DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Mengubah beberapa pasal, atar lain mengenai zona dan sub zona menara dan/atau zub zona menara bebas visual, kesesuaian lokasi pendirian menara dengan rencana tata ruang, dan Penempatan Menara Telekomunikasi Portable.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan kemajuan perkembangan teknologi beberapa pengaturan pendirian menara telekomunikasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 95); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPAT SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 95), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda- tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2.Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
3.Menara mandiri adalah menara yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
4.Menara teregang adalah menara yang berdiri dengan diperkuat kabel- kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari menara telekomunikasi mandiri.
5.Menara tunggal adalah menara yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
6.Menara Telekomunikasi Portable adalah menara sementara yang berfungsi untuk menanggulangi masalah kepadatan kapasitas jalur komunikasi dalam jangka waktu tertentu.
7.Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifikasi.
8.Zona menara adalah zona yang diperbolehkan terdapat menara sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang disyaratkan untuk bebas visual.
9.Zona bebas menara adalah zona tidak diperbolehkan terdapat menara. 4
10.Lokasi menara adalah tempat berdirinya menara meliputi area minimal daya dukung menara dan ruang yang berpotensi terkena dampak oleh keberadaan menara.
11.Rencana lokasi menara (cell plan) adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi selular pada setiap area dan ketersediaan kapasitas pelayanan pengguna yang ada.
12.Microcell adalah perangkat telekomunikasi yang berfungsi untuk memancarkan gelombang mikro yang diterima dari suatu Cellular Based Station bertenaga rendah yang dikirim melalui serat optik (fiber optic) dari suatu pusat data.
13.Tiang telekomunikasi microcell yang selanjutnya disebut tiang microcell adalah menara tunggal yang didirikan di atas tanah yang berfungsi untuk menempatkan perangkat microcell.
14.Warga adalah penduduk yang bertempat tinggal di area radius keselamatan ruang.
15.Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara.
16.Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
17.Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
18.Menara kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
19.Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku.
20.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya. 5
21.Sertifikat Laik Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan suatu menara layak untuk beroperasi sebelum dimanfaatkan.
22.Daerah adalah Kabupaten Sleman.
23.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24.Bupati adalah Bupati Sleman.
25.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika.
26.Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika.
2.Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Menara berdasarkan tempat pendirian menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
1. a.menara yang dibangun di atas tanah; dan
2. b.menara yang dibangun di atas bangunan.
(2)Menara berdasarkan pemanfaatan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
1. a.penggunaan menara, terdiri dari:
  1. 1.menara bersama; dan
  2. 2.menara individual.
2. b.jangka waktu pemanfaatan, berupa menara telekomunikasi portable.
(3)Menara berdasarkan struktur bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
1. a.menara mandiri;
2. b.menara teregang; dan
3. c.menara tunggal. 6
  1. 3.Ketentuan Pasal 9 ayat (5) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Zona menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:
1. a.sub zona menara; dan/atau
2. b.sub zona menara bebas visual.
(2)Sub zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi menara tanpa rekayasa teknis dan desain tertentu.
(3)Sub zona menara bebas visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu.
(4)Persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.pendirian menara dengan desain menara kamuflase; dan/atau
2. b.penempatan menara di lokasi yang tersembunyi.
(5)Dihapus.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai zona menara diatur dalam Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan menara harus melaksanakan sosialisasi untuk mendapatkan tanggapan warga kecuali pendirian tiang microcell pada ruang milik jalan.
(2)Pendirian tiang microcell sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 20 (dua puluh) meter.
(3)Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ruang milik jalan pada ruas jalan nasional, provinsi, dan kabupaten.
(4)Penggunaan ruang milik jalan harus mendapatkan izin dari pengelola ruang milik jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7
(5)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan kepada masyarakat yang tinggal di dalam radius keselamatan ruang di sekitar menara sepanjang 1,25 (satu koma dua lima) kali tinggi menara.
(6)Radius keselamatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibagi menjadi 2 (dua) area yaitu:
1. a.Area I, area terdampak dengan jarak 50% (lima puluh persen) dari radius keselamatan ruang di sekitar menara sepanjang 1,25 (satu koma dua lima) kali tinggi menara.
2. b.Area II, area terdampak dengan jarak 50% (lima puluh persen) dari radius keselamatan ruang di sekitar menara sepanjang 1,25 (satu koma dua lima) kali tinggi menara, di luar area I.
  1. 5.Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 15A dan Pasal 15B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

(1)Tanggapan warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipertimbangkan sebagai persyaratan izin mendirikan menara apabila berkaitan dengan teknis pendirian menara.
(2)Dalam hal terdapat tanggapan berupa penolakan warga berkaitan dengan aspek teknis pendirian menara, penyedia menara harus menyelesaikan tanggapan warga.
(3)Penyedia menara bertanggung jawab terhadap akibat dari adanya bangunan menara sejak awal pembangunan dan selama beroperasionalnya menara.

Pasal 15B

(1)Tanggapan warga terhadap teknis pendirian menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (1) berupa persetujuan warga dalam area I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf a sebesar 100% (seratus persen).
(2)Tanggapan warga terhadap teknis pendirian menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (1) berupa persetujuan warga dalam area II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf b paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen). 8
(3)Pendirian menara telekomunikasi portable tidak mempersyaratkan persetujuan warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan warga diatur dalam Peraturan Bupati.

6.Ketentuan huruf g Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Kriteria dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a sebagai berikut:

a.kesesuaian lokasi pendirian menara dengan rencana tata ruang;
b.pendirian menara mengacu standar baku tertentu sesuai dengan desain dan kontruksi jenis menara berdasarkan struktur bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
c.memanfaatkan struktur menara yang sudah ada dan memenuhi kriteria keamanan serta keselamatan bangunan menara;
d.dalam hal tidak terdapat menara yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat memanfaatkan struktur bangunan yang ada serta memenuhi kriteria keamanan dan keselamatan bangunan;
e.tinggi menara yang dibangun di atas bangunan tidak boleh melebihi selubung bangunan yang diizinkan;
f.menara yang didirikan di atas tanah mempunyai luas lahan untuk:
1. 1.menara mandiri dan menara teregang luas lahan paling rendah 100 m2 (seratus meter persegi); atau
2. 2.menara tunggal luas lahan paling rendah 4 m2 (empat meter persegi); dan
3. 3.akses pelayanan/pemeliharaan menara sesuai peraturan perundang undangan di bidang lingkungan hidup:
g.jarak antar menara di dalam 1 (satu) zona menara paling rendah 200 m (dua ratus meter), kecuali tiang microcell, dan menara telekomunikasi portable diatur oleh Bupati;
h.ketinggian menara di atas bangunan tidak melebihi amplop bangunan;
i.memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait dan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat setempat; dan
j.radius keselamatan ruang di sekitar menara. 9
1. 7.Bagian Ketiga BAB III ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 3, dan di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

(1)Penempatan Menara Telekomunikasi Portable harus memperhatikan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara Telekomunikasi Portable.
(2)Menara Telekomunikasi Portable sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
(3)Menara Telekomunikasi Portable sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ketinggian paling tinggi 32 (tiga puluh dua) meter.

8.Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 30A dan Pasal 30B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

(1)Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan Menara Telekomunikasi Portable wajib memiliki izin menara telekomunikasi portable.
(2)Setiap orang pribadi atau badan yang tidak memenuhi kewajiban untuk memiliki izin menara telekomunikasi portable sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
(3)Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penghentian kegiatan dan penyegelan menara; dan
3. c.pembongkaran menara.
(4)Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan tidak berurutan. 10
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30B

Izin menara telekomunikasi portable sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

9.Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 di sisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…