DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 14 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Beberapa perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2010 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan antara lain memuat; menghapuskan ketentuan kewajiban melakukan daftar ulang SIUP setiap 5 (lima) tahun, mengubah jangka waktu penerbitan SIUP paling lambat 3 (tiga) hari menjadi paling lambat 2 (dua) hari, dan penolakan terhadap permohonan yang dinyatakan belum lengkap dan benar paling lambat 3 (tiga) hari diubah menjadi paling lambat 1 (satu) hari.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pelaku usaha di bidang perdagangan untuk berusaha serta mendukung kemudahan layanan perizinan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan perlu dilakukan penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur /Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 29); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2010 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 29), diubah sebagai berikut: 3
1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Setiap Perusahaan Perdagangan wajib memiliki SIUP.
(2)SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.SIUP Kecil;
2. b.SIUP Menengah; dan
3. c.SIUP Besar.
(3)Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.

2.Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
(2)Dihapus.

3.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Permohonan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
(2)Ketentuan Lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

4.Pasal 11 dihapus.
5.Pasal 12 dihapus.
6.Pasal 13 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)SIUP diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggal diterimanya permohonan SIUP yang telah dinyatakan lengkap dan benar. 4
(2)Jika permohonan SIUP dinyatakan belum lengkap dan benar, pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan surat penolakan permohonan kepada pemohon paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal diterima permohonan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pemberian SIUP diatur dalam Peraturan Bupati.

8.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

SIUP sebagaimana dimasud dalam Pasal 14 diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perizinan.

9.Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Pemilik SIUP diberi peringatan secara tertulis apabila:
1. a.tidak melakukan kewajiban perubahan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
2. b.dihapus;
3. c.tidak melaksanakan kewajiban melaporkan secara tertulis mengenai pembukaan cabang atau perwakilan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
4. d.tidak melaporkan atas pemberhentian usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau penutupan perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1);
5. e.tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan/atau
6. f.melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
(2)Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati, dan apabila tidak diindahkan dapat diberikan peringatan kedua hingga ketiga dengan tenggang waktu masing- masing 2 (dua) minggu.

10.BAB VI dan Pasal 31 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 5 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Ditetapkan di Sleman pada tanggal 14 Maret 2018 BUPATI SLEMAN, (Cap/ttd) SRI PURNOMO Diundangkan di Sleman pada tanggal 14 Maret 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN, (Cap/ttd) SUMADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: ( 1 , 4 / 2018 ) 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN I. UMUM Pembangunan perekonomian di daerah perlu ditingkatkan dengan menumbuhkan semangat berusaha bagi pelaku usaha di bidang perdagangan. Iklim berusaha yang sehat dan mudah akan menumbuhkan semangat dalam mendirikan kegiatan usaha baru. Peran Pemerintah Daerah sangat diperlukan guna mewujudkan hal tersebut, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah dengan memberikan kemudahan layanan perizinan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka memberikan beberapa kemudahan bagi pelaku usaha untuk mendirikan usaha di bidang perdagangan diwujudkan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M- DAG/PER/9/2017 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Salah satu ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut adalah menghapus kewajiban pendaftaran ulang bagi pemilik Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) setiap 5 (lima) tahun, hal ini artinya SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha sepanjang tidak ada perubahan data. Kemudian untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SIUP di Kabupaten Sleman sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2010 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan, Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2010 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan yang menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan dimaksud. Beberapa perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2010 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan antara lain memuat: 7
1.menghapuskan ketentuan kewajiban melakukan daftar ulang SIUP setiap 5 (lima) tahun;
2.mengubah jangka waktu penerbitan SIUP paling lambat 3 (tiga) hari menjadi paling lambat 2 (dua) hari, dan penolakan terhadap permohonan yang dinyatakan belum lengkap dan benar paling lambat 3 (tiga) hari diubah menjadi paling lambat 1 (satu) hari; dan
3.persyaratan administrasi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Diharapkan dengan kemudahan yang diberikan tersebut, masyarakat dapat mengakses Surat Izin Usaha Perdagangan dengan lebih mudah dan cepat, dan tanpa dipungut biaya. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 8

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 10

Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7

Pasal 14

Cukup jelas. Angka 8

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 22

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 22

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010