DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2020

Nomor: 14
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 131

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Manajemen Proteksi Kebakaran, Objek Dan Potensi Kebakaran; Pencegahan Kebakaran; Pengendalian Keselamatan Bangunan; Penanggulangan Kebakaran; Peran Serta Masyarakat; Kerjasama Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran; Sistem Informasi; Pembinaan Dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dilakukan untuk meminimalkan potensi kebakaran, sehingga diperlukan upaya yang menyeluruh dalam menangani pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
c.bahwa pencegahan dan penanggulangan kebakaran memerlukan suatu regulasi yang dapat memberikan kepastian dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
2.Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
3.Bahaya kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadinya kebakaran hingga penjalaran api.
4.Potensi kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terjadi yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beraktivitas.
5.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6.Bangunan perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
7.Cagar Budaya atau Warisan Budaya adalah warisan yang bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
8.Bahan Berbahaya adalah zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
9.Sarana penyelamatan jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain. 4
10.Akses pemadam kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.
11.Lift adalah suatu sarana transportasi dalam bangunan gedung, yang mengangkut penumpang di dalam kereta, yang bergerak naik turun secara vertikal.
12.Proteksi kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung.
13.Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya baik dan siap pakai.
14.Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat MKKL adalah bagian dari manajemen lingkungan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab khusus dalam penanggulangan bahaya kebakaran pada lingkungan yang bersangkutan.
15.Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat APAR adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan termasuk alat pemadam api yang menggunakan roda.
16.Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
17.Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungan masyarakat.
18.Sistem deteksi dan alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
19.Hidran halaman adalah hidran yang berada di luar bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5inch (dua koma lima inci).
20.Sistem sprinkler otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu. 5
21.Sistem pengendali asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.
22.Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan orang yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
23.Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
24.Satuan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disebut SATLAKAR adalah setiap orang atau anggota masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman yang telah diberikan keterampilan khusus tentang penanggulangan kebakaran dan dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pemadaman tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Bupati.
25.Tangga kebakaran darurat adalah tangga yang digunakan untuk penyelamatan atau evakuasi saat terjadinya kebakaran.
26.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
27.Petugas pemadam kebakaran adalah petugas yang menjalankan tugas dan fungsi pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
28.Daerah adalah Kabupaten Sleman.
29.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
30.Bupati adalah Bupati Sleman.
31.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 2

(1)Maksud disusun Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian perlindungan kepada masyarakat dan petugas dari kebakaran.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
1. a.mewujudkan kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat dan petugas, dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran; 6
2. b.mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
3. c.mewujudkan penyelenggaraan pencegahan kebakaran secara tertib, aman, dan selamat;
4. d.mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran yang antisipatif, efektif, dan ramah lingkungan; dan
5. e.mewujudkan keselamatan dari risiko kebakaran.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup:

a.manajemen proteksi kebakaran, dan objek dan potensi kebakaran;
b.peran serta masyarakat;
c.kerja sama pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
d.sistem informasi; dan
e.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN, OBJEK DAN POTENSI KEBAKARAN

Pasal 4

Manajemen proteksi kebakaran, terdiri dari:

a.RISPK, dan objek dan potensi kebakaran;
b.pencegahan kebakaran;
c.pengendalian keselamatan bangunan; dan
d.penanggulangan kebakaran.

Pasal 5

(1)RISPK disusun berdasarkan analisis risiko kebakaran dan kebakaran yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana tata ruang serta rencana sarana dan prasarana Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7
(2)RISPK meliputi:
1. a.rencana sistem pencegahan kebakaran, antara lain memuat:
  1. 1.keandalan bangunan gedung;
  2. 2.pemberdayaan masyarakat;
  3. 3.standar operasional prosedur pencegahan; dan
  4. 4.koordinasi dan kerja sama pencegahan kebakaran;
2. b.rencana sistem penanggulangan kebakaran, memuat antara lain:
  1. 1.penetapan wilayah manajeman kebakaran;
  2. 2.manajemen pasokan air;
  3. 3.pengadaan prasarana dan sarana;
  4. 4.koordinasi dan kerja sama pencegahan kebakaran;
  5. 5.pengembangan sumber daya manusia; dan
  6. 6.standar operasional prosedur penanggulangan kebakaran.
(3)RISPK berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai kebutuhan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Objek pencegahan kebakaran antara lain:

a.bangunan gedung;
b.cagar budaya atau warisan budaya;
c.hutan, lahan, dan/atau permukiman;
d.kendaraan bermotor; dan
e.bahan berbahaya.

Pasal 7

(1)Potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung didasarkan pada:
1. a.ketinggian;
2. b.fungsi;
3. c.bahan;
4. d.struktur;
5. e.luas bangunan; dan
6. f.isi bangunan gedung.
(2)Klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.potensi bahaya kebakaran ringan;
2. b.potensi bahaya kebakaran sedang; dan
3. c.potensi bahaya kebakaran berat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai potensi kebakaran pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan klasifikasi potensi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Setiap Pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung dan lingkungan gedung yang mempunyai potensi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berkewajiban untuk berperan aktif dalam pencegahan kebakaran.
(2)Pemilik, pengguna, dan/atau pengelola bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyediakan dan/atau memiliki:
1. a.sarana penyelamatan jiwa;
2. b.akses pemadam kebakaran;
3. c.proteksi kebakaran; dan
4. d.MKKG.

Pasal 9

(1)Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.sarana jalan keluar;
2. b.pencahayaan darurat tanda jalan keluar;
3. c.petunjuk arah jalan keluar;
4. d.komunikasi darurat;
5. e.pengendali asap;
6. f.tempat berhimpun sementara; dan/atau
7. g.tempat evakuasi;
(2)Jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
1. a.luas lantai;
2. b.fungsi bangunan;
3. c.ketinggian bangunan gedung;
4. d.jumlah penghuni; dan
5. e.ketersediaan sistem proteksi kebakaran.
(3)Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik, berfungsi dan siap pakai.
(4)Sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.pintu;
2. b.tangga kebakaran darurat;
3. c.koridor;
4. d.jalan/pintu penghubung;
5. e.balkon;
6. f.ram;
7. g.saf pemadam kebakaran; dan/atau
8. h.jalur lintas menuju keluar.
(5)Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus dijadikan 1 (satu) tempat berhimpun sementara, kecuali karena kondisi bangunan gedung dan alasan keselamatan jiwa dapat dibuat lebih dari 1 (satu) tempat berhimpun sementara. 10

Pasal 10

(1)Akses pemadam kebakaran meliputi:
1. a.akses mencapai bangunan gedung;
2. b.akses masuk ke dalam bangunan gedung; dan
3. c.area operasional.
(2)Akses mencapai bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.akses ke lokasi bangunan gedung; dan
2. b.jalan masuk dalam lingkungan bangunan gedung.
(3)Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
2. b.pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
3. c.pintu masuk ke ruang bawah tanah.
(4)Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
1. a.area yang memiliki lebar, sudut belokan, dan ketinggian yang dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
2. b.area yang diperkeras sehingga mampu menahan mobil pemadam kebakaran.

Isi peraturan

Teks131PDFHirarki

Memuat teks peraturan…