Materi Pokok: APBD terdiri atas: pendapatan daerah; belanja daerah; dan pembiayaan daerah;
Memuat teks peraturan…
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peratl.tran Daerah. 2. Pcncrimaan Daerah adalah uang yang mo.suk ke ko.s Do.ero.h. 3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 4 . Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periodetahun anggaran berkenaan. :\. Darn:i Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belo.njo. Negara kepo.do. Do.ero.h untuk diguno.ko.n sesuo.i dengan kewenangan Daerah guna mt:ndanai kebuLuhan Daern.h dalarn rangka pelaksanaan desentralisasi. 6. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupo.ko.n urusan Do.ero.h. 7. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 8. Da.na Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pt:ndapaLan Anggan:1,n Pemlapalan <la11 Bda11ja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. q_ Dana Alokasi Khusus ya..r1g selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapo.to.n Anggo.ro.n Penda.pa.tan clan Belanja Negara yang d ialokc1.1,ikan ktpa<la Dae1al1 lerlentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenuan. 11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Dac1·ah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 13. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajih rlihayar Pemerintah Da<!rah rlan/ata11 ke.wajihan Peroerintah Daer~,h yang dapat dinilai dengan uang bcrdasarkan pcraturan pcrundang• undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daernh, kop<!rasi, rlan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dun pengembalian pokok pinjaman. 15. Dana Cadangan adalah dana yang dlsisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 16. Daerah adalah Kabupaten Sleman. 17. Pemerintah Dae.rah arlalah P<!me.rintah Kabupaten lilleman. Paso.12 APED terdiri atas: a. pendo.po.tan do.erah; b. belanja daerah; dan c. pembiayaan daerah.
APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp3.120.430.528.703,00, (tiga triliun seratus dua puluh miliar empat rams tiga puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebo.go.i berikut: a. Pendapatan Daerah b. Belanja Daerah Rp2.923.485.782.244,00 Rp3.078.430.528. 703,00 Defisit Rp154.944.746.459,00 c. Pembiayaan Daerah 1. Penerimo.o.n 2. Pengeluaran Rp 196. 9'1'1. 7'16.'159,00 Rp42.000.000.000,00 Pembiayaan Neto Rp154 .944. 746.459,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00 (nol rupiah). Pasal4 Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.923.485. 782.244,00 (dua triliun se:rnbilan ratus dua puluh tiga :rnlliar empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) yang bersumber dari: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rpl.060.861.116.561,00 [satu triliun enam puluh miliar delapan ratus enam puluh satu juta seratus enam belas ribu lima ratns enam puluh satu rupiah) yang terdiri atas: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (2) Pajak daerah sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp758.180.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh delapan miliar seratus delapan puluh juta rupiah). (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tlirc::m,;anakan st::!Jc::sar Rp41.738.251.000,00 (empat puluh satu miliar tujuh rat us tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah). (4) Hasil p c::ngt::lulaan kt::kayaan dat::rah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.594.058.198,00 (empat puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh empat juta Iima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah). {5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanalcan sebesar Rp219.348.807.363,00 (dua ratus seinbilan betas nl.iliru· tiga ratus empat puluh delapai, jula delapan ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
(1) Pcndapatan transfer scbagaima.na dimaksud dalam Pasal 4 huruf b di.rcncanakan scbcsar Rpl.852 .380.527.683,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas: a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan b. pendapatan transfer antar daerah. (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl.528.699. 199.000,00 (satu triliun lima ratus dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh sembilanjuta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp323.681.328.683,00 (tiga ratus dua puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).
(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp l 0.244.138.000,00 (sepuluh mifo1r dua nitus empat puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas: a. pcndapatan hibah; b. dana darurat; dan c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl0.244.138.000,00 (sepuluh miliar dua ratus empat puluh empatjuta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah). (3) Dana darw·al seuagaimaua dimaksutl patla ayaL (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (no! rupiah). (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Pasal8 Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp:3.078.430.528.703,00 (tiga triliun tujuh puluh dclapan milia.r empat ralus liga puluh jula li1na ralus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah) yang terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.
(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp2.290.680.995.481,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh miliar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus semhilan pnluh limR rihu ~mpat rattts delapan puluh satu rupiah) yang terdiri atas: a. bclanja pcgawai; b. bela.nja bai-ang th,.ujasa; c. belanja hibah; dan d. belanja bantuan sosial. (2) Belanja pegawai &:bagaima.c1a tlimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.057.449.818.'.24'.2,UU {satu triliun lima puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus em pat puluh dua rupiah). (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp995.255.984.104,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu seratus empat rupiah). (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp l 99.432.423.135,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah). (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direnco.nako.n sebesar Rp38.5'12.770.000,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus empat puluh dua jula Lujuh ralus lujuh puluh ribu rupiah;.
(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp324.248.301.447,00 (tiga 1·atus dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus satu ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas: a. belanja modal tanah; b. belanja modal peralatan dan mesin; c. belanja modal gedung dan bangunan; d. belan,ia modal jalan, jaringan, dan irigasi; e. belanja modal aset tetap lainnya; dan f. belanja modal asset lainnya. (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl.209.000.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan juta rupiah). (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.570.414.385,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh juta empa.t ratus empa.t belo.s ribu tigo. ro.tus dela.po.n puluh limn rupiah). (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada :c1yat (1) hnrnf c ciirenc:c1nakan sebesar Rpl39.701.737. 135,00 (seratus tiga puluh sembila.n milia.r tujuh ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah). (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi !=.ehag:c1iman:c1 ciimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp128.720.593.927,00 (scratus dua puluh dclapan miliar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah). (6) Belan.ja n1odal a.set tetap lainnya sebagain1ana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.150.956.000,00 (empat miliar seratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah). (7) Belo.nja modal aset lainnya sebago.imana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp895.600.000,00 (delapan ratus sembilan puluh limajuta enam ratus ribu rupiah).
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp23.647.379.203,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga rupiah).
(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp439.853.852.S72,00 (emp;:it. rAh.lS tiga puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh tign juta delo.po.n ralu:, li111a puluh <.lua ribu lirna ratus tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri atas: a. belanja bagi basil; dan b. belanja bantuan keuangan. (2) Belanja bagi basil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.232.865.867,00 (delapan puluh miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah). (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp359.620.986.705,00 (tiga ratus lima puluh scmbilan miliar cnam ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah).
Anggaran pembiayaan daerah Tahun i\nggaran 2023 direncanakan sebesar Rpl96.944.746.459,00 (seratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu em pat ratus lima puluh sembilan rupiah) terdiri atas: a. penerimaan pembiayaan; dan b. pengeluara.n pembio.yno.n.
(1) Penerimaan pembiayaan sebagaima.na dimaks1.1d dalam Pasal 13 huruf a direncanakai.1. sebesar Rp196.944.746.459,00 (seratus sen1bilan puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enarn ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas: a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; b. pcncaira.n dana cadangan; c. hasil penjualan kekayaan daerah yangdipisahkan; d. penerimaan pinjarnan daerah; e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengo.n ketentuo.n peraturan perundang-undangan. (2) Sisa lcbih pcrhitungan anggaran tahun a.nggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat \1) huruf a direncanakan sebesar Rpl96.944.746.459,00 (seratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam r ibu empat ratus lima puluh sembilan rupiah). (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). (4) Hasil penjualan kekayaan dae.rah yang dipisahkan sebagaimana dilnaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (no! rupiah). (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (no! rupiah). (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perumlaug-urn..laugau ~d,agaimaua <limak~u<l pat.la ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (no! rupiah).
(1) Pengeluaran pembiayaan sebagrumana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp42.000.000.000,00 (em pat puluh dua. miliar rupiah) yang terdiri atas: a. pembentukan dano. co.do.ngo.n; b . pcnycrtaan modal daerah; c. pembayaran cicilan pokok utang yang jaruh tempo; d. pemberian pinjaman daerah; dan e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). (3) Penyertaan modal dacrah scbagaimana dimaksud pada ayal (1) huru.f b <lirencanakan sebesar Rp42.000.000.000,00 (ernpat puluh dua miliar rupiah). (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo scbagaimana <limaksu<l patla ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). (5) Pcmbcrian pinjaman dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan seuesar Rp0,00 (nol rupiah). (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undango.n sebo.goimano. dimaksud pada ayat (1) huruf e dircncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
Membuka PDF…