DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 133

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Susunan Pamong Kalurahan; Unsur Staf Kalurahan; Hak, Kewajiban, dan Larangan; Pengisian Jabatan Pamong Kalurahan; Pengisian Jabatan Pamong Kalurahan Melalui Mutasi Jabatan; Pengisian Jabatan Pamong Kalurahan Melalui Penjaringan dan Penyaringan; Pelatikan Pamong Kalurahan, Pengucapan Sumpah/Janji, dan Serah Terima Jabatan; Masa Jabatan Pamong Kalurahan; Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan; Berhalangan Sementara dan Berhalangan Tetap; Pemberhentian Sementara; Pemberhentian; Pelaksana Tugas Pamong Kalurahan; Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pamong Kalurahan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang akuntabel, efektif, dan efisien perlu didukung dengan kualitas pamong kalurahan yang kompeten, profesional, berdedikasi, dan berintegritas;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pamong Kalurahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAMONG KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa yang merupakan unsur pembantu Lurah yang terdiri atas sekretariat kalurahan, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.
2.Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
3.Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5.Lurah adalah sebutan kepala desa yang merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6.Carik adalah sebutan Sekretaris Desa yang merupakan unsur staf yang membantu Lurah dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya.
7.Kepala Seksi adalah unsur pelaksana teknis yang memimpin masing- masing seksi pada Pelaksana Teknis.
8.Kepala Urusan adalah unsur staf sekretariat yang memimpin masing- masing urusan pada Sekretariat Kalurahan.
9.Dukuh adalah unsur pembantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan dalam pelaksanaan tugas di wilayah Padukuhan.
10.Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
11.Pengisian adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Pamong Kalurahan melalui mutasi atau penjaringan dan penyaringan.
12.Pemberhentian adalah serangkaian proses untuk memberhentikan Pamong Kalurahan yang dilakukan oleh Lurah berdasarkan peraturan perundang- undangan.
13.Panitia Pengangkatan adalah panitia yang dibentuk oleh Lurah untuk melakukan Penjaringan dan Penyaringan calon Pamong Kalurahan.
14.Mutasi Jabatan adalah pengisian kekosongan Pamong Kalurahan melalui perpindahan jabatan antar Pamong Kalurahan yang berasal dari Kalurahan yang sama.
15.Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Pengangkatan untuk mendapatkan bakal calon Pamong Kalurahan.
16.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pengangkatan terhadap bakal calon Pamong Kalurahan baik dari aspek administrasi dan kompetensi.
17.Bakal Calon adalah penduduk Warga Negara Indonesia yang berdasarkan pendaftaran oleh Panitia Pengangkatan ditetapkan sebagai Bakal Calon Pamong Kalurahan.
18.Calon adalah Bakal Calon Pamong Kalurahan yang lulus seleksi administrasi serta telah ditetapkan dengan keputusan Panitia Pengangkatan berdasarkan berita acara Penyaringan administrasi oleh Panitia Pengangkatan.
19.Pelaksana Tugas adalah pejabat sementara yang ditunjuk oleh Lurah dari Pamong Kalurahan lainnya untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Pamong Kalurahan apabila terdapat kekosongan jabatan Pamong Kalurahan.
20.Pelaksana Harian adalah pejabat sementara yang ditunjuk oleh Lurah dari Pamong Kalurahan lainnya untuk melaksanakan tugas harian apabila Pamong Kalurahan berhalangan sementara.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
22.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23.Bupati adalah Bupati Sleman.
24.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
25.Kapanewon adalah nama lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Panewu.
26.Panewu adalah Panewu di Kabupaten Sleman.
27.Padukuhan adalah bagian wilayah Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja Dukuh.
28.Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat kalurahan.
29.Daerah adalah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum terkait Pamong Kalurahan.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:
1. a.mendukung kelancaran dan ketertiban proses Pengisian dan Pemberhentian Pamong Kalurahan;
2. b.mewujudkan transparansi, independensi, dan akuntabilitas proses Pengisian dan Pemberhentian Pamong Kalurahan; dan
3. c.meningkatkan kualitas, kompetensi, profesionalisme, dedikasi, dan integritas Pamong Kalurahan.

BAB II

SUSUNAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 3

(1)Pamong Kalurahan terdiri atas:
1. a.sekretariat kalurahan;
2. b.pelaksana teknis; dan
3. c.pelaksana kewilayahan.
(2)Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Kalurahan.

Pasal 4

(1)Sekretariat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Carik.
(2)Carik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 5

(1)Carik dibantu oleh unsur staf sekretariat yang terdiri atas 3 (tiga) urusan sebagai berikut:
1. a.urusan tata usaha dan umum dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Laksana;
2. b.urusan keuangan dipimpin oleh Kepala Urusan Danarta; dan
3. c.urusan perencanaan dipimpin oleh Kepala Urusan Pangripta.
(2)Unsur staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Carik.

Pasal 6

(1)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi sebagai berikut:
1. a.Seksi Keamanan dipimpin oleh Jagabaya;
2. b.Seksi Kemakmuran dipimpin oleh Ulu-Ulu; dan
3. c.Seksi Sosial dipimpin oleh Kamituwa.
(3)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Carik.

Pasal 7

(1)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Satuan tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Padukuhan yang dipimpin oleh Dukuh.
(3)Dukuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Carik.

BAB III

UNSUR STAF PAMONG KALURAHAN

Pasal 8

(1)Lurah dapat mengangkat unsur staf Pamong Kalurahan.
(2)Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk membantu Pamong Kalurahan unsur urusan, seksi, dan kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Kalurahan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian staf Pamong Kalurahan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 9

(1)Pamong Kalurahan berhak memperoleh:
1. a.penghasilan tetap;
2. b.tunjangan;
3. c.jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
4. d.penghargaan purna tugas;
5. e.penerimaan lain yang sah; dan
6. f.cuti.
(2)Hak Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pamong Kalurahan wajib:

a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
b.melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersikap dan bertindak adil, serta tidak diskriminatif;
c.berpenduduk dan bertempat tinggal di Kalurahan setempat bagi Pamong Kalurahan dan Padukuhan setempat bagi Dukuh;
d.membantu Lurah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan;
e.membantu Lurah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Kalurahan;
f.menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
g.membantu Lurah dalam melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
h.melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Kalurahan yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
i.menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan;
j.menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik;
k.mengelola keuangan dan aset Kalurahan;
l.membantu Lurah dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di Kalurahan;
m.membantu Lurah dalam mengembangkan perekonomian masyarakat Kalurahan;
n.membantu Lurah dalam membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Kalurahan;
o.membantu Lurah dalam memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Kalurahan;
p.membantu Lurah dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
q.membantu Lurah dalam memberikan informasi kepada masyarakat Kalurahan;
r.masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; dan
s.memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Isi peraturan

Teks133PDFHirarki

Memuat teks peraturan…