DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Agustus 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pendirian Bumdes; Organisasi Pengelola Bumdes; Penghasilan dan/atau Penghargaan; Pengangkatan dan Pemberhentian; Unit Usaha; Permodalan; Bumdes Bersama; Bagi Hasil Usaha Bumdes; Pertanggungjawaban Keuangan; Kepailitan; Pembubaran; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk membangun dan mengembangkan potensi ekonomi dan sosial perlu peran aktif pemerintah desa bersama warga dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat dengan lembaga yang mandiri dan dapat bersaing;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa yang melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.
2.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3.Penyelenggaraan BUMDes adalah proses perencanaan pendirian pengurusan dan pengelolaan BUMDes.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Warga Desa adalah setiap warga yang berdomisili dan berkartu tanda penduduk didesa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Pelaksana Operasional adalah perangkat BUMDes yang tugas mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
10.Direktur adalah kepala Badan Usaha Milik Desa.
11.Kepala Unit Usaha adalah orang yang diangkat untuk memimpin unit usaha BUMDes apabila BUMDes telah memiliki unit usaha baru sebagai bagian dari pengembangan kegiatan usahanya.
12.Karyawan adalah pegawai yang bekerja pada BUMDes sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.BUMDes Bersama merupakan Badan Usaha Milik Desa yang dibentuk oleh dua desa atau lebih.
14.Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah yang dilakukan oleh Badan Kerjasama Antar Desa.
15.Badan Kerjasama Antar Desa merupakan lembaga desa yang beranggotakan utusan/perwakilan desa-desa.
16.Pihak Ketiga adalah pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swasta dan perorangan diluar pemerintah desa.
17.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18.Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
19.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
20.Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
21.Anggaran Rumah Tangga yang selajutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam AD dalam melaksanakan tata kerja organisasi.
22.Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
23.Daerah adalah Kabupaten Sleman.
24.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
25.Bupati adalah Bupati Sleman.
26.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman.

BAB II

PENDIRIAN BUMDES

Pasal 2

(1)Pendirian BUMDes sebagai upaya menampung kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.
(2)Rencana pendirian BUMDes tercantum dalam RPJMDes.

Pasal 3

Pendirian BUMDes bertujuan:

a.meningkatkan perekonomian Desa;
b.mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
c.meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
d.mengembangkan rencana usaha kerja sama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
e.menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
f.membuka lapangan kerja;
g.meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
h.meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 4

(1)Jenis usaha BUMDes antara lain:
1. a.usaha sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial;
2. b.usaha penyewaan;
3. c.usaha jasa pelayanan;
4. d.usaha produksi;
5. e.usaha perdagangan;
6. f.usaha keuangan;
7. g.usaha kepariwisataan; dan
8. h.usaha lainnya.
(2)Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan Desa.

Pasal 5

(1)Pendirian BUMDes dapat diusulkan oleh pemerintah desa, dan/atau warga desa.
(2)Pengusulan pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan dilengkapi dengan:
1. a.jenis usaha;
2. b.objek usaha; dan
3. c.potensi usaha.

Pasal 6

(1)Setelah mendapatkan usulan Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Desa melakukan studi kelayakan sederhana.
(2)Studi kelayakan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi paling sedikit sebagai berikut:
1. a.Aspek keuangan:
  1. 1.penyertaan modal;
  2. 2.perhitungan biaya operasional;
  3. 3.potensi pendapatan/keuntungan; dan
  4. 4.perhitungan Titik Impas usaha;
2. b.Aspek non keuangan:
  1. 1.hukum dan perizinan;
  2. 2.potensi pasar;
  3. 3.potensi usaha ekonomi;
  4. 4.potensi sumber daya alam; dan
  5. 5.manajemen dan sumber daya manusia.

Pasal 7

(1)Dalam hal melakukan studi kelayakan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Pemerintah Desa dapat membentuk Tim Penyusun Studi Kelayakan yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 5 (lima) orang terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, dan akademisi/tenaga ahli yang terkait dengan kegiatan usaha BUMDes.
(3)Berdasarkan hasil studi kelayakan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa dapat menerima atau menolak usulan pendirian BUMDes.

Pasal 8

(1)Dalam hal usulan pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterima, Pemerintah Desa melakukan sosialisasi dan penjajakan peluang pembentukan BUMDes beserta unit usaha.
(2)Sosialisasi dan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
1. a.mengumpulkan tokoh masyarakat dan warga desa;
2. b.menempelkan pengumuman di papan pengumuman kelurahan, padukuhan; dan/atau
3. c.melalui perangkat desa.
(3)Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.nama BUMDes;
2. b.maksud dan tujuan mendirikan BUMDes;
3. c.pihak pengusul dan jenis usaha yang diusulkan;
4. d.biaya dan asal modal yang dibutuhkan.
(4)Sosialisasi dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum musyawarah pembentukan BUMDes.

Pasal 9

(1)Setelah melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Desa menetapkan AD/ART BUMDes dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)AD/ART BUMDes paling sedikit memuat:
1. a.nama dan kedudukan;
2. b.azas dan tujuan;
3. c.jenis usaha;
4. d.organisasi dan tata kerja pengelola;
5. e.tatacara pengangkatan dan pemberhentian pengelola;
6. f.permodalan;
7. g.penghasilan dan penghargaan;
8. h.sistem pertanggungjawaban dan pelaporan;
9. i.hak dan kewajiban pengelola;
10. j.bagi hasil; dan
11. k.sistem pengawasan internal.

Pasal 10

(1)BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendirikan BUMDes.
(2)Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi Pemerintah Desa, dengan dihadiri oleh:
1. a.Pemerintah desa;
2. b.BPD;
3. c.lembaga kemasyarakatan desa; dan
4. d.tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.
(3)Kesepakatan yang dihasilkan dari Musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tentang Pembentukan BUMDes.
(4)Berita acara hasil musyawarah desa tentang pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan BPD untuk menyusun dan menetapkan Peraturan desa mengenai Pembentukan BUMDes.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…