DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kewenangan Pemerintah Daerah; Jenis, Unsurm dan Penyelenggaraan Pesantren; Hak dan Kewajiban Pesantren; Mekanisme Fasilitasi; Kerja Sama; Tim Fasilitasi; Partisipasi Masyarakat; Pelaporan, Pembinaan, dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pesantren perlu mendapatkan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tradisi dan kekhasan;
c.bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan, dan pedoman dalam fasilitasi penyelenggaraan pesantren perlu membentuk Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang selanjutnya disebut Fasilitasi adalah upaya atau tindakan Pemerintah Daerah guna membantu atau mendukung penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
2.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.
3.Pondok Pesantren, Islamic Boarding School, Dayah, Surau, Meunasah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
5.Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi.
6.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
7.Kiai, Ustadz, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
8.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9.Bupati adalah Bupati Sleman.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sleman.
12.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
13.Daerah adalah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

Fasilitasi diselenggarakan berasaskan:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kebangsaan;
c.kemandirian;
d.keberdayaan;
e.kemaslahatan;
f.multikultural;
g.profesionalitas;
h.akuntabilitas;
i.keberlanjutan; dan
j.kepastian hukum.

Pasal 3

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan Pesantren di Daerah.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:
1. a.mendukung kemandirian penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat; dan
2. b.membantu atau memberi kemudahan pendirian dan penyelenggaraan Pesantren dalam pengembangan sarana-prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan hubungan kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintahan dan lembaga nonpemerintahan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.jenis, unsur dan penyelenggara Pesantren;
c.hak dan kewajiban Pesantren;
d.mekanisme fasilitasi;
e.kerja sama;
f.tim fasilitasi;
g.partisipasi masyarakat;
h.pelaporan, pembinaan dan pengawasan; dan
i.pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Fasilitasi di Daerah.
(2)Dalam menyelenggarakan Fasilitasi, Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.melakukan pendataan Pesantren;
2. b.menyusun dan menetapkan perencanaan Fasilitasi;
3. c.menetapkan standar Fasilitasi;
4. d.mengalokasikan anggaran dukungan dan Fasilitasi; dan
5. e.melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pesantren dalam pemanfaatan dukungan dan Fasilitasi.
(3)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap Pesantren dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.telah terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
2. b.berdiri di atas tanah milik yayasan/Pesantren dimaksud; dan
3. c.menyelenggarakan Pendidikan Pesantren.
(4)Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menetapkan perencanaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan memperhatikan aspirasi Pesantren.
(5)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perencanaan pembangunan daerah.
(6)Standar Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk menentukan skala prioritas Fasilitasi.
(7)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

JENIS, UNSUR, DAN PENYELENGGARA PESANTREN

Pasal 6

Jenis Pesantren meliputi:

a.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
b.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola Pendidikan Muallimin; atau
c.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Pasal 7

Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi unsur paling sedikit:

a.Kiai;
b.Santri yang bermukim di Pesantren;
c.pondok atau asrama;
d.masjid atau musala; dan
e.kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola Pendidikan Muallimin.

Pasal 8

(1)Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didirikan oleh:
1. a.perseorangan;
2. b.yayasan;
3. c.organisasi kemasyarakatan Islam; dan/atau
4. d.masyarakat.
(2)Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beragama Islam.
(3)Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.berbentuk badan hukum yayasan;
2. b.didirikan dan dimiliki oleh umat Islam; dan
3. c.bergerak di bidang pendidikan, dakwah Islam, dan sosial.
(4)Organisasi kemasyarakatan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.berbentuk badan hukum perkumpulan; dan
2. b.bergerak di bidang pendidikan, dakwah sosial, dan sosial.
(5)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kelompok yang beragama Islam.

Pasal 9

Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berkedudukan di Daerah.

Pasal 10

(1)Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memiliki izin terdaftar.
(2)Izin terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk piagam statistik Pesantren dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…