DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2024

Nomor: 12
Tahun: 2024
Ditetapkan: 22 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp3.206.150.616.887,00 (tiga triliun dua ratus enam miliar seratus lima puluh juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah), bertambah sebesar Rp203.104.381.807,00 (dua ratus tiga miliar seratus empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.409.254.998.694,00 (tiga triliun empat ratus sembilan miliar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4.Peraturan Pernerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabu paten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); BUPATI SLEMAN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERUBAHAN ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2024 TENTANG BUPATI SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KABUPATENSLEMAN NOMOR ll TAHUN 2024 2

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
2.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
3.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
5.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah untuk digunakan sesuai kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
6.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah;
7.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersumber dari pendapatan tertentu yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka presentasi tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
8.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
9.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat OAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
10.Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
11.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENSLEMAN dan BUPATI SLEMAN 3
231.942.509.862,00 Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp 3. 409.254.998.694,00 Defisit
1.semula.................................................. (Rp 139.531.184.188,00)
2.bertambah............................................. (Rp 63.311.325.674,00) Jumlah defisit setelah perubahan (Rp 202.842.509.862,00)

c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Pembiayaan Daerah a) semula........................................... Rp 162.531.184.188,00 b) bertambah...................................... =R=p---=-6-=-9.'--4_1_1-".3_2_5-.c. 6_7_4_.0_0 Jumlah penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Daerah a) semula Rp 29.100.000.000,00 b) bertambah...................................... =R=p O_,O_O Rp 3.206.150.616.887,00 Rp 203.104.381.807,00 b. Rp 3.206.412.488.832,00

Pasal 3

APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp3.206.150.616.887,00 (tiga triliun dua ratus enam miliar seratus lima puluh juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah), bertambah sebesar Rp203.104.381.807,00 (dua ratus tiga miliar seratus empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.409.254.998.694,00 (tiga triliun empat ratus sembilan miliar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah
1. 1.semula.................................................. Rp 3.066.619.432.699,00
2. 2.bertambah Rp 139.793.056.133,00 Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan . Belanja Daerah
3. 1.semula .
4. 2.bertambah . APBDterdiri atas:
a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah; dan
c.Pembiayaan Daerah.

Pasal 2

13.Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/ atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang- undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
14.Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha MilikDaerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
15.Daerah adalah Kabupaten Sleman.
16.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman. 1 7. Bupati adalah Bupati Sleman. I• 4

Pasal 5

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a semula sebesar Rpl.083.331.902.103,00 (satu triliun delapan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua ribu seratus tiga rupiah) bertambah sebesar Rpl 16.303.587.431,00 (seratus enam belas miliar tiga ratus tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rpl.199.635.489.534,00 (satu triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh lima juta em pat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp781.751.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah) bertambah sebesar Rp87.271.775.000,00 (delapan puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp869.022. 775.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan miliar dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp222.822. 798.834,00 (dua ratus dua puluh dua miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rpl0.915.701.434,00 (sepuluh miliar sembilan ratus lima belas juta

Pasal 4

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a semula sebesar Rp3.066.619.432.699,00 (tiga triliun enam puluh enam miliar enam ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp139. 793.056.133,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh enam ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.206.412.488.832,00 (tiga triliun dua ratus enam miliar empat ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah. 202.842.509.862,00 29.100.000.000,00 Jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan........................... Rp Pembiayaan Neto
a.semula..................................... Rp 139.531.184.188,00
b.bertambah................................ _R-p__ 6_3_._3~1-=-1~·3=2'-"5...;....6.c.,.7'-4"-',-"-0--=-0 Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan............................ Rp 5 tujuh ratus satu ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp233.738.500.268,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).

(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp42.893.103.269,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebeasr Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp42.893.103.269,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp35.865.000.000,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rpl8.116.110.997,00 (delapan belas miliar seratus enam belas juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp53.981. l 10.997,00 (lima puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b semula sebesar Rpl.974.768.223.061,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp23.489.468.702,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rpl.998.257.691.763,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rpl.642.376.329.000,00 (satu triliun enam ratus empat puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rpl9.803.673.284,00 (sembilan belas miliar delapan ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp l .662.180.002.284,00 (satu triliun enam ratus enam puluh dua miliar seratus delapan puluh juta dua ribu dua ratus delapan puluh em pat rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp332.391.894.061,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp3.685.795.418,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp336.077.689.479,00 (tiga ratus tiga puluh enam miliar tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah). 6

Pasal 9

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a semula sebesar Rp2.414.751.294.138,00 (Dua triliun empat ratus empat belas miliar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp152.858.692.303,00 (seratus lima puluh dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.567.609.986.441,00 (dua triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

Pasal 8

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b semula sebesar Rp3.206.150.616.887,00 (tiga triliun dua ratus enam miliar seratus lima puluh juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp203.104.381.807,00 (dua ratus tiga miliar seratus empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.409.254.998.694,00 (tiga triliun empat ratus sembilan miliar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh em pat rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 7

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c semula sebesar RpB.519.307.535,00 (delapan miliar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp8.519.307.535,00 (delapan miliar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat; dan
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp8.519.307.535,00 (delapan miliar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp8.519.307.535,00 (delapan miliar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 7

Pasal 10

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b semula sebesar Rp312.850.449.731,00 (tiga ratus dua belas miliar delapan ratus lima puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar RplS.711.896.551,00 (lima belas miliar tujuh ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp328.562.346.282,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah)), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. a.belanja pegawai;
6. b.belanja barang danjasa;
7. c.belanja hibah; dan
8. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rpl.146.773.256.159,00 (satu triliun seratus empat puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp60.466.414.959,00 (enam puluh miliar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rpl.207.239.671.118,00 (satu triliun dua ratus tujuh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan belas rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rpl.018.220.729.946,00 (satu triliun delapan belas miliar dua ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) bertambah sebesar RpSS.015.703.854,00 (lima puluh lima miliar lima belas juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rpl.073.236.433.800,00 (satu triliun tujuh puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp208.855.008.033,00 (dua ratus delapan miliar delapan ratus lima puluh lima juta delapan ribu tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp37.918.993.490,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp246.774.001.523,00 (dua ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh empatjuta seribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp40.902.300.000,00 (empat puluh miliar sembilan ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp542.420.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp40.359.880.000,00 (empat puluh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). 8

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c semula sebesar Rp20.952.759.003,00 (dua puluh miliar sembilan ratus lima

e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
f.belanja modal asset lainnya.

(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaskud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp00,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh limajuta rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp88.997.269.078,00 (delapan puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp24.068.346.911,00 (dua puluh empat miliar enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sebelas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rpl 13.065.615.989,00 (seratus tiga belas miliar enam puluh lima juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp92.207.021.992,00 (sembilan puluh dua miliar dua ratus tujuh juta dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp812.920.293,00 (delapan ratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp93.019.942.285,00 (sembilan puluh tiga miliar sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rpl21.066.041.961,00 (seratus dua puluh satu miliar enam puluh enam juta empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp9.540.651.675,00 (sembilan miliar lima ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rpl 11.525.390.286,00 (seratus sebelas miliar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp8.429.609.000,00 (delapan miliar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp202. 952.491,00 (dua ratus dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar RpS.226.656.509,00 (delapan miliar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp2.150.507.700,00 (dua miliar seratus Hrna puluh juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp539.233.513,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu Hrna ratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.689.741.213,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga belas rupiah). 9

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…