DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pendapatan Desa yang diperoleh Desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini tetap dinyatakan sah, dan melakukan penghentian penerimaan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini serta memasukkan ke dalam rekening kas Desa

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pendapatan desa dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam Nomor 2 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 2 pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengatur sumber pendapatan desa dengan peraturan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Nomor 2 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 3 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Nomor 2 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 4
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113); Nomor 2 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5.Bupati adalah Bupati Sleman.
6.Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang Nomor 2 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 6 diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
12.Aset Desa adalah segala sesuatu yang menjadi modal, kekayaan Desa dan dapat memiliki nilai tukar.
13.Pendapatan Desa adalah semua penerimaan yang melalui rekening pendapatan desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
14.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Nomor 2 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 7
15.Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
16.Rekening kas desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh pendapatan desa dan digunakan untuk membayar seluruh belanja desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

Jenis sumber pendapatan desa terdiri dari:

a.pendapatan asli Desa;
b.alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c.bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
d.alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
e.bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
f.hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
g.lain-lain pendapatan Desa yang sah. Nomor 2 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 8

Pasal 3

Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a.hasil usaha;
b.hasil aset desa;
c.swadaya dan partisipasi,
d.gotong royong; dan
e.lain-lain pendapatan asli desa.

Pasal 4

Pendapatan asli Desa yang berasal dari hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat bersumber dari pembagian hasil usaha.

Pasal 5

(1)Pendapatan asli Desa yang berasal hasil aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat bersumber dari pengelolaan:
1. a.tanah kas Desa;
2. b.pasar Desa;
3. c.pasar hewan milik Desa;
4. d.bangunan Desa, antara lain:
  1. 1.kios Desa;
  2. 2.gedung pertemuan Desa;
  3. 3.gedung olah raga Desa; dan
  4. 4.bangunan milik Desa lainnya;
5. e.hutan milik Desa;
6. f.mata air milik Desa;
7. g.pemandian umum milik Desa;
8. h.objek rekreasi atau tempat wisata milik Desa;
9. i.lapangan Desa; dan
10. j.aset lainnya milik Desa.
(2)Pendapatan asli Desa yang berasal dari aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j antara lain:
1. a.aset Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Nomor 2 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 10
2. b.aset Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau sejenisnya;
3. c.aset Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.hasil kerja sama Desa; dan
5. e.aset Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(3)Pemanfaatan aset Desa dapat dilaksanakan dengan cara, sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah dan bangun serah guna.
(4)Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pendapatan asli Desa yang berasal dari swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pendapatan Desa yang diperoleh dari kegiatan membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk uang dan/atau barang yang dinilai dengan uang. Nomor 2 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 11

Pasal 7

Pendapatan asli Desa yang berasal dari gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pendapatan Desa yang dihasilkan dari kegiatan membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk tenaga yang dinilai dengan uang.

Pasal 8

(1)Pendapatan asli Desa yang berasal dari lain-lain pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri dari:
1. a.pungutan desa;
2. b.hasil penjualan kekayaan desa selain tanah desa yang dipisahkan;
3. c.hasil pelepasan tanah desa tahun berjalan; dan
4. d.bunga simpanan uang di bank. Nomor 2 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 12
(2)Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu segala bentuk pungutan baik berupa uang dan atau barang yang dilakukan Pemerintah Desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di Desa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pendapatan Desa yang berasal dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa Dana Desa.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berupa bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah. Nomor 2 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 13
(2)Pemerintah Daerah mengalokasikan bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setiap tahun anggaran.
(3)Alokasi bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…