DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Agustus 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: dilakukan beberapa perubahan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 90); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG BANGUNAN GEDUNG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 90) diubah sebagai berikut:
1.Di antara Pasal 9B dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9C

(1)Pendataan bangunan gedung dilakukan terhadap seluruh bangunan untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung serta sistem informasi bangunan gedung.
(2)Pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada proses:
1. a.penyelenggaraan SLF bangunan gedung selain perumahan MBR;
2. b.penyelenggaraan pembongkaran bangunan gedung; dan
3. c.pendataan dan pendaftaran bangunan gedung eksisting.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan bangunan gedung diatur dalam Peraturan Bupati.

2.Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 10A dan Pasal 10B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

(1)Penilik bangunan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang bangunan gedung.
(2)Penilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki status kepegawaian sebagai Aparatur Sipil Negara.
(3)Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pegawai negeri sipil; dan/atau
2. b.pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Pasal 10B

(1)Penilik bangunan memiliki tugas memastikan penyelenggaraan bangunan gedung yang dilaksanakan oleh penyelenggara bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada masa:
1. a.konstruksi; dan
2. b.pemanfaatan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penilik bangunan diatur dalam Peraturan Bupati

3.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh IMB.
(2)Penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung terhadap bangunan gedung untuk kepentingan umum wajib mendapat pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tim ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

4.Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1)Pemilik/pengguna bangunan gedung menggunakan jasa pengkaji teknis dalam rangka:
1. a.pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung eksisting untuk penerbitan SLF pertama kali;
2. b.pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung untuk perpanjangan SLF;
3. c.pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung pada masa pemanfaatan bangunan gedung;
4. d.pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung pasca bencana; atau
5. e.pemeriksaan berkala bangunan gedung.
(2)Pengkaji teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
1. a.penyedia jasa orang perseorangan; atau
2. b.penyedia jasa badan usaha, baik yang berbadan hukum, maupun yang tidak berbadan hukum.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengkaji teknis diatur dalam Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Pembongkaran bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan, keselamatan masyarakat dan lingkungannya.
(2)Pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus sesuai dengan ketetapan perintah pembongkaran atau persetujuan pembongkaran dari kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang bangunan gedung.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat penetapan serta pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung diatur dalam Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Pemilik atau pengguna bangunan wajib memiliki IMB.
(2)Kewajiban memiliki IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum proses pembangunan bangunan gedung.
(3)Apabila bangunan gedung telah selesai dibangun dan belum memiliki IMB, maka pengajuan IMB dilakukan setelah penelitian kelayakan bangunan gedung oleh Kepala Perangkat Daerah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang bangunan gedung.
(4)Pemberian IMB didasarkan pada pertimbangan kelengkapan persyaratan administrasi dan pertimbangan teknis.
(5)IMB berlaku selama bangunan gedung tidak terjadi perubahan fungsi, dan bentuk bangunan.
(6)Setiap orang yang mendirikan bangunan gedung sebelum memiliki IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa 2 (dua) kali retribusi IMB.
(7)Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan bagi bangunan gedung fungsi hunian non komersial, fungsi keagamaan, fungsi perkantoran pemerintah, dan fungsi khusus.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

7.Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Setiap bangunan gedung yang telah selesai dibangun wajib memiliki SLF.
(2)Masa berlaku SLF bangunan gedung, meliputi:
1. a.bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; dan
2. b.bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana, bangunan gedung lainnya pada umumnya, dan bangunan gedung tertentu ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Masa berlaku SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang.

8.Di antara Pasal 27A dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 27B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27B

(1)Pemerintah Daerah memberikan layanan peyelenggaraan bangunan gedung melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang terintegrasi secara elektronik dengan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau layanan online lainnya.
(2)Jenis layanan online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.permohonan penerbitan IMB;
2. b.permohonan penerbitan atau perpanjangan SLF;
3. c.permohonan pengesahan RTB;
4. d.pendataan bangunan gedung; dan
5. e.pengaduan masyarakat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Ditetapkan di Sleman pada tanggal 8 Agustus 2019 BUPATI SLEMAN, ttd/cap SRI PURNOMO Diundangkan di Sleman pada tanggal 8 Agustus 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN, ttd/cap SUMADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: ( 12 , 25 / 2019) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG BANGUNAN GEDUNG I. UMUM Dalam rangka melakukan percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemerintah Daerah perlu segera mengambil tindakan dengan merealisasikan kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini menjadi penting karena diharapkan melalui sistem tersebut proses perizinan berusaha dapat berjalan lebih baik, cepat, dan mudah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 9C

Cukup jelas. Angka 2

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…