DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2019

Nomor: 14
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sleman

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok: Tujuan Pengaturan, Ketentuan Perizinan, Kewajiban NPWP dan Masa Berlaku Izin Usaha.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Pasal 25 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, izin usaha pusat perbelanjaan dan toko modern diterbitkan oleh Bupati;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi perkembangan perekonomian daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; Des 2010 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M- DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; Des 2010 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pasar rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
2.Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, yang berbentuk pertokoan, mall atau plaza atau nama lain yang sejenis.
3.Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
4.Usaha mikro, kecil, dan menengah, yang selanjutnya disingkat UMKM, adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, Des 2010 4 mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
6.Izin usaha adalah Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko swalayan.
7.Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disebut IUPP, adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan.
8.Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS, adalah izin untuk melaksanakan usaha pengelolaan toko swalayan.
9.Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
10.Cabang adalah kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan melalui pendirian outlet/gerai yang kepemilikan dan pengelolaannya berada pada pemilik sendiri.
11.Minimarket waralaba adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, berdasarkan perjanjian waralaba dan merupakan jejaring usaha berskala nasional.
12.Minimarket cabang adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dan merupakan cabang usaha berskala nasional.
13.Minimarket waralaba lokal adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, berdasarkan perjanjian waralaba dan merupakan jejaring usaha berskala lokal atau regional Daerah Istimewa Yogyakarta.
14.Minimarket cabang lokal adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dan merupakan cabang usaha yang berskala lokal atau regional Daerah Istimewa Yogyakarta.
15.Minimarket non waralaba dan non cabang adalah minimarket yang bukan minimarket waralaba, minimarket cabang, minimarket waralaba lokal, dan minimarket cabang lokal. Des 2010 5
16.Pusat Kegiatan Nasional adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
17.Pusat Kegiatan Wilayah adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
18.Pusat Kegiatan Lokal adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
19.Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
20.Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
21.Penduduk adalah warga yang bertempat tinggal.
22.Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
23.Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.
24.Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.
25.Jalan lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan pedesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan pedesaan.
26.Daerah adalah Kabupaten Sleman.
27.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
28.Bupati adalah Bupati Sleman.
29.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan perdagangan atau perangkat daerah lain sesuai kewenangannya.
30.Kepala Perangkat Daerah adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan perdagangan atau perangkat daerah lain sesuai kewenangannya. Des 2010 6

Pasal 2

Tujuan pengaturan pusat perbelanjaan dan toko swalayan adalah:

a.mengatur dan menata keberadaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
b.mengoptimalkan pelaksanaan kemitraan antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan UMKM;
c.mewujudkan sinergi antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat;
d.memberdayakan potensi ekonomi lokal;
e.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

(1)Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan atau usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan wajib memiliki izin usaha.
(2)Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.IUPP bagi pertokoan, mall atau plasa atau nama lain yang sejenis;
2. b.IUTS bagi minimarket, supermarket, department store, hypermarket, dan grosir yang berbentuk perkulakan.
(3)IUTS bagi minimarket diutamakan bagi pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempat.
(4)Pemilik usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(5)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penyegelan;
3. c.penutupan sementara; dan/atau
4. d.penutupan tempat usaha. Des 2010 7
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan atau usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan alamat di Daerah.

Pasal 5

Pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dikenakan biaya.

Pasal 6

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berlaku sebagai surat izin usaha perdagangan.

Pasal 7

(1)Setiap izin usaha berlaku untuk 1 (satu) lokasi kegiatan usaha, 1 (satu) pemilik/pengelola, dan 1 (satu) jenis kegiatan usaha.
(2)Izin usaha tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 8

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berlaku selama masih melakukan usaha pada lokasi yang sama.

Pasal 9

(1)Pemilik izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib melakukan pendaftaran ulang izin usaha setiap 5 (lima) tahun.
(2)Pemilik usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif. Des 2010 8
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembekuan sementara izin;
3. c.pencabutan izin;
4. d.penyegelan;
5. e.penutupan sementara;
6. f.penutupan tempat usaha.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pendaftaran ulang izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…