DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 26 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Stretegi Daerah Penanggulangan Stunting; Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Stunting, Penyelenggaraan Penanggulangan Stunting; Koordinasi Penyelenggaraan Penanggulangan Stunting; Peran Serta Masyarakat; Penghargaan; Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penanggulangan stunting yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, dan pemangku kepentingan; c . bahwa untuk memberikan arah, pedoman dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penanggulangan stunting di Daerah, maka diperlukan pengaturan tentang penanggulangan stunting;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Stunting; Mengingat : 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN STUNTING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar.
2.Penanggulangan Stunting adalah setiap upaya menanggulangi kondisi yang berisiko stunting yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di daerah dan kalurahan.
3.Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting.
4.Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting.
5.Strategi Daerah Penanggulangan Stunting adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Penanggulangan Stunting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target daerah prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
6.Pemangku kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga, Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan/atau mitra pembangunan yang terkait dengan Penanggulangan Stunting.
7.Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
8.Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
9.Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah kader masyarakat terpilih yang mempunyai kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk ikut berperan dalam pembangunan manusia di Kalurahan, terutama dalam monitoring dan fasilitasi konvergensi penanganan stunting.
10.Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kalurahan yang selanjutnya disingkat PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif 3 melaksanakan dan mengelola Program Bangga Kencana tingkat desa/kalurahan yang ditetapkan/diangkat oleh kepala desa/lurah.
11.Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kalurahan yang selanjutnya disebut Sub-PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program Bangga Kencana tingkat padukuhan/RW yang ditetapkan/diangkat oleh kepala desa/lurah.
12.Balita adalah bayi dan anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
13.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14.Daerah adalah Kabupaten Sleman
15.Bupati adalah Bupati Sleman.
16.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
17.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Asas-asas Penanggulangan Stunting adalah:

a.bertindak cepat dan akurat;
b.penguatan kelembagaan dan kerja sama;
c.transparansi;
d.peka budaya;
e.akuntabilitas; dan
f.keadilan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah Stunting;
b.meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk melakukan upaya penanggulangan Stunting; dan
c.meningkatkan dan memperkuat koordinasi dan konsolidasi antar sektor baik di tingkat Daerah, Kapanewon, dan Kalurahan untuk mempercepat upaya Penanggulangan Stunting.

Pasal 4

Ruang lingkup Penanggulangan Stunting meliputi:

a.Strategi Daerah Penanggulangan Stunting;
b.rencana aksi daerah Penanggulangan Stunting;
c.penyelenggaraan Penanggulangan Stunting; dan
d.koordinasi penyelenggaraan Penanggulangan Stunting.

BAB II

STRATEGI DAERAH PENANGGULANGAN STUNTING

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Stunting menetapkan Strategi Daerah Penanggulangan Stunting.
(2)Strategi Daerah Penanggulangan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.menurunkan prevalensi Stunting;
2. b.meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
3. c.menjamin pemenuhan asupan gizi;
4. d.memperbaiki pola asuh;
5. e.meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; 4
6. f.meningkatkan akses air minum dan sanitasi; dan
7. g.meningkatkan perubahan perilaku yang baik.

Pasal 6

Kelompok sasaran pelaksanaan Penanggulangan Stunting meliputi:

a.remaja putri;
b.calon pengantin wanita dan/atau pengantin pria;
c.ibu hamil;
d.ibu menyusui;
e.anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan; dan
f.keluarga berisiko Stunting.

Pasal 7

(1)Strategi Daerah Penanggulangan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan pihak pendukung.
(2)Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.tersedianya layanan Intervensi Spesifik; dan
2. b.tersedianya layanan Intervensi Sensitif.
(3)Indikator sasaran tersedianya layanan Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.persentase ibu hamil kurang energi kronik yang mendapatkan tambahan asupan gizi;
2. b.persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah selama masa kehamilan;
3. c.persentase remaja putri yang mengonsumsi tablet tambah darah;
4. d.persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan mendapat air susu ibu eksklusif;
5. e.persentase anak usia 6 (enam) bulan sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan yang mendapat makanan pendamping air susu ibu;
6. f.persentase Balita gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk;
7. g.persentase Balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya;
8. h.persentase Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi; dan
9. i.persentase Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.
(4)Indikator sasaran tersedianya layanan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.persentase pelayanan keluarga berencana pasca persalinan;
2. b.persentase kehamilan yang tidak diinginkan;
3. c.cakupan calon pasangan usia subur yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah;
4. d.persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak;
5. e.persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi layak;
6. f.cakupan bantuan jaminan nasional penerima iuran kesehatan;
7. g.cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan;
8. h.jumlah keluarga miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan tunai bersyarat;
9. i.persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas;
10. j.jumlah keluarga miskin dan rentan miskin yang menerima bantuan sosial pangan; dan
11. k.persentase kalurahan dan keluarga yang tidak buang air besar sembarangan. 5

Pasal 8

(1)Target Penanggulangan Stunting di Daerah dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Daerah Penanggulangan Stunting.
(2)5 (lima) Pilar dalam Strategi Daerah Penanggulangan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan;
2. b.peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
3. c.peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan;
4. d.peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
5. e.penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
(3)Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab dan pihak pendukung.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Strategi Daerah Penanggulangan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Stunting.

BAB III

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN STUNTING

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Strategi Daerah Penanggulangan Stunting menyusun rencana aksi Daerah Penanggulangan Stunting.
(2)Rencana aksi Daerah Penanggulangan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan prioritas yang minimal mencakup:
1. a.penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
2. b.pendampingan keluarga berisiko Stunting;
3. c.pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur;
4. d.surveilans keluarga berisiko Stunting; dan
5. e.audit kasus Stunting.
(3)Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, dan pemangku kepentingan.
(4)Ketentuan mengenai rencana aksi Daerah Penanggulangan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…