DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Jenis dan Golongan Minuman Beralkohol; Pengendalian; Perizinan; Pengawasan; Pelarangan Minuman Oplosan; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjaga kesehatan, keamanan dan ketertiban sosial perlu pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol, serta pelarangan terhadap minuman oplosan karena bertentangan dengan nilai-nilai sosial, keagamaan, kctertiban dan seluruh aspek peri kehidupan masyarakat
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), (2), (4), dan Pasal 8 ayat ( I ) Peraturan Presiclen Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, serta Pelarangan Minuman Oplosan; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa. Timur /Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
6.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol; 2
7.Peraturan Daerah Daerah lstemewa Yogyakarta Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 5 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan (Lembaran Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Mcnetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL, SERTA PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2HsOH) yang diproses karbohidrat dari bahan dengan hasil cara pertanian fermentasi yang dan mengandung destilasi atau fermentasi tanpa distilasi,

2.Minuman Oplosan adalah minuman yang dibuat dengan cara mencampur, meramu, menyeduh dan/ atau dengan cara lain menambahkan bahan-bahan tertentu ke dalam etil alkohol dengan atau tanpa zat yang mengandung etil alkohol yang bereaksi menjadi racun dan membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.
3.Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan proses pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol. 3
4.Pengawasan adalah kegiatan mengawasi proses pengadaan, peredaran 4 dan penjualan Minuman Beralkohol.
5.Pengadaan Minuman Beralkohol, yang selanjutnya disebut Pengadaan, adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol oleh produsen untuk produk dalam negeri atau oleh lmportir Terdaftar Minuman Beralkohol untuk produk impor.
6.Peredaran Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Peredaran adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh 0 distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
7.Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjualan adalah kegiatan usaha menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi.
8.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau ¢ bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
9.Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
10.Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual 2 Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum di tempat yang telah ditentukan. 1 1 . Toko Bebas Bea adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal impor dan/ atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
12.Produsen adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan produksi Minuman Beralkohol.
13.Importir Terdaftar·Minuman Beralkohol, yang selanjutnya disingkat IT MB, adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol. 4
14.Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen Minuman Beralkohol dan/atau IT-MB untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/ atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
15.Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen Minuman Beralkohol, IT-MB dan/atau Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
16.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, yang selanjutnya disingkat SIUP-MB, adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangah Minuman Beralkohol. 1 7. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
18.Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
19.Daerah adalah Kabupaten Sleman.
20.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman. 2 1 . Bupati adalah Bupati Sleman.

Pasal 2

Asas dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, serta pelarangan minuman oplosan, meliputi:

a.keseimbangan;
b.perlindungan; dan
c.ketertiban umum.

Pasal 3

Tujuan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, serta pelarangan minuman oplosan, meliputi:

a.melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol;
b.memberikan kepastian hukum terkait pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran, penjualan, dan penyimpanan minuman beralkohol; 4, c. dan menciptakan ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari dampak minuman oplosan. 5

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pengendalian minuman beralkohol;
b.perizinan minuman beralkohol;
c.pengawasan minuman beralkohol; ts
d.penyimpanan minuman beralkohol;
e.pelarangan minuman oplosan; dan
f.peran serta masyarakat dalam pengendalian dan pengawasan.
a.produksi dalam negeri;
b.impor; dan
c.tradisional.

BAB II

JENIS DAN GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 6

Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b harus memenuhi standar:

a.mutu produksi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
b.keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan. Pasa17 ( 1 ) Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan minuman yang dapat digunakan untuk kegiatan peribadatan bagi p~nganutnya. 6 •

(2)Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu produk yang telah mendapatkan pengujian oleh instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang obat dan makanan.
1. a.minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) 1 % (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
2. b.minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
3. c.minuman beralkohol golongan C adalah mmuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2HSOH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen). Umum Pasal 9 ( 1 ) Bupati berkewajiban melakukan pengendalian Minuman Beralkohol di Daerah.
(2)Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
1. a.peredaran;
2. b.penjualan; dan
3. c.penyimpanan; dan
4. d.pembatasan usia konsumen.
(3)Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat bekerjasama dengan pihak terkait. 7

BAB III

PENG EN DALIAN

Pasal 10

Minuman Beralkohol dapat diedarkan di Daerah jika:

a.telah memiliki izin edar dari kepala instansi yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan; dan
b.telah dikemas dengan mencantumkan label edar dan pita cukai. Pasal 1 1 4

(1)Peredaran Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dilakukan oleh :
1. a.Distributor;
2. b.Sub Distributor; dan
3. c.Penjual Langsung.
(2)Peredaran Minuman Beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh pengecer dalam bentuk kemasan.
(3)Peredaran Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peredaran Minuman Beralkohol dilarang dilakukan pada: �

a.pemukiman masyarakat;
b.minimarket;
c.tempat yang berdekatan dengan: 1 . tempat peribadatan;
1. 2.lembaga pendidikan; dan
2. 3.fasilitas kesehatan.
d.gelanggang remaja; kaki lima; t e.
f.terminal;
g.stasiun;
h.kios kecil; •,I 1 • toko; . penginapan remaja;J. .. 8
k.bumi perkemahan;
1. 1.warung;
m.pasar tradisional;
n.tempat keramaian;
o.karaoke/rumah musik;
p.kafe;
q.tempat lain yang tidak berizin; dan
r.tempat tertentu lainnya yang dapat ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 13

(1)Peredaran dan penggunaan Minuman Beralkohol untuk kegiatan peribadatan jika:
1. a.minuman beralkohol telah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan; dan
2. b.untuk kepentingan peribadatan dan dikonsumsi hanya di lokasi kegiatan peribadatan.
(2)Minuman Beralkohol untuk kegiatan peribadatan dapat diperoleh secara langsung dari Sub Distributor.
(3)Peredaran dan/ atau penjualan Minuman Beralkohol untuk kepentingan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dengan melampirkan surat keterangan resmi dari tempat peribadatan yang ditandatangani oleh penanggungjawab tempat peribadatan yang bersangkutan.
(4)Penanggungjawab tempat peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)wajib bertanggung jawab terhadap penyimpanan Minuman Beralkohol hanya untuk kepentingan peribadatan.

Pasal 14

Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C terdiri dari:

a.penjualan langsung untuk diminum, dan
b.penjualan secara eceran.

Pasal 15

Penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…