - 16 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) 1 9 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya tertib administrasi keuangan dan pelaporan 25% 25% 218.267.280,00 25% 239.054.640,00 25% 259.842.000,00 25% 280.629.360,00 25% 301.416.720,00 DINAS PENGENDALI AN PERTANAHAN DAERAH 1 9 16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Tertib Administrasi Pertanahan 55% 58% 1.614.270.000,00 59% 1.768.010.000,00 60% 1.921.750.000,00 90% 2.075.490.000,00 91% 2.229.230.000,00 DINAS PENGENDALI AN PERTANAH AN DAERAH; DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANG AN DAN KOPERASI; KECAMATAN PRAMBANAN 1 9 17 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Penyelesaian Masalah Pertanahan 80% 80% 158.760.000,00 80% 173.880.000,00 80% 189.000.000,00 80% 204.120.000,00 80% 219.240.000,00 DINAS PENGENDALI AN PERTANAHAN DAERAH; KECAMATAN PRAMBANAN 1 9 18 Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Informasi Pertanahan Tersedia 75% 76% 327.600.000,00 77% 358.800.000,00 78% 390.000.000,00 79% 421.200.000,00 75% 452.400.000,00 DINAS PENGENDALI AN PERTANAHAN DAERAH 1 10 Kependuduk an dan Catatan Sipil 7.007.437.080,00 7.674.812.040,00 8.342.187.000,00 9.009.561.960,00 9.676.936.920,00 1 10 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 25% 25% 4.042.879.680,00 25% 4.427.915.840,00 25% 4.812.952.000,00 25% 5.197.988.160,00 25% 5.583.024.320,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1 10 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnyak ualitas sarana dan prasarana aparatur 25% 25% 147.764.400,00 25% 161.837.200,00 25% 175.910.000,00 25% 189.982.800,00 25% 204.055.600,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1 10 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kemampuan pegawai masyarakat 10% 10% 21.649.320,00 10% 23.711.160,00 10% 25.773.000,00 10% 27.834.840,00 10% 29.896.680,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL VIII - 17 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) 1 10 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan 25% 25% 87.494.400,00 25% 95.827.200,00 25% 104.160.000,00 25% 112.492.800,00 25% 120.825.600,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1 10 15 Program Meningkatnya 10% 10% 2.707.649.280,00 10% 2.965.520.640,00 10% 3.223.392.000,00 10% 3.481.263.360,00 10% 3.739.134.720,00 DINAS Penataan tertib KEPENDUDUK Administrasi administrasi AN DAN Kependudukan kependudukan CATATAN SIPIL; KECAMATAN MOYUDAN; KECAMATAN MINGGIR; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRING AN 1 11 Pemberdaya an Perempuan 1.442.243.040,00 1.579.599.520,00 1.716.956.000,00 1.854.312.480,00 1.991.668.960,00 VIII - 18 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) 1 11 15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Sosialisasi peraturan perundangan KDRT dan perlindungan anak ditingkat desa 6 desa 16 desa 117.600.000,00 16 desa 128.800.000,00 16 desa 140.000.000,00 16 desa 151.200.000,00 16 desa 162.400.000,00 BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1 11 16 Program terfasilitasinya 90% 91% 1.025.603.040,00 92% 1.123.279.520,00 93% 1.220.956.000,00 94% 1.318.632.480,00 95% 1.416.308.960,00 BADAN Penguatan korban KELUARGA Kelembagaan kekerasan bagi BERENCANA, Pengarusutama anak dan PEMBERDAYA an Gender dan perempuan AN Anak PEREMPUAN DAN PEMBERDAYA AN MASYA RAKAT; KECAMATAN MOYUDAN; KECAMATAN MINGGIR; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN VIII - 19 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) CANGKRING AN 1 11 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Persentase perempuan dan anak korban kekersan yang mendapat penanganan 80% 85% 184.800.000,00 85% 202.400.000,00 100% 220.000.000,00 100% 237.600.000,00 100% 255.200.000,00 BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1 11 18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Persentase lembaga pengarus utamaan gender yang aktif 45% 50% 114.240.000,00 55% 125.120.000,00 60% 136.000.000,00 76% 146.880.000,00 77% 157.760.000,00 BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1.718.157.280,00 1.881.124.640,00 2.044.092.000,00 2.208.059.360,00 2.372.026.720,00 1 12 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 25% 25% 202.272.000,00 25% 221.536.000,00 25% 240.800.000,00 25% 260.064.000,00 25% 279.328.000,00 BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1 12 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur 25% 25% 288.224.160,00 25% 315.674.080,00 25% 343.124.000,00 25% 370.573.920,00 25% 398.023.840,00 BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1 12 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kemampuan pegawai 10 % 10 % 16.800.000,00 10 % 18.400.000,00 10% 20.000.000,00 10 % 21.600.000,00 10 % 23.200.000,00 BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT VIII - 20 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) 1 12 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan 25% 25% 134.400.000,00 25% 147.200.000,00 25% 160.000.000,00 25 % 172.800.000,00 25% 185.600.000,00 BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1 12 15 Program Keluarga Berencana Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) 79% 79,10% 409.893.120,00 79,11% 448.930.560,00 79,12% 487.968.000,00 79,13% 527.005.440,00 79,14% 566.042.880,00 BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1 12 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Menurunnya tingkat perkawinan usia dini 25% 25% 26.880.000,00 25% 29.440.000,00 25% 32.000.000,00 25% 34.560.000,00 25% 37.120.000,00 BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1 12 17 Program pelayanan kontrasepsi Ketersediaan sarana KB 100% 100% 67.200.000,00 100% 73.600.000,00 100% 80.000.000,00 100% 86.400.000,00 100% 92.800.000,00 BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1 12 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Persentase kepesertaan KB 60% 62% 403.620.000,00 64% 442.060.000,00 66% 480.500.000,00 68% 518.940.000,00 70% 557.380.000,00 BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1 12 19 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Meningkatnya jumlah Bina Keluarga Balita 2% 2% 21.000.000,00 2% 23.000.000,00 2% 25.000.000,00 2% 27.000.000,00 2% 29.000.000,00 BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT VIII - 21 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) 1 12 20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Cakupan layanan informasi dan konseling KRR 80% 81% 21.168.000,00 82% 23.184.000,00 83% 25.200.000,00 84% 27.216.000,00 85% 29.232.000,00 BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1 12 21 Program peningkatan penanggulanga n narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS Penurunan pengguna narkoba, PMS (HIV/AIDS) 10% 10% 28.000.000,00 10% 30.000.000,00 10% 32.000.000,00 10% 35.000.000,00 10% 38.000.000,00 BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1 12 23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Persentase ketersediaan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 60% 62% 42.000.000,00 64% 46.000.000,00 66% 50.000.000,00 68% 54.000.000,00 70% 58.000.000,00 BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1 12 24 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu- PADU Persentase KB Mandiri 55% 58,21% 56.700.000,00 60% 62.100.000,00 61,81% 67.500.000,00 71% 72.900.000,00 72% 78.300.000,00 BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1 13 Sosial 3.088.277.514,00 3.382.399.182,00 3.676.520.850,00 3.970.642.518,00 4.264.764.186,00 1 13 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah kesejahteraan Kesejahteraan sosoial (PMKS) Lainnya Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 60% 60% 161.521.920,00 65% 176.904.960,00 70% 192.288.000,00 75% 207.671.040,00 80% 223.054.080,00 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL VIII - 22 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) 1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE 40% 42% 319.442.382,00 44% 349.865.466,00 46% 380.288.550,00 48% 410.711.634,00 50% 441.134.718,00 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 1 13 17 Program pembinaan anak terlantar Meningkatnya cakupan pembinaan anak terlantar 3% 3% 12.600.000,00 3% 13.800.000,00 3% 15.000.000,00 3% 16.200.000,00 3% 17.400.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 1 13 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Angka penyandang cacat terehabilitasi dan organisasi penca terbantu 12% 12% 41.244.000,00 12% 45.172.000,00 12% 49.100.000,00 12% 53.028.000,00 12% 56.956.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 1 13 19 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Persentase panti sosial skala kabupaten yang menyediakan saran dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 51% 55% 109.200.000,00 56% 119.600.000,00 57% 130.000.000,00 58% 140.400.000,00 59% 150.800.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 1 13 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Persentase WKBSM yang menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial 35% 40% 136.565.940,00 45% 149.572.220,00 50% 162.578.500,00 55% 175.584.780,00 60% 188.591.060,00 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 1 13 22 Program Persentase KK miskin 21% 19% 2.307.703.272,00 18% 2.527.484.536,00 17% 2.747.265.800,00 13,5% 2.967.047.064,00 13,4% 3.186.828.328,00 DINAS Penanggulanga PEKERJAAN Kemiskinan UMUM AN PERUMAHAN; BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN VIII - 23 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) AN DAERAH; DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL; BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYA AN MASYA RAKAT; DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL; DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANG AN DAN KOPERASI; DINAS PASAR; DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 1 14 Tenaga Kerja 2.194.736.586,00 2.403.759.118,00 2.612.781.650,00 2.821.804.182,00 3.030.826.714,00 1 14 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 25% 25% 340.067.700,00 25% 372.455.100,00 25% 404.842.500,00 25% 437.229.900,00 25% 469.617.300,00 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 1 14 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya kualitas sarpras aparatur 25% 25% 268.598.820,00 25% 294.179.660,00 25% 319.760.500,00 25% 345.341.340,00 25% 370.922.180,00 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 1 14 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kemampuan pegawai 10% 10% 98.738.640,00 10% 108.142.320,00 10% 117.546.000,00 10% 126.949.680,00 10% 136.353.360,00 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL VIII - 24 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) 1 14 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan 25% 25% 65.914.800,00 25% 72.192.400,00 25% 78.470.000,00 25% 84.747.600,00 25% 91.025.200,00 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 1 14 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 45% 50% 861.498.204,00 55% 943.545.652,00 60% 1.025.593.100,00 65% 1.107.640.548,00 75% 1.189.687.996,00 BADAN PERENCANA AN PEMBANGUNAN DAERAH; DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 1 14 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 60% 62% 261.263.100,00 64% 286.145.300,00 66% 311.027.500,00 68% 335.909.700,00 70% 360.791.900,00 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 1 14 17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaa n Persentase penurunan kecelakaan kerja 10% 10% 298.655.322,00 10% 327.098.686,00 10% 355.542.050,00 10% 383.985.414,00 10% 412.428.778,00 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2.020.240.320,00 2.212.644.160,00 2.405.048.000,00 2.597.451.840,00 2.789.855.680,00 1 15 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 25% 25% 533.181.600,00 25% 583.960.800,00 25% 634.740.000,00 25% 685.519.200,00 25% 736.298.400,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANG AN DAN KOPERASI 1 15 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur 25% 25% 214.079.880,00 25% 234.468.440,00 25% 254.857.000,00 25% 275.245.560,00 25% 295.634.120,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANG AN DAN KOPERASI 1 15 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kemampuan pegawai 10% 10% 42.798.000,00 10% 46.874.000,00 10% 50.950.000,00 10% 55.026.000,00 10% 59.102.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANG AN DAN KOPERASI VIII - 25 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) 1 15 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya tertib administrasi keuangan dan pelaporan 25% 25% 145.908.000,00 25% 159.804.000,00 25% 173.700.000,00 25% 187.596.000,00 25% 201.492.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANG AN DAN KOPERASI 1 15 15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Persentase bertambahnya jumlah usaha kecil dan menengah 2% 2% 63.073.920,00 2% 69.080.960,00 2% 75.088.000,00 2% 81.095.040,00 2% 87.102.080,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANG AN DAN KOPERASI 1 15 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Jumlah Koperasi Aktif 12%, 438 Koperasi 12%, 438 Koperasi 354.114.600,00 12%, 438 Koperasi 387.839.800,00 12%, 438 Koperasi 421.565.000,00 12%, 438 koperasi 455.290.200,00 12%, 438 Koperasi 489.015.400,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANG AN DAN KOPERASI 1 15 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Meningkatnya kuantitas pemasaran produk UKM 5% 5% 234.429.720,00 5% 256.756.360,00 5% 279.083.000,00 5% 301.409.640,00 5% 323.736.280,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANG AN DAN KOPERASI 1 15 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Meningkatnya kuantitas pemasaran produk UKM 80% 80% 27.300.000,00 80% 29.900.000,00 80% 32.500.000,00 5% 35.100.000,00 5% 37.700.000,00 KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN DAN PENYERTAAN MODAL VIII - 26 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) 1 15 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Jumlah koperasi aktif 550 541 405.354.600,00 554 443.959.800,00 601 482.565.000,00 571 521.170.200,00 580 559.775.400,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANG AN DAN KOPERASI 1 16 Penanaman Modal Daerah 714.496.860,00 782.544.180,00 850.591.500,00 918.638.820,00 986.686.140,00 1 16 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 25% 25% 100.374.960,00 25% 109.934.480,00 25% 119.494.000,00 25% 129.053.520,00 25% 138.613.040,00 KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN DAN PENYERTAAN MODAL 1 16 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya kualitas sarpras aparatur 25% 25% 26.310.900,00 25% 28.816.700,00 25% 31.322.500,00 25% 33.828.300,00 25% 36.334.100,00 KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN DAN PENYERTAAN MODAL 1 16 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kemampuan pegawai 10% 10% 18.060.000,00 10% 19.780.000,00 10% 21.500.000,00 10% 23.220.000,00 10% 24.940.000,00 KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN DAN PENYERTAAN MODAL 1 16 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya tertib administrasi keuangan dan pelaporan 25% 25% 45.654.000,00 25% 50.002.000,00 25% 54.350.000,00 25% 58.698.000,00 25% 63.046.000,00 KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN DAN PENYERTAAN MODAL 1 16 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN - PMA - PMDN 1,6 % 1,25% 1,88 % 1,30% 259.893.900,00 1,90 % 1,32% 284.645.700,00 1,92 % 1,35% 309.397.500,00 1,95 % 1,36% 334.149.300,00 1,97 % 1,38% 358.901.100,00 KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN DAN PENYERTAAN MODAL 1 16 17 Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah Meningkatnya kontribusi dana penguatan permodalan 1,4% 1,5% 264.203.100,00 1,6% 289.365.300,00 1,7% 314.527.500,00 1,85% 339.689.700,00 2% 364.851.900,00 KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN DAN PENYERTAAN MODAL 1 17 Kebudayaan 3.072.801.480,00 3.365.449.240,00 3.658.097.000,00 3.950.744.760,00 4.243.392.520,00 VIII - 27 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) 1 17 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 25% 25% 440.223.840,00 25% 482.149.920,00 25% 524.076.000,00 25% 566.002.080,00 25% 607.928.160,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1 17 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur 25% 25% 186.930.240,00 25% 204.733.120,00 25% 222.536.000,00 25% 240.338.880,00 25% 258.141.760,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1 17 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kemampuan pegawai 10% 10% 21.000.000,00 10% 23.000.000,00 10% 25.000.000,00 10% 27.000.000,00 25% 29.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1 17 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan 25% 25% 96.587.400,00 25% 105.786.200,00 25% 114.985.000,00 25% 124.183.800,00 25% 133.382.600,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1 17 15 Program Pengembangan Nilai Budaya Kekayaan budaya yang terkelola dengan baik 85% 86% 173.040.000,00 87% 189.520.000,00 88% 206.000.000,00 89% 222.480.000,00 90% 238.960.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1 17 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Lembaga dan peninggalan budaya terkelola dengan baik 80% 82% 575.820.000,00 84% 630.660.000,00 86% 685.500.000,00 88% 740.340.000,00 90% 795.180.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1 17 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Kelompok seni budaya terkelola dengan baik 75% 77% 1.579.200.000,00 79% 1.729.600.000,00 81% 1.880.000.000,00 83% 2.030.400.000,00 85% 2.180.800.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1 18 Kepemudaan dan Olah Raga 1.557.110.100,00 1.705.406.300,00 1.853.702.500,00 2.001.998.700,00 2.150.294.900,00 1 18 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Ketersediaan data potensi kepemudaan 60% 62% 189.000.000,00 64% 207.000.000,00 66% 225.000.000,00 68% 243.000.000,00 70% 261.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA VIII - 28 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) 1 18 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan Persentase organisasi kepemudaan yang aktif 75% 77% 378.000.000,00 80% 414.000.000,00 83% 450.000.000,00 85,75% 486.000.000,00 86% 522.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 18 17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Meningkatnya jumlah kegiatan kepemudaan 3% 3% 63.000.000,00 3% 69.000.000,00 3% 75.000.000,00 3% 81.000.000,00 3% 87.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 18 18 Program upaya pencegahan penyalahgunaa n narkoba Penyuluhan tentang bahaya narkoba pertahun 10 kelompok 10 213.110.100,00 10 233.406.300,00 10 253.702.500,00 10 273.998.700,00 10 294.294.900,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA; DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 1 18 19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Pembinaan kelembagaan klub olah raga pelajar (KOP) per tahun 48 klub 48 63.000.000,00 48 69.000.000,00 48 75.000.000,00 48 81.000.000,00 48 87.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 18 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakata n Olahraga Pembinaan kwlas olah raga 5 kelas 5 399.000.000,00 5 437.000.000,00 5 475.000.000,00 5 513.000.000,00 5 551.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 18 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Sarana dan prasarana olah raga terpelihara 75% 76% 25200000000% 77% 27600000000% 78% 30000000000% 79% 32400000000% 80% 348.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 4.896.898.860,00 5.363.270.180,00 5.829.641.500,00 6.296.012.820,00 6.762.384.140,00 1 19 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 25% 25% 981.364.062,00 25% 1.074.827.306,00 25% 1.168.290.550,00 25% 1.261.753.794,00 25% 1.355.217.038,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH; SATUAN POLISI PAMONG PRAJA; KANTOR KESATUAN BANGSA VIII - 29 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) 1 19 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya kualitas sarpras aparatur 25% 25% 574.708.680,00 25% 629.442.840,00 25% 684.177.000,00 25% 738.911.160,00 25% 793.645.320,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH; SATUAN POLISI PAMONG PRAJA; KANTOR KESATUAN BANGSA 1 19 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kemampuan pegawai 10% 10% 89.502.546,00 10% 98.026.598,00 10% 106.550.650,00 10% 115.074.702,00 10% 123.598.754,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KANTOR KESATUAN BANGSA 1 19 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya tertib administrasi keuangan dan pelaporan 25% 25% 345.337.482,00 25% 378.226.766,00 25% 411.116.050,00 25% 444.005.334,00 25% 476.894.618,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH; SATUAN POLISI PAMONG PRAJA; KANTOR KESATUAN BANGSA 1 19 15 Program Persentase 3% 3,7% 266.057.400,00 4,45% 291.396.200,00 6,25% 316.735.000,00 7,14% 342.073.800,00 7,14% 367.412.600,00 SATUAN peningkatan menurunnya POLISI keamanan dan Jumlah konflik PAMONG kenyamanan di masyarakat PRAJA; lingkungan KECAMATAN MOYUDAN; KECAMATAN MINGGIR; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; VIII - 30 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRING AN 1 19 16 Program Kamtibmas 80 % 81% 656.994.156,00 82% 719.565.028,00 83% 782.135.900,00 84% 844.706.772,00 85% 907.277.644,00 SATUAN pemeliharaan terpelihara POLISI kantrantibmas PAMONG dan pencegahan PRAJA; tindak kriminal DINAS PASAR; KECAMATAN MOYUDAN; KECAMATAN MINGGIR; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRING VIII - 31 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) AN; KANTOR KESATUAN BANGSA 1 19 17 Program Meningkatnya 2% 2% 413.767.200,00 2% 453.173.600,00 2% 492.580.000,00 2% 531.986.400,00 2% 571.392.800,00 SATUAN pengembangan pembinaan POLISI wawasan wasbang ke PAMONG kebangsaan masyarakat PRAJA; KECAMATAN MOYUDAN; KECAMATAN MINGGIR; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRING AN; KANTOR KESATUAN BANGSA 1 19 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Fasilitasi pengembangan wasbang 12 bulan 12 bulan 135.120.174,00 12 bulan 147.988.762,00 12 bulan 160.857.350,00 12 bulan 173.725.938,00 12 bulan 186.594.526,00 KANTOR KESATUAN BANGSA VIII - 32 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) 1 19 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Fasilitasi kegiatan masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan 12 bulan 12 bulan 218.400.000,00 12 bulan 239.200.000,00 12 bulan 260.000.000,00 12 bulan 280.800.000,00 12 bulan 301.600.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 19 21 Program Partisipasi dan 65% 70% 276.916.080,00 70,5% 303.289.040,00 71% 329.662.000,00 78% 356.034.960,00 79% 382.407.920,00 KECAMATAN pendidikan kesadaran MOYUDAN; politik masyarakat KECAMATAN masyarakat dalam MINGGIR; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRING AN; KANTOR KESATUAN BANGSA 1 19 22 Program kesiapsiagaan 30% 31% 938.731.080,00 32% 1.028.134.040,00 33% 1.117.537.000,00 34% 1.206.939.960,00 35% 1.296.342.920,00 BADAN PENANG pencegahan masyarakat GULANGAN dini dan dalam BENCANA penanggulanga penanggulanga DAERAH; korban korban KECAMATAN bencana alam bencana MOYUDAN; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN VIII - 33 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRINGAN 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, 103.011.093.580,92 112.821.673.921,96 122.632.254.263,00 132.442.834.604,04 142.253.414.945,08 1 20 1 Program Meningkatnya 25% 25% 52.133.497.731,00 25% 57.098.592.753,00 25% 62.063.687.775,00 25% 67.028.782.797,00 25% 71.993.877.819,00 SEKRETARIAT Pelayanan pelayanan DEWAN Administrasi administrasi PERWAKILAN Perkantoran perkantoran RAKYAT DAERAH; BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH; INSPEKTORAT KABUPATEN; DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH; DINAS PASAR; KANTOR PELAYANAN PERIZINAN; KECAMATAN MOYUDAN; KECAMATAN MINGGIR; KECAMATAN VIII - 34 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRINGAN; SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA; DINAS PENDAPATAN DAERAH 1 20 2 Program Meningkatnya 25% 25% 2.829.624.000,00 25% 3.099.112.000,00 25% 3.368.600.000,00 25% 3.638.088.000,00 25% 3.907.576.000,00 SEKRETARIAT peningkatan kualitas DEWAN sarana dan sarpras PERWAKILAN prasarana aparatur RAKYAT aparatur DAERAH; BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH; INSPEKTORTA KABUPATEN; DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH; DINAS PASAR; KANTOR VIII - 35 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) PELAYANAN PERIZINAN; KECAMATAN MOYUDAN; KECAMATAN MINGGIR; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRINGAN; SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA; DINAS PENDAPATAN DAERAH 1 20 5 Program Meningkatnya 10% 10% 591.128.748,00 10% 647.426.724,00 10% 703.724.700,00 10% 760.022.676,00 10% 816.320.652,00 SEKRETARIAT peningkatan kemampuan DEWAN kapasitas pegawai PERWAKILAN sumber daya RAKYAT aparatur DAERAH; BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH; INSPEKTORTA VIII - 36 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) KABUPATEN; DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH; DINAS PASAR; KANTOR PELAYANAN PERIZINAN; KECAMATAN MOYUDAN; KECAMATAN MINGGIR; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRINGAN; SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA; DINAS PENDAPATAN DAERAH 1 20 6 Program Meningkatnya 25% 25% 1.292.980.500,00 25% 1.416.121.500,00 25% 1.539.262.500,00 25% 1.662.403.500,00 25% 1.785.544.500,00 SEKRETARIAT peningkatan tertib DEWAN VIII - 37 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) pengembangan administrasi PERWAKILAN sistem keuangan dan RAKYAT pelaporan pelaporan DAERAH; capaian BADAN kinerja dan KEPEGAWAIAN keuangan DAERAH; INSPEKTORTA KABUPATEN; DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH; DINAS PASAR; KANTOR PELAYANAN PERIZINAN; KECAMATAN MOYUDAN; KECAMATAN MINGGIR; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRINGAN; SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI VIII - 38 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) REPUBLIK INDONESIA; DINAS PENDAPATAN DAERAH 1 20 15 Program Persentase 75% 80% 8.905.075.294,92 80% 9.753.177.703,96 80% 10.601.280.113,00 70% 11.449.382.522,04 70% 12.297.484.931,08 SEKRETARIAT peningkatan produk hukum DEWAN kapasitas yang PERWAKILAN lembaga terselesaikan RAKYAT perwakilan oleh DPRD DAERAH; rakyat daerah 1 20 17 Program Catatan hasil 1 1 8.982.142.155,00 1 9.837.584.265,00 1 10.693.026.375,00 1 11.548.468.485,00 1 12.403.910.595,00 DINAS peningkatan pemeriksaan PERHUBUNGAN dan KOMUNIKASI VIII - 39 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) Pengembangan DAN pengelolaan INFORMATIKA; keuangan dan DINAS kekayaan KEBUDAYAAN daerah DAN PARIWISATA; DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH; DINAS PASAR; DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN 1 20 20 Program Hasil evaluasi Kategori baik Kategori baik 1.696.544.514,00 Kategori baik 1.858.120.182,00 Kategori baik 2.019.695.850,00 Kategori baik 2.181.271.518,00 Kategori baik 2.342.847.186,00 DINAS peningkatan sistem PENDIDIKAN sistem pengendalian PEMUDA DAN pengawasan intern OLAHRAGA; internal dan pemerintah DINAS pengendalian PEKERJAAN pelaksanaan UMUM DAN kebijakan KDH PERUMAHAN; DINAS SUMBER DAYA AIR ENERGI DAN MINERAL; KANTOR LINGKUNGAN HIDUP; DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH; DINAS KEPEN DUDUKAN DAN CATATAN SIPIL; BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT; DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL; DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI; KANTOR PENANAMAN PENGUATAN VIII - 40 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) DAN PENYERTAAN MODAL; DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA; BADAN PENANG GULANGAN BENCANA DAERAH; SATUAN POLISI PA MONG PRAJA; SEKRETRAIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH; BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH; INSPEKTORAT KABUPATEN; DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH; DINAS PASAR; KANTOR PELAYANAN PERIZINAN; KECAMATAN MOYUDAN; KECAMATAN MINGGIR; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; VIII - 41 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRINGAN; DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN; KANTOR ARSIP DAERAH, KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH; KANTOR KESATUAN BANGSA; DINAS PENDAPATAN DAERAH 1 20 21 Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas minimal B 10 SKPD 15 SKPD 37.800.000,00 15 SKPD 41.400.000,00 20 SKPD 45.000.000,00 25 SKPD 48.600.000,00 30 SKPD 52.200.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN 1 20 22 Program Penataan dan Penyempurnaa n kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti 95% 95% 34.578.978,00 95% 37.872.214,00 95% 41.165.450,00 95% 44.458.686,00 95% 47.751.922,00 INSPEKTORAT KABUPATEN 1 20 23 Program Meningkatnya 3 SIM 4 SIM 2.140.178.040,00 5 SIM 2.344.004.520,00 6 SIM 2.547.831.000,00 7 SIM 2.751.657.480,00 8 SIM 2.955.483.960,00 DINAS optimalisasi jumlah sistem PERHUBUNGAN, pemanfaatan informasi KOMUNIKASI teknologi terintegrasi DAN informasi INFORMATIKA; BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH; DINAS PASAR 1 20 26 Program Meningkatnya 10% 10% 523.788.048,00 10% 573.672.624,00 10% 623.557.200,00 10% 673.441.776,00 10% 723.326.352,00 DINAS Penataan produk KESEHATAN; Peraturan hukum DINAS VIII - 42 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) Perundang- PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA; KANTOR LINGKUNGAN HIDUP; SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH; DINAS PASAR; KANTOR PELAYANAN PERIZINAN; KECAMATAN MOYUDAN; KECAMATAN MINGGIR; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM 1 20 28 Program Pendidikan Kedinasan Pelaksanaan diklat pegawai sesuai analisis kebutuhan 10 diklat 16 diklat 393.447.432,00 20 diklat 430.918.616,00 25 diklat 468.389.800,00 30 diklat 505.860.984,00 35 diklat 543.332.168,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1 20 29 Program Meningkatnya 10% 10% 2.402.206.800,00 10% 2.630.988.400,00 10% 2.859.770.000,00 10% 3.088.551.600,00 10% 3.317.333.200,00 DINAS peningkatan kemampuan KESEHATAN; kapasitas pegawai SATUAN sumberdaya POLISI aparatur PAMONG PRAJA; VIII - 43 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH; BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH; DINAS PENDAPATAN DAERAH 1 20 30 Program Indeks 80% 80% 2.469.500.880,00 80% 2.704.691.440,00 80% 2.939.882.000,00 80% 3.175.072.560,00 80% 3.410.263.120,00 BADAN Pembinaan kepuasan KEPEGAWAIAN dan pegawai DAERAH; Pengembangan SEKRETARIAT Aparatur DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA 1 20 31 Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaa n Kinerja OPD baik 80% 81% 105.000.000,00 82% 115.000.000,00 83% 125.000.000,00 84% 135.000.000,00 85% 145.000.000,00 DINAS KESEHATAN; KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 1 20 32 Program pengembangan kualitas kebijakan publik Kebijakan yang diimplementasi kan 80% 80% 41.718.600,00 80% 45.691.800,00 80% 49.665.000,00 80% 53.638.200,00 80% 57.611.400,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 1 20 33 Program Kepuasan 75% 75% 2.228.128.140,00 77% 2.440.330.820,00 79% 2.652.533.500,00 79% 2.864.736.180,00 79% 3.076.938.860,00 DINAS peningkatan masyarakat KESEHATAN ; kualitas terhadap BADAN pelayanan pelayanan PERENCANAAN publik publik PEMBANGUNAN DAERAH; DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI; SATUAN POLISI PAMONG PRAJA; DINAS PENGELOLAAN VIII - 44 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) KEUANGAN DAN ASET DAERAH; DINAS PASAR; KANTOR PELAYANAN PERIZINAN; KECAMATAN MOYUDAN; KECAMATAN MINGGIR; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRINGAN; SEKRETARIAT DEWAN VIII - 45 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA 1 20 34 Program Administrasi 70% 71% 512.007.300,00 72% 560.769.900,00 73% 609.532.500,00 74% 658.295.100,00 75% 707.057.700,00 KECAMATAN peningkatan kecamatan MOYUDAN; administrasi dan KECAMATAN pemerintahan pemerintah MINGGIR; desa baik KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRINGAN 1 20 35 Program pengkajian dan penelitian bidang Iptek meningkatnya jumlah invensi dan inovasi teknologi 5% 5% 266.700.000,00 5% 292.100.000,00 5% 317.500.000,00 5% 342.900.000,00 5% 368.300.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH VIII - 46 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) 1 20 36 Program Penyelesaian 85% 85% 92.400.000,00 85% 101.200.000,00 85% 110.000.000,00 85% 118.800.000,00 85% 127.600.000,00 SATUAN peningkatan kasus hukum POLISI pelayanan dan PAMONG bantuan PRAJA; hukum SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA 1 20 37 Program Menurunnya 10% 10% 276.381.000,00 10% 302.703.000,00 10% 329.025.000,00 10% 355.347.000,00 10% 381.669.000,00 DINAS penegakan pelanggaran PERHUBUNGAN, hukum Perda KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA; DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI; SATUAN POLISI PAMONG PRAJA; KECAMATAN MINGGIR; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; VIII - 47 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRINGAN 1 20 38 Program Persentase 15,10% 14,77% 15.056.265.420,00 15,10% 16.490.195.460,00 17,20% 17.924.125.500,00 20,0% 19.358.055.540,00 21,0% 20.791.985.580,00 DINAS Pengelolaan kontribusi PENGELOLAAN Pendapatan PAD terhadap KEUANGAN Daerah APBD DAN ASET DAERAH; DINAS PASAR; DINAS PENDAPATAN DAERAH 1 21 Ketahanan Pangan 2.156.219.856,00 2.361.574.128,00 2.566.928.400,00 2.772.282.672,00 2.977.636.944,00 1 21 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 25% 25% 435.120.000,00 25% 476.560.000,00 25% 518.000.000,00 25% 559.440.000,00 25% 600.880.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 1 21 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya layanan pemerintahan 25% 25% 546.000.000,00 25% 598.000.000,00 25% 650.000.000,00 25% 702.000.000,00 25% 754.000.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 1 21 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kompetensi aparatur dalam pelayanan masyarakat 10% 10% 448.560.000,00 10% 491.280.000,00 10% 534.000.000,00 10% 576.720.000,00 10% 619.440.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 1 21 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya tertib administrasi keuangan dan pelaporan 25% 25% 142.800.000,00 25% 156.400.000,00 25% 170.000.000,00 25% 183.600.000,00 25% 197.200.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN VIII - 48 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) 1 21 15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perk ebunan Meningkatnya Produksi pangan 1,50% 1,50% 583.739.856,00 1,50% 639.334.128,00 1,5% 694.928.400,00 1,5% 750.522.672,00 1,50% 806.116.944,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 1 22 Pemberdaya an Masyarakat dan Desa 2.488.008.600,00 2.724.961.800,00 2.961.915.000,00 3.198.868.200,00 3.435.821.400,00 1 22 15 Program Lembaga 80% 80% 244.203.120,00 80% 267.460.560,00 80% 290.718.000,00 80% 313.975.440,00 80% 337.232.880,00 BADAN Peningkatan kemasyarakat KELUARGA Keberdayaan an desa aktif BERENCANA Masyarakat PEMBERDAYAAN Pedesaan PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT; KECAMATAN MOYUDAN; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; VIII - 49 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRINGAN 1 22 16 Program Lembaga 70% 71% 324.492.000,00 72% 355.396.000,00 73% 386.300.000,00 74% 417.204.000,00 75% 448.108.000,00 DINAS pengembangan ekonomi desa PERINDUSTRIAN, lembaga yang aktif PERDAGANGAN ekonomi DAN pedesaan KOPERASI; DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 1 22 17 Program Rasio 1:4 1:7,5 1.785.506.520,00 1:7,6 1.955.554.760,00 1:7,6 2.125.603.000,00 1:4 2.295.651.240,00 1:5 2.465.699.480,00 BADAN peningkatan swadaya KELUARGA partisipasi masyarakat BERENCANA masyarakat PEMBERDAYAAN dalam PEREMPUAN membangun DAN desa PEMBERDAYAAN MASYARAKAT; KECAMATAN MOYUDAN; KECAMATAN MINGGIR; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN VIII - 50 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRINGAN 1 22 18 Program Tertib 5% 5% 133.806.960,00 5% 146.550.480,00 5% 159.294.000,00 5% 172.037.520,00 5% 184.781.040,00 KECAMATAN peningkatan Administrasi MINGGIR; kapasitas desa KECAMATAN aparatur meningkat SEYEGAN; pemerintah KECAMATAN desa GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM; VIII - 51 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) KECAMATAN CANGKRINGAN 1 23 Statistik 2.068.975.440,00 2.266.020.720,00 2.463.066.000,00 2.660.111.280,00 2.857.156.560,00 1 23 15 Program Ketersediaan 75% 76% 2.068.975.440,00 77% 2.266.020.720,00 78% 2.463.066.000,00 79% 2.660.111.280,00 80% 2.857.156.560,00 BADAN pengembangan data dan PERENCANAAN data/informasi/statistikinformasi PEMBANGUNAN daerah pembangunan DAERAH; BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT; DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL; DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI; BADAN PENANG GULANGAN BENCANA DAERAH; DINAS PASAR; KECAMATAN MOYUDAN; KECAMATAN MINGGIR; KECAMATAN SEYEGAN; KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; VIII - 52 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN TEMPEL; KECAMATAN TURI; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRINGAN; DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 1 24 Kearsipan 731.587.920,00 801.262.960,00 870.938.000,00 940.613.040,00 1.010.288.080,00 1 24 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 25% 25% 108.360.000,00 25% 118.680.000,00 25% 129.000.000,00 25% 139.320.000,00 25% 149.640.000,00 KANTOR ARSIP DAERAH 1 24 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya kualitas sarpras aparatur 25% 25% 37.800.000,00 25% 41.400.000,00 25% 45.000.000,00 25% 48.600.000,00 25% 52.200.000,00 KANTOR ARSIP DAERAH 1 24 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kemampuan pegawai 10% 10% 52.500.000,00 10% 57.500.000,00 10% 62.500.000,00 10% 67.500.000,00 10% 72.500.000,00 KANTOR ARSIP DAERAH VIII - 53 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) 1 24 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya tertib administrasi keuangan dan pelaporan 25% 25% 51.660.000,00 25% 56.580.000,00 25% 61.500.000,00 25% 66.420.000,00 25% 71.340.000,00 KANTOR ARSIP DAERAH 1 24 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Arsip dinamis terkelola baik 60% 60% 124.740.000,00 60% 136.620.000,00 60% 148.500.000,00 60% 160.380.000,00 60% 172.260.000,00 KECAMATAN TURI; KANTOR ARSIP DAERAH 1 24 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Arsip statis terkelola baik 40% 40% 258.667.920,00 40% 283.302.960,00 40% 307.938.000,00 40% 332.573.040,00 40% 357.208.080,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH; KANTOR ARSIP DAERAH 1 24 17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan Tingkat kerusakan arsip 5% 5% 14.700.000,00 5% 16.100.000,00 5% 17.500.000,00 5% 18.900.000,00 5% 20.300.000,00 KANTOR ARSIP DAERAH 1 24 18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Jumlah SKPD yang bisa mencapai standar kearsipan 35% 30% 83.160.000,00 35% 91.080.000,00 40% 99.000.000,00 45% 106.920.000,00 50% 114.840.000,00 KANTOR ARSIP DAERAH 1 25 Komunikasi dan Informatika 891.209.340,00 976.086.420,00 1.060.963.500,00 1.145.840.580,00 1.230.717.660,00 1 25 15 Program Jumlah SKPD 20 SKPD 23 SKPD 891.209.340,00 24 SKPD 976.086.420,00 25 SKPD 1.060.963.500,00 48 SKPD 1.145.840.580,00 48 SKPD 1.230.717.660,00 DINAS Pengembangan melaksanakan SUMBER DAYA Komunikasi, e-gov AIR, ENERGI Informasi dan DAN MINERAL; Media Massa BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH; DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI VIII - 54 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) DAN INFORMATIKA; BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT; DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL; SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH; BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH; KANTOR PELAYANAN PERIZINAN; SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA; DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 1 26 Perpustakaan 734.617.968,00 804.581.584,00 874.545.200,00 944.508.816,00 1.014.472.432,00 1 26 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 25% 25% 83.940.528,00 25% 91.934.864,00 25% 99.929.200,00 25% 107.923.536,00 25% 115.917.872,00 KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH VIII - 55 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) 1 26 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur 25% 25% 97.238.400,00 25% 106.499.200,00 25% 115.760.000,00 25% 125.020.800,00 25% 134.281.600,00 KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH 1 26 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kemampuan pegawai 10% 10% 39.180.288,00 10% 42.911.744,00 10% 46.643.200,00 10% 50.374.656,00 10% 54.106.112,00 KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH 1 26 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan 25% 25% 39.761.400,00 25% 43.548.200,00 25% 47.335.000,00 25% 51.121.800,00 25% 54.908.600,00 KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH 1 26 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Persentase meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan 15% 2% 474.497.352,00 4% 519.687.576,00 6% 564.877.800,00 8% 610.068.024,00 10% 655.258.248,00 KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH 2 URUSAN PILIHAN 17.606.498.406,00 19.283.307.778,00 20.960.117.150,00 22.636.926.522,00 24.313.735.894,00 2 1 Pertanian 3.775.019.304,00 4.134.544.952,00 4.494.070.600,00 4.853.596.248,00 5.213.121.896,00 2 1 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Meningkatnya Pengetahuan, Sikap dan Ketrampilan (PSK) petani 15% 15% 218.975.988,00 15% 239.830.844,00 15% 260.685.700,00 15% 281.540.556,00 15% 302.395.412,00 KECAMATAN TURI; DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 2 1 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perk ebunan Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian 5% 5% 341.155.920,00 5% 373.646.960,00 5% 406.138.000,00 5% 438.629.040,00 5% 471.120.080,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN VIII - 56 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) 2 1 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perk ebunan Meningkatnya Jumlah kelompok yang menerapkan SOP GAP 15% 15% 627.900.000,00 15% 687.700.000,00 15% 747.500.000,00 15% 807.300.000,00 15% 867.100.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 2 1 19 Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan Meningkatnya produksi pertanian 1,5% 1,5% 1.640.097.396,00 1,5% 1.796.297.148,00 1,5% 1.952.496.900,00 1,5% 2.108.696.652,00 1,5% 2.264.896.404,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 2 1 20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perk ebunan lapangan Meningkatnya Jumlah penyuluh naik jenjang 20% 20% 359.100.000,00 20% 393.300.000,00 20% 427.500.000,00 20% 461.700.000,00 20% 495.900.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 2 1 21 Program pencegahan dan penanggulanga n penyakit ternak Jumlah ternak yang sehat 95% 95% 177.450.000,00 95% 194.350.000,00 95% 211.250.000,00 95% 228.150.000,00 95% 245.050.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 2 1 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan Meningkatnya hasil produksi peternakan 2% 2% 45.360.000,00 2% 49.680.000,00 2% 54.000.000,00 2% 58.320.000,00 2% 62.640.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 2 1 23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 2,50% 2,50% 45.360.000,00 2,50% 49.680.000,00 2,50% 54.000.000,00 2,50% 58.320.000,00 2,50% 62.640.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 2 1 24 Program peningkatan penerapan teknologi petemakan Meningkatnya jumlah peternak yang menerapkan tekno;ogi 30% 30% 319.620.000,00 30% 350.060.000,00 30% 380.500.000,00 30% 410.940.000,00 30% 441.380.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 2 2 Kehutanan 271.197.612,00 297.025.956,00 322.854.300,00 348.682.644,00 374.510.988,00 VIII - 57 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) 2 2 15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan luas hutan rakyat 4.500 ha 5.950 ha 51.409.932,00 6.000 ha 56.306.116,00 6.050 ha 61.202.300,00 6.175 ha 66.098.484,00 6.200 ha 70.994.668,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 2 2 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan luas lahan kritis 726 ha 610 ha 219.787.680,00 580 ha 240.719.840,00 550 ha 261.652.000,00 450 ha 282.584.160,00 420 ha 303.516.320,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 2 3 Energi dan Sumberdaya Mineral 1.132.810.140,00 1.240.696.820,00 1.348.583.500,00 1.456.470.180,00 1.564.356.860,00 2 3 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Penambangan yang sesuai dengan kaidah teknis 70% 71% 357.726.180,00 72% 391.795.340,00 73% 425.864.500,00 74% 459.933.660,00 75% 494.002.820,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL 2 3 16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Meningkatnya jumlah kelompok penambangan rakyat yang berijin 10% 10% 168.000.000,00 10% 184.000.000,00 10% 200.000.000,00 10% 216.000.000,00 10% 232.000.000,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL 2 3 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrika n Persentase Elektrifikasi 95% 94,50% 378.000.000,00 95% 414.000.000,00 95,5% 450.000.000,00 99,30% 486.000.000,00 99,40% 522.000.000,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL 2 3 18 Program Pengembangan Energi Terbarukan Jumlah energi terbarukan terbangun 305 buah 310 buah 229.083.960,00 320 buah 250.901.480,00 330 buah 272.719.000,00 373 buah 294.536.520,00 380 buah 316.354.040,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL 2 4 Pariwisata 2.554.582.800,00 2.797.876.400,00 3.041.170.000,00 3.284.463.600,00 3.527.757.200,00 2 4 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata kunjungan: wisatawan nusantara; wisatawan mancanegara 3.226.979 orang 3.277.728 orang 534.794.400,00 3.418.254 orang 585.727.200,00 3.613.577 orang 636.660.000,00 3.772.369 orang 687.592.800,00 3.940.293 orang 738.525.600,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA VIII - 58 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) 2 4 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Obyek wisata terkelola baik 75% 76% 1.673.288.400,00 77% 1.832.649.200,00 78% 1.992.010.000,00 79% 2.151.370.800,00 80% 2.310.731.600,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 4 17 Program Pengembangan Kemitraan Meningkatnya kemitraan pelaku pariwisata 5% 5% 346.500.000,00 5% 379.500.000,00 5% 412.500.000,00 5% 445.500.000,00 5% 478.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH; DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 5 Kelautan dan Perikanan 682.791.480,00 747.819.240,00 812.847.000,00 877.874.760,00 942.902.520,00 2 5 20 Program pengembangan budidaya perikanan Meningkatnya produksi ikan 14% 14% 507.231.480,00 14% 555.539.240,00 14% 603.847.000,00 14% 652.154.760,00 14% 700.462.520,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 2 5 22 Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan Meningkatnya penerapan teknologi dibidang perikanan 5% 5% 47.880.000,00 5% 52.440.000,00 5% 57.000.000,00 5% 61.560.000,00 5% 66.120.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 2 5 23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Meningkatnya konsumsi ikan 10% 10% 87.360.000,00 10% 95.680.000,00 10% 104.000.000,00 10% 112.320.000,00 10% 120.640.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 2 5 24 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar Terpeliharanya jenis ikan diperairan umum 5% 10% 40.320.000,00 15% 44.160.000,00 20% 48.000.000,00 25% 51.840.000,00 30% 55.680.000,00 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 2 6 Perdagangan 8.015.273.070,00 8.778.632.410,00 9.541.991.750,00 10.305.351.090,00 11.068.710.430,00 VIII - 59 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) 2 6 15 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Perlindungan konsumen dan pengamanan komoditas perdagangan 9 komoditas 75% 76% 85.680.000,00 77% 93.840.000,00 78% 102.000.000,00 79% 110.160.000,00 80% 118.320.000,00 DINAS PER INDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI; DINAS PASAR; KECAMATAN NGAGLIK 2 6 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Meningkatnya nilai ekspor komoditas unggulan daerah 5% 5% 446.847.240,00 5% 489.404.120,00 5% 531.961.000,00 5% 574.517.880,00 5% 617.074.760,00 DINAS PER INDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI 2 6 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Meningkatnya penataan usaha perdagangan 15% 15% 88.200.000,00 15% 96.600.000,00 15% 105.000.000,00 15% 113.400.000,00 15% 121.800.000,00 DINAS PER INDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI; DINAS PASAR 2 6 19 Program Pedagang 50% 52,5% 331.454.760,00 55% 363.021.880,00 57,5% 394.589.000,00 60% 426.156.120,00 65% 457.723.240,00 DINAS PASAR; Pembinaan menempati KECAMATAN pedagang kaki tempat dasaran MOYUDAN; lima dan sesuai dengan KECAMATAN asongan ijin SEYEGAN; peruntukannya KECAMATAN GODEAN; KECAMATAN GAMPING; KECAMATAN MLATI; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN BERBAH; KECAMATAN PRAMBANAN; KECAMATAN KALASAN; KECAMATAN NGEMPLAK; KECAMATAN NGAGLIK; KECAMATAN SLEMAN; KECAMATAN VIII - 60 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab*)Kode Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) TEMPEL; KECAMATAN PAKEM; KECAMATAN CANGKRINGAN 2 6 20 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi Sarana dan prasarana ekonomi milik pemerintah daerah terpelihara baik 9,6% 10,8% 6.647.172.000,00 13,5% 7.280.236.000,00 16,5% 7.913.300.000,00 32% 8.546.364.000,00 34% 9.179.428.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN; DINAS PASAR 2 6 21 Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar Kepatuhan pedagang terhadap ketentuan yang berlaku 70% 71% 415.919.070,00 72% 455.530.410,00 73% 495.141.750,00 74% 534.753.090,00 75% 574.364.430,00 DINAS PASAR 2 7 Perindustrian 972.552.000,00 1.065.176.000,00 1.157.800.000,00 1.250.424.000,00 1.343.048.000,00 2 7 15 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Presentase peningkatan nilai tambah industri 3% 3% 730.800.000,00 3% 800.400.000,00 3% 870.000.000,00 3% 939.600.000,00 3% 1.009.200.000,00 DINAS PER INDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI 2 7 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Meningkatnya asosiasi UMKM 5% 5% 241.752.000,00 5% 264.776.000,00 5% 287.800.000,00 5% 310.824.000,00 5% 333.848.000,00 DINAS PER INDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI 2 8 Transmigrasi 202.272.000,00 221.536.000,00 240.800.000,00 260.064.000,00 279.328.000,00 2 8 17 Program Transmigrasi Regional Angka transmigrans diberangkatkan 40% 40% 202.272.000,00 40% 221.536.000,00 40% 240.800.000,00 40% 260.064.000,00 40% 279.328.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL VIII - 61 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IX - 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IX - 2 Tabel 9.1 Indikator Kinerja dan Target Kinerja NO ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD

(2013)TARGET KINERJA KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
(2015)KETERANGAN SKPD PENANGGUNG JAWAB2011 2012 2013 2014 2015 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 Indeks Pembangunan Manusia angka indeks 78,96 78,13 78,63 79,13 79,63 80,00 80,00 Dukungan terhadap pencapaian komponen Visi “Lebih Sejahtera” Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IX - 3 NO ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD
(2013)TARGET KINERJA KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
(2015)KETERANGAN SKPD PENANGGUNG JAWAB2011 2012 2013 2014 2015 2 Pendapatan perkapita (ADHB) Rp.000 16.370 13.635 14.977 16.365 17.938 19.688 19.688 Dukungan terhadap pencapaian misi 3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3 Persentase peningkatan jumlah pegawai berpendidikan S2 % 0,30 0,25 0,25 0,30 0,30 0,33 1,43 Dukungan terhadap pencapaian misi 1 Badan Kepegawaian Daerah 4 Persentase penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi % 81,05 70 75 80 85 90 90 Dukungan terhadap pencapaian misi 1 Badan Kepegawaian Daerah 5 Persentase Kasus pelanggaran disiplin PNS % 0,27 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 Dukungan terhadap pencapaian misi 1 Badan Kepegawaian Daerah 6 Persentase Tingkat capaian Indikator kinerja utama daerah % 100,31 100 100 100 100 100 100 Dukungan terhadap pencapaian misi 1 Inspektorat 7 Predikat SAKIP Kabupaten B CC B B B B B Dukungan terhadap pencapaian misi 1 Inspektorat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IX - 4 NO ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD
(2013)TARGET KINERJA KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
(2015)KETERANGAN SKPD PENANGGUNG JAWAB2011 2012 2013 2014 2015 8 Persentase OPD yang memiliki SOP % 100 45 60 75 90 100 100 Dukungan terhadap pencapaian misi 1 Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) 9 Jumlah sarana informasi publik Sarana 9 9 9 10 10 10 10 Dukungan terhadap pencapaian misi 1 Sekretariat Daerah (Bagian Humas) 10 Jenis informasi yang disajikan Jenis 4 3 3 3 4 4 4 Dukungan terhadap pencapaian misi 1 Sekretariat Daerah (Bagian Humas) 11 Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti % 100 60 80 85 100 100 100 Dukungan terhadap pencapaian misi 1 Sekretariat Daerah (Bagian Humas) 12 Opini BPK opini WTP WDP WTP WTP WTP WTP WTP Dukungan terhadap pencapaian misi 1 Inspektorat Kabupaten 13 Persentase kontribusi PAD terhadap APBD % 16,33 14,77 15,10 17,20 20 21 21 Dukungan terhadap pencapaian misi 1 Dinas Pendapatan Daerah 14 Persentase kerjasama % 94,64 50 60 70 95 95 95 Dukungan terhadap Sekretariat Daerah (Bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IX - 5 NO ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD
(2013)TARGET KINERJA KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
(2015)KETERANGAN SKPD PENANGGUNG JAWAB2011 2012 2013 2014 2015 yang aktif pencapaian misi 1 Tata Pemerintahan) 15 Persentase Penanganan permasalahan pembangunan fisik % 100 100 100 100 100 100 100 Dukungan terhadap pencapaian misi 1 Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan) 16 Persentase Penanganan kasus permasalahan hukum % 100 100 100 100 100 100 100 Dukungan terhadap pencapaian misi 1 Sekretariat Daerah (Bagian Hukum) 17 Jumlah Masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana orang 3.263 1.990 2.250 2.510 3.543 3.823 14.116 Dukungan terhadap pencapaian misi 1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 18 Jumlah Regulasi penanggulangan bencana Regulasi 5 3 3 4 6 8 8 Dukungan terhadap pencapaian misi 1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IX - 6 NO ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD
(2013)TARGET KINERJA KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
(2015)KETERANGAN SKPD PENANGGUNG JAWAB2011 2012 2013 2014 2015 19 Persentase Perempuan terlatih pada daerah rawan bencana % 27,1 10,06 15,06 20,06 27,71 30,06 30,06 Dukungan terhadap pencapaian misi 1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 20 Jumlah Angka kejadian pelanggaran HAM Kejadian 0 5 5 5 1 1 1 Dukungan terhadap pencapaian misi 1 Kantor Kesatuan Bangsa 21 Persentase Produk hukum yang terselesaikan oleh DPRD % 88 80 80 80 70 70 70 Dukungan terhadap pencapaian misi 1 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 22 Persentase KK miskin % 13,89 19 18 17 13,50 13,40 13,40 Dukungan terhadap pencapaian misi 3 Badan Keluarga Berencanan, Pemberdayaan masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan 23 Persentase penduduk dibawah garis % 10,40 10,80 10,70 10,40 10,30 10,30 10,30 Dukungan terhadap pencapaian misi 3 Badan Keluarga Berencanan, Pemberdayaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IX - 7 NO ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD
(2013)TARGET KINERJA KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
(2015)KETERANGAN SKPD PENANGGUNG JAWAB2011 2012 2013 2014 2015 kemiskinan masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan 24 PDRB per kapita (ADHB, ribu Rp.) Rp. 000 16.370 12.170 12.786 13,417 17.938 19.688 19.688 Dukungan terhadap pencapaian misi 3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 25 Angka Gini Ratio 0,44 0,30 0,30 0,30 0,44 0,44 0,44 Dukungan terhadap pencapaian misi 3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Fokus Kesejahteraan Mayarakat Urusan Pendidikan 1 Angka melek huruf % 98,03 92,36 92,46 92,56 98,40 98,50 98,50 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Dinas Pendidikan Pemuda dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IX - 8 NO ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD
(2013)TARGET KINERJA KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
(2015)KETERANGAN SKPD PENANGGUNG JAWAB2011 2012 2013 2014 2015 Olahraga 2 Rata-rata lama sekolah tahun 10,63 10,12 10,12 10.14 10,65 10,71 10,71 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 3 Persentase Rata-rata APK PAUD % 75,90 75,91 75,92 75,93 75,94 75,95 75,95 Persentase Rata-rata APK SD % 114,77 115,84 115,86 115,88 114,79 114,81 114,81 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Persentase Rata-rata APK SMP % 108,93 115,88 115,89 115,90 108,95 108,97 108,97 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Persentase Rata-rata APK SMA/K % 79,00 75,76 75,78 75,80 79,02 79,04 79,04 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IX - 9 NO ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD
(2013)TARGET KINERJA KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
(2015)KETERANGAN SKPD PENANGGUNG JAWAB2011 2012 2013 2014 2015 4 Persentase Rata-rata APM SD % 99,96 99,16 99,17 99,19 99,97 99,98 99,98 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Persentase Rata-rata APM SMP % 81,24 81,02 81,04 81,06 81,25 81,26 81,26 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Persentase Rata-rata APM SMA/K % 55,16 53,91 53,93 53,95 55,17 55,18 55,18 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Urusan Kesehatan 5 Usia harapan hidup tahun 76,10 74,76 74,76 74,76 76,12 76,14 76,14 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Dinas Kesehatan 6 Angka kematian bayi Per 1000 KH 4,60 4,08 4,08 4,08 5,22 5,22 5,22 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Dinas Kesehatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IX - 10 NO ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD
(2013)TARGET KINERJA KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
(2015)KETERANGAN SKPD PENANGGUNG JAWAB2011 2012 2013 2014 2015 7 Angka kematian balita Per 1000 KH 0,35 <2 <2 <2 2 2 2 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Dinas Kesehatan 8 Angka kematian ibu Per 100.000 KH 63,70 ≤69,31 ≤69,31 ≤69,31 ≤69,31 ≤69,31 ≤69,31 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Dinas Kesehatan 9 Persentase Angka kesembuhan penderita TB paru BTA + % 86,67 82,95 83 85 87 87 87 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Dinas Kesehatan 10 Persentase Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk % 69,47 55 53 52 51 50 50 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Dinas Kesehatan 11 Persentase Prevalensi HIV % 0,05 < 0,50 < 0,50 < 0,50 0,50 0,50 0,50 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Dinas Kesehatan 12 Persentase balita dengan gizi buruk % 0,37 0,53 0,53 0,52 0,51 0,50 0,50 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Dinas Kesehatan 13 Persentase balita dengan gizi kurang % 9 9 9 9 9 9 9 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Dinas Kesehatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IX - 11 NO ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD
(2013)TARGET KINERJA KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
(2015)KETERANGAN SKPD PENANGGUNG JAWAB2011 2012 2013 2014 2015 Fokus Seni Budaya dan Olahraga Urusan Kebudayaan 1 Persentase Fasilitasi kelompok seni % 10,64 6,20 7,30 8,40 11,00 11,50 11,50 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 Jenis Kelompok kesenian perempuan yang difasilitasi jenis 4 4 4 4 5 5 5 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Urusan Pemuda dan Olahraga 3 Prestasi olah raga tingkat provinsi ranking 3 2 2 2 3 3 3 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Pelayanan Urusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IX - 12 NO ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD
(2013)TARGET KINERJA KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
(2015)KETERANGAN SKPD PENANGGUNG JAWAB2011 2012 2013 2014 2015 Wajib Urusan Pendidikan 1 Persentase Kelayakan guru mengajar: Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga SD % 75,48 45 50 55 76 76,5 76,5 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga SMP % 85,89 79 82 85 86,25 87,25 87,25 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga SMA/K % 91,26 88 90 92 92,20 93,5 93,5 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IX - 13 NO ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD
(2013)TARGET KINERJA KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
(2015)KETERANGAN SKPD PENANGGUNG JAWAB2011 2012 2013 2014 2015 2 Jumlah Prestasi siswa akademik jml. prestasi 15 5 7 9 17 19 19 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 3 Jumlah Prestasi siswa non akademik jml.siswa yang berprestasi 43 25 27 29 44 45 45 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Urusan Kesehatan 4 Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan % 72,01 49 51 53 72 75 75 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Dinas Kesehatan 5 Persentase Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin % 100 100 100 100 100 100 100 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Dinas Kesehatan Urusan Pekerjaan Umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IX - 14 NO ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD
(2013)TARGET KINERJA KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
(2015)KETERANGAN SKPD PENANGGUNG JAWAB2011 2012 2013 2014 2015 6 Persentase Proporsi panjang jalan dan jembatan baik - Jalan - Jembatan % 47,89 32,5 33 33,5 67,91 70,05 70,05 Dukungan terhadap pencapaian misi 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 7 Persentase Luas lahan pertanian mendapatkan irigasi teknis % 66,48 73,5 75 76,5 78 79,5 79,5 Dukungan terhadap pencapaian misi 4 Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral 8 Persentase Kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik % 50,04 40 42,5 45 52,5 55 55 Dukungan terhadap pencapaian misi 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9 Persentase Ketersediaan prasarana dan sarana sekolah % 78,91 76,5 77,8 79,4 82,3 82,4 82,4 Dukungan terhadap pencapaian misi 4 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 10 Persentase Kelayakan prasarana dan sarana sekolah % 75,90 73,5 75 76,5 80,5 81 81 Dukungan terhadap pencapaian misi 4 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IX - 15 NO ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD
(2013)TARGET KINERJA KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
(2015)KETERANGAN SKPD PENANGGUNG JAWAB2011 2012 2013 2014 2015 11 Persentase Kondisi prasarana dan sarana olah raga baik % 80 80 80 83 83,5 84 84 Dukungan terhadap pencapaian misi 4 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 12 Persentase Kondisi prasarana dan sarana kesehatan baik % 76,29 64 66 68 76,5 77 77 Dukungan terhadap pencapaian misi 4 Dinas Kesehatan 13 Persentase Kondisi prasarana dan sarana pemerintahan baik % 68,32 50 52 54 59,8 65,2 65,2 Dukungan terhadap pencapaian misi 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Urusan Perumahan 14 Persentase kondisi prasarana dan sarana dasar permukiman baik % 47,93 37 38 39 49 50 50 Dukungan terhadap pencapaian misi 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 15 Persentase Cakupan ketersediaan rumah layak huni % 93 90,01 91,28 92,20 92,43 93,14 93,14 Dukungan terhadap pencapaian misi 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Urusan Penataan Ruang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IX - 16 NO ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD
(2013)TARGET KINERJA KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
(2015)KETERANGAN SKPD PENANGGUNG JAWAB2011 2012 2013 2014 2015 16 Persentase RTH Perkotaan % 45,2 >30 >30 >30 >30 >30 >30 Dukungan terhadap pencapaian misi 4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan Pembangunan 17 Persentase Keterlibatan publik dalam perencanaan dan kebijakan % 131,25 92 93 94 95 96 96 Dukungan terhadap pencapaian misi 4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 18 Keterwakilan komponen masyarakat dalam forum perencanaan partisipatif/musrenbang komponen 8 8 8 8 8 8 8 Dukungan terhadap pencapaian misi 4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan 19 Persentase Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrill) dan % 76 74 75 76 78 79 79 Dukungan terhadap pencapaian misi 4 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IX - 17 NO ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD
(2013)TARGET KINERJA KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
(2015)KETERANGAN SKPD PENANGGUNG JAWAB2011 2012 2013 2014 2015 penerangan jalan umum pada jalan kabupaten Urusan Lingkungan Hidup 20 Luas lahan kritis ha 471,1 610 580 550 450 420 420 Dukungan terhadap pencapaian misi 4 Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 21 Luas lahan rusak akibat penambangan ha 170 190 180 170 160 150 150 Dukungan terhadap pencapaian misi 4 Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral 22 Persentase Alih fungsi lahan pertanian % 0,26 0,30 0,27 0.24 0,22 0,20 0,20 Dukungan terhadap pencapaian misi 4 Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 23 Persentase Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan % 100 20 40 60 100 100 100 Dukungan terhadap pencapaian misi 4 Kantor Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IX - 18 NO ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD
(2013)TARGET KINERJA KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
(2015)KETERANGAN SKPD PENANGGUNG JAWAB2011 2012 2013 2014 2015 administratif dan teknis pencegahan pencemaran air 24 Persentase Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara % 100 20 40 60 100 100 100 Dukungan terhadap pencapaian misi 4 Kantor Lingkungan Hidup 25 Persentase Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklan juti % 90 60 70 80 90 100 100 Dukungan terhadap pencapaian misi 4 Kantor Lingkungan Hidup 26 Persentase Usaha yang memiliki IPAL % 88,46 83 83,5 84 88,5 89 89 Dukungan terhadap pencapaian misi 4 Kantor Lingkungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IX - 19 NO ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD
(2013)TARGET KINERJA KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
(2015)KETERANGAN SKPD PENANGGUNG JAWAB2011 2012 2013 2014 2015 Hidup 27 Persentase Usaha yang memiliki dokumen lingkungan % 98,79 98,90 99,00 99,10 99,20 99,30 99,30 Dukungan terhadap pencapaian misi 4 Kantor Lingkungan Hidup Urusan Pertanahan 28 Persentase Tertib administrasi pertanahan % 81,04 58 59 60 90 91 91 Dukungan terhadap pencapaian misi 4 Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Urusan Kependudukan dan Capil 29 Persentase Cakupan penerbitan KTP % 97,79 94 95 96 98 99 99 Dukungan terhadap pencapaian misi 1 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 30 Persentase Laju pertumbuhan penduduk % 1,38 1,69 1,64 1,59 1,33 1,32 1,32 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Badan Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IX - 20 NO ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD
(2013)TARGET KINERJA KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
(2015)KETERANGAN SKPD PENANGGUNG JAWAB2011 2012 2013 2014 2015 Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 31 Indeks Pembangunan Gender angka indeks 74,98 74,10 74,70 74,80 75,78 75,79 75,79 Dukungan terhadap pencapaian komponen visi misi 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 32 Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan (100%) % 96 85 85 85 100 100 100 Dukungan terhadap pencapaian misi 5 Badan Keluarga Berencanan, Pemberdayaan masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan 33 Persentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (50%) % 100 50 55 60 70 75 75 Dukungan terhadap pencapaian misi 5 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IX - 21 NO ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD
(2013)TARGET KINERJA KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
(2015)KETERANGAN SKPD PENANGGUNG JAWAB2011 2012 2013 2014 2015 34 Persentase Lembaga PUG yang aktif % 75 50 55 60 76 77 77 Dukungan terhadap pencapaian misi 5 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat 35 Persentase Pemenuhan hak-hak anak % 70 74 75 76 77 78 78 Dukungan terhadap pencapaian misi 5 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat 36 Persentase Rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat pendidikan dasar, yang diukur melalui angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki % 97 96,90 97,70 97,78 97,81 97,83 97,83 Dukungan terhadap pencapaian misi 5 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IX - 22 NO ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD
(2013)TARGET KINERJA KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
(2015)KETERANGAN SKPD PENANGGUNG JAWAB2011 2012 2013 2014 2015 37 Persentase Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun, yang diukur melalui angka melek huruf % 82 84,76 84,78 84,80 99,50 99,60 99,60 Dukungan terhadap pencapaian misi 5 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat 38 Persentase Partisipasi perempuan di eksekutif pemerintah % 53 54 55 56 57 58 58 Dukungan terhadap pencapaian misi 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 39 Persentase Keterwakilan perempuan dalam DPRD % 16 - - - 30 30 30 Dukungan terhadap pencapaian misi 5 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat 40 Persentase Penduduk perempuan bekerja dari angkatan kerja % 42,14 43,34 44,21 45,05 45,60 45,85 45,85 Dukungan terhadap pencapaian misi 5 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IX - 23 NO ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD
(2013)TARGET KINERJA KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
(2015)KETERANGAN SKPD PENANGGUNG JAWAB2011 2012 2013 2014 2015 Masyarakat / Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 41 Persentase Pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif % 14,45 79,10 79,11 79,12 79,13 79,14 79,14 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat 42 Persentase Pasangan usia subur sasaran KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) % 9 9 9 9 8 7 7 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat 43 Persentase KB pria % 7,86 5,36 6,86 8,36 7,5 7,6 7,6 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IX - 24 NO ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD
(2013)TARGET KINERJA KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
(2015)KETERANGAN SKPD PENANGGUNG JAWAB2011 2012 2013 2014 2015 Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat 44 Persentase KB mandiri % 68,82 58,21 60 61,81 71 72 72 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Urusan Sosial 45 Jumlah lembaga yang berperan dan berpartisipasi dalam menanggulangi PMKS Lembaga 104 71 72 73 74 75 75 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 46 Jumlah Sumber potensi kesejahteraan sosial - Karang Taruna Desa (KTD) - Jumlah Pekerja sosial masyarakat KTD Orang 86 542 86 450 86 455 86 460 86 465 86 470 86 470 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IX - 25 NO ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD
(2013)TARGET KINERJA KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
(2015)KETERANGAN SKPD PENANGGUNG JAWAB2011 2012 2013 2014 2015 47 Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial % 69,31 45 50 55 60 65 65 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 48 Persentase Cakupan sistem jaminan dan bantuan sosial % 94,70 70 71 72 73 74 74 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Urusan Ketenagakerjaan 49 Persentase Tingkat pengangguran terbuka % 6,47 7,19 6,99 6.80 6,25 6,10 6,10 Dukungan terhadap pencapaian misi 3 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 50 Jumlah koperasi koperasi 623 604 617 675 630 638 638 Dukungan terhadap pencapaian misi 3 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 51 Jumlah koperasi aktif koperasi 562 541 554 601 571 580 580 Dukungan terhadap pencapaian misi 3 Dinas Perindustrian, Perdagangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IX - 26 NO ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD
(2013)TARGET KINERJA KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
(2015)KETERANGAN SKPD PENANGGUNG JAWAB2011 2012 2013 2014 2015 dan Koperasi Urusan Penanaman Modal 52 Persentase Pertumbuhan nilai penanaman modal % 30,52 4,18 4,22 4,27 16,65 18,40 18,40 Dukungan terhadap pencapaian misi 3 Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal 53 Nilai Investasi PMDN Rp.000 1.868.199.000 827.390.2 69 1.083.065 .391 1.191.371. 929 2.241.83 9.191 2.802.29 8.989 2.802.298.989 Dukungan terhadap pencapaian misi 3 Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal 54 Nilai Investasi PMA Ribu US$ 2.067.900 1.851.86 0 2.335.60 2 2.393.992 2.067.883 2.456.645 2.456.645 Dukungan terhadap pencapaian misi 3 Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal 55 Nilai Investasi Non PMA/PMDN Rp.000 3.787.620.00 0 3.067.29 7.339 3.489.55 2.501 3.838.507. 751 4.355.76 3.832 5.009.1 28.407 5.009.128.407 Dukungan terhadap pencapaian misi 3 Kantor Penanaman, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IX - 27 NO ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD
(2013)TARGET KINERJA KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
(2015)KETERANGAN SKPD PENANGGUNG JAWAB2011 2012 2013 2014 2015 Penguatan dan Penyertaan Modal 56 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Investasi PMDN orang 9.782 9.247 9.340 9.443 9.929 10.127 10.127 Dukungan terhadap pencapaian misi 3 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 57 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Investasi PMA orang 7.292 6.230 6.292 6.355 7.474 7.661 7.661 Dukungan terhadap pencapaian misi 3 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 58 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Investasi Non PMA/PMDN orang 266.489 233.463 241.751 250.038 273.764 281.292 281.292 Dukungan terhadap pencapaian misi 3 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 59 ICOR 7,37 6,58 6,12 5,66 7,00 6,75 6,75 Dukungan terhadap pencapaian misi 3 Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal 60 Kebutuhan Investasi Rp.000 2.550.300 .000 2.396.660.0002.422.560.0002.527.340.0002.569.240.0002.589.210.000 12.505.100.000 Dukungan terhadap pencapaian misi 3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IX - 28 NO ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD
(2013)TARGET KINERJA KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
(2015)KETERANGAN SKPD PENANGGUNG JAWAB2011 2012 2013 2014 2015 Urusan Kebudayaan 61 Persentase Pelestarian nilai-nilai tradisi % 54,35 30 35 40 57,00 57,50 57,50 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 62 Persentase Pelestarian warisan budaya % 10,5 15 20 25 17,50 17,60 17,60 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 63 Persentase Pelestarian cagar budaya % 10,5 15 20 25 4,90 4,90 4,90 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Urusan Pemuda dan Olahraga 64 Persentase ormas kepemudaan yang aktif % 85,71 77 80 83 85,75 86 86 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IX - 29 NO ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD
(2013)TARGET KINERJA KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
(2015)KETERANGAN SKPD PENANGGUNG JAWAB2011 2012 2013 2014 2015 65 Persentase menurunnya jumlah konflik di masyarakat % 3,00 3,70 4,45 6,25 7,14 7,14 7,14 Dukungan terhadap pencapaian misi 1 Kantor Kesatuan Bangsa 66 Jumlah kasus suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) kasus 2 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 Dukungan terhadap pencapaian misi 1 Kantor Kesatuan Bangsa 67 Persentase Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilpres, Pileg, Pilkada, Pikades, Pilduk % 78,69 70 70,5 71 78 79 79 Dukungan terhadap pencapaian misi 1 Kantor Kesatuan Bangsa / Sekretariat Daerah 68 Jumlah ormas aktif Organisa si 68 66 67 67 67 67 67 Dukungan terhadap pencapaian misi 1 Kantor Kesatuan Bangsa Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IX - 30 NO ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD
(2013)TARGET KINERJA KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
(2015)KETERANGAN SKPD PENANGGUNG JAWAB2011 2012 2013 2014 2015 Persandian 69 Persentase Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) % 70 70 75 80 85 90 90 Dukungan terhadap pencapaian misi 1 Satuan Polisi Pamong Praja / Kantor Kesatuan Bangsa 70 Persentase Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) % 85,71 85,71 85,71 85,71 95 95 95 Dukungan terhadap pencapaian misi 1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 71 Indeks kepuasan masyarakat Angka indeks 78,65 75 77 79 79 79 79 Dukungan terhadap pencapaian misi 1 Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) Urusan Ketahanan Pangan 72 Persentase Ketersediaan energi perkapita % 132 130 132 135 137 140 140 Dukungan terhadap pencapaian misi 3 Dinas Pertanian, Perikanan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IX - 31 NO ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD
(2013)TARGET KINERJA KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
(2015)KETERANGAN SKPD PENANGGUNG JAWAB2011 2012 2013 2014 2015 Kehutanan 73 Persentase Ketersediaan protein perkapita % 133 131 133 136 138 141 141 Dukungan terhadap pencapaian misi 3 Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 74 Rasio swadaya masyarakat program stimulan gotong royong Angka rasio 1:1,28 1:7,5 1:7,6 1:7,6 1:4 1:5 1:5 Dukungan terhadap pencapaian misi 1 Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Urusan Kearsipan 75 Persentase SKPD yang telah menerapkan Sistim Kearsipan Pola Baru (SKPB) kategori baik % 60,42 55 57,5 60 62,5 62,5 62,5 Dukungan terhadap pencapaian misi 1 Kantor Arsip Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IX - 32 NO ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD
(2013)TARGET KINERJA KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
(2015)KETERANGAN SKPD PENANGGUNG JAWAB2011 2012 2013 2014 2015 Urusan Komunikasi dan Informatika 76 Jumlah SKPD melaksanakan E-Gov SKPD 48 23 24 25 48 48 48 Dukungan terhadap pencapaian misi 4 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Urusan Perpustakaan 77 Persentase Meningkatnya minat baca masyarakat % 12,87 27 30 32 10,87 11,16 11,16 Dukungan terhadap pencapaian misi 2 Kantor Perpustakaan Daerah 78 Persentase Meningkatnya pengunjung perpustakaan % 5,6 2 4 6 8 10 10 Dukungan terhadap pencapaian misi 1 Kantor Perpustakaan Daerah 79 Meningkatnya jumlah koleksi perpustakaan daerah buku 56,421 28.737 29.037 29.337 56.521 56.661 29.937 Dukungan terhadap pencapaian misi 1 Kantor Perpustakaan Daerah Fokus Layanan Urusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IX - 33 NO ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD
(2013)TARGET KINERJA KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
(2015)KETERANGAN SKPD PENANGGUNG JAWAB2011 2012 2013 2014 2015 Pilihan Urusan Pertanian 1 Persentase Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB % 12,84 11,87 11,22 10,85 12,52 12,40 12,40 Dukungan terhadap pencapaian misi 3 Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Urusan Kehutanan 2 Luas hutan ha 6.148,9 5.950 6.000 6.050 6.175 6.200 6.200 Dukungan terhadap pencapaian misi 4 Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 3 Jumlah Energi terbarukan terbangun bh 366 310 320 330 373 380 380 Dukungan terhadap pencapaian misi 4 Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral 4 Persentase Elektrifikasi % 99,25 94,50 95,00 95,50 99,30 99,40 99,40 Dukungan terhadap Dinas Sumber Daya Air Energi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IX - 34 NO ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD
(2013)TARGET KINERJA KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
(2015)KETERANGAN SKPD PENANGGUNG JAWAB2011 2012 2013 2014 2015 pencapaian misi 4 dan Mineral Urusan Pariwisata 5 Jumlah Wisatawan Orang 3.613.577 3.277.728 3.418.254 3.613.577 3.772.369 3.940.293 18.022.221 Dukungan terhadap pencapaian misi 3 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Urusan Perdagangan 6 Persentase Kontribusi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran terhadap PDRB % 22,41 23,64 24,00 24,30 22,57 22,63 22,63 Dukungan terhadap pencapaian misi 3 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Urusan Perindustrian 7 Persentase Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB % 14,55 12,63 12,13 11,74 14,41 14,32 14,32 Dukungan terhadap pencapaian misi 3 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ASPEK DAYA SAING DAERAH Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IX - 35 NO ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD
(2013)TARGET KINERJA KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
(2015)KETERANGAN SKPD PENANGGUNG JAWAB2011 2012 2013 2014 2015 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 8 Persentase Pertumbuhan ekonomi % 5,69 5,19 5,20 5,24 5,85 5,93 5,93 Dukungan terhadap pencapaian komponen visi “Berdaya Saing” Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Sektor Primer % 2,02 3,32 3,18 2,71 2,10 2,26 2,26 - Sektor Sekunder % 4,87 4,75 4,98 5,48 5,18 5,27 5,27 - Sektor Tersier % 7,02 6,16 6,23 6,63 7,07 7,09 7,09 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur Urusan Penataan Ruang 9 Persentase Tersedianya informasi RTRW serta rencana rincinya % 88 42,80 76,10 80,23 94 100 89,29 Dukungan terhadap pencapaian misi 4 Badan Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IX - 36 NO ASPEK/FOKUS/ URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA PERIODE KETIGA RPJMD
(2013)TARGET KINERJA KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
(2015)KETERANGAN SKPD PENANGGUNG JAWAB2011 2012 2013 2014 2015 melalui peta analog dan peta digital Daerah Urusan Pekerjaan Umum 10 Persentase Kondisi prasarana dan sarana perekonomian baik % 34,09 10,8 13,5 16,2 32 34 34 Dukungan terhadap pencapaian misi 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Urusan Pertanahan 11 Persentase Tertib pemanfaatan tanah % 77,5 82 84 86 78 78,5 78,5 Dukungan terhadap pencapaian misi 4 Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IX - 37 Tabel 9.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN SLEMAN No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET 2011 2012 2013 2014 2015

1.Indeks Pembangunan Manusia angka indeks 78,13 78,63 79,13 79,63 80,00
2.Pendapatan perkapita (ADHB) Rp.000 13.635 14.977 16.365 17.938 19.688
3.Persentase Kasus pelanggaran disiplin PNS % 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26
4.Persentase Tingkat capaian Indikator kinerja utama daerah % 90 90 90 100 100
5.Opini BPK opini WDP WTP WTP WTP WTP
6.Predikat SAKIP Kabupaten predikat CC B B B B
7.Persentase kontribusi PAD terhadap APBD % 14,77 15,10 17,20 20 21
8.Jumlah Masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana orang 1.990 2.250 2.510 3.543 3.823
9.Persentase produk hukum yang terselesaikan oleh DPRD % 80 80 80 70 70 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IX - 38 No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET 2011 2012 2013 2014 2015
10.Persentase KK miskin % 19 18 17 13,50 13,40
11.Angka Gini Ratio 0,30 0,30 0,44 0,44 0,44
12.Persentase Angka melek huruf % 92,36 92,46 92,56 98,40 98,50
13.Usia harapan hidup tahun 74,76 74,76 74,76 76,12 76,14
14.Persentase balita dengan gizi buruk % 0,53 0,53 0,52 0,51 0,50
15.Persentase Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin % 100 100 100 100 100
16.Persentase Proporsi panjang jalan dan jembatan baik -jalan -jembatan % 32,5 33 33,5 67,91 70,05
17.Persentase Luas lahan pertanian mendapatkan irigasi teknis % 73,5 75 76,5 78 79,5
18.Persentase Cakupan ketersediaan rumah layak huni % 90,01 91,28 92,2 92,43 93,14
19.Persentase Cakupan penerbitan KTP % 94 95 96 98 99 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 IX - 39 No INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET 2011 2012 2013 2014 2015
20.Indeks Pembangunan Gender angka indeks 74,10 74,70 74,80 75,78 75,79
21.Persentase Cakupan sistem jaminan dan bantuan sosial % 70 71 72 73 74
22.Persentase Tingkat pengangguran terbuka % 7,19 6,99 6,80 6,25 6,10
23.Indeks kepuasan masyarakat Angka indeks 75 77 79 79 79
24.Persentase Pertumbuhan ekonomi % 5,19 5,20 5,24 5,85 5,93
25.Persentase tersedianya informasi RTRW serta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital % 42,80 76,10 80,23 84,36 89,29 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 X- 1 10.2 KAIDAH PELAKSANAAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Program Bupati Sleman untuk 5 (lima) tahun mendatang sampai berakhirnya masa jabatan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Sleman masa bakti periode 2011-2015 serta mengacu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025. RPJMD Tahun 2011-2015 sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman setiap tahunnya. Misi Kabupaten Sleman menjadi acuan bagi semua SKPD dalam menjalankan program dan kegiatannya dan misi tersebut sekaligus sebagai prioritas dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun (2011-2015) yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastuktur dan pemberdayan perempuan. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2011-2015, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

(1)Pelaksanaan RPJMD Tahun 2011-2015 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Sleman dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 X- 2
(2)Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Sleman dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kepala Bappeda) Kabupaten Sleman;
(3)Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2011-2015 dengan sebaik- baiknya;
(4)Setiap SKPD, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Kecamatan dan Perangkat Daerah lainnya, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015;
(5)Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2011-2015 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015;
(6)Penyusunan RKPD Kabupaten Sleman harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang Kabupaten;
(7)RKPD Kabupaten Sleman harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
(8)Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Sleman merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
(9)Renja-SKPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
(10)Dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2011-2015, setiap SKPD perlu mengupayakan pengaturan peran stakeholders dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 X- 3 pelaksanaan RPJMD Tahun 2011-2015 ini, dan melakukan sosialisasi baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, instansi terkait maupun masyarakat luas;
(11)Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2011-2015, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2011-2015, sebagai berikut:
1. a.Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD;
2. b.Kepala Bappeda Kabupaten Sleman menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
3. c.Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya;
4. d.Kepala Bappeda Kabupaten Sleman menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
5. e.Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
(12)Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan pembiayaan dan lain-lain dalam RPJMD, maka penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 X- 4
(13)Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kabupaten Sleman dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Sleman untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya. BUPATI SLEMAN, SRI PURNOMO