DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2020

Nomor: 18
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sleman

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Keprotokolan Daerah; Protokoler Di Daerah; Pemakaman; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pejabat Pemerintah Daerah perlu adanya standar protokoler;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman sudah tidak sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keprotokolan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam pemerintahan daerah dan masyarakat.
2.Protokoler di daerah adalah serangkaian kegiatan keprotokolan yang diselenggarakan di daerah.
3.Penyelenggaraan Keprotokolan Daerah adalah keseluruhan pelaksanaan kegiatan Protokoler di daerah dan pemakaman.
4.Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
5.Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi daerah.
6.Tata tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
7.Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat pemerintahan daerah, kepala kantor instansi vertikal, pejabat Tinggi Pratama, lurah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi daerah.
8.Fasilitasi pemakaman adalah pembiayaan yang diberikan untuk melaksanakan rangkaian prosesi pemakaman. 4
9.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
10.Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Non Kementerian yang berada di Daerah.
11.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sleman.
13.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman.
14.Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah Kabupaten Sleman yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD.
15.Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Sleman.
16.Bupati adalah Bupati Sleman.
17.Daerah adalah Kabupaten Sleman.
18.Lurah adalah sebutan Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 2

Tujuan pengaturan mengenai penyelenggaraan keprotokolan di daerah untuk:

a.memberikan penghormatan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, kepala Instansi Vertikal, Pejabat Pimpinan Tinggi dan/atau Lurah sesuai dengan kedudukan dalam pemerintahan, dan masyarakat;
b.memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional;
c.menciptakan hubungan baik dalam tata hubungan antar lembaga dalam pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah; dan
d.memberikan penghormatan terakhir dan/atau fasilitasi pemakaman kepada Pejabat Pemerintahan Daerah. 5

BAB II

KEPROTOKOLAN DAERAH

Pasal 3

Keprotokolan Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Keprotokolan Daerah terdiri atas:
1. a.protokoler di Daerah; dan
2. b.pemakaman.
(2)Protokoler di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan hanya dalam Acara Resmi bagi:
1. a.pejabat negara;
2. b.pejabat pemerintahan;
3. c.tokoh masyarakat tertentu; dan
4. d.lurah.
(3)Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku bagi Bupati beserta istri/suami, Wakil Bupati beserta istri/suami, Pimpinan DPRD beserta istri/suami, Pejabat Pimpinan Tinggi beserta istri/suami dan/atau Anggota DPRD beserta suami/istri.

Pasal 5

Penyelenggaraan Keprotokolan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh petugas protokol.

BAB III

PROTOKOLER DI DAERAH

Pasal 6

Protokoler di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

a.tata tempat;
b.tata upacara; dan
c.tata penghormatan. 6

Pasal 7

(1)Tata tempat pejabat dalam acara resmi ditentukan dengan urutan:
1. a.Bupati;
2. b.Wakil Bupati;
3. c.Mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati
4. d.Ketua DPRD;
5. e.Wakil Ketua DPRD;
6. f.Sekretaris Daerah, komandan tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan, kepala kepolisian, ketua pengadilan semua badan peradilan, dan kepala kejaksaan negeri di Daerah;
7. g.pimpinan partai politik di daerah yang memiliki wakil di DPRD;
8. h.anggota DPRD;
9. i.pemuka agama, pemuka adat, dan tokoh masyarakat tertentu di Daerah;
10. j.asisten sekretaris daerah, kepala badan di daerah, kepala dinas di daerah, dan pejabat tinggi pratama, kepala kantor perwakilan Bank Indonesia di daerah, ketua komisi pemilihan umum di daerah;
11. k.kepala instansi vertikal di Daerah, kepala unit pelaksana teknis instansi vertikal, komandan tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan di kapanewon, dan kepala kepolisian di kapanewon;
12. l.sekretaris perangkat daerah, kepala bidang/kepala bagian perangkat daerah, panewu, dan pejabat administrator; dan
13. m.lurah dan pejabat pengawas.
(2)Para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi istri atau suaminya.
(3)Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menempati urutan sesuai tata tempat pejabat.

Pasal 8

(1)Dalam hal pejabat negara serta tokoh masyarakat tertentu hadir dalam acara resmi daerah, para pejabat negara tersebut menempati urutan tata tempat terlebih dahulu. 7
(2)Dalam hal para pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, tempatnya tidak diisi oleh orang yang mewakilinya.
(3)Orang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tempat diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Tata upacara dilaksanakan dalam acara kenegaraan atau acara resmi di Daerah.
(2)Tata upacara di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.upacara bendera; dan
2. b.upacara bukan upacara bendera.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…