DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tujuan Dan Sasaran Inovasi Daerah; Bentuk Dan Kriteria Inovasi Daerah; Pelaksanaan Penyelenggaraan Inovasi Daerah; Pengembangan Inovasi Daerah; Informasi Inovasi Daerah; Pendanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mencapai inovasi daerah yang terbaik secara kualitas maupun kuantitas perlu koordinasi dan integrasi yang efektif antar penyelenggara pemerintahan daerah dan pemangku kepentingan;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah, diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
2.Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 3
3.Penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah proses pengelolaan kegiatan menghasilkan Inovasi Daerah yang melingkupi kegiatan penjaringan, pengusulan, penilaian, uji coba, penerapan, dan pemberian penghargaan dan/atau insentif sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
4.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
5.Tim Independen Inovasi Daerah adalah tim yang dibentuk secara insidental untuk menilai kelayakan usulan yang diajukan sebagai Inovasi Daerah sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada.
6.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
11.Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, lembaga Pendidikan formal, non-formal, informal, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
12.Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk memperoleh perlindungan atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13.Tim Inovasi Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pengembangan inovasi daerah.
14.Daerah adalah Kabupaten Sleman.
15.Bupati adalah Bupati Sleman. 4

Pasal 2

Peraturan Daerah ini disusun sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Inovasi Daerah dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tujuan dan sasaran Inovasi Daerah;
b.bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
c.pelaksanaan penyelenggaraan Inovasi Daerah;
d.pengembangan Inovasi Daerah;
e.informasi Inovasi Daerah;
f.pendanaan; dan
g.pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan Inovasi Daerah.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN INOVASI DAERAH

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan:
1. a.menguatkan ekosistem inovasi daerah yang sesuai kebutuhan daerah serta yang mendukung bagi tumbuh dan berkembangnya Inovasi Daerah;
2. b.meningkatkan kuantitas, kualitas dan manfaat Inovasi Daerah;
3. c.meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
4. d.mengintegrasikan data inovasi di Daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran inovasi daerah diarahkan pada meningkatnya:
1. a.kerjasama dan sinergitas antar pemangku kepentingan penyelenggara Inovasi Daerah;
2. b.penciptaan, replikasi, dan/atau transfer inovasi dalam rangka inovasi daerah; dan
3. c.daya saing Daerah. 5

BAB III

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Pasal 5

Bentuk Inovasi Daerah terdiri atas:

a.inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
b.inovasi Pelayanan Publik; dan
c.inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 6

(1)Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
(2)Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
(3)Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
(4)Segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan untuk meningkatkan produk dan teknologi di Daerah.

Pasal 7

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

a.mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
b.memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat; 6
c.tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan kepada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.merupakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah; dan
e.dapat direplikasi.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan Penyelenggaraan Inovasi Daerah.
(2)Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
(3)Pengoordinasian Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.penjaringan usulan Inovasi Daerah;
2. b.penilaian proposal Inovasi Daerah;
3. c.uji coba Inovasi Daerah; dan
4. d.penerapan Inovasi Daerah.

Pasal 9

(1)Penjaringan usulan Inovasi Daerah dilaksanakan dengan cara pengumuman dan pengumpulan proposal Inovasi Daerah.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyebarluasan informasi tentang penyelenggaraan Inovasi Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan. 7
(3)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, laman resmi Pemerintah Daerah dan/atau media sosial.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaringan usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Proposal Inovasi Daerah dapat berasal dari:

a.Bupati dan/atau Wakil Bupati;
b.Anggota DPRD;
c.ASN;
d.Perangkat Daerah; dan/atau
e.anggota Masyarakat.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…