DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2021

Nomor: 17
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum: Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan; Perizinan Berusaha; Perizinan Non Berusaha; Perizinan Lainnya; Sistem Informasi; Pelaporan Dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan; Pengawasan; Penyelesaian Sengketa Perizinan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan kegiatan masyarakat baik yang bersifat usaha maupun nonusaha dan perubahan kebijakan pemerintah dibidang perizinan maka perlu dilakukan penyesuaian dasar hukum penyelenggaraan perizinan di Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 2 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Perizinan Daerah adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Penyelenggaraan perizinan di daerah adalah kegiatan perizinan berusaha, perizinan nonberusaha dan perizinan lainnya yang diproses pengelolaanya mulai tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
3.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 3
4.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
5.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
6.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
7.Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
8.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan usaha kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
10.Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
11.Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
12.Penyelenggaraan Perizinan Nonberusaha adalah kegiatan perizinan nonberusaha yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
13.Perizinan lainnya adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diterbitkan oleh Daerah.
15.Tanah Kasultanan adalah tanah hak milik Kasultanan yang meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon atau dede keprabon yang 4 terdapat di kabupaten/kota dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
16.Daerah adalah Kabupaten Sleman.
17.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
18.Bupati adalah Bupati Sleman.
19.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan penyelenggaraan Perizinan;
b.Perizinan Berusaha;
c.Perizinan Nonberusaha;
d.Perizinan lainnya;
e.Sistem infomasi;
f.pelaporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha; dan
g.pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 3

(1)Bupati berwenang menyelenggarakan Perizinan di Daerah.
(2)Perizinan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perizinan Berusaha;
2. b.Perizinan Nonberusaha; dan
3. c.Perizinan lainnya.
(3)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 5

BAB III

PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
(2)Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. b.persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
3. c.Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
(3)Setiap pelaku usaha dalam memulai dan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi:
1. a.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan
2. b.Persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 5

(1)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada kegiatan usaha berdasarkan penetapan tingkat risiko.
(2)Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.kegiatan usaha berisiko rendah;
2. b.kegiatan usaha berisiko menengah rendah;
3. c.kegiatan usaha berisiko menengah tinggi; dan
4. d.kegiatan usaha berisiko tinggi. 6
(3)Dalam hal pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko tidak terlayani melalui sistem OSS maka dapat dilayani oleh sistem yang disediakan pemerintah daerah.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas sektor:
1. a.perikanan;
2. b.pertanian;
3. c.lingkungan hidup;
4. d.perindustrian;
5. e.perdagangan;
6. f.pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
7. g.transportasi;
8. h.kesehatan, obat, dan makanan;
9. i.pendidikan dan kebudayaan;
10. j.pariwisata;
11. k.pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; dan
12. l.ketenagakerjaan.
(2)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mendapatkan NIB.
(2)NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan legalitas untuk melakukan kegiatan usaha.

Pasal 8

(1)Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mendapatkan:
1. a.NIB; dan
2. b.sertifikat standar.
(2)Sertifikat standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha.
(3)Pemberian Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui sistem OSS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mendapatkan:
1. a.NIB; dan
2. b.sertifikat standar.
(2)Sertifikat standar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
(3)Verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi melalui sistem OSS.
(4)Pemberian Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui sistem OSS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mendapatkan:
1. a.NIB;
2. b.Sertifikat Standar; dan
3. c.Izin.
(2)Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam hal pemohon membutuhkan.
(3)Pemberian sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah yang membidangi melalui sistem OSS.
(4)Pemerintah Daerah dapat menugaskan Lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi untuk melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan persetujuan untuk melaksanakan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya yang dilaksanakan melalui sistem OSS.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…