DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 153

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tugas dan Kewenangan; Pengurangan Sampah; Penanganan Sampah; Pengelola Sampah; Kerjasama Kemitraan; Retribusi Pelayanan Persampahan; Kompensasi; Insentif dan Disinsentif; Peran Serta Masyarakat; Sistem Informasi; Pengawasan dan Pembinaan; Pendanaan; Larangan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan strategi dan kebijakan Pengelolaan Sampah;

b.menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
c.menyediakan dan menetapkan lokasi TPS, PDU, Depo Transfer, TPS3R, dan/atau TPST; dan
d.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah.

(2)Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam bentuk:
1. a.rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana pembangunan Daerah, rencana kerja Pemerintah Daerah, rencana induk, rencana strategis, rencana kerja tahunan Perangkat Daerah dan rencana tata ruang; dan
2. b.ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi Daerah untuk melaksanakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dietapkan dalam peraturan Bupati.
(3)Dalam hal terjadi kegawatdaruratan Pemerintah Daerah dapat menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah dan jenis kedaruratannya.
(4)Penyelenggaraan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah dan jenis kedaruratannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Rencana Pengurangan dan Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a minimal memuat:

a.target pengurangan Sampah;
b.target penyediaan sarana dan prasarana Pengurangan dan Penanganan Sampah mulai dari Sumber Sampah sampai dengan pemrosesan akhir Sampah. 6
c.pola pengembangan kerja sama Daerah, kemitraan, dan partisipasi Masyarakat;
d.kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat; dan
e.rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan pemrosesan akhir Sampah.

Pasal 9

(1)Pemantauan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

BAB III

PENGURANGAN SAMPAH

Pasal 10

(1)Kegiatan Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.Produsen; dan
3. c.Masyarakat.
(2)Kegiatan Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pembatasan timbulan Sampah;
2. b.pendauran ulang Sampah; dan
3. c.pemanfaatan kembali Sampah.

Pasal 11

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a melakukan kegiatan Pengurangan Sampah dengan:

a.menetapkan target Pengurangan Sampah secara bertahap;
b.melakukan pembatasan penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang:
1. 1.sulit diurai oleh proses alam;
2. 2.tidak dapat didaur ulang; dan/atau
3. 3.tidak dapat diguna ulang.
c.melakukan pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh Produsen; dan
d.memberikan fasilitasi kepada Masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran produk daur ulang, dan guna ulang Sampah. 7

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah menetapkan target Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a setiap 1 (satu) tahun sekali.
(2)Target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
1. a.besaran penurunan jumlah timbulan Sampah per kapita;
2. b.besaran peningkatan jumlah Sampah yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
3. c.besaran peningkatan jumlah Sampah yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
(3)Target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana strategis Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 13

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pembatasan penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau wadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dengan menetapkan pembatasan kemasan sekali pakai.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c pada:

a.kegiatan Pemerintah Daerah yang berpotensi menimbulkan Sampah; dan
b.kegiatan Pengelolaan Sampah di Daerah.

Pasal 15

(1)Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi kepada Masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran produk daur ulang, dan guna ulang Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dengan:
1. a.menyediakan lahan untuk pusat Daur Ulang;
2. b.menyediakan sarana prasarana pusat Daur Ulang; dan/atau
3. c.mengutamakan penggunaan produk hasil Daur Ulang untuk kegiatan Pemerintah Daerah.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b melakukan kegiatan Pengurangan Sampah melalui tahapan:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.pemantauan;
d.evaluasi; dan
e.pelaporan. 8

Pasal 17

(1)Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi pelaku usaha di bidang:
1. a.manufaktur;
2. b.makanan dan minuman; dan
3. c.ritel

Pasal 18

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c melakukan kegiatan Pengurangan Sampah dengan menggunakan produk yang dapat didaur ulang, diguna ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Isi peraturan

Teks153PDFHirarki

Memuat teks peraturan…