DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kelembagaan; Pembentukan BKM Menjadi Usaha atau Unit Usaha BUMKAL; Struktur dan Perangkat Organisasi; Kepengurusan; Pendanaan; Pembinaan, Pengendalian dan Pelaporan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan, perlu dilakukan transformasi kelembagaan eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan menjadi Badan Keswadayaan Masyarakat yang kegiatannya menjadi satu kesatuan dalam Lembaga Badan Usaha Milik Kalurahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Keswadayaan Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Badan Keswadayaan Masyarakat di Kalurahan selanjutnya disebut BKM adalah lembaga eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MPk) yang masih aktif atau lembaga baru yang dibentuk oleh masyarakat dalam kegiatan pembedayaan masyarakat di Kalurahan setempat untuk membantu kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2.Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUMKAL adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan dan/atau bersama kalurahan-kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
3.Usaha BUMKAL adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMKAL.
4.Unit Usaha BUMKAL adalah badan usaha milik BUMKAL yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMKAL.
5.Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat Muskal adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6.Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
7.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar BUMKAL sebagai ketentuan pokok tata laksana BKM yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan lurah tentang pendirian Fungsi BKM dalam penanggulangan kemiskinan melalui tahap identifikasi kebutuhan, pelaksanaan perumusan masalah, perenacanaan pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi, yang menghasilkan program pembangunan dalam penaggulangan kemiskinan yang ada di kalurahan.
8.Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga BUMKAL sebagai ketentuan dasar dan ketentuan operasional yang mencerminkan aspirasi, visi dan misi BKM. 3
9.Kalurahan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Lurah.
10.Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
11.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12.Bupati adalah Bupati Sleman
13.Daerah adalah Kabupaten Sleman.
14.Dinas adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat.
15.Panewu adalah pejabat Pemerintah Daerah yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kapanewonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 2

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MPk) yang masih aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan diubah dan disebut menjadi Badan Keswadayaan Masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman BKM dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di Kalurahan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memberikan kepastian bentuk badan hukum BKM dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ke dalam lembaga BUMKAL;
b.mencapai penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
c.memberi dasar kewenangan kepada pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengembangan keberlanjutan program dan kegiatan BKM;
d.pedoman kebijakan pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat dalam tata kelola BUMKAL; dan
e.menguatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 5

BKM dalam menjalankan kegiatannya menjadi lembaga dalam bentuk Usaha atau Unit Usaha BUMKAL.

Pasal 6

(1)Hubungan BKM dengan Pemerintah Daerah adalah hubungan kerja dalam membantu tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. 4
(2)Hubungan BKM dengan Pemerintah Kalurahan adalah hubungan kemitraan dibidang pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN BKM MENJADI USAHA ATAU UNIT USAHA BUMKAL

Pasal 7

(1)Pembentukan BKM menjadi Usaha atau Unit Usaha BUMKAL dilaksanakan dengan:
1. a.pengalihan aset;
2. b.pengalihan kelembagaan;
3. c.pengalihan personil; dan
4. d.pengalihan kegiatan usaha.
(2)Pembentukan BKM menjadi Usaha atau Unit Usaha BUMKAL diputuskan dalam Muskal, dituangkan dalam anggaran dasar, dan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan BKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

STRUKTUR DAN PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 8

(1)BKM mengikuti struktur organisasi BUMKAL.
(2)Perangkat organisasi BKM adalah:
1. a.manajer;
2. b.kepala bagian; dan
3. c.pegawai.
(3)Perangkat organisasi BKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
(4)Perangkat organisasi BKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berasal dari pengelola BKM dan apabila diperlukan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
(5)Perangkat organisasi BKM merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
(6)Pengangkatan dan pemberhentian karyawan lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional/Direktur.
(7)Ketentuan lebih lanjut pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BKM diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUMKAL. 5

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 9

(1)Kepengurusan BKM diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMKAL.
(2)Tata cara pengambilan keputusan dan semua hal yang terkait dengan organisasi BKM diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUMKAL.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…