DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa di Kabupaten Sleman diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
b.bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan perangkat desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Ditetapkan di Sleman pada tanggal 29 Juli 2016 BUPATI SLEMAN, (cap/ttd) SRI PURNOMO Diundangkan di Sleman pada tanggal 29 Juli 2016 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN, (cap/ttd) ISWOYO HADIWARNO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (5/2016) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 2 TAHUN 2007 PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA I. UMUM Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pedoman bagi Pemerintah Desa untuk menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa, guna memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan kemampuan desa. Peraturan Daerah tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, yang mengubah dan mencabut ketentuan mengenai desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Maka Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2007 perlu dilakukan peninjauan kembali baik mengenai dasar yuridis pembentukan regulasinya maupun terkait dengan subtansi pengaturan mengenai desa, yaitu:

a.Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2007 mengatur bahwa sekretariat desa hanya dibantu oleh unsur perencanaan sedangkan regulasi saat ini mengatur pembatasan jumlah unsur staf sekretariat paling sedikit 2 (dua) urusan yang terdiri dari urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan atau paling banyak 3 (tiga) urusan yang terdiri dari urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan. Begitu juga dengan pelaksana teknis yang dibatasi jumlah pelaksana tugas operasional paling sedikit 2 (dua) seksi yang terdiri dari seksi pemerintahan, dan seksi kesejahteraan dan pelayanan atau paling banyak 3 (tiga) seksi yang terdiri dari seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan, sedangkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2007 pelaksana teknis berjumlah 4 (empat) bagian; dan
b.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, mengamanatkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan perangkat desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) tahun, sehingga untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintah desa serta untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2007, perlu dilakukan pencabutan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 106

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…