DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2020

Nomor: 16
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tanggung Jawab; Pengelolaan Kegiatan Dan Aset; Pelaporan; Pengawasan Dan Pembinaan; Kemitraan Dan Kerjasama; Pendanaan; Penyelesaian Perselisihan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pasca pengakhiran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan meninggalkan hasil aset kelembagaan, aset hasil kegiatan, dan aset sumber daya manusia yang perlu dilestarikan;
c.bahwa upaya pengelolaan dalam rangka pelestarian kegiatan serta aset Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan belum diatur secara khusus sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah sebagai pedoman di Kabupaten Sleman;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kegiatan dan Aset Pasca Pengakhiran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan; 2 Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEGIATAN DAN ASET PASCA PENGAKHIRAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya disebut PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
2.PNPM Mandiri Perdesaan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kapanewon.
3.Hasil kegiatan PNPM Mandiri adalah hasil pembangunan infrastuktur dasar yang menggunakan dana bantuan langsung masyarakat PNPM Mandiri.
4.Aset Kelembagaan adalah lembaga yang pembentukannya difasilitasi PNPM Mandiri untuk mengambil kebijakan dan melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri.
5.Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya desebut BKAD adalah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar desa melalui musyawarah antar desa di dalam suatu wilayah kecamatan dalam rangka 4 pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan pelaksanaan kerjasama antar desa.
6.Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut UPK adalah unit pelaksanaan teknis BKAD yang mengelola aset produktif berupa pinjaman bergulir.
7.Badan Pengawas UPK yang selanjutnya disebut BP UPK adalah badan yang dibentuk oleh masyarakat melalui musyawarah antar desa untuk melaksanakan pengawasan baik secara rutin atau insidentil dalam hal kelembagaan kegiatan dan keuangan UPK serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada masyarakat melalui musyawarah antar desa.
8.Musyawarah Antar Kalurahan yang selanjutnya disebut MAK adalah forum MAK dalam satu wilayah Kapanewon dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar Kalurahan.
9.Badan Kerjasama Antar Kelurahan yang selanjutnya disebut BKAK adalah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar Kalurahan melalui MAK di dalam suatu wilayah Kapanewon dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar Kalurahan dan pelaksanaan kegiatan pasca pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan.
10.Badan Usaha Milik Desa Bersama Pasca PNPM Mandiri Perdesaan adalah badan usaha yang dibentuk oleh BKAK dalam rangka pengelolaan kegiatan dan aset pasca pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan.
11.Asosiasi BKAK adalah forum komunikasi dan kerjasama antar BKAK dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
12.Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13.Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disebut LKK adalah lembaga yang ada dan dibentuk oleh masyarakat Kalurahan sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan. 5
14.Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat desa di Daerah.
15.Bupati adalah Bupati Sleman.
16.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
17.Panewu adalah Kepala Kapanewon.
18.Kapanewon adalah Kapanewon di Kabupaten Sleman.
19.Kalurahan adalah Kalurahan di Kabupaten Sleman.
20.Daerah adalah Daerah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pengelolaan kegiatan serta aset pasca pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan di Daerah.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.menjamin kepastian hukum kelembagaan pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan pasca pengakhiran;
2. b.menjaga keberlanjutan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pasca pengakhiran; dan
3. c.mewujudkan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melestarikan aset PNPM Mandiri Perdesaan pasca pengakhiran.

Pasal 3

Pengelolaan kegiatan dan aset pasca pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

a.kerelawanan;
b.kejujuran;
c.transparansi;
d.akuntabilitas;
e.sinergi;
f.pemberdayaan masyarakat;
g.kemandirian;
h.gotong-royong dan tanggung renteng; dan
i.keberlanjutan. 6

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kegiatan dan aset;
b.kelembagaan pengelola PNPM Mandiri Perdesaan pasca pengakhiran;
c.pelestarian kegiatan dan aset pasca pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan;
d.pelaporan;
e.pembinaan dan pengawasan;
f.kemitraan dan kerjasama;
g.penyelesaian perselisihan; dan
h.pendanaan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

(1)Bupati bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pembinaan kegiatan dan aset pasca pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat Kabupaten.
(2)Panewu bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pembinaan kegiatan dan aset pasca pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat Kapanewon.
(3)Lurah bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pembinaan kegiatan dan aset pasca pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat Kalurahan.

Pasal 6

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melakukan penyelarasan kegiatan dan aset pasca pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai kewenangannya. 7

BAB III

PENGELOLAAN KEGIATAN DAN ASET

Pasal 7

Kegiatan dan aset PNPM Mandiri Perdesaan terdiri dari:

a.kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b.aset kelembagaan dan sumber daya manusia;
c.aset sarana dan prasarana; dan
d.aset dana bergulir.

Pasal 8

(1)Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari:
1. a.usaha ekonomi kreatif dan produktif;
2. b.pinjaman bergulir masyarakat; dan
3. c.penguatan kapasitas masyarakat.
(2)Pengelolaan terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama Pasca PNPM Mandiri Perdesaan.

Pasal 9

Aset kelembagaan dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari lembaga, pengurus, dan tim yang terlibat dalam pengelolaan aset dan kegiatan PNPM Perdesaan yang meliputi:

a.BKAD; 8
b.UPK;
c.BP UPK; dan
d.lembaga pendukung lain.

Pasal 10

(1)Pengelolaan aset kelembagaan dan sumber daya manusia diawali dengan penataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengelolaan aset kelembagaan dan sumber daya manusia ditujukan untuk melestarikan kerjasama antar Kalurahan.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…