DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 99

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: SPALD, SPALD-T, Penyelenggaran SPALD, Wewenang dan Tugas Pemerintah Daerah, Kelembagaan dan Kerjasama, Hak, Kewajiban, dan Larangan, Pembiayaan, Perizinan, Penyidikan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Ketentuan Pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertambahan penduduk dan perkembangan sektor industri di Kabupaten sleman menyebabkan semakin meningkatnya pembuangan air limbah domestik ke sumber-sumber air yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas air tanah dan air permukaan sehingga perlu dikelola guna mengendalikan dan melindungi kualitas air permukaan dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
c.bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang baik, Pemerintah Daerah berkewajiban

Menetapkan

menetapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup melalui pembentukan produk hukum daerah; 2

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
3. 4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
4. 5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
5. 6.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
2.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
3.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah SPALD secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah secara terpusat sebelum dibuang ke badan air permukaan.
4.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah SPALD secara individual dan/atau komunal, melalui pengolahan dan pembuangan air limbah domestik setempat, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub sistem pengolahan lumpur tinja.
5.Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya di singkat IPALD adalah tempat pengolahan air limbah domestik sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
6.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah instalasi yang digunakan untuk mengolah dan menstabilkan lumpur tinja yang disedot dari tangki septik masyarakat dan IPALD-S Komunal, serta IPALD-T Permukiman yang belum dilengkapi pengolahan lumpur tinja sehingga menghasilkan material padatan dan efluen yang aman dibuang ke media lingkungan.
7.Sistem Layanan Lumpur Tinja Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTT adalah layanan penyedotan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja 4 ke IPLT atau IPALD yang memiliki fasilitas pengolahan lumpur tinja yang dilakukan secara berkala dan terjadwal oleh instansi yang berwenang.
8.Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
9.Efluen adalah air buangan hasil dari pengolahan instalasi air limbah domestik yang memenuhi syarat baku mutu lingkungan.
10.IPALD Kota adalah IPALD yang mengolah air limbah domestik yang berasal dari beberapa rumah tangga atau bangun-bangunan skala perkotaan yang terhubungkan oleh jejaring instalasi perpipaan air limbah domestik, dengan efluen yang memenuhi standar baku mutu yang berlaku.
11.IPALD Permukiman adalah IPALD yang mengolah air limbah domestik yang berasal dari beberapa rumah tangga atau bangun-bangunan skala komunal yang terhubungkan oleh jejaring instalasi perpipaan air limbah domestik, dengan efluen yang memenuhi standar baku mutu yang berlaku.
12.Orang adalah orang perorang dan/atau badan hukum.
13.Masyarakat adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan sambungan rumah yang terhubung ke sistem jaringan perpipaan untuk mengolah air limbah domestiknya sehingga mengalir ke IPALD.
14.Mandi Cuci Kakus yang selanjutnya disebut MCK adalah prasarana pembuangan air limbah domestik.
15.Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh akses/layanan sarana- prasarana permukiman.
16.Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat atau disebut KPP adalah perwakilan pemanfaat untuk melakukan operasi dan pemeliharaan maupun pengembangan pelayanan prasarana sanitasi, termasuk prasarana air limbah domestik.
17.Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
18.Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik. 5
19.Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
20.Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
21.Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
22.Operator air limbah domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat, yang memperoleh kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
23.Unit Pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan air limbah domestik dari rumah.
24.Unit Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan air limbah domestik dari unit pelayanan melalui jaringan perpipaan ke unit pengolahan terpusat.
25.Unit Pengolahan Terpusat adalah prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik dan lumpur secara terpusat.
26.Unit Pengolahan Setempat adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik secara setempat.
27.Unit Pengangkutan adalah sarana pengangkut lumpur tinja ke unit pengolahan lumpur tinja.
28.Unit Pengolahan Lumpur Tinja adalah prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja di IPLT.
29.Unit Pembuangan Akhir adalah sarana pembuangan efluen hasil pengolahan ke badan air penerima atau saluran drainase, dan sarana pembuangan lumpur hasil pengolahan ke tempat pemrosesan akhir.
30.Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. 6
31.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
32.Daerah adalah Kabupaten Sleman.
33.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
34.Bupati adalah Bupati Sleman.
35.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas:

a.tanggung jawab;
b.keterpaduan dan keberlanjutan;
c.kelestarian lingkungan hidup;
d.perlindungan sumber air;
e.keadilan;
f.kehati-hatian;
g.partisipatif;
h.manfaat;
i.tata kelola pemerintahan yang baik;
j.pencemar membayar; dan
k.ekoregion.

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

a.mengupayakan lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran air limbah domestik dalam rangka mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera;
b.mengendalikan kualitas air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan;
c.melindungi dan mengendalikan kualitas lingkungan hidup; dan
d.meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air, termasuk sumber daya air bagi kawasan bawahannya. 7

BAB II

SPALD

Pasal 4

(1)Pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan melalui SPALD.
(2)Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.air limbah non kakus (grey water); dan
2. b.air limbah kakus (black water).
(3)Penyelenggaraan SPALD dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 5

(1)SPALD terdiri dari:
1. a.SPALD-S; dan
2. b.SPALD-T.
(2)Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.rencana tata ruang wilayah;
2. b.kepadatan penduduk;
3. c.kedalaman muka air tanah;
4. d.permeabilitas tanah;
5. e.kemiringan tanah;
6. f.kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat; dan
7. g.kemampuan pembiayaan Daerah.

Pasal 6

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas: 8

a.Sub-sistem Pengolahan Setempat;
b.Sub-sistem Pengangkutan; dan
c.Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 7

(1)Sub-sistem Pengelolaan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
(2)Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
1. a.skala individual; dan
2. b.skala komunal.
(3)Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
(4)Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
1. a.2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
2. b.MCK.

Pasal 8

Lumpur tinja hasil pengolahan di Sub-sistem Pengolahan Setempat wajib disedot secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 9

(1)Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
(2)Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.
(3)Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja. 9

Pasal 10

(1)Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
(2)IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
1. a.prasarana utama; dan
2. b.prasarana dan sarana pendukung.

Isi peraturan

Teks99PDFHirarki

Memuat teks peraturan…