DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2021

Nomor: 15
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pelaksanaan Pembinaan; Peran Serta Masyarakat; Forum Jasa Konstruksi; Penghargaan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dinamika penyelenggaraan Jasa Konstruksi memerlukan upaya pembinaan melalui penataan dan penguatan kembali kelembagaan, pengelolaan dan pengawasan sektor jasa konstruksi, agar dapat tumbuh, berkembang, memiliki nilai tambah yang meningkat secara berkelanjutan, profesionalisme dan berdaya saing;
c.bahwa untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.
2.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi,
3.Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
4.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
5.Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
6.Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
7.Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
8.Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Badan Usaha adalah organisasi berbadan hukum yang mewadahi Badan Usaha Jasa Konstruksi.
9.Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Profesi adalah organisasi dan/atau himpunan individu professional dalam suatu bidang keilmuan tertentu di bidang Jasa Konstruksi, berbadan hukum, dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan profesi tersebut.
10.Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
11.Forum Jasa Konstruksi adalah media bagi masyarakat jasa konstruksi untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan/atau lembaga. 4
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
13.Daerah adalah Kabupaten Sleman.
14.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15.Bupati adalah Bupati Sleman.
16.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

a.mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
c.menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
d.menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
e.menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;
b.menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kepastian hukum dalam proses Pembinaan Jasa Konstruksi; dan
c.melakukan percepatan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. 5

BAB II

PELAKSANAAN PEMBINAAN

Pasal 4

(1)Bupati melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum.
(2)Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Masyarakat Jasa Konstruksi.
(3)Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Asosiasi Badan Usaha;
2. b.Asosiasi Profesi;
3. c.Pengguna Jasa;
4. d.Penyedia Jasa;
5. e.perguruan tinggi/pakar;
6. f.pelaku rantai pasok;
7. g.tenaga kerja Konstruksi;
8. h.pemerhati Konstruksi; dan
9. i.pemanfaat produk Jasa Konstruksi.

Pasal 5

Pembinaan Jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

a.penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
b.penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi di Daerah;
c.penerbitan perizinan berusaha kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
d.pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil Konstruksi.
(2)Pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
(3)Pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kualifikasi dalam jenjang jabatan:
1. a.teknisi atau analis; dan
2. b.operator.
(4)Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi meliputi tahapan:
1. a.identifikasi kebutuhan akan pelatihan pada daerah;
2. b.penyiapan bahan dan pedoman pelatihan sesuai ketentuan;
3. c.sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan;
4. d.pelaksanaan pelatihan;
5. e.fasilitasi pembiayaan sertifikasi tenaga kerja terampil; dan
6. f.pengelolaan informasi pelatihan ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
(5)Pelatihan tenaga terampil Konstruksi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan:
1. a.pendidikan vokasi;
2. b.lembaga pendidikan dan pelatihan;
3. c.Asosiasi Profesi;
4. d.badan usaha; dan
5. e.instansi pemerintah lain yang terkait.
(6)Fasilitasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

Lembaga pendidikan dan pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b telah teregistrasi dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7

Pasal 8

(1)Pelatihan tenaga terampil Jasa Konstruksi diselenggarakan sesuai dengan metode pelatihan kerja.
(2)Metode pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah mengembangkan Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
(2)Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
(3)Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
1. a.identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi;
2. b.pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
3. c.analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah; dan
4. d.pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah yang merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri.
(4)Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan data:
1. a.tenaga terampil Konstruksi yang telah bersertifikat; dan /atau
2. b.standar harga barang dan jasa.
(5)Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.Penyedia Jasa;
3. c.Pengguna Jasa; dan/atau
4. d.masyarakat. 8
(6)Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Tenaga terampil Konstruksi yang telah bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…