DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sleman

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok: Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat

(1)Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; BUPATI SLEMAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 TENTANG BUPATI SLEMAN PROVINS! DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTAPERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 2014 2 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-U ndang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4 .. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Mengingat 3 Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tcntang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler clan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, · Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5049); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- o• - 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 5 Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 20. Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4614); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Wegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penerapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh WajibPajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaN omor 5272); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 6 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Ban tuan Sosial yang Bersum ber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2004 Nomor 23 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 2 Seri E); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 · tentang Pengelolaan Keuangan · Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 N omor 2 Seri E); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E); 7 Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:a. Pendapatan Daerah Rp l.899.525.636.838,83 Pasal 2

(2)Laporan keuangan dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerahj perusahaan daerah. Daerah Tahun Anggaran 2013 berupa laporan keuangan memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. laporan arus kas; d. laporan surplus defisit; dan e. catatan atas laporan keuangan. ( 1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 00 - Pasal 1 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013. BUPATI SLEMAN Dan DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN SLEMAN Dengan Persetujuan Bersama

31.Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 3 Seri A);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2013 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 2 Seri A); Rp 289.079.874.715,02 Rp 289.079.874.715,22 Rp 0,20 8 2. realisasi . selisih lebih . d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,20 dengan rincian sebagai berikut:1. anggaran penerimaan pem biayaan setelah perubahan . (Rp 177.941.874.715,02) Rp 205.997.339.833,04 Rp 383.939.214.548,06 perubahan :~ . 2. realisasi surplus .. selisih lebih . c. selisih anggaran defisit dengan realisasi surplus sejumlah Rp383.939.214.548,06 dengan rincian sebagai berikut: 1. anggaran defisit setelah Rp 1.946.380.363.064, 13 Rp l.693.528.297.005,79 (Rp 252.852.066.058,34) sejumlah perubahan .
2.realisasi surplus .. selisih kurang . b. selisih anggaran dengan realisasi belanja (Rp252.852.066.058,34) dengan rincian sebagai berikut:1. anggaran belanja setelah Rp
1.768.438.488.349, 11 Rp l .899.525.636.838,83 Rp 131.087.148.489,72 sejumlah ·perubahan . 2. realisasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · selisih lebih . a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan Rp131.087.148.489,72 dengan rincian sebagai berikut: 1. anggaran pendapatan setelah Uraian laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2

sebagai berikut: Pasal 3 225.362.129.786,82 431.359.469.619,86 Rp Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2013 ... Rp 289.079.874.715,22 63.717.744.928,40 RpRpRp l.693.528.297.005,79 Rp 205.997.339.833,04 b. Belanja Daerah . Surplus . c. Pembiayaan Daerah: 1. Penerimaan . 2. Pengeluaran . Jumlah Pembiayaan Netto . (Rp 206.018.665.136, 17) (Rp 63.717.744.928,40) Rp 0,00 Rp 431.359.469.619,86 Rp 145.942.186,00 Rp 40.959.755,00 Rp 14.260.938,00 Rp 289.079.874.715,22 Rp 412.016.004.969,21 9 non keuangan . d. arus kas dari aktivitas pembiayaan . e. arus Kas dari aktivitas non anggaran . f. saldo akhir kas . g. utang Pajak Pusat . h. Pajak Restoran . 1. saldo akhir kas di bendahara penerimaan a. saldo awal kas per 1 Januari 2013 .. b. arus kas dari aktivitas operasi . c. arus kas dari aktivitas investasi .. Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1)huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 sebagai berikut: Rp 3.766.716.105.470,02 Rp 5.732.548.253,99 Rp 3.760.983.557.216,03

Pasal 5

a. jumlah aset.. . b. jumlah kewajiban ; .. c. jumlah ekuitas dana .. g. realisasi sis a lebih pembiayaan anggaran tahun 2013 sebesar Rp431.359.469.619,86

Pasal 4

Neraca se bagaimana dimaksud dalam Pas al 1 ayat ( 1) huruf b per 31 Desember 2013 sebagai berikut: Rp 177.941.874.715,02 Rp 225.362.129.786,82 Rp 47.420.255.071,80 setelah perubahan .. 2. realisasi . selisih lebih . f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp47.420.255.071,80 dengan rincian sebagai berikut: 1. anggaran pembiayaan netto Rp 111.138.000.000,00 Rp 63.717.744.928,40 (Rp 4 7.420.255.071,60) setelah peru bahan . 2. realisasi . selisih kurang . e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp47.420.255.071,60) dengan rincian sebagai berikut: I. anggaran pengeluaran pembiayaan 10 Laporan realisasi anggaran;Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;Daftar piutang daerah; Lampiran I. 5Lampiran I.4Lampiran 1.3 Lampiran I. 2 a. Lampiran ILampiran I. 1 Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1

tercantum dalam Lampiran yang merupakan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Pasal 8

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e tahun anggaran 2013 memuat informasi secara kualitatif maupun kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Laporan surplus defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 sebagai berikut:a. pendapatan Rp l.930.043.531.950,07

b.· belanja Rp l.428.615.171.544,59 surplus . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. .. Rp 501.428.360.405,48

Pasal 6

432.588.133.628,86 Rp 20.505.000,00 .500.0.00,00 1.006.496.130,00 RpRpRp j. saldo akhir kas kele bihan dana bergulir .. k. saldo dana bantuan bencana di BPBD . 1. Saldo akhir kas di BPBD-dana bencana . m. saldo kas akhir per 31 Desember 2013 11 Bupati menetapkan Peraturan Bupati ten tang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Pasal 10 Perusahaan Dae rah; Ikhtisar Laporan Keuangan Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas Daerah; Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Pendapatan, Beban dan Laba (Rugi) Bersih" b. Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:a. Lampiran V.1 daerah/ Perusahaan Daerah

(2)tercantum dalam Lampiran Lapo ran Keuangan Bad an U saha Milik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1

ayat Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Daftar dana cadangan daerah; Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan; Neraca per 31 Desember 2013; Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013; Catatan atas laporan keuangan; Laporan surplus defisit untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013;

Pasal 9

d. Lampiran IV.1 Lampiran IV.2 Lampiran I.10 Lampiran I.11· Lampiran I.12 b. Lampiran II c. Lampiran III Lampiran I.9 Lampiran I.8 Lam piran I. 6 Lam piran I. 7 12 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 NOMOR 1 SERI A SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN SLEMAN,Diundangkan di Sleman pada tanggal 8 JJguatus 2014 BUPATI SLEMAN, -$,,.. .. SRI PURNOMODitetapkan di Sleman pada tanggal 8 'lg11Btus 2014 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.·Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…