DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 8 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Tanggung Jawab, Strategi, Dan Prioritas Dalam Pelaksanaan PPK; Penyelenggaraan PPK; Rencana Aksi Daerah PPK; Kerja Sama; Pembinaan; Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut; Peran Serta Masyarakat Dan Dunia Usaha; Pendanaan;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penguatan pendidikan karakter di Kabupaten Sleman diperlukan dalam rangka mendukung Tata Nilai Budaya Sleman sebagai kekuatan modal sosial dalam pembangunan daerah;
c.bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan rencana aksi Penguatan Pendidikan Karakter;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
2.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang sesuai dengan kewenangan daerah.
3.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
4.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
5.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6.Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disebut Sekolah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, terstruktur dan berjenjang, terdiri atas taman kanak-kanak (TK) dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
7.Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
8.Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler. 3
9.Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
10.Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang selanjutnya disingkat P5 adalah kegiatan kokurikuler berbasis projek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan.
11.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
13.Tata Nilai Budaya Sleman adalah sistem nilai budaya lokal Sleman yang mengakar, diyakini, dan diturunkan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat berbudaya.
14.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
15.Bupati adalah Bupati Sleman.
16.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17.Daerah adalah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

Maksud pengaturan PPK sebagai pedoman Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan PPK.

Pasal 3

Pengaturan PPK bertujuan untuk:

a.membangun dan membekali Peserta Didik di Daerah sebagai generasi emas Indonesia yang religius, berakhlak mulia, modern, dan berjiwa Pancasila guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;
b.mengembangkan platform pendidikan di Daerah yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya; dan
c.merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tanggung jawab, strategi, dan prioritas dalam pelaksanaan PPK;
b.penyelenggaraan PPK;
c.rencana aksi daerah PPK;
d.kerja sama;
e.pembinaan;
f.pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut; 4
g.peran serta masyarakat dan dunia usaha; dan
h.pendanaan.

Pasal 5

Penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan menggunakan prinsip sebagai berikut:

a.berorientasi pada berkembangnya potensi Peserta Didik secara menyeluruh dan terpadu;
b.keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada setiap lingkungan pendidikan; dan
c.berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB, STRATEGI, DAN PRIORITAS DALAM PELAKSANAAN PPK

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pelaksanaan PPK dengan cara:

a.menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan PPK;
b.menyosialisasikan, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan PPK;
c.melakukan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat penyelenggara pendidikan;
d.menjamin terlaksananya penyelenggaraan PPK;
e.menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan PPK;
f.memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK; dan
g.melaporkan penyelenggaraan PPK kepada menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Strategi Daerah dalam pelaksanaan PPK meliputi:
1. a.penyusunan perangkat kebijakan;
2. b.penyiapan dan penyebaran bahan PPK yang diprioritaskan;
3. c.pemberian dukungan pengembangan kurikulum;
4. d.pemberian dukungan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pembiayaan; dan
5. e.sosialisasi.
(2)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan pembinaan, pendampingan, penguatan sumber daya manusia serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PPK di Satuan Pendidikan.
(3)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk pendampingan konsultatif dan pendampingan perencanaan berbasis data. 5

Pasal 8

(1)Strategi pelaksanaan PPK pada Satuan Pendidikan melalui program manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang terimplementasi dalam pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum oleh setiap Satuan Pendidikan.
(2)Strategi pelaksanaan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan melalui:
1. a.sosialisasi kepada pemangku kepentingan;
2. b.pengembangan dalam kegiatan sekolah;
3. c.kegiatan pembelajaran;
4. d.pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar; dan
5. e.kegiatan Kokurikuler dan/atau kegiatan Ekstrakurikuler.
(3)Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.Komite Sekolah;
2. b.masyarakat; dan/atau
3. c.lembaga.

Pasal 9

(1)Prioritas Pelaksanaan PPK dilaksanakan dengan mengimplementasikan Tata Nilai Budaya Sleman yang diaktualisasikan melalui PPK pada Satuan Pendidikan dengan mengembangkan 15 (lima belas) nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional.
(2)Lima belas nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.religius;
2. b.jujur;
3. c.toleransi;
4. d.disiplin;
5. e.kerja keras;
6. f.mandiri;
7. g.cinta tanah air;
8. h.peduli lingkungan;
9. i.peduli sosial;
10. j.tanggung jawab;
11. k.gemar membaca;
12. l.bernalar kritis;
13. m.kreatif;
14. n.bergotong-royong; dan
15. o.berkebinekaan global.
(3)Tata Nilai Budaya Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Umum 6

BAB III

PENYELENGGARAAN PPK

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan PPK di Satuan Pendidikan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
(2)Dalam penyelenggaraan PPK, Perangkat Daerah bertugas:
1. a.menyusun rencana aksi daerah PPK;
2. b.mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PPK; dan
3. c.melakukan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan/atau bimbingan terhadap pelaksanaan PPK pada Satuan Pendidikan.
(3)Satuan Pendidikan bertugas:
1. a.menyusun program Pendidikan Karakter;
2. b.melaksanakan Pendidikan Karakter;
3. c.mengevaluasi pelaksanaan Pendidikan Karakter; dan
4. d.melaporkan pelaksanaan Pendidikan Karakter.
(4)Penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Satuan Pendidikan:
1. a.formal;
2. b.nonformal; dan
3. c.informal.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…