DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2020

Nomor: 13
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Bantuan Hukum; Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; Penganggaran; Pengajuan Dan Penyaluran; Pertanggungjawaban; Pembinaan Dan Pengawasan; Sistem Informasi Bantuan Hukum; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masyarakat miskin berpotensi mendapatkan ketidakadilan dan permasalahan hukum sehingga Pemerintah Daerah dipandang perlu hadir dalam bentuk pemberian dana bantuan hukum;
c.bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan bantuan hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin yang selanjutnya disebut Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.
3.Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.
4.Penerima Bantuan Hukum adalah orang, keluarga, atau kelompok orang miskin dan rentan miskin di Daerah yang menghadapi masalah hukum.
5.Masyarakat Miskin adalah penduduk Daerah yang mengalami kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
6.Masyarakat Rentan Miskin adalah penduduk Daerah yang mengalami kondisi mengarah pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
7.Miskin adalah kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
8.Rentan miskin adalah kondisi yang mengarah pada kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. 4
9.Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
10.Kuasa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau lembaga yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan bantuan hukum.
11.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin dan rentan miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
12.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13.Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
15.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
16.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
17.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat.
18.Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
19.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Sleman.
20.Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBN atau APBD untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
21.Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum. 5
22.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
24.Bupati adalah Bupati Sleman.
25.Daerah adalah Kabupaten Sleman.
26.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
27.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

Pemberian Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.mewujudkan hak konstitusional Penerima Bantuan Hukum sesuai prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum;
c.menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi; dan
d.meningkatkan kualitas dan akuntabilitas layanan bantuan hukum di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan bantuan hukum;
b.tata cara pemberian bantuan hukum;
c.penganggaran;
d.pengajuan dan penyaluran;
e.pertanggungjawaban;
f.pembinaan dan pengawasan; dan
g.sistem informasi bantuan hukum. 6

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Daerah.
(2)Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan melalui alokasi anggaran dalam APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

(1)Bupati menyelenggarakan Bantuan Hukum di Daerah.
(2)Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum
(3)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
2. b.menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
3. c.menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
4. d.menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran; dan
5. e.melakukan koordinasi penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan Menteri dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 6

Pemberi Bantuan Hukum wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

a.berbadan hukum;
b.terakreditasi;
c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d.memiliki pengurus; dan
e.memiliki program bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a.melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d.mendapatkan anggaran dari APBN, APBD DIY, atau APBD untuk melaksanakan pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
g.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum wajib:

a.melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
b.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a;
c.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan peraturan perundang- undangan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; 8
d.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perundang- undangan; dan
e.melaporkan kepada Bupati setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 9

(1)Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberi sanksi administrasi berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan/atau
3. c.penghentian akses bantuan hukum yang bersumber dari APBD.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…