DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 21 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kebijakan, Strategi, dan Sasaran Penanggulangan Kemiskinan; Upaya Penanggulangan Kemiskinan; Penerima Manfaat, Indikator Kemiskinan, dan Data Kemiskinan; Peran Serta Masyarakat; Kelembagaan; Sistem Informasi; Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermartabat, diperlukan peran Pemerintah Daerah dan semua pihak dalam menanggulangi masalah kemiskinan;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah, Pemerintah Daerah, yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
2.Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
3.Kemiskinan adalah keadaan orang atau keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
4.Orang atau Keluarga Miskin adalah perseorangan atau keluarga yang memiliki kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.
5.Masyarakat Miskin adalah keadaan sekumpulan orang atau keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
6.Indikator Kemiskinan adalah sejumlah pertanda yang terdapat pada orang atau keluarga yang dapat dijadikan dasar untuk menggolongkan orang atau keluarga tersebut dalam golongan miskin atau tidak miskin.
7.Data Kemiskinan adalah informasi tentang jumlah dan gambaran keluarga atau rumah tangga yang digolongkan miskin.
8.Pelaku Penanggulangan Kemiskinan adalah orang pribadi, lembaga, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan program dan/atau kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.
9.Penerima manfaat Penanggulangan Kemiskinan adalah Keluarga Miskin dan rentan miskin Kabupaten Sleman yang menerima pelayanan dan/atau bantuan dalam kegiatan Penanggulangan Kemiskinan. 3
10.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
11.Tim Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disebut TPK, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di tingkat kapanewon, kalurahan, dan padukuhan.
12.Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disebut SepedaMaS, adalah satuan tugas yang berfungsi sebagai wadah untuk membantu Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sleman dalam menjalankan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
13.Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Sleman.
14.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
15.Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
16.Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
17.Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
18.Musyawarah Kalurahan Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disebut Muskal Penanggulangan Kemiskinan, adalah musyawarah antara pemerintah kalurahan, unsur masyarakat, TPK Kalurahan dan pendamping sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis dari usulan hasil musyawarah padukuhan terkait dengan usulan kelayakan dan usulan baru data kemiskinan.
19.Musyawarah Padukuhan Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disebut Musduk Penanggulangan Kemiskinan, adalah musyawarah antara Dukuh, pengurus RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, TPK Padukuhan dan kader sosial lainnya yang diselenggarakan oleh dukuh untuk menyepakati hal yang bersifat strategis terkait dengan usulan kelayakan dan usulan baru data kemiskinan di wilayah padukuhan.
20.Verifikasi adalah kegiatan mencocokkan data kemiskinan dengan data lain untuk menentukan keabsahan data tersebut.
21.Validasi adalah kegiatan mencocokkan data kemiskinan dengan keadaan nyata pada Keluarga Miskin, rumah tangga miskin dan keluarga atau rumah tangga yang diduga miskin.
22.Data tunggal adalah data kependudukan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
23.Pengaduan adalah penyampaian laporan, keluhan, keberatan, atau sanggahan mengenai data, pelayanan, dan/atau bantuan dalam kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.
24.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
26.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4
27.Daerah adalah Kabupaten Sleman.
28.Bupati adalah Bupati Sleman.

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.objektif;
b.transparan;
c.keadilan; dan
d.akuntabel.

Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.pemberdayaan;
b.partisipatif;
c.sinergi;
d.terukur;
e.transparan dan akuntabel; dan
f.berkelanjutan.

BAB II

KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN SASARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan sasaran Penanggulangan Kemiskinan.
(2)Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(3)Perangkat Daerah berkewajiban menyelenggarakan Program Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan kebijakan, strategi, dan sasaran Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

a.meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan koordinasi antar pelaku Penanggulangan Kemiskinan;
b.meningkatkan layanan kebutuhan dasar Keluarga Miskin; dan
c.meningkatkan kemampuan dasar dan kemandirian Keluarga Miskin.

Pasal 6

(1)Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan dengan:
1. a.pengurangan beban pengeluaran orang atau Keluarga Miskin dan rentan miskin;
2. b.peningkatan kemampuan dan pendapatan orang atau Keluarga Miskin dan rentan miskin;
3. c.pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
4. d.sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan. 5
(2)Kegiatan yang mendukung stratregi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan dalam rangka pemenuhan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pasal 7

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

a.mengelola data kemiskinan secara akurat;
b.membangun dan menguatkan sinergi antar pelaku Penanggulangan Kemiskinan;
c.memenuhi kebutuhan dasar Keluarga Miskin; dan
d.meningkatkan kemampuan Keluarga Miskin dalam mengembangkan potensi.

Pasal 8

(1)Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas:
1. a.program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
2. b.program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
3. c.program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kalurahan.
(2)Sasaran penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan data berbasis nama, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan, strategi, dan sasaran Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 10

(1)Upaya Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan melalui:
1. a.perlindungan sosial;
2. b.pemberdayaan Keluarga Miskin dan rentan miskin; dan/atau
3. c.pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
(2)Upaya Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan oleh pelaku Penanggulangan Kemiskinan.
(3)Upaya Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sinergis, berkesinambungan, dan berkelanjutan. 6

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…