DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 15 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penyertaan Modal; Modal yang telah disetor ke dalam modal PT BPR Sleman sampai Tahun 2024 sebesar Rp 207.716.276.000,00 (dua ratus tujuh miliar tujuh ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); Penambahan Penyertaan Modal;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan layanan dan perluasan kegiatan usaha Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sleman dalam mendorong perekonomian daerah, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sleman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2 4. Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonaesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KE DALAM MODAL PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SLEMAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada perusahaan umum daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah yang merupakan kekayaan yang dipisahkan.
2.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sleman yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Sleman (Perseroda) adalah Bank Perekonomian Daerah Perseroan Daerah yang modalnya terbagi dalam bentuk saham.
3.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Sleman (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi maupun komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 3
5.Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar perseroan.
6.Modal Disetor adalah modal yang telah disetor efektif oleh para pemegang saham perseroan.
7.Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT BPR Bank Sleman (Perseroda).
8.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9.Bupati adalah Bupati Sleman.
10.Daerah adalah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR Bank Sleman (Perseroda) dilaksanakan untuk pemenuhan Modal Dasar PT BPR Bank Sleman (Perseroda).
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.

Pasal 3

(1)Modal yang telah disetor ke dalam Modal PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp 207.716.276.000,00 (dua ratus tujuh miliar tujuh ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
(2)Pemenuhan kewajiban Penyertaan Modal sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut:
1. a.setoran Modal sampai dengan tahun anggaran 2019 sebesar Rp170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar rupiah);
2. b.tahun anggaran 2020 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
3. c.tahun anggaran 2023, dengan rincian: 1) setoran modal berupa uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 2) setoran modal berupa tanah senilai Rp2.716.276.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
4. d.tahun anggaran 2024 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(3)Nilai penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Tahun 2029 sebesar Rp122.283.724.000,00 (seratus dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian:
1. a.tahun anggaran 2025 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah):
2. b.tahun anggaran 2026 sebesar Rp22.283.724.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah); 4
3. c.tahun anggaran 2027 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
4. d.tahun anggaran 2028 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
5. e.tahun anggaran 2029 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
(4)Dalam hal penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi pada tahun anggaran berjalan, maka diakumulasi pada tahun anggaran berikutnya.
(5)Direktur utama atau anggota Direksi mengajukan permohonan pencairan Penyertaaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tertulis kepada Bupati.
(6)Penyaluran Penyertaan Modal dilaksanakan melalui penetapan APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 4

Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digunakan untuk:

a.penguatan modal usaha;
b.pengembangan layanan; dan/atau
c.pembiayaan program kegiatan.

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa:
1. a.uang; dan/atau
2. b.barang.
(2)Penyertaan Modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui proses penetapan APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(3)Bagian laba/deviden PT BPR Bank Sleman (Perseroda) setiap tahunnya untuk Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham digunakan sebagai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
(4)Penyertaan Modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan setelah dilakukan penilaian barang secara profesional oleh penilai aset/lembaga audit.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 5 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Ditetapkan di Sleman pada tanggal 15 Oktober 2024 Pjs. BUPATI SLEMAN, Ttd. KUSNO WIBOWO Diundangkan di Sleman pada tanggal 15 Oktober 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN, Ttd. SUSMIARTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA:(6 , 39/2024); 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KE DALAM MODAL PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SLEMAN I. UMUM Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengembangkan kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian daerah. PT BPR Bank Sleman (Perseroda) merupakan perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Sleman yang bergerak di bidang perbankan yang mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai penghimpun dana dan penyalur dana serta bertugas melaksanakan pelayanan perbankan dan melakukan kegiatan usaha perbankan. Untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, dibutuhkan penguatan permodalan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara terukur sesuai dengan perencanaan untuk pengembangan usaha dalam jangka waktu tertentu, dan sesuai kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi daerah melalui penyertaan modal sebagai salah satu usaha menambah sumber pendapatan daerah. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kedalam Modal PT BPR Bank Sleman sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp 207.716.276.000,00 (dua ratus tujuh miliar tujuh ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman bermaksud melakukan penambahan penyertaan ke dalam modal PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sebesar Rp122.283.724.000,00 (seratus dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah). Penambahan Penyertaan Modal PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sebagaimana dimaksud dimanfaatkan untuk pembiayaan investasi dalam rangka pengembangan layanan dengan perluasan kegiatan usaha dan untuk pembiayaan pelaksanaan program kegiatan PT BPR Bank Sleman (Perseroda). Pembiayaan investasi dalam rangka pengembangan layanan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) dengan perluasan kegiatan usaha diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berupa uang maupun barang. Modal dalam bentuk uang dilaksanakan melalui mekanisme penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan modal berupa barang yang diperoleh atau dibangun sebelum peraturan daerah ini ditetapkan diperhitungkan berdasarkan penilaian oleh penilai aset, sedangkan untuk modal berupa barang yang diperoleh dan/atau dibangun setelah peraturan daerah ini ditetapkan diserahkan sesuai dengan nilai perolehan yang kemudian di perhitungkan sebagai modal dalam perusahaan. Bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan layanan, tertib administrasi sumber permodalan, dan perluasan pemanfaatan modal diperlukan penataan dan penghitungan kembali penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman ke dalam modal PT BPR Bank Sleman (Perseroda). 7 II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…