DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2020

Nomor: 19
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 103

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Badan Publik; Hak Dan Kewajiban Pemohon Dan/Atau Pengguna Informasi Publik; Klasifikasi Informasi Publik; Pengklasifikasian Dan Jangka Waktu Pengecualian Terhadap Informasi Yang Dikecualikan; Mekanisme Memperoleh Informasi; Pengelolaan Keberatan; Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi; KID Kabupaten; Pembinaan; Laporan Dan Evaluasi; Peran Serta Masyarakat; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan keterbukaan Informasi Publik yang seluas-luasnya;
c.bahwa pengaturan tentang penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Sleman belum terintegrasi, sehingga memerlukan pengaturan dan dasar hukum yang komprehensif;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan Pemerintahan Daerah dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2.Keterbukaan Informasi Publik adalah keadaan dapat diaksesnya informasi yang wajib disediakan, diumumkan, dan diberikan oleh Badan Publik.
3.Keterbukaan adalah kesediaan dan/atau tindakan memberikan informasi dan/atau mengumumkan informasi ke masyarakat.
4.Badan Publik adalah Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, BUMD, Pemerintah Kalurahan dan lembaga non Pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5.Komisi Informasi Daerah yang selanjutnya disebut KID Kabupaten adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang terjadi di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi.
6.Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7.Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak yang dibantu oleh Komisi Informasi sebagai pihak ketiga netral.
8.Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.
9.Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
10.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di Pemerintahan Daerah. 4
11.Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PLID adalah susunan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
12.Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat RPID adalah tempat pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan berbagai informasi dan dokumentasi lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian informasi dan dokumentasi publik.
13.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum atau Badan Publik.
14.Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik.
15.Pemohon Informasi dan/atau Dokumentasi Publik adalah perorangan, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, partai politik, badan hukum dan Badan Publik lainnya.
16.Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
17.Daerah adalah Kabupaten Sleman.
18.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
19.Bupati adalah Bupati Sleman.
20.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sleman.
21.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD Kabupaten Sleman.

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik berasaskan:
1. a.terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik;
2. b.ketat dan terbatas terhadap informasi yang dikecualikan;
3. c.cepat dan tepat waktu;
4. d.biaya ringan; dan
5. e.cara sederhana.
(2)Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat rahasia sesuai dengan:
1. a.Undang-Undang; 5
2. b.kepatutan; dan
3. c.kepentingan umum.
(3)Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c berdasarkan pada pengujian tentang konsekuensi.

Pasal 3

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dan standar bagi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan:
1. a.menjamin hak setiap orang untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. b.mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. c.meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. d.mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. e.meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. f.mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat; dan/atau
7. g.meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.badan publik;
b.hak dan kewajiban Pemohon dan/atau Pengguna Informasi Publik;
c.klasifikasi informasi;
d.mekanisme memperoleh informasi; 6
e.kelembagaan pengelolaan Informasi Publik;
f.tata cara pengelolaan keberatan;
g.laporan dan evaluasi;
h.pendanaan;
i.peran serta masyarakat; dan
j.ketentuan penutup.

BAB II

BADAN PUBLIK

Pasal 5

Badan Publik meliputi:

a.Pemerintah Daerah;
b.DPRD;
c.BUMD;
d.Pemerintah Kalurahan; dan
e.Lembaga non pemerintahan lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD.

Pasal 6

(1)Badan Publik berhak:
1. a.menolak memberikan informasi yang dikecualikan; dan
2. b.menolak pemberian Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Informasi yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.informasi yang membahayakan keamanan negara dan/atau daerah;
2. b.informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat; 7
3. c.informasi yang terkait dengan hak-hak pribadi;
4. d.informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
5. e.Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 7

(1)Setiap Badan Publik wajib:
1. a.menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan;
2. b.menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
3. c.menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
4. d.menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta kewenangan;
5. e.menyebarluaskan Informasi Publik secara berkala dan secara serta merta;
6. f.menyediakan Informasi Publik setiap saat;
7. g.membuat peraturan mengenai standar operasional prosedur layanan Informasi Publik sebagai bagian dari sistem informasi dan dokumentasi;
8. h.melaksanakan pengarsipan dan pendokumentasian Informasi Publik;
9. i.mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik, efisien dan terintegrasi dengan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi;
10. j.menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik;
11. k.menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi;
12. l.menganggarkan pendanaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik; 8
13. m.memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
14. n.mengumumkan dan melaporkan layanan informasi kepada KID paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir; dan
15. o.melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik.
(2)Layanan informasi yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n meliputi:
1. a.jumlah permintaan informasi yang diterima;
2. b.waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
3. c.jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
4. d.alasan penolakan permintaan informasi.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Badan Publik dapat memanfaatkan media elektronik dan/atau non elektronik.
(2)Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Publik non Pemerintah Daerah, wajib menyediakan meja layanan informasi dan/atau unit kerja untuk melakukan layanan informasi.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN/ATAU PENGGUNA INFORMASI PUBLIK

Pasal 9

Pemohon dan/atau pengguna Informasi Publik berhak:

a.melihat dan mengetahui Informasi Publik; 9
b.menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum guna untuk memperoleh Informasi Publik;
c.mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan;
d.menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
e.mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut;
f.memperoleh Informasi Publik yang benar, akurat dan tidak menyesatkan;
g.mengajukan keberatan kepada pimpinan lembaga Badan Publik; dan
h.mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemohon dan/atau Pengguna Informasi Publik wajib:

a.memanfaatkan informasi sesuai dengan tujuan permohonan;
b.tidak menyalahgunakan Informasi Publik;
c.tidak mengubah isi Informasi Publik;
d.memenuhi prosedur perolehan Informasi Publik; dan
e.menanggung biaya penggandaan apabila pemohon dan/atau pengguna menghendaki Informasi Publik dalam bentuk cetak.

Isi peraturan

Teks103PDFHirarki

Memuat teks peraturan…