DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2022

Nomor: 13
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Desember 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum, Ketentuan Retribusi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Pemanfaatan, Ketentuan Penutup,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing oleh pemberi kerja tenaga kerja asing merupakan pendapatan daerah berupa retribusi daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
2.Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 3
3.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
4.Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
5.Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
6.Sistem Online Pelayanan Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut TKA Online adalah aplikasi teknologi informasi berbasis website untuk memberikan pelayanan kepada Pemberi Kerja TKA melalui sistem informasi ketenagakerjaan.
7.Daerah adalah Kabupaten Sleman.
8.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
9.Bupati adalah Bupati Sleman.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
12.Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
13.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

KETENTUAN PIDANA

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggunaan TKA dipungut retribusi yang berasal dari pembayaran DKPTKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Objek retribusi yaitu pengesahan RPTKA perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Daerah.
(2)Tidak termasuk objek retribusi adalah pengesahan RPTKA perpanjangan bagi:
1. a.instansi pemerintah;
2. b.perwakilan negara asing;
3. c.badan internasional;
4. d.lembaga sosial;
5. e.lembaga keagamaan; dan
6. f.jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 4

Subjek Retribusi Penggunaan TKA adalah Pemberi Kerja TKA yang memperoleh Pengesahan RPTKA perpanjangan.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah Pemberi Kerja TKA yang memperoleh pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) Daerah.

Pasal 6

Retribusi Penggunaan TKA termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jangka waktu atau masa berlakunya penggunaan TKA bagi TKA. 5

Pasal 8

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pengesahan RPTKA perpanjangan.
(2)Biaya penyelenggaraan pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penerbitan dokumen pengesahan RPTKA perpanjangan;
2. b.pembinaan dan pengawasan di lapangan;
3. c.penegakan hukum;
4. d.penatausahaan; dan
5. e.biaya dampak negatif dari pengesahan RPTKA perpanjangan dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggunaan TKA yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi Penggunaan TKA.
(2)Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayar DKPTKA yang besarnya US$100 (seratus Dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan sebagai pendapatan daerah berupa retribusi Daerah.
(3)Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar DKPTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.
(4)Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan Pemberi Kerja TKA berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah yang diterbitkan melalui TKA Online.
(5)Surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
1. a.identitas Pemberi Kerja TKA;
2. b.identitas TKA;
3. c.nama bank;
4. d.nomor rekening;
5. e.atas nama rekening; dan
6. f.besaran DKPTKA yang dibayarkan. 6
(6)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi.

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…