DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2020

Nomor: 15
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Riteria Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi; Jenis Usaha Dan Bentuk Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi; Tata Cara Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi; Tim Verifikasi; Pelaporan Dan Evaluasi Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
2.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
3.Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Kabupaten Sleman.
4.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
6.Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sleman.
7.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
8.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
9.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 4 dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
10.Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
11.Tim Verifikasi adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian Insentif dan kemudahan investasi.
12.Daerah adalah Kabupaten Sleman.
13.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14.Bupati adalah Bupati Sleman.
15.Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang penanaman modal.
16.Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang penanaman modal.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud:

a.sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi bagi masyarakat dan/atau investor guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih pesat dan merata; dan
b.sebagai pedoman bagi masyarakat dan/atau investor dalam memperoleh penghargaan berupa pemberian insentif dan kemudahan investasi atas perannya dalam pembangunan daerah melalui kegiatan usaha.

Pasal 3

Pengaturan pemberian insentif dan kemudahan investasi dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mendorong peningkatan investasi; 5
b.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
c.menciptakan lapangan kerja;
d.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
e.meningkatkan kemampuan daya saing usaha daerah;
f.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
g.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
h.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari daerah, luar daerah maupun luar negeri; dan
i.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pemberian insentif dan kemudahan investasi merupakan kebijakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi bagi masyarakat dan/atau investor meliputi:

a.kriteria, bentuk insentif dan kemudahan investasi yang diberikan;
b.jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan kemudahan investasi;
c.tata cara, jangka waktu dan frekuensi, pemberian insentif dan kemudahan investasi; dan
d.evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau investor yang memenuhi kriteria:
1. a.memberikan dukungan dalam meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat;
2. b.menyerap tenaga kerja lokal;
3. c.menggunakan lebih banyak bahan baku lokal daerah;
4. d.berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan;
5. e.termasuk dalam skala prioritas program pembangunan daerah; 6
6. f.bermitra dengan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau koperasi;
7. g.menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri untuk industri; dan/atau
8. h.berorientasi pada ekspor.
(2)Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan investasi kepada masyarakat dan investor di daerah sesuai dengan kemampuan dan kebijakan daerah.
(3)Pemberian insentif dan kemudahan investasi diberikan kepada masyarakat dan/atau investor yang telah memenuhi penilaian berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1)Pemberian insentif dan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), kepada:
1. a.masyarakat dan/atau investor yang melakukan pengembangan usaha atau kegiatan investasi; dan
2. b.masyarakat dan/atau investor yang melakukan usaha atau kegiatan investasi baru.
(2)Usaha atau kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan besaran nilai investasi paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) di luar harga tanah dan bangunan.

BAB III

JENIS USAHA DAN BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 7

(1)Jenis usaha atau kegiatan investasi yang dapat diberikan insentif dan kemudahan investasi meliputi usaha atau kegiatan investasi yang menjadi fokus pengembangan dalam rencana umum penanaman modal daerah.
(2)Jenis usaha atau kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pangan dan agro industri;
2. b.infrastruktur;
3. c.energi;
4. d.kebudayaan dan pariwisata;
5. e.pendidikan;
6. f.ekonomi kreatif; dan/atau
7. g.jenis usaha atau kegiatan investasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa:
1. a.pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
2. b.pengurangan pajak daerah terutang;
3. c.pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah; dan/atau
4. d.pengurangan retribusi daerah terutang.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
1. a.pajak hotel;
2. b.pajak restoran;
3. c.pajak reklame;
4. d.pajak hiburan; 8
5. e.pajak bumi dan bangunan; dan/atau
6. f.bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d meliputi:
1. a.retribusi pengujian kendaraan bermotor;
2. b.retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
3. c.retribusi izin mendirikan bangunan; dan/atau
4. d.retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
(4)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Bentuk kemudahan investasi dapat berupa:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang investasi;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis;
5. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan;
6. f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. g.fasilitasi promosi daerah; dan/atau
8. h.kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bagi usaha mikro dan koperasi, selain pemberian insentif dan kemudahan investasi juga diberikan dalam bentuk penguatan modal yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Penyediaan data dan informasi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:

a.peluang investasi daerah; dan
b.ketersediaan tenaga kerja siap pakai. 9

Pasal 11

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dapat berupa:

a.peningkatan jalan kabupaten;
b.penyediaan fasilitas jaringan air bersih; dan
c.dukungan layanan persampahan dan limbah.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…