DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2021

Nomor: 12
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 107

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang, Pengangkatan, Pelantikan, Mutasi, Pemberhentian, Dan Pengangkatan Kembali, Pelaksanaan Tugas, Sekretariat PPNS, Koordinasi Dan Pengawasan Penyidikan, Kewajiban Dan Hak, Kartu Tanda Pengenal, Pakaian Dinas Dan Atribut PPNS, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, perlu dilakukan tertib administrasi dan koordinasi;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 2 Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 3
2.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3.Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
4.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Undang-Undang.
5.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Istimewa, dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
6.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
7.Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Korwas PPNS adalah satuan reserse kriminal Kepolisian Daerah yang bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan operasional termasuk pembinaan/bimbingan teknis penyidikan dan administrasi penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
8.Menteri adalah menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
9.Daerah adalah Kabupaten Sleman.
10.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Bupati adalah Bupati Sleman. 4
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini:

a.memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang PPNS.
b.menjadi pedoman pembinaan PPNS sejak pengajuan permohonan mengikuti pendidikan dan pelatihan, pengangkatan, pemberhentian, koordinasi, dan pembinaan lebih lanjut.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 3

(1)PPNS dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP dan berkedudukan di:
1. a.Satpol PP; dan/atau
2. b.Perangkat Daerah lainnya.
(2)Kedudukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Bupati berdasarkan Keputusan Pengangkatan PPNS.

Pasal 4

(1)Kedudukan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diubah paling singkat 5 (lima) tahun sejak keputusan penempatan.
(2)Ketentuan penempatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila:
1. a.terjadi perubahan nomenklatur atau struktur organisasi Perangkat Daerah; dan/atau
2. b.PPNS yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai PPNS. 5

Pasal 5

(1)PPNS bertugas melakukan Penyidikan terhadap dugaan pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah atau undang-undang sesuai dengan kewenangannya.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian penyidikan.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPNS berwenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Undang-Undang;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penggeledahan;
5. e.melakukan penyitaan atas bukti-bukti pelanggaran;
6. f.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. g.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. h.mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. i.melakukan penghentian Penyidikan; dan
10. j.melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

BAB III

PENGANGKATAN, PELANTIKAN, MUTASI, PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI 6

Pasal 7

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang fungsi penunjang kepegawaian Daerah menjamin tersedianya jumlah PPNS dengan melakukan:

a.pendataan jumlah PPNS;
b.pemetaan kebutuhan PPNS; dan
c.pengajuan usulan calon peserta pendidikan dan pelatihan menjadi PPNS bagi PNS di lingkungan Daerah.

Pasal 8

(1)Pengajuan usulan calon peserta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berkoordinasi dengan Perangkat Daerah di bidang fungsi penunjang kepegawaian Daerah .
(2)Pengajuan usulan calon peserta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 9

Bupati menyampaikan usulan calon peserta pendidikan dan pelatihan PPNS sebagaimana disebut dalam Pasal 8 ayat (2) kepada:

a.Menteri untuk calon PPNS penegak peraturan daerah; atau
b.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk calon PPNS penegak undang-undang.

Pasal 10

(1)Pimpinan Perangkat Daerah mengajukan usulan pengangkatan bagi Calon PPNS yang telah memenuhi persyaratan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan fungsi penunjang kepegawaian.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.PNS dengan pangkat paling rendah Penata Muda/Golongan III/a;
2. b.masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
3. c.berpendidikan paling rendah sarjana di bidang hukum atau sarjana lain yang setara; 7
4. d.bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum paling singkat 1 (satu) tahun;
5. e.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
6. f.setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar nilai pelaksanaan pekerjaan PNS bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. g.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang Penyidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Kepolisian Republik Indonesia.

Isi peraturan

Teks107PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PENGANGKATAN, PELANTIKAN, MUTASI, PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PENGANGKATAN, PELANTIKAN, MUTASI, PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005