DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sleman

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok: Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubar. terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tah un 2015, Kepala Daerah menyampaikan rancangan perat uran daerah ten tang pertanggungjawaban pelckr.anr.an APBD kepada DPRD dengan dilampiri lapcran kcuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (cnam) bulan setclah tahun anggaran berakhir; Slernan; bahwa sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat, Pemerintah Daerah perlu meriyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten a.Menimbang BUPATI SLEMAN, DENGAN RAHMAT TUH/\N YANG MAHA ESA PERTANGGUNGJA \VABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2021 TENT ANG BUPATI SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 1 TAHUN 2022 2 Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-daerahPembentukan Tahun 1950 Kabu paten 2. Dasar Negara ten tang dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 1.

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2021; Mengingat 3

(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.neraca;
3. c.laporan arus kas;
4. d.laporan operasional;
5. e.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
6. f.laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATENSLEMAN TAHUN ANGGARAN2021. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENSLEMAN dan BUPATI SLEMAN Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 185);

8.Peraturan Dae rah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2021 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 4);
9.Peraturan Daerah Kabu paten Sleman Nomor 16 Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 8); 4

b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp349.4 79.646.186,4 7dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran belanja setelah perubahan..... Rp 3.063.792.544.726,01
2. 2.realisasi surplus................................... Rp 2.714.312.898.539,54 selisih kurang....................................... (Rp 349.479.646.186,47)
c.selisih anggaran defisit dengan realisasi surplus sejumlah Rp287.441.573.972,97 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran defisit setelah perubahan... (Rp 366.457.060.068,01)
2. 2.realisasi surplus................................ Rp 79.015.486.095,04 selisih lebih....................................... Rp 287.441.573.972,97
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp7.247.899,09 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan.... Rp 380.553.060.068,01 95.992.899.976,58selisih lebih..... . . . .. .. Rp Uraian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp95.992.899.976,58 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pendapatan setelah perubahan............................................ Rp 2.697.335.484.658,00
2. 2.realisasi.... . . . . . . . . . . .. Rp 2. 793.328.384.634,58

Pasal 3

445.465.298.263,96 2. 380.545.812.168,92 14.096.000.000,00 366.449.812.168,92

1.Penerimaan....................................... Rp Pengeluaran...................................... Rp Jumlah Pembiayaan Netto................. Rp Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2021................................................ Rp Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah....... .. . Rp 2. 793.328.384.634,58
b.Belanja Daerah........................................... Rp 2.714.312.898.539,54 Surplus....................................................... Rp 79.015.486.095,04
c.Pembiayaan Daerah:

Pasal 2

(Rp 446. 941.464.561,83) Rp 0,00 (Rp 9.612,00) Rp 445.465.298.651, 96 Rp 0,00 380.545.822.168,92 511.860.950.656,87 5

a.saldo awal kas per 1 Januari 2021.............. Rp
b.arus kas dari aktivitas operasi..................... Rp
c.arus kas dari aktivitas investasi non keuangan .
d.arus kas dari aktivitas pendanaan .
e.arus kas dari aktivitas transitoris .
f.saldo akhir kas .
g.utang Pajak . Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut: Rp 5.820.090.126.338,4 7 Rp 2.952.930.732,32 Rp 5.817.137.195.606, 15

Pasal 5

a.jumlah aset .
b.jumlah kewajiban .
c.jumlah ekuitas dana . Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Pasal 4

g.realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2021 sebesar Rp445.465.298.263,96. 366.449.812.168,92 7.247.899,09 366.457.060.068,01 Rp Rp Rp 2. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan . realisasi . selisih . 1. sejumlahselisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto Rp7.247.899,09 dengan rincian sebagai berikut: 14.096.000.000,00 0,00 14.096.000.000,00Rp f.
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan .
2. 2.realisasi............................................... Rp selisih.................................................. Rp
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 0,00 dengan rincian sebagai berikut: 380.545.812.168192 7.247.899,09
1. 2.realisasi.... . . . . .. . . . Rp selisih................................................... Rp Rp 5.054.607.251.208,87 Rp 803.189.446.306,06 (Rp 40.659.501.908,78) Rp 5.817.137.195.606, 15 6 d. c. b. ekuitas awal. . surplus- LO . dampak komulatif perubahan kebijakan .. ekuitas akhir . a. Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Pasal 8

a.saldo anggaran lebih awal. ...................... Rp 380.545.812.168,92
b.penggunaan SAL..................................... (Rp 380.545.812.168,92)
c.sisa lebih pembiayaan anggaran ............. Rp 445.465.298.263, 96
d.saldo anggaran le bih akhir ...................... Rp 445.465.298.263, 96 Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2021 sebagai berikut: Rp 3.452.906.206.624,29 Rp 2.649.143.908.933,96 Rp 803. 762.297 .690,33 (Rp 572.851.384,27) Rp 0,00 Rp 803.189.446.306,06

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.jumlah pendapatan .
b.jumlah beban operasi dan transfer .
c.surplus dari kegiatan operasional. .
d.defisit dari kegiatan non operasional. .
e.jumlah pos luar biasa ..
f.surplus -LO .

Pasal 6

h.saldo akhir kas di bendahara penerimaan .... Rp 0,00
1. 1.hutang kepada pihak ke-3 ............................ Rp 0,00 J. saldo akhir kas lainnya ................................ Rp 0,00
k.saldo kas akhir per 31 Desember 2021 ......... Rp 445.465.298.651,96 7 menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca per 31 Desember 2021; Laporan Arus Kas untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021; Catatan atas Laporan Keuangan; Daftar rekapitulasi piutang daerah; Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; pendapatan,pemerintahan daerah, orgarusasi, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan realisasi APBD yang diklasifikasiRingkasan 1. Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX g. h. Lampiran I. 5
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI Lampiran I.4 Lampiran I. 3 Lampiran I. 2 Lampiran I.1 Lampiran Ia. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2021 memuat informasi secara kualitatif maupun kuantitatif atas pcs-pos laporan keuangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014