DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 108

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Pembudayaan Keolahragaan, Pembinaan dan pengembangan Keolahragaan, Fasilitas Umum Penunjang Keolahragaan, Sistem Informasi Keolahragaan, Penghargaan, Kerjasama Penyelenggaraan Keolahragaan, Peran Serta Pemerintah Desa, Peran Serta Masyarakat, dan Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Sleman dapat dilaksanakan secara terpadu dan terarah maka diperlukan pengaturan yang menjadi pedoman bagi semua unsur yang terlibat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 31 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1425); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
2.Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
3.Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
4.Olahraga rekreasi adalah kegiatan olahraga waktu luang yang dilakukan secara sukarela oleh perseorangan, kelompok, dan/atau masyarakat seperti olahraga masyarakat, olahraga tradisional, olahraga kesehatan, dan olahraga petualangan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
5.Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
6.Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
7.Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
8.Olahraga penyandang cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
9.Olahraga tradisional adalah olahraga yang bersumber dari kebudayaan masyarakat daerah.
10.Pembudayaan adalah proses mengenalkan atau menguatkan kembali pengetahuan dan atau aktifitas menjadi suatu kebiasaan dan kebutuhan masyarakat.
11.Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah proses membudayakan dan mengembangkan keolahragaan secara efisien dan 4 efektif dengan tujuan menjadikan olahraga sebagai kebutuhan pengembangan karakter masyarakat daerah serta menjadikan olahraga sebagai sektor pembangunan unggulan di daerah.
12.Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
13.Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
14.Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
15.Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
16.Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
17.Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
19.Industri olahraga adalah industri yang bergerak dalam bidang keolahragaan.
20.Kelas khusus olahraga adalah kelas khusus olahraga pada satuan pendidikan formal dan/atau non formal yang di dalamnya berisikan pendidikan tentang keolahragaan sebagai kurikulum utama.
21.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.
22.Bupati adalah Bupati Sleman.
23.Dinas adalah Dinas yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.
24.Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah yang yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah. 5

Pasal 2

Tujuan pengaturan penyelenggaraan keolahragaan adalah:

a.mengarahkan sumber daya daerah untuk membudayakan dan mengembangkan keolahragaan;
b.mewujudkan olahraga sebagai sarana kebugaran, kesehatan, kegembiraan, dan pendidikan karakter bagi masyarakat daerah.

Pasal 3

Prinsip pengaturan keolahragaan adalah:

a.edukatif;
b.demokratis;
c.sportivitas;dan
d.pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan keolahragaan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a.pembudayaan keolahragaan;
b.pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
c.fasilitas umum penunjang keolahragaan;
d.sistem informasi keolahragaan;
e.penghargaan;
f.kerjasama penyelenggaraan keolahragaan;
g.peran serta pemerintah desa;
h.peran serta masyarakat; dan
i.pendanaan.

BAB II

PEMBUDAYAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 5

(1)Pembudayaan keolahragaan bertujuan untuk:
1. a.menanamkan kesadaran dan gemar berolahraga secara teratur kepada masyarakat; 6
2. b.menanamkan nilai-nilai sportivitas, disiplin, kerjasama, tanggung jawab dan kejujuran;
3. c.mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang keolahragaan;
4. d.meningkatkan kualitas sarana dan prasarana keolahragaan;
5. e.memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat;
6. f.mengembangkan event keolahragaan berkala dan berkelanjutan yang diikuti oleh masyarakat;
7. g.meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang keolahragaan;
8. h.meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
(2)Pembudayaan keolahragaan di daerah dilaksanakan melalui edukasi keolahragaan kepada masyarakat dan pemasyarakatan Olahraga.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan edukasi kepada masyarakat tentang olahraga secara berkesinambungan dan tersegmentasi.
(2)Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisikan materi tentang jenis, tatacara, dan standar berolahraga serta manfaatnya untuk masyarakat.
(3)Dalam melaksanakan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat, antara lain:
1. a.penyediaan sarana dan prasarana edukasi keolahragaan;
2. b.bekerjasama dengan organisasi olahraga, induk organisasi cabang olah raga, lembaga pendidikan yang berkomitmen dalam bidang olahraga, dan masyarakat;
3. c.melibatkan olahragawan dan/atau pelaku olahraga;
4. d.melaksanakan pengkajian dan pengembangan manfaat olahraga tradisional yang berkembang di daerah;
5. e.menggali dan mengoptimalkan peran serta keluarga dan tokoh masyarakat untuk aktif melaksanakan olah raga serta turut serta dalam pembangunan daerah bidang keolahragaan; dan 7
6. f.memfasilitasi lembaga pendidikan dasar non formal dalam melaksanakan edukasi keolahragaan bagi peserta didiknya.
(4)Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan:
1. a.pemantauan dan evaluasi tahunan; dan
2. b.pemantauan dan evaluasi 5 (lima) tahunan.
(6)Pemantauan dan evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan sebelum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(7)Pemantauan dan evaluasi 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan sebelum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pemasyarakatan olahraga secara berkesinambungan dan menyeluruh.
(2)Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan program dan atau kegiatan yang ditujukan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.
(3)Dalam melaksanakan pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat, antara lain:
1. a.penyediaan dan atau peningkatan kualitas sarana dan prasarana keolahragaan;
2. b.penyelenggaraan event keolahragaan;
3. c.menyelenggarakan pemusatan latihan;
4. d.melaksanakan pengkajian dan pengembangan manfaat olahraga termasuk olahraga tradisional yang berkembang di daerah;
5. e.memberikan pelayanan bidang olahraga lainnya; 8
(4)Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan:
1. a.pemantauan dan evaluasi tahunan; dan
2. b.pemantauan dan evaluasi 5 (lima) tahunan.
(6)Pemantauan dan evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan sebelum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(7)Pemantauan dan evaluasi 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan sebelum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 8

(1)Penelusuran, pengembangan dan pembinaan bibit unggul olahragawan daerah dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat dan peningkatan prestasi dalam jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat.
(2)Penelusuran, pengembangan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sebagai proses yang terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan.
(3)Dalam rangka penelusuran, pengembangan, dan pembinaan bibit unggul olahragawan daerah, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi yang berkompeten dalam bidang keolahragaan. 9

Pasal 9

(1)Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami, dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, menguasai gerak dasar olahraga, serta menelusuri bibit unggul olahragawan daerah.
(2)Pengenalan olahraga sebagaimana diatur pada ayat (1) dilaksanakan oleh, antara lain:
1. a.satuan pendidikan formal/non formal di daerah;
2. b.masyarakat;
3. c.perguruan tinggi;
4. d.lembaga pers di daerah; dan
5. e.organisasi olahraga dan induk organisasi cabang olahraga di daerah.
(3)Pengenalan olahraga oleh satuan pendidikan formal/nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan sesuai kurikulum satuan pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler bertema olahraga.
(4)Pengenalan olahraga oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan keolahragaan oleh masyarakat sendiri.
(5)Pengenalan olahraga oleh lembaga pers di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:
1. a.penyelenggaraan siaran atau pemuatan berita olahraga daerah; dan
2. b.konten siaran/berita tentang edukasi olahraga.
(6)Pengenalan olahraga oleh organisasi olahraga dan induk organisasi cabang olahraga di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui kegiatan masing-masing lembaga yang melibatkan masyarakat secara langsung. 10

Pasal 10

Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.

Isi peraturan

Teks108PDFHirarki

Memuat teks peraturan…