DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Ketentuan Umum, Perencanaan, Pemanfaatan Satwa, Kegiatan Berburu, Kegiatan Penangkaran, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta, Penghargaan, Pendanaan, Pemantauan Dan Evaluasi, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa satwa yang berkembang di Kabupaten Sleman merupakan bagian dari sumber daya alam yang tidak ternilai harganya sehingga jenis, habitat, ekosistem, dan populasinya perlu dilindungi dan dijaga kelestariannya;
c.bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta Lembaga Pemerintah dan masyarakat dalam program pelindungan satwa di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Satwa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN SATWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pelindungan Satwa adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melindungi Satwa di Daerah.
2.Berburu adalah menangkap dan/atau membunuh Satwa yang berada di Daerah dan/atau di luar kawasan hutan, termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan/atau sarangnya.
3.Perburuan adalah segala sesuatu yang bersangkut paut dengan kegiatan Berburu. 3
4.Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.
5.Satwa Endemik adalah spesies hewan alami yang mendiami suatu wilayah atau daerah tertentu yang menjadikan wilayah tersebut mempunyai ciri khas karena tidak ditemukan didaerah lain.
6.Satwa dilindungi adalah Satwa yang berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk jenis Satwa yang dilindungi.
7.Satwa tidak dilindungi adalah Satwa yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak termasuk jenis Satwa yang dilindungi.
8.Pemburu adalah orang peseorangan, kelompok orang, badan usaha, dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan Berburu.
9.Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
10.Kawasan Perburuan adalah kawasan Daerah di luar Kawasan Hutan yang ditetapkan sebagai tempat dapat diselenggarakannya Perburuan secara teratur.
11.Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan dan/atau pengumpulan data Satwa.
12.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dengan tujuan untuk mencari, mengumpulkan bukti untuk membuat terang indikasi terjadinya suatu tindak pidana dan menentukan tersangkanya.
13.Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan.
14.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
15.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
16.Daerah adalah Kabupaten Sleman. 4
17.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18.Bupati adalah Bupati Sleman.
19.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
20.Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

Pasal 2

Pelindungan Satwa diselenggarakan berdasarkan asas:

a.tanggungjawab Pemerintah Daerah;
b.kelestarian dan keberlanjutan;
c.keserasian dan keseimbangan;
d.keterpaduan;
e.partisipatif; dan
f.kearifan lokal.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelindungan Satwa di Daerah yang berkelanjutan;
b.memperkuat koordinasi Pemerintah Daerah dengan lembaga terkait dalam upaya pembinaan dan pemantauan pelindungan Satwa; dan
c.meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian Satwa dan ekosistemnya.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.mencegah bahaya kepunahan dan/atau penurunan populasi Satwa;
b.mengendalikan pemakaian bahan dan/atau alat berbahaya dalam kegiatan perburuan Satwa yang dapat membahayakan jenis, populasi dan habitat Satwa beserta ekosistemnya; dan
c.memelihara kelestarian Satwa serta keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia secara berkelanjutan. 5

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pelindungan Satwa dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan;
b.pemanfaatan;
c.peran serta masyarakat;
d.penghargaan;
e.pendanaan;
f.pembinaan dan pengawasan; dan
g.pemantauan dan evaluasi.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan perencanaan kegiatan dalam rangka pelindungan Satwa di Daerah.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.inventarisasi Satwa;
2. b.penetapan Satwa lokal; dan
3. c.peninjauan Satwa lokal.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan Inventarisasi jenis Satwa yang belum pernah diketahui data awal keadaan dan laju pertumbuhan populasi.
(2)Inventarisasi jenis Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
1. a.jenis Satwa;
2. b.jumlah Satwa; 6
3. c.perbandingan jenis kelamin Satwa;
4. d.musim kawin Satwa;
5. e.musim beranak atau bertelur Satwa;
6. f.umur Satwa;
7. g.produktifitas reproduksi Satwa; dan
8. h.penyebaran Satwa.
(3)Kegiatan inventarisasi jenis Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pengelolaan lingkungan hidup bekerjasama dengan:
1. a.Lembaga Pemerintah yang melaksanakan urusan konservasi sumber daya alam;
2. b.Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. c.akademisi; dan/atau
4. d.kelompok masyarakat pemerhati lingkungan hidup.

Pasal 8

Kegiatan inventarisasi Satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 9

(1)Dari hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Bupati dapat menetapkan Satwa lokal dengan kriteria:
1. a.jenis Satwa memiliki karakteristik tertentu dan hanya hidup di wilayah Daerah;
2. b.tidak termasuk jenis Satwa dilindungi oleh Pemerintah; dan
3. c.tidak termasuk dalam daftar CITES.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan penetapan jenis Satwa lokal diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Bupati melakukan peninjauan terhadap populasi Satwa dan/atau Satwa endemik untuk mengetahui tingkat populasi dan pertumbuhan di Daerah.
(2)Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bekerjasama dengan Lembaga Pemerintah yang melaksanakan urusan bidang konservasi sumber daya alam dan/atau kelompok masyarakat pemerhati lingkungan hidup.
(3)Peninjauan Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan beriringan dengan kegiatan inventarisasi Satwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…