DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 9 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ruang lingkup TJSP adalah bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program Pemerintah Daerah. Pembentukan Forum TJSP, Kepesertaan TJSP, Mekanisme Kerja Forum TJSP, Program TJSP, Peran Serta Masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran masyarakat serta keberlanjutan fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Sleman perlu pedoman pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan;
b.bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah Daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sleman.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat dengan TJSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya masyarakat setempat.
7.Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah perorangan atau badan yang menjalankan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dan koperasi.
8.Pemangku kepentingan adalah semua pihak baik dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
9.Wilayah sasaran TJSP adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat aktivitas usaha sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
10.Forum TJSP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSP dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan, sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSP. 4

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSP; dan
b.mensinergikan pelaksanaan TJSP dengan program pembangunan Daerah dalam mendorong pencapaian kesejahteraan dan pengurangan tingkat kemiskinan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

a.terwujudnya batasan yang jelas tentang TJSP bagi perusahaan beserta pihak lain yang terkait;
b.terpenuhinya penyelenggaraan TJSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSP secara terpadu dan berdaya guna;
d.melindungi perusahaan agar penyaluran iuran bantuan sosial lebih terarah dan tepat sasaran;
e.meminimalisasi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan

Pasal 4

(1)Ruang lingkup TJSP adalah bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program Pemerintah Daerah.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik di dalam maupun di luar kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

Pasal 5

Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihaan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1)dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan. 5

Pasal 6

Penyelenggaraan TJSP berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.kebersamaan;
d.partisipatif dan aspiratif
e.profesional
f.keterbukaan;
g.akuntabiltas
h.berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
i.kemandirian.

BAB II

PEMBENTUKAN FORUM TJSP

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum TJSP.
(2)Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terbentuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(3)Susunan dan keanggotaan Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Tugas Forum TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

a.menyusun tata tertib Forum TJSP;
b.menyusun program TJSP secara terencana, terpadu, harmonis, dan efisien berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Forum TJSP;
c.mengoordinasikan dan menyinkronisasikan program TJSP dengan program Pemerintah Daerah; dan
d.melaporkan pelaksanaan TJSP yang disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD. 6

Pasal 9

(1)Setiap perusahaan yang berbadan hukum wajib menjadi anggota Forum TJSP.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perusahaan yang :
1. a.izin usahanya diterbitkan oleh Daerah; dan/atau
2. b.merupakan anak perusahaan/cabang/unit pelaksana yang berada di wilayah Kabupaten Sleman;
(3)Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipublikasikan melalui media masa.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah membentuk Sekretariat Forum TJSP untuk kelancaran pelaksanaan tugas Forum TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Pembentukan Sekretariat Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
(3)Sekretariat Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…