DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 92

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pelaku Ekonomi Kreatif; Subsektor Ekonomi Kreatif; Perencanaan; Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif; Kelembagaan Ekonomi Kreatif; Hak dan Kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif; Sinergi dan Kerja Sama; Peran Serta Masyarakat; Pendanaan; Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pengembangan sektor usaha Ekonomi Kreatif perlu didukung melalui upaya pengembangan Ekonomi Kreatif dan pemberdayaan usaha kreatif untuk meningkatkan kemampuan di bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kreatif dan kemampuan berkompetisi dan diperlukan pedoman dalam bentuk regulasi;
c.bahwa untuk mewujudkan pengembangan Ekonomi Kreatif diperlukan regulasi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam pengaturan dan penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
4.Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
2.Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat, dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan industri kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
3.Pelaku Ekonomi Kreatif adalah perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
4.Kekayaan Intelektual Komunal adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa.
5.Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
6.Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
7.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
8.Bupati adalah Bupati Sleman.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10.Komite Ekonomi Kreatif Daerah adalah lembaga non struktural bersifat independen yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah yang mewadahi fungsi pengembangan Ekonomi Kreatif.
11.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
12.Daerah adalah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.kekeluargaan;
c.demokrasi ekonomi;
d.kebersamaan;
e.efisiensi berkeadilan;
f.berkelanjutan;
g.berwawasan lingkungan;
h.kemandirian;
i.keseimbangan kemajuan;
j.identitas bangsa; dan
k.manfaat.

Pasal 3

Tujuan Pengembangan Ekonomi Kreatif terdiri atas:

a.mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan perubahan lingkungan perekonomian global;
b.menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan Daerah;
c.membuka lapangan pekerjaan serta menurunkan angka kemiskinan;
d.menyediakan prasarana sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi dengan insan kreatif di Daerah;
e.menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global;
f.memperkuat kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah untuk mendukung pengembangan Ekonomi Kreatif;
g.mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
h.memberikan pelindungan terhadap usaha Ekonomi Kreatif yang berbasis lokal.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

a.subsektor;
b.perencanaan;
c.pelaksanaan pengembangan Ekonomi Kreatif;
d.kelembagaan Ekonomi Kreatif;
e.hak dan kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif;
f.kerja sama;
g.sistem informasi Ekonomi Kreatif;
h.peran serta masyarakat;
i.pendanaan; dan
j.pembinaan, monitoring dan evaluasi.

BAB II

PELAKU EKONOMI KREATIF

Pasal 5

(1)Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:
1. a.pelaku kreasi; dan
2. b.pengelola Kekayaan Intelektual.
(2)Selain Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan:
1. a.lembaga pendidikan;
2. b.dunia usaha;
3. c.pemerintah;
4. d.jejaring komunitas; dan/atau
5. e.media.

BAB III

SUBSEKTOR EKONOMI KREATIF

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah mengembangkan Ekonomi Kreatif berdasarkan subsektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada subsektor:
1. a.aplikasi;
2. b.game developer;
3. c.arsitektur;
4. d.desain interior;
5. e.desain komunikasi visual;
6. f.desain produk;
7. g.fashion;
8. h.film, animasi dan video;
9. i.fotografi;
10. j.kriya;
11. k.kuliner;
12. l.musik;
13. m.penerbitan;
14. n.periklanan;
15. o.seni pertunjukan;
16. p.seni rupa; dan
17. q.televisi dan radio.
(3)Selain subsektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditetapkan subsektor yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 7

(1)Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:
1. a.penyusunan dokumen perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah;
2. b.pembuatan data dan informasi Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
3. c.pembuatan peta potensi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
(2)Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk:
1. a.mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Ekonomi Kreatif untuk penguatan daya saing perekonomian; dan
2. b.mempercepat peningkatan Ekonomi Kreatif.
(3)Perencanaan pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 8

(1)Dokumen perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a digunakan sebagai:
1. a.dasar penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah; dan
2. b.pedoman, arah, strategi, dan kebijakan dasar Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
(2)Dokumen perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rencana aksi pengembangan Ekonomi Kreatif.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
(4)Rencana aksi pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diintegrasikan dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana pembangunan jangka panjang Daerah.
(5)Penyusunan rencana aksi pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas penyiapan bahan dan fasilitasi pengoordinasian perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, perekonomian, dan sumber daya alam dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Ekonomi Kreatif.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah membuat data dan informasi pelaku usaha Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b yang memuat data dan informasi pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Data dan informasi pelaku usaha Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah membuat peta potensi Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c yang berisi informasi mengenai:
1. a.penyebaran potensi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
2. b.penyebaran Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah; dan
3. c.mitigasi risiko.
(2)Peta potensi Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan arah, strategi, dan kebijakan dasar Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.

Isi peraturan

Teks92PDFHirarki

Memuat teks peraturan…