DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 126), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 10A, diantara angka 20 dan angka 21 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 20A, 20B, 20C, diantara angka 22 dan angka 23 disisipkan 1 (satu) angka yakni 22A dan angka 26 diubah ; 2. Ketentuan Pasal 3 diubah; 3. Di antara Pasal 3 (tiga) dan Pasal 4 (empat) disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A ; 4. Ketentuan Pasal 4 diubah; 5. Ketentuan Pasal 27 diubah; 6. Ketentuan Pasal 44 diubah; 7. Ketentuan Pasal 104 diubah; Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA dan diantara Pasal 112 dan Pasal 113 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 112 A; 9. Di antara Pasal 112 dan Pasal 113 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 112B dalam BAB X ;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan upaya sinergis dalam pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas diperlukan peencanaan dan pelaksanaan yang berkelanjutan;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas perlu diubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 126), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 10A, diantara angka 20 dan angka 21 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 20A, 20B, 20C, diantara angka 22 dan angka 23 disisipkan 1 (satu) angka yakni 22A dan angka 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah terlindungi dan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan prinsip penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang, non diskriminasi, partisipasi dan keterlibatan penuh yang efektif dalam masyarakat, penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman 4 manusia dan rasa kemanusiaan, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.
2.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
3.Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
4.Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin penyandang disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
5.Pemberdayaan sosial adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
6.Pelindungan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan penyandang disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
7.Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
8.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
9.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 5
10.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 10A.Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11.Bursa kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan antara pengusaha atau pemberi kerja dengan penyandang disabilitas usia kerja, dalam rangka perekrutan pekerja secara langsung dalam waktu yang singkat.
12.Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan berbentuk perkumpulan atau organisasi lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
13.Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
14.Guru Pembimbing Khusus adalah tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam memberikan pendampingan bagi warga sekolah dan orang tua untuk kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di satuan pendidikan.
15.Lembaga Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat meliputi organisasi profesi, asosiasi pemberi kerja, organisasi kemasyarakatan, lembaga media, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga adat, lembaga agama dan lembaga sosial.
16.Penyandang disabilitas anak adalah penyandang disabilitas yang usianya kurang atau sama dengan 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
17.Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, mental, ekonomi, politik, sosial, seksual, psikologis, termasuk intimidasi dan pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan, penelantaran 6 serta menghalangi kemampuan untuk menikmati semua hak dan kebebasan korban.
18.Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
19.Diskriminasi berdasarkan disabilitas adalah setiap pembedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya. Hal ini mencakup semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang layak.
20.Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Komite Penyandang Disabilitas adalah lembaga nonstruktural di Daerah yang bersifat ad hoc dalam membantu koordinasi dan komunikasi pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. 20A.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 20B.Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada rencana induk penyandang disabilitas, rencana aksi nasional penyandang disabilitas, dan rencana aksi daerah penyandang disabilitas provinsi. 20C.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian Rencana Induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, 7 serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tingkat pusat dan tingkat daerah.
21.Daerah adalah Kabupaten Sleman.
22.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 22A.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
23.Bupati adalah Bupati Sleman.
24.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
25.Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sleman.
26.Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
1. a.penyandang Disabilitas fisik;
2. b.penyandang Disabilitas intelektual;
3. c.penyandang Disabilitas mental; dan/atau
4. d.penyandang Disabilitas sensorik.
(2)Penyandang Disabilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
1. a.akibat amputasi;
2. b.lumpuh layu atau kaku;
3. c.paraplegi;
4. d.cerebral palsy;
5. e.akibat stroke; 8
6. f.akibat kusta; atau
7. g.drawfisme.
(3)Penyandang Disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
1. a.lambat belajar;
2. b.disabilitas grahita; atau
3. c.down syndrome.
(4)Penyandang Disabilitas mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
1. a.skizofrenia;
2. b.bipolar;
3. c.depresi;
4. d.anxietas;
5. e.gangguan kepribadian;
6. f.autis; atau
7. g.hiperaktif.
(5)Penyandang Disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
1. a.disabilitas netra;
2. b.disabilitas rungu; dan/atau
3. c.disabilitas wicara.
(6)Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Di antara Pasal 3 (tiga) dan Pasal 4 (empat) disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1)Pemerintah Daerah wajib melakukan Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. 9
(2)Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menyinergikan, mengharmonisasikan, dan mengefektifkan pembangunan nasional dan daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
(3)Ketentuan atas pelaksanaan kewajiban pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara yang harus dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan harkat dan martabatnya.
(2)Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.hidup;
2. b.bebas dari stigma;
3. c.privasi;
4. d.keadilan dan perlindungan hukum;
5. e.pendidikan;
6. f.pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
7. g.kesehatan;
8. h.politik;
9. i.keagamaan;
10. j.keolahragaan;
11. k.kebudayaan dan pariwisata;
12. l.kesejahteraan sosial;
13. m.aksesibilitas;
14. n.pelayanan Publik;
15. o.pelindungan dari bencana;
16. p.habilitasi dan rehabilitasi;
17. q.konsesi;
18. r.pendataan; 10
19. s.hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
20. t.berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
21. u.berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
22. v.bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
  1. 5.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Kewajiban Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan apabila telah mempunyai karyawan paling sedikit 100 (seratus) orang.
(2)Kewajiban perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila telah mempunyai karyawan paling sedikit 100 (seratus) orang.

6.Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Upaya Pelayanan Kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dilaksanakan melalui home care di pusat kesehatan masyarakat sesuai dengan indikasi medis.

7.Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

(1)Masyarakat ikut berperan serta dalam pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
(2)Peran serta masyarakat dalam pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
1. a.perorangan;
2. b.kelompok; 11
3. c.badan hukum;
4. d.pemangku kepentingan;
5. e.badan usaha; dan/atau
6. f.lembaga sosial masyarakat.
  1. 8.Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA dan diantara Pasal 112 dan Pasal 113 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 112 A, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IXA PEMBIAYAAN Pasal 112 A Segala pembiayaan atas pelaksanaan peraturan daerah ini bersumber dari:
7. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
8. b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
  1. 9.Di antara Pasal 112 dan Pasal 113 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 112B dalam BAB X sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112B

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyebutan seluruh nomenklatur desa dan kepala desa dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak- Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 126), sebagai berikut:

a.Desa diubah, dibaca, dan dimaknai sebagai Kalurahan; dan
b.Kepala Desa diubah, dibaca, dan dimaknai sebagai Lurah. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 12 Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Ditetapkan di Sleman pada tanggal 16 Desember 2021 BUPATI SLEMAN, Ttd. KUSTINI SRI PURNOMO Diundangkan di Sleman pada tanggal 16 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN, ttd HARDA KISWAYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA:(11, 47/2021) 13 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS I. UMUM Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas. Kewajiban pemerintah daerah dalam kaitannya pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi bentuk lain mempertegas tanggung jawab pemerintah daerah yang salah satunya yang lain juga didukung dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Maka sebagai upaya melaksanakan kewajiban dalam melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang telah diamanatkan dalam Pasal 27 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta peraturan pelaksanaannya yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. 14 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 3

Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas fisik" adalah terganggunya fungsi gerak. Huruf b Yang dimaksud dengan" Penyandang Disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena lingkar kecerdasan di bawah rata- rata. Huruf c Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas mental" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Huruf d Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabililas sensorik" adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “akibat amputasi” merupakan tindakan pemotongan salah satu anggota tubuh yang dilakukan dalam kondisi pilihan terakhir manakala masalah organ yang terjadi pada ekstremitas sudah tidak mungkin dapat diperbaiki dengan menggunakan teknik lain, atau manakala kondisi organ dapat membahayakan keselamatan tubuh klien secara utuh atau merusak organ tubuh lain seperti dapat menimbulkan komplikasi infeksi. 15 Huruf b Yang dimaksud dengan “lumpuh layu” adalah kondisi dimana terjadi kelemahan otot yang dapat terjadi di ekstremitas (tangan atau kaki), otot pernafasan, otot menelan dan lain-lain Huruf c Yang dimaksud dengan “paraplegi” adalah kelumpuhan pada anggota gerak, dimulai dari panggul ke bawah. Kondisi ini disebabkan oleh hilangnya fungsi gerak (motorik) dan fungsi indera (sensorik) akibat adanya gangguan pada sistem saraf yang mengendalikan otot anggota gerak bagian bawah. Huruf d Yang dimaksud dengan “Cerebral palsy atau lumpuh otak” adalah kondisi yang menyebabkan gangguan pada gerakan dan koordinasi tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan perkembangan otak, yang biasanya terjadi saat anak masih di dalam kandungan. Gangguan perkembangan otak ini juga dapat terjadi ketika proses persalinan atau dua tahun pertama setelah kelahiran. Huruf e Yang dimaksud dengan “stroke” adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak berkurang akibat penyumbatan (stroke iskemik) atau pecahnya pembuluh darah (stroke hemoragik). Tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada area otak yang terdampak akan segera mati. Huruf f Yang dimaksud dengan “kusta” adalah penyakit infeksi bakteri kronis yang menyerang jaringan kulit, saraf tepi, serta saluran pernapasan. 16 Huruf g Yang dimaksud dengan “dwarfisme” adalah kelainan yang menyebabkan tinggi penderitanya berada di bawah rata-rata. Para ahli mendefinisikan dwarfisme sebagai tinggi badan pada orang dewasa yang tidak lebih dari 147 cm. Tetapi umumnya, penderita dwarfisme hanya memiliki tinggi 120 cm. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan “lambat belajar” atau slow learner adalah kondisi dimana seorang yang memiliki potensi intelektual sedikit dibawah rata- rata tetapi belum termasuk gangguan mental. Mereka butuh waktu lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non akademik. Huruf b Yang dimaksud dengan “disabilitas grahita” adalah kondisi seorang yang dilahirkan dengan kebutuhan khusus dengan inteligensi yang signifikan berada di bawah rata-rata dibandingkan manusia pada umumnya, dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Kondisi ini dapat terjadi pada bayi setelah dilahirkan, sejak bayi berada di dalam kandungan atau selama proses persalinan. Huruf c Yang dimaksud dengan “down syndrome” merupakan kelainan genetik yang menyebabkan penderitanya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah, dan kelainan fisik yang khas akibat kelainan kromosom. Kondisi ini paling sering terjadi dan paling mudah diidentifikasi. Dikenal juga dengan 17 kelainan genetik trisomi, di mana terdapat tambahan kromosom pada kromosom 21 (duasatu). Kromosom ekstra tersebut menyebabkan jumlah protein tertentu juga berlebih sehingga mengganggu pertumbuhan normal dari tubuh dan menyebabkan perubahan perkembangan otak yang sudah tertata sebelumnya, menyebabkan juga keterlambatan perkembangan fisik, ketidak mampuan belajar, penyakit jantung bahkan kanker darah/leukimia. Ayat (4) Huruf a Yang dimaksud dengan “Skizofrenia” adalah gangguan jiwa berat, di mana orang yang mengalaminya menginterpretasikan realita secara abnormal. Gangguan kejiwaan ini dapat menyebabkan terjadinya beberapa gejala. Gejala yang dapat terjadi termasuk kombinasi dari halusinasi, delusi, serta pola pikir dan perilaku yang dapat mengganggu fungsi sehari- hari, yang mungkin menyebabkan kecacatan. Skizofrenia merupakan kondisi jangka panjang yang dapat membutuhkan penanganan seumur hidup. Huruf b Yang dimaksud dengan “bipolar atau manik depresif” adalah gangguan mental yang menyebabkan perubahan suasana hati, energi, tingkat aktivitas, konsentrasi, serta kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kondisi pengidap berkisar pada periode perilaku yang sangat gembira atau bersemangat menjadi sangat sedih atau seperti putus asa. Huruf c Yang dimaksud dengan “depresi” merupakan salah satu gangguan mood yang berlangsung 18 terus menerus selama kurun waktu minimal 2 (dua) minggu. Yang dimaksud dengan “depresi” adalah gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus-menerus merasa sedih dan tertekan serta kehilangan minat dalam beraktivitas, sehingga mengakibatkan penurunan kualitas hidup sehari-hari. Huruf d Yang dimaksud dengan “Ansietas” adalah gangguan kecemasan yang ditandai dengan gejala somatik, vegetatif dan kognitif sebagai respon terhadap tidak adanya rasa aman atau ketidakmampuan dalam mengatasi suatu masalah. Huruf e Yang dimaksud dengan “gangguan kepribadian” adalah suatu kondisi yang menyebabkan pengidapnya memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak sehat dan berbeda dari rata-rata orang biasanya. Pengidapnya juga sulit untuk merasakan, memahami, atau berinteraksi dengan orang lain. Huruf f Yang dimaksud dengan “autis atau Autism spectrum disorder (ASD)” adalah gangguan perkembangan saraf yang memengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seorang anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. Huruf g Yang dimaksud dengan “hiperaktif” adalah suatu kondisi di mana seseorang menjadi lebih aktif dari biasanya. Kondisi ini dapat ditandai dengan adanya peningkatan gerakan, perilaku agresif, perilaku impulsif, dan mudah terusik. 19 Ayat (5) Huruf a Yang dimaksud dengan “disabilitas netra” adalah kondisi gangguan pengelihatan yang menyebabkan penderitanya mengalami keterbatasan dalam hal visual, baik pengelihatannya terganggu atau tidak dapat melihat sama sekali. Penyandang disabilitas netra mempunyai akurasi penglihatan kurang dari 6 (enam) per 60 (enam puluh) setelah dikoreksi atau sama sekali tidak memiliki daya penglihatan. Huruf b Yang dimaksud dengan “disabilitas rungu” adalah suatu kondisi atau keadaan dari seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan indera pendengaran sehingga tidak mampu menangkap rangsangan berupa bunyi, suara atau rangsangan lain melalui pendengaran. Sebagai akibat dari terhambatnya perkembangan pendengarannya, sehingga seorang tunarungu juga terhambat kemampuan bicara dan bahasanya, yang mengakibatkan seorang tunarungu akan mengalami kelambatan dan kesulitan dalam hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi. Huruf c Yang dimaksud dengan “disabilitas wicara” adalah Orang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dimengerti oleh orang lain. Ayat (6) Cukup jelas. Angka 3

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 3A

Pasal 4

Pasal 27

Pasal 44

Pasal 104

Pasal 112B

Pasal 1

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 3A

Pasal 4

Pasal 27

Pasal 44

Pasal 104

Pasal 112B

Pasal 1

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018