DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 19 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 160

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembentukan BPKal; Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Hak BPKal; Kelembagaan dan Tata Kerja BPKal; Tata Tertib BPKal; Keanggotaan BPKal; Hak, Kewajiban, dan Larangan Anggota BPKal; Mekanisme Pengisian Anggota BPKal; Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota BPKal; Peningkatan Kapasitas BPKal; Musyawarah; Laporan Kinerja BPKal; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut BPKal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
2.Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
3.Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4.Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Lurah adalah sebutan Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6.Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa merupakan unsur pembantu Lurah yang terdiri dari sekretariat Kalurahan, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.
7.Carik adalah sebutan Sekretaris Desa merupakan unsur staf yang membantu Lurah dalam menyelenggarakan tugas kewajibannya.
8.Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat kalurahan.
9.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM, adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. 3
10.Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BPKal.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kalurahan yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan BPKal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
12.Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13.Panitia Musyawarah Tingkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia Tingkat Kalurahan adalah panitia musyawarah pengisian BPKal di tingkat Kalurahan yang ditetapkan oleh Lurah.
14.Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah Musyawarah yang selanjutnya disebut Panitia Tingkat Wilayah adalah panitia musyawarah pengisian BPKal di tingkat Wilayah Musyawarah yang ditetapkan oleh Ketua Panitia Tingkat Kalurahan.
15.Wilayah Musyawarah adalah Padukuhan atau gabungan Padukuhan yang merupakan kelompok musyawarah di Kalurahan setempat.
16.Kode Etik BPKal yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota BPKal selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPKal.
17.Padukuhan adalah bagian wilayah Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja Dukuh.
18.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKPPKal adalah laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang disampaikan oleh Lurah kepada BPKal secara tertulis yang memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan kalurahan khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan.
19.Aspirasi adalah usulan, keinginan atau cita-cita untuk perubahan dan keberhasilan yang lebih baik di masa yang akan datang.
20.Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
21.Bupati adalah Bupati Sleman.
22.Panewu adalah Panewu di Kabupaten Sleman.
23.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
24.Daerah adalah Kabupaten Sleman.

BAB II

PEMBENTUKAN BPKal

Pasal 2

BPKal dibentuk untuk mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

BAB III

FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, DAN HAK BPKal

Pasal 3

BPKal mempunyai fungsi:

a.membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah; 4
b.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kalurahan; dan
c.melakukan pengawasan kinerja Lurah.

Pasal 4

BPKal mempunyai tugas:

a.menggali aspirasi masyarakat;
b.menampung aspirasi masyarakat;
c.mengelola aspirasi masyarakat;
d.menyalurkan aspirasi masyarakat;
e.menyelenggarakan musyawarah BPKal;
f.menyelenggarakan musyawarah Kalurahan;
g.membentuk panitia pemilihan Lurah dan panitia pemilihan Lurah antarwaktu;
h.menyelenggarakan musyawarah Kalurahan khusus untuk pemilihan Lurah antarwaktu;
i.membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah;
j.melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Lurah;
k.melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
l.menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kalurahan dan lembaga Kalurahan lainnya;
m.melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan
n.merencanakan dan turut serta melaksanakan urusan keistimewaan bersama Lurah.

Pasal 5

BPKal mempunyai wewenang:

a.melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kalurahan dan Peraturan Lurah;
b.mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Lurah;
c.mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
d.menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kalurahan secara lisan dan tertulis;
e.mengajukan rancangan Peraturan Kalurahan yang menjadi kewenangannya;
f.melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Lurah;
g.meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan kepada Pemerintah Kalurahan;
h.menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
i.mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
j.menyusun peraturan tata tertib BPKal;
k.menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Panewu;
l.menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPKal secara tertulis kepada Lurah untuk dialokasikan dalam rancangan anggaran dan pendapatan belanja Kalurahan;
m.mengelola biaya operasional BPKal; 5
n.mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan Kalurahan kepada Lurah;
o.melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan; dan
p.inisiatif menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kalurahan serta mengusulkan kegiatan urusan keistimewaan.

Pasal 6

BPKal mempunyai hak:

a.mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan kepada Pemerintah Kalurahan;
b.menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, pemberdayaan masyarakat Kalurahan; dan
c.mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBKal.

BAB IV

KELEMBAGAAN DAN TATA KERJA BPKal

Pasal 7

(1)Kelembagaan BPKal terdiri atas:
1. a.pimpinan; dan
2. b.bidang.
(2)Pimpinan BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang ketua;
2. b.1 (satu) orang wakil ketua; dan
3. c.1 (satu) orang sekretaris.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.bidang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dan pembinaan kemasyarakatan Kalurahan; dan
2. b.bidang pembangunan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
(4)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
(5)Pimpinan BPKal dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPKal.

Pasal 8

(1)Lurah mengangkat minimal 1 (satu) orang staf administrasi BPKal.
(2)Staf administrasi BPKal bertugas:
1. a.mendukung pelaksanaan tugas BPKal;
2. b.melaksanakan administrasi BPKal; dan
3. c.membantu pengelolaan keuangan operasional dan kegiatan BPKal.
(3)Staf administrasi BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan staf Pamong Kalurahan.
(4)Pengangkatan staf administrasi BPKal ditetapkan dengan Keputusan Lurah. 6
(5)Staf administrasi BPKal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan perintah, bimbingan, dan arahan oleh BPKal dalam pelaksanaan tugasnya.
(6)Staf administrasi BPKal secara administratif bertanggung jawab kepada Lurah melalui Carik dan dalam melaksanakan tugas bertangggungjawab kepada BPKal.

Pasal 9

(1)Rapat pemilihan pimpinan BPKal dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dipimpin oleh pimpinan sementara BPKal yang terdiri dari:
1. a.anggota tertua sebagai ketua sementara; dan
2. b.anggota termuda sebagai wakil ketua sementara.
(2)Pimpinan sementara BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.memimpin rapat penyusunan tata tertib pemilihan pimpinan BPKal dan ketua bidang; dan
2. b.memimpin rapat pemilihan pimpinan BPKal dan ketua bidang.
(3)Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
(4)Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPKal lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPKal.
(5)Pimpinan BPKal dan ketua bidang dipilih dari dan oleh anggota BPKal secara musyawarah dalam rapat pemilihan pimpinan BPKal dan ketua bidang.

Pasal 10

(1)Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPKal.
(2)Penetapan keputusan BPKal paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah terpilihnya pimpinan BPKal dan ketua bidang.
(3)Pimpinan BPKal sementara menyampaikan keputusan BPKal kepada Bupati melalui Panewu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan.
(4)Pengesahan Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Panewu, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya keputusan BPKal.
(5)Keputusan BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Panewu atas nama Bupati.
(6)Pimpinan sementara BPKal berakhir masa jabatanya setelah disahkannya pimpinan BPKal yang definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 11

(1)BPKal dapat mengusulkan kepada Lurah untuk membentuk forum komunikasi antar kelembagaan Kalurahan dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kalurahan dan lembaga Kalurahan lainnya.
(2)Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur ketua kelembagaan Kalurahan yang telah terbentuk.
(3)Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Lurah.
(4)Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Kalurahan.

Isi peraturan

Teks160PDFHirarki

Memuat teks peraturan…