DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp3.371.401.395.703,00 (tiga triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga rupiah), bertambah sebesar Rp16.735.570.825,00 (enam belas miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.388.136.966.528,00 (tiga triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah);

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
2.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
3.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
5.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah untuk digunakan sesuai kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
6.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah;
7.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersumber dari pendapatan tertentu yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka presentasi tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
8.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
9.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
10.Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
11.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13.Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang- undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
14.Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik 3 Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
15.Daerah adalah Kabupaten Sleman.
16.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
17.Bupati adalah Bupati Sleman.

Pasal 2

APBD terdiri atas:

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah; dan
c.Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp3.371.401.395.703,00 (tiga triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga rupiah), bertambah sebesar Rp16.735.570.825,00 (enam belas miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.388.136.966.528,00 (tiga triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah
1. 1.semula.................................................. Rp 3.252.678.625.859,00
2. 2.bertambah............................................…. Rp 34.817.292.741,00 Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan ...............................…. Rp 3.287.495.918.600,00
b.Belanja Daerah
1. 1.semula.................................................…. Rp 3.371.401.395.703,00
2. 2.bertambah............................................. Rp 16.735.570.825,00 Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan ................................. Rp 3.388.136.966.528,00 Defisit
3. 1.semula.................................................. (Rp 118.722.769.844,00)
4. 2.berkurang............................................. (Rp 18.081.721.916,00) Jumlah defisit setelah perubahan ……...... (Rp 100.641.047.928,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Pembiayaan Daerah a) semula........................................... Rp 171.500.769.844,00 b) berkurang...................................... (Rp 18.081.721.916,00) Jumlah penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan …….......... Rp 153.419.047.928,00
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Daerah a) semula .......................................... Rp 52.778.000.000,00 b) bertambah...................................... Rp 0,00 Jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan........................... Rp 52.778.000.000,00 Pembiayaan Neto
a.semula..................................... Rp 118.722.769.844,00
b.berkurang................................ (Rp 18.081.721.916,00) Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan…......................... Rp 100.641.047.928,00 4

Pasal 4

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a semula sebesar Rp3.252.678.625.859,00 (tiga triliun dua ratus lima puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp34.817.292.741,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.287.495.918.600,00 (tiga triliun dua ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 5

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a semula sebesar Rp1.430.752.853.148,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh miliar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp44.797.125.456,00 (empat puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.475.549.978.604,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.091.770.090.300,00 (satu triliun sembilan puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp30.312.321.700,00 (tiga puluh miliar tiga ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.122.082.412.000,00 (satu triliun seratus dua puluh dua miliar delapan puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp212.194.310.650,00 (dua ratus dua belas miliar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp8.614.357.650,00 (delapan miliar enam ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp203.579.953.000,00 (dua ratus tiga miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp41.594.058.198,00 (empat puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh empat juta lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp3.325.359.787,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp44.919.417.985,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus 5 sembilan belas juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp85.194.394.000,00 (delapan puluh lima miliar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh emat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp19.773.801.619,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus satu ribu enam ratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp104.968.195.619,00 (seratus empat miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 6

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b semula sebesar Rp1.821.925.772.711,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sebelas rupiah) berkurang sebesar Rp9.979.832.715,00 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.811.945.939.996,00 (satu triliun delapan ratus sebelas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.647.185.356.000,00 (satu triliun enam ratus empat puluh tujuh miliar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp16.505.754.768,00 (enam belas miliar lima ratus lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.630.679.601.232,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp174.740.416.711,00 (seratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) bertambah sebesar Rp6.525.922.053,00 (enam miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp181.266.338.764,00 (seratus delapan puluh satu miliar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b semula sebesar Rp3.371.401.395.703,00 (tiga triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga rupiah) bertambah sebesar Rp16.735.570.825,00 (enam belas miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.388.136.966.528,00 (tiga 6 triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp2.428.045.122.880,00 (dua triliun empat ratus dua puluh delapan miliar empat puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp93.210.759.793,00 (sembilan puluh tiga miliar dua ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.521.255.882.673,00 (dua triliun lima ratus dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.189.652.669.828,00 (satu triliun seratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp59.987.230.126,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.249.639.899.954,00 (satu triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.027.924.552.104,00 (satu triliun dua puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp20.876.370.003,00 (dua puluh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.048.800.922.107,00 (satu triliun empat puluh delapan miliar delapan ratus juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp175.221.830.948,00 (seratus tujuh puluh lima miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp12.045.549.664,00 (dua belas miliar empat puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp187.267.380.612,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus dua belas rupiah). 7
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp35.246.070.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp301.610.000,00 (tiga ratus satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp35.547.680.000,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp354.769.452.783,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp12.527.003.456,00 (dua belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp342.242.449.327,00 (Tiga ratus empat puluh dua miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal asset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp530.500.000,00 (lima ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp154.100.000,00 (seratus lima puluh empat juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp376.400.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp100.570.692.961,00 (seratus miliar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp10.125.816.842,00 (sepuluh miliar seratus dua puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp110.696.509.803,00 (seratus sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp143.589.168.622,00 (seratus empat puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp19.513.143.770,00 (sembilan belas miliar lima ratus tiga belas juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp124.076.024.852,00 (seratus dua puluh empat miliar tujuh puluh enam juta dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah). 8
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp100.291.821.100,00 (seratus miliar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah) berkurang sebesar Rp6.535.222.258,00 (enam miliar lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp93.756.598.842,00 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp6.871.630.300,00 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp2.935.248.730,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp9.806.879.030,00 (sembilan miliar delapan ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp2.915.639.800,00 (dua miliar sembilan ratus lima belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp614.397.000,00 (enam ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.530.036.800,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh juta tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp97.090.143.972,00 (sembilan puluh tujuh miliar sembilan puluh juta seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp76.362.676.594,00 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp20.727.467.378,00 (dua puluh miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula sebesar Rp491.496.676.068,00 (empat ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp12.414.491.082,00 (dua belas miliar empat ratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp503.911.167.150,00 (lima ratus tiga miliar sembilan ratus sebelas juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp127.776.900.626,00 (seratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp9.927.915.661,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas 9 ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp117.848.984.965,00 (seratus tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp363.719.775.442,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp22.342.406.743,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus enam ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp386.062.182.185,00 (tiga ratus delapan puluh enam miliar enam puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh lima rupiah).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…