DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Upaya yang dilakukan untuk pelindungan perempuan dan pelindungan anak memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender, menjamin hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak merupakan urusan pemerintahan wajib bagi pemerintah daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 2 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
8.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 79); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SLEMAN DAN BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pelindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. 4
2.Pelindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3.Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
4.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5.Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Daerah.
6.Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap perempuan dan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
7.Pemberdayaan perempuan adalah penguatan perempuan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.
8.Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9.Rehabilitasi sosial adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
10.Reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga dan masyarakat.
11.Pendampingan adalah kegiatan untuk memberikan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban yang dilakukan oleh orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian. 5
12.Pencegahan adalah upaya pemerintah bersama keluarga dan masyarakat serta swasta dan/atau dunia usaha untuk mencegah terjadinya kekerasan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, advokasi dan promosi.
13.Penanganan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar, dan mengetahui akan, sedang dan/atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
14.Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
15.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
16.Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah unit pelaksana teknis Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pelayanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan.
17.Forum Perlindungan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat FPKK adalah forum koordinasi pencegahan, penanganan dan pemberdayaan korban kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring dan dibentuk di tingkat Daerah, kecamatan, dan desa.
18.Daerah adalah Kabupaten Sleman.
19.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20.Bupati adalah Bupati Sleman.
21.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6

Pasal 2

Pelindungan perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.penghormatan dan pengakuan atas hak; dan
b.martabat kemanusiaan yang sama.

Pasal 3

Pelindungan perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.responsif gender;
b.non diskriminasi;
c.hubungan setara dan menghormati;
d.menjaga privasi dan kerahasiaan;
e.memberi rasa aman dan nyaman;
f.menghargai perbedaan individu;
g.tidak menghakimi;
h.menghormati pilihan dan keputusan korban;
i.peka terhadap latar belakang dan kondisi korban;
j.pemakaian bahasa yang sesuai dan dimengerti oleh korban;
k.cepat dan sederhana;
l.empati; dan
m.kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 4

(1)Tujuan pelindungan perempuan korban kekerasan diarahkan untuk:
1. a.menciptakan kondisi yang mendukung pengembangan potensi perempuan korban kekerasan;
2. b.memperkuat potensi yang telah dimiliki oleh perempuan korban kekerasan; dan
3. c.meningkatkan keterampilan kerja perempuan korban kekerasan. 7
(2)Tujuan pelindungan anak korban kekerasan diarahkan untuk:
1. a.memberikan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan;
2. b.menyatukan kembali anak korban kekerasan dengan keluarga dan/atau lingkungan; dan
3. c.meningkatkan keberdayaan anak korban kekerasan.

BAB II

PELINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

Pasal 5

Tahapan pelindungan perempuan korban kekerasan meliputi:

a.pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
b.pelayanan pelindungan perempuan korban kekerasan; dan
c.pemberdayaan perempuan korban kekerasan.

Pasal 6

(1)Pencegahan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan secara terpadu dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak.
(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan:
1. a.keluarga;
2. b.masyarakat; 8
3. c.swasta;
4. d.lembaga masyarakat;
5. e.lembaga sosial; dan
6. f.lembaga pendidikan.

Pasal 7

Pencegahan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan antara lain dengan:

a.membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
b.melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan dengan masyarakat, swasta dan lembaga swadaya masyarakat; dan
c.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait pelindungan perempuan.

Pasal 8

(1)Pelayanan pelindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada perempuan penduduk Daerah dan/atau perempuan yang mengalami kekerasan dengan lokasi kejadian di wilayah Daerah.
(2)Penyelenggaraan pelayanan pelindungan perempuan dilaksanakan dengan prinsip:
1. a.cepat;
2. b.aman;
3. c.rasa empati;
4. d.non diskriminasi;
5. e.mudah dijangkau; dan
6. f.dijamin kerahasiaannya. 9

Pasal 9

(1)Bentuk pelayanan pelindungan perempuan korban kekerasan antara lain:
1. a.pelayanan bantuan hukum;
2. b.pelayanan kesehatan;
3. c.pelayanan rehabilitasi sosial;
4. d.pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial;
5. e.pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling; dan/atau
6. f.pelayanan pendampingan.
(2)Pelayanan pelindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjejaring.
(3)Pelaksanaan pelayanan pelindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemerdayaan perempuan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelayanan pelindungan perempuan korban kekerasan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pemberdayaan perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan melalui upaya antara lain:
1. a.pelatihan kerja; dan
2. b.usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama.
(2)Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dilaksanakan dengan prinsip:
1. a.kesetaraan hak;
2. b.tanggung jawab;
3. c.kedayagunaan dan kehasilgunaan; dan 10
4. d.penghormatan dan penegakan hak asasi manusia.
(3)Pelaksanaan pemberdayaan perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…