DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 181

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Perubahan Bentuk Badan Hukum, Nama, dan Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan, Kegiatan Usaha, Tugas, dan Fungsi, Modal, Organ Dalam PDAM Tirta Sembada, Satuan Pengawas Intern, Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Pegawai, Dana Pensiun, Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Pelaporan, Penggunaan Laba, Unit Usaha PDAM Tirta Sembada, Pembubaran, dan Pembinaan, pengawasan dan Evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air, khususnya air minum maka perlu adanya peningkatan kinerja melalui penataan organ, kepegawaian dan permodalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
c.bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan Perusahaan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sleman, perlu diganti dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEMBADA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Sembada, adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air bersih.
2.Direksi adalah direksi PDAM Tirta Sembada.
3.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Sembada.
4.Direktur adalah pemimpin yang menjalankan PDAM Tirta Sembada.
5.Pegawai adalah pegawai PDAM Tirta Sembada.
6.Air minum adalah air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak.
7.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
8.Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
9.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
10.Satuan Pengawas Intern adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional PDAM Tirta Sembada melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan
11.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12.Daerah adalah Kabupaten Sleman.
13.Bupati adalah Bupati Sleman. 4

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Air Minum Sleman yang dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman dan diubah terakhir namanya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sleman, diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Sembada.

Pasal 3

PDAM Tirta Sembada merupakan Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 4

PDAM Tirta Sembada berkedudukan di Daerah.

Pasal 5

(1)PDAM Tirta Sembada dapat membuka kantor pelayanan diseluruh wilayah kecamatan dan/atau desa di Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(2)Pembukaan kantor pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Maksud pendirian PDAM Tirta Sembada untuk mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan air minum.

Pasal 7

Tujuan pendirian PDAM Tirta Sembada untuk: 5

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum melalui penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c.meningkatkan keuntungan Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 8

Kegiatan usaha PDAM Tirta Sembada meliputi:

a.menyediakan air bersih dan air minum bagi masyarakat;
b.melaksanakan pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM;
c.pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya;
d.peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM; dan
e.menjalankan fungsi perusahaan daerah sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 9

PDAM Tirta Sembada mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penyediaan air bersih dan air minum, serta mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, PDAM Tirta Sembada mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.menyelenggara pelayanan umum dibidang penyediaan atau penggunaan air bersih;
b.melakukan pengembangan unit usaha lain dibidang penyediaan air bersih dan air minum bagi masyarakat;
c.menyusun dan merumuskan kebijakan rencana program dan kegiatan pembangunan serta pengembangan jaringan instalasi air minum; 6
d.menyelenggarakan pemasangan jaringan instalasi air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e.mengatur pemasangan atau penempatan jaringan instalasi air minum kepada masyarakat sebagai pelanggan;
f.melakukan pengkajian tarif air sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; dan
g.melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dalam penyediaan, penggunaan dan penanganan air minum.

Isi peraturan

Teks181PDFHirarki

Memuat teks peraturan…